Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada analisis dampak penerapan e-budgeting terhadap kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta. Masalah utama pada penelitian ini adalah sejak dilakukannya perluasan penerapan e-budgeting pada tahun 2016, realisasi serapan anggaran tumbuh makin cepat, namun demikian pertumbuhan IPM menjadi semakin lambat. Perlambatan pertumbuhan IPM ini mengindikasikan tidak optimalnya peran e-budgeting dalam mendorong pembangunan. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist berbasis mixed method (perpaduan kuantitatif dan kualitatif). Untuk metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan teknik estimasi Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan pada DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan untuk metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) bersama dengan DPRD DKI Jakarta, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, peneliti Bower Group Asia (BGA) yang membidangi public policy, dan LSM Jakarta Law Office (JLO) untuk mendapatkan informasi yang bersifat data primer yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan COBIT 4.1 dengan tujuan mengukur sejauh mana kesesuaian penerapan e-budgeting dengan standar COBIT 4.1. Dalam penelitian ini, indikator COBIT 4.1 yang digunakan adalah Customer Perspective, dengan sub-indikator utama yaitu Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Hasil pada pengolahan data secara kuantitatif menggunakan teknik estimasi OLS menunjukkan bahwa e-budgeting tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan IPM. Secara prosedural administratif, penerapan e-budgeting di Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan standar COBIT 4.1, namun demikian realisasi program pembangunan ekonomi sosial di lapangan yang masih belum optimal. Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan e-budgeting melalui pembaharuan sistem secara bertahap, agar tidak hanya efektif secara prosedural, namun juga berdampak positif secara substantif dalam bentuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta

---

The research focuses on analyzing the impact of e-budgeting on Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta. The research is driven by a problem where expansion of e-budgeting implementation has indeed led to rapid growth of budget absorption since 2016, however growth of HDI remains lower. It implies the implementation of e-budgeting is not optimal to drive HDI. In order to prove the hypothesis this research employs post-positivist approach, as it refers to previous researches with similar topic as academic fundamental references. The post-positivist approach is technically conducted using mixed method (the combination of quantitative and qualitative methods). Quantitatively, this research is analyzed using ordinary least square (OLS) estimation technique, using secondary data accessed from DJPK Ministry of Finance and Central Bureau of Statistics of Indonesia. Qualitatively, it is analyzed through in-depth interview with the member of local house of representative of DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta), Regional Development Agency of DKI Jakarta (Bappeda DKI Jakarta), researcher/academician from Bower Group Asia (BGA) serving in public policy department, and NGO Jakarta Law Office (JLO) to obtain primary data and information to be further analyzed using COBIT 4.1 to analyze the extent to which e-budgeting implementation meets the standard. In this research, COBIT 4.1 focuses on indicator of customer perspective, with sub-indicator of Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Using OLS estimation technique, it is found that e-budgeting does not perform significant positive impact on HDI of DKI Jakarta. Administratively, the implementation of e-budgeting of DKI Jakarta already complies the standard of COBIT 4.1, nevertheless development programs realization is not optimum. Therefore, the Government of DKI Jakarta keeps improving the quality of e-budgeting implementation through gradual system upgrades in order to make it not only effective administratively but is also positively impactful substantially in the form of improvement of Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta.

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai integrasi sistem informasi perpustakaan yang ada di lingkungan Universitas Indonesia UI dengan Perpustakaan UI dalam menuju perpustakaan digital. Integrasi yang dilakukan adalah pemindahan koleksi fisik kedalam satu tempat, pemindahan SDM, serta pemindahan data. Fokus penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana integrasi sistem informasi perpustakaan yang ada di UI. Integrasi sistem informasi perpustakaan didukung dengan dibangunnya software yang disebut sistem LONTAR Library Automation and Digital Archive . Dalam penerapannya tidak semua perpustakaan fakultas setuju dengan integrasi tersebut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pertimbangan seperti sulit untuk diakses karena tidak semua fakultas di UI berlokasi di Depok sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencari koleksi menjadi lebih lama. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori interoperabilitas terutama yang berkaitan dengan interoperabilitas organisasi milik Gottschalk Saether. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan integrasi tersebut tidak didukung dengan kebijakan yang ada dari UI sehingga saat ini tidak ada SOP yang jelas mengenai penerapan integrasi sistem informasi perpustakaan di lingkungan UI dengan Perpustakaan UI.

---

ABSTRACTThis study aims to show how integrated of library system at Universitas Indonesia environment with library of Universitas Indonesia towards digital library. Integration is the transfer of physical collections into one place, transfer of human resources, and data transfer. This study focussed on how to analysis integration information system at Unversitas Indonesia. Integration of information system has been supported by establishing asoftware named LONTAR Library Automation and Digital Archive . Not all faculty libraries agree with the integration. This is due to some considerations such as difficult to access because not all faculties in UI are located in Depok so that the time required to search the collection becomes longer. This study used the theory of interoperability associated with interoperability organization Gottschalk Saether. The result of this study is the application of integration is not supported by existing policy from UI so that there is no clear SOP about implementation of library information system integration in Universitas Indonesia environment with Library of Universitas Indonesia. "

"Teknologi, Informasi dan Komunikasi telah diamati sebagai solusi untuk pembangunan ekonomi dan sosial dalam tata kelola negara. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi komponen yang melandasi good governance dan mulai diterapkan pada Pemerintahan. Salah satunya penerapan sistem anggaran (e-budgeting) di wilayah DKI Jakarta. Bappeda DKI Jakarta sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas jalannya e-budgeting dengan berpedoman Peraturan Gubernur nomor 86 tahun 2018, namun dalam penerapannya masih ada kekurangan dalam memenuhi tata kelola yang baik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan post positivis dengan analisis penelitian berdasarkan teori pada Operasionalisasi Konsep (Teori dari UNDP dan Gianluca Sgueo) dan menggunakan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan good governance dan e-budgeting di Bappeda DKI Jakarta. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan e-budgeting sudah berjalan tapi masih ada beberapa kekurangan, yaitu kekurangan pada tata kelola e-budgeting yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem yang belum stabil dari input musrenbang sampai hasil di portal e-budgeting, selain itu salah satu tujuan e-budgeting memang memberikan fasilitas dalam akuntabilitas, namun sangat terbatas.

---

Researchers observe IT as a solution for economic and social development in state of governance. Transparency and accountability are the key components which underlie good governance. These two principles are applied gradually to the goverment system. The most known example of IT implementation is the electronic budgeting system (e-budgeting) at DKI Jakarta which is operated by Bapedda DKI Jakarta based on Governor's Regulation Number 86, 2018. However, this system still faces some challenges. Therefore, the author want to highlight these problems. This research is a post positivist research which is carried out by theory-based research analysis on operational concept (Theory from UNDP and Gianluca Sgueo). Data is also collected by conducting an in-depth interviews with informants who are related to good governance and e-budgeting at Bappeda DKI Jakarta. This research proves that the implementation of e-budgeting is operative, but there are still some problems, such as e-budgeting governance does not have a Standard Operating Procedure (SOP), unstable system of musrenbang input and also the result of the e-budgeting portal. In addition, it is true that one of the purposes of e-budgeting is providing facilities in accountability, but it is very limited."

"Pemanfaatan TIK dapat memberikan sistem dan layanan untuk saling terhubung, pada akhirnya ditunjukkan untuk mempermudah dan mempercepat akses informasi yang dibutuhkan dalam segala hal. Kemajuan TIK memberikan sarana dalam pembangunan dan pembentukan sistem tata kelola yang efisien dan efektif hampir di semua bidang, salah satunya sektor pemerintah yang dikenal e-government (Electronic Government). Dalam rangka melaksanakan e-government dengan menciptakan layanan berbasis digital, Kota Depok sebagai salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia juga ikut ambil bagian. Dengan padatnya jumlah penduduk dan luasnya jangkauan wilayah serta diikuti dengan nilai SPBE Kota Depok yang berada pada predikat baik, maka menjadi tuntutan untuk memberikan layanan kependudukan yang optimal salah satunya dengan melaksanakan pelayanan kependudukan secara digital. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dalam penerapan pelayanan kependudukan secara digital. Pengukuran e-readiness yang digunkaan, yaitu Framework STOPE dengan lima domain yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yakni strategy, technology, organization, people dan environment. Penelitian ini dikombinasikan dengan pemeringkatan e-readiness dari Center for International Development (CID) Harvard. Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu mixed method melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan dengan teknik analisis datanya, yaitu statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan jika kesiapan Disdukcapil Kota Depok dalam penerapan pelayanan kependudukan secara digital berdasarkan perhitungan framework STOPE berada pada kategori siap dengan nilai 3,16 dengan persentase 79%. Namun praktiknya kesiapan yang baik tersebut tidak selamanya sesuai dengan keadaan di lapangan, dimana kesiapan penerapan e-government masih berbasiskan output belum melihat secara impact dan outcome. Hal tersebut berangkat dari penerapan pelayanan kependudukan secara digital yang masih memiliki beberapa permasalahan terutama pada domain environment, people, dan technology.

---

The utilization of Information and Communication Technology (ICT) facilitates interconnectivity among systems and services, streamlining and expediting access to essential information across diverse domains. ICT advancements serve as pivotal tools for the establishment of efficient governance frameworks, notably exemplified in the sphere of e-government. Depok City, as a regional government entity in Indonesia, is actively engaging in the implementation of digital-based services to realize e-government initiatives. Given the city's substantial population density and expansive geographical coverage, coupled with a commendable SPBE score denoting its proficient standing, there arises a pressing need to optimize citizen services, prominently achieved through the deployment of digital population services. Nonetheless, the execution of such initiatives has encountered inherent challenges. This study endeavors to assess the preparedness of Depok City's Population and Civil Registration Service in deploying digital population services. The assessment employs the STOPE Framework, encompassing five adaptable domains—strategy, technology, organization, people, and environment—to gauge e-readiness, complemented by e-readiness rankings sourced from Harvard's Center for International Development (CID). Employing a quantitative research approach, a mixed-method data collection methodology incorporating surveys, in-depth interviews, and comprehensive literature review is employed, with data analysis predominantly utilizing descriptive statistics. The findings of this research reveal that e-readiness of Depok City's Population and Civil Registration Service in deploying digital population services based on the STOPE Framework is in the ready category with e-readiness score of 3.16, constituting 79%. However, in practice, good readiness is not always in accordance with the conditions in the field, where readiness to implement e-government is still based on output without looking at impact and outcome. This stems from the implementation of digital population services which still has several problems, especially in the environment, people and technology domains."

"Portal Peduli WNI merupakan bentuk transformasi digital pada bidang perlindungan WNI di luar negeri dan dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam proses transformasinya, terdapat beberapa kendala di antaranya adalah aturan khusus yang belum tersedia, kerjasama dengan berbagai pihak, dan belum tercapainya kualitas dan kuantitas sumber daya yang diinginkan. Penelitian ini menganalisis transformasi digital pada Portal Peduli WNIl. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Integrated Strategic Change Process untuk membahas tahapan transformasi dan Cobit 4.1 ME4 Establish IT Governance untuk membahas aspek tata kelola digital pada tiap tahapan transformasi dan juga mengukur level kematangan transformasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah proses transformasi digital pada Portal Peduli WNI baru mencapai Repeatable but Intuitive (2) untuk level kematangannya.

---

Portal Peduli WNI is a form of digital transformation with the purpose of protecting Indonesian citizens abroad and is managed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. In the process of transformation, there are several obstacles, including specific rules that are not yet available, cooperation with various parties, and the quality and quantity of the desired resources have not been achieved. This study analyzes the digital transformation of Portal Peduli WNI. The theory used in this research is the Integrated Strategic Change Process to discuss the stages of transformation with Cobit 4.1 ME4 Establish IT Governance to discuss aspects of digital governance at each stage of transformation and also to measure the maturity level of digital transformation. This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques. The result of this research is that the digital transformation process at Portal Peduli WNI has only reached Repeatable but Intuitive (2) of the maturity level."

"Transportasi publik seperti KRL Commuter Line merupakan bentuk dari pelayanan publik sehingga semua masyarakat yang menjadi pengguna perlu difasilitasi kebutuhannya, termasuk dengan kebutuhan disabilitas fisik. Namun belum semua kebutuhan disabilitas fisik tersebut terpenuhi seperti Teman Tuli. Dalam mengatasi hal tersebut lahirlah aplikasi Muter (Teman Tuli, Teman Dengar) sebagai alternatif fasilitas bagi Teman Tuli dan karena itu muncullah potensi kolaborasi antara Muter dengan stakeholder lainnya sehingga penelitian ini menggunakan konsep Co-innovation. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah inovasi pelayanan publik dan Co-innovation dengan metode pengembangan menggunakan model inkremental yang melalui fase requirements, desain, implementasi, dan pengujian. Apabila ditinjau dengan konsep Co-innovation, aplikasi Muter telah menjalankan ketiga tahapan strategi yang ada yaitu Discovering Opportunities, Exploring Possibilities, dan Cryztallization of Collaborative Relations namun pada tahap terakhir, penelitian ini belum mampu secara seutuhnya melakukan kristalisasi melalui kerjasama secara resmi. Hasil akhir dari tahapan strategi Co-innovation adalah fitur aplikasi Muter berjalan dengan baik, terdapatnya ide dan baru, serta potensi kerjasama.

---

Public transportation such as the Commuter Line railroad service is a form of public service which is responsible to provide the users with their needs, including the needs of people with physical disabilities. Unfortunately, not all of the needs for physical disabilities are met like deaf people (Teman Tuli). Therefore, Muter application (Teman Tuli, Teman Dengar) was born as an alternative facility for Teman Tuli and because of that, the potential for collaboration between Muter and other stakeholders emerged. This research uses the concept of Co-innovation and the theory used in this research is public service innovation and Co-innovation with the development method using an incremental model that goes through the requirements, design, implementation, and testing phases. When viewed with the concept of Co-innovation, Muter application has carried out the three stages of the existing strategy, namely Discovering Opportunities, Exploring Possibilities, and Crystallization of Collaborative Relations, but unfortunately at the last stage, this research has not been able to fully crystallize through official collaboration. The final result of the Co-innovation strategy stage is that Muter application features run well, new connections and ideas exist, and has potential collaboration."

"Penelitian ini membahas mengenai persepsi pegawai terhadap kesiapan Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) di Bappeda Litbang Kota Probolinggo. Teori yang digunakan yaitu e-readiness yang digagas oleh Musa pada tahun 2010. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode pengambilan data mix method atau campuran (kuantitatif dan kualitatif). Adapun jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 68 orang atau setara dengan populasi pegawai Bappeda Litbang Kota Probolinggo. Terdapat tiga dimensi yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu infrastruktur, pemerintah, serta kerangka kerja legal dan kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah dimensi infrastruktur mendapatkan skor yang tergolong tinggi yaitu sebesar 71%. Dimensi pemerintah mendapatkan skor rendah yaitu 96%. Dimensi kerangka kerja legal dan kebijakan mendapatkan skor tinggi yaitu sebesar 54%. Apabila disimpulkan maka kesiapan SIPD di Bappeda Litbang Kota Probolinggo berdasarkan persepsi pegawai mendapatkan skor rendah yaitu sebesar 51%. Hal tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi pegawai, Bappeda Litbang Kota Probolinggo belum siap dalam menerapkan SIPD dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Penyebab rendahnya persepsi pegawai mengenai kesiapan di Bappeda adalah akibat rendahnya dukungan pihak pemerintah serta tidak adanya pelatihan kepada para pegawai mengenai penerapan SIPD ini. Selain itu masih banyaknya gangguan yang terjadi pada laman SIPD juga menjadi salah satu faktor rendahnya skor kesiapan dalam penelitian ini.

---

This study discusses employee perception of readiness of Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) at Development Planning Agency at Sub-National Level Probolinggo City. E-Readiness theory from Musa (2010) is used in this study. This study used quantitative as research approach and mix method (quantitative and qualitative) as data collection method. The number of respondents in this study are 68 peoples or equivalent to the population of Development Planning Agency at Sub-National Level Probolinggo City employees. There are three dimensions analyzed in this study, including infrastructure, government, and legal frameworks and policy. The result of this research is that the infrastructure dimension gets a relatively high score of 71%. The government dimension gets a low score of 96%. The dimensions of the legal frameworks and policy get a high score of 54%. In conclusion, based on employee perception of the readiness of SIPD in the Development Planning Agency at Sub-National Level Probolinggo City gets a low score of 51%. This shows that according to employee perception the Development Planning Agency at Sub-National Level Probolinggo City. is not yet ready to implement SIPD in carrying out regional development planning. The cause of the low readiness in Bappeda is the lack of support from the government and the absence of training for employees regarding the implementation of SIPD. In addition, there are still many disturbances that occur on the SIPD page which is also a factor in the low readiness score in this study."

"Masa pandemi saat ini, membuat pemerintah harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pada kondisi pandemi yaitu dengan mengembangkan e-government sehingga pelayanan publik tidak harus dilaksanakan secara tatap muka dan dapat meminimalisir penyebaran virus. Oleh karena itu, Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten dengan nilai SPBE terbaik keenam di Indonesia dan terbaik pertama di Jawa Tengah mengembangkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberi nama Pancen Maen yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan berbagai permasalahan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan dari Dispendukcapil Kabupaten Kebumen dalam mengimplementasikan pelayanan administrasi kependudukan secara online melalui aplikasi Pancen Maen. Pengukuran e-government readiness pada penelitian ini dilakukan menggunakan Framework STOPE dengan lima domain yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu strategy, technology, organization, people dan environment. Penelitian ini juga dikombinasikan dengan pemeringkatan e-readiness dari Centre for International Development (CID) Harvard. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mixed method melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan dengan teknik analisis datanya yaitu statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh domain berada pada kategori siap dengan perolehan nilai STOPE yaitu 3,10 dan persentasenya yaitu 77,48%, artinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen telah siap dalam mengimplementasikan Pancen Maen.

---

During the current pandemic, the government must be able to adapt to the conditions that occur. One of the efforts that can be made during a pandemic is to developed e- government so that public services do not have to be carried out face-to-face and can minimize the spread of the virus. Therefore, Kebumen Regency as a district with the sixth best SPBE score in Indonesia and the first in Central Java develop population and civil registration administration services managed by the Population and Civil Registration Office of Kebumen Regency. However, in practice, there were various problems and complaints submitted by the community. This study aims to analyze the readiness of the Population and Civil Registration Office of Kebumen Regency in implementing online population administration services through the Pancen Maen application. Measurement of e-government readiness in this study was carried out using the STOPE Framework with five domains that can be adapted to research needs, namely strategy, technology, organization, people, and environment. This research is also combined with an e- readiness rating from Harvard's Center for International Development (CID). The data collection technique used is a mixed method through surveys, in-depth interviews and literature studies with the data analysis technique, namely descriptive statistics. The results of this study indicate that all domains are in the ready category with a STOPE score of 3.10 and a percentage of 77.48%, meaning that the Population and Civil Registration Office of Kebumen Regency is ready to implement Pancen Maen."

"Penerapan aplikasi JAKI sebagai salah satu kanal pengaduan berbasis geo – tagging merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis sistem elektronik khususnya dalam layanan laporan pengaduan masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan laporan pengaduan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan perkotaan. Dibandingkan dengan kanal pengaduan lain, aplikasi JAKI memiliki kelebihan dalam hal kelengkapan fitur seperti berbasis geo – tagging, fitur pemantauan tindak lanjut laporan pengaduan, dan fitur diskusi laporan dengan SKPD terkait. Namun, data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, angka penggunaan aplikasi JAKI dapat dikatakan belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi JAKI sebagai salah satu kanal laporan pengaduan masyarakat di Jakarta. Penelitian ini menggunakan kombinasi teori antara model sukses sistem informasi menurut DeLone dan McLean dan Technology Acceptance Model (TAM). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa mix method melalui wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang bersangkutan dan penyebaran kuesioner dengan menggunakan teknik analisis data Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat 3 hipotesis yang ditolak dari total 9 hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis yang ditolak tersebut mencakup information quality tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived usefulness, system quality tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived ease of use, dan service quality tidak berpengaruh signifikan pada perceived usefulness.

---

The practice of the JAKI apps as a geo-tagging-based complaint channel is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in organizing an electronic system-based government, especially in public complaint reporting services so that it can make it easier for the public to report complaints and increase public participation to overcome various urban problems. Compared to other complaint channels, the JAKI apps has advantages in terms of completeness of features such as geo-tagging-based, follow-up monitoring features for complaints reports, and report discussion features with related SKPDs. However, data shows that in 2020, the number of JAKI apps usage can be said to have not been maximized. This study aims to identify the factors that influence the use of the JAKI apps as a channel for reporting public complaints in Jakarta. This study uses a combination of theories between the successful model of information systems according to DeLone and McLean and the Technology Acceptance Model (TAM). This study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of a mix method through in-depth interviews with several relevant informants and distributing questionnaires using Structural Equation Model (SEM) data analysis techniques. The results showed that there were 3 rejected hypotheses from a total of 9 hypotheses in this study. The rejected hypotheses include that information quality has no significant effect on perceived usefulness, system quality has no significant effect on perceived ease of use, and service quality has no significant effect on perceived usefulness."

"Skripsi ini membahas dan menganalisis tentang e-readiness implementasi kebijakan integrasi pembayaran QRIS dengan mengambill lokus di DKI Jakarta yang merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan jumlah transaksi digital terbanyak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis e-readiness implementasi kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist, serta metode pengumupulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-readiness implementasi kebijakan integrasi pembayaran QRIS sangat baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya penetrasi pasar yang besar di DKI Jakarta, regulasi pemerintah yang mendukung adanya QRIS, dan indeks persaingan digital yang tinggi. Adapun hambatan pada penelitian ini adalah data yang disajikan bisa saja sudah diperbaharui seiring dengan perkembangan teknologi finansial QRIS yang ada.

---

This thesis discusses and analyzes e-readiness of implementation QRIS payment integration policy by taking the locus in DKI Jakarta, which is one of regions in Indonesia with the highest number of digital transactions. The purpose of this study was to analyze the e-readiness of implementation QRIS policy by Bank Indonesia in DKI Jakarta. The research approach used in this study is post-positivist, as well as qualitative data collection methods, with collecting data method of in-depth interviews, and literature studies. The results showed that the e-readiness of implementation QRIS payment integration policy was very good. This condition is caused by the large market penetration in DKI Jakarta, government regulations that support the implementation of QRIS, and the high digital competition index. The obstacle in this research is that the data presented may have been updated along with the development of existing QRIS financial technology."