Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLeasing sebagai suatu perjanjian yang dibuat olehlessor dan lessee untuk kegiatan pembiayaan perusahaandalam bentuk penyediaan barang modal mengandung aspek hukumperjanjian sewa-menyewa, sewa beli, jual beli denganangsuran, jual beli dengan hak membeli kembali dan pinjammeminjam. Perjanjian leasing tunduk pada ketentuan Pasal1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 KitabUndang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hal tersebut, makatimbul pertanyaan yaitu Bagaimana upaya hukum yangdilakukan oleh PT. Koexim BDN Finance dalam hal wanprestasiyang dilakukan oleh PT. Arthasantex Aditama dan Bagaimanaakibat hukum dari pelaksanaan perjanjian leasing antaraPT. Koexim BDN Finance dengan PT. Arthasantex Aditama.Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, makapenulis menggunakan metode penelitian normatif atau disebutjuga metode Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitupenelitian untuk memperoleh data sekunder. Dari hasilpenelitian yang dilakukan diperoleh jawaban atas pertanyaanyaitu perjanjian leasing yang dibuat oleh PT. ArthasantexAditama (lessee) dengan PT. Koexim EDN Finance (lessor)merupakan perjanjian leasing dengan jenis transaksi saleand lease back. Dalam hal wanprestasi, lessor telahmencantumkan klausula tentang wanprestasi pada Pasal 18dalam perjanjian. Dalam pelaksanaannya lessee lalaimemenuhi kewajibannya untuk membayar sewa leasing. Namunkenyataannya, lessor tidak memperlakukan Pasal 18 dariPerjanjian Leasing tersebut. Lessor telah seolah-olahmemperpanjang Perjanjian Leasing secara sepihak. Sebagaiakibat hukumnya, lessee menderita kerugian. Alasanketidakmampuan lessee untuk membayar disebabkan olehsituasi perekonomian mengalami krisis moneter sehinggaterjadi peningkatan kurs dollar sebanyak 3 (tiga) kalilipat. Berdasarkan asas itikad baik dan asas keadilan,peningkatan kurs dollar dalam kasus leasing tersebut dapatdijadikan alasan pembelaan atas kelalaian lessee yang tidakmampu membayar dan alasan untuk membebaskan lessee darikewajiban membayar tunggakan yang lebih besar akibatperbedaan kurs dollar pada waktu perjanjian dibuat dan pada waktu perjanjian tersebut berakhir."

"ABSTRAKObligasi yang diterbitkan di Pasar Modal cukup banyakyang telah disesuaikan dengan perkembangan di masyarakat,yaitu dalam bentuk obligasi syariah. Beberapa pokokpermasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu konsepakad Ijarah, Pembiayaan Ijarah, Obligasi Syariah Ijarah,persyaratan penerbitan, struktur transaksi, penggunaanterminologi dan akad syariah serta pemilihan forumpenyelesaian sengketa dalam praktek penerbitannya. Metodepenelitian dalam tesis ini menitikberatkan pada metodekepustakaan dengan metode pendekatan analisis datakualitatif. 'Akad" dalam bahasa Arab berarti perikatan atauperjanjian, sedangkan Ijarah berarti upah, sewa, jasa atauimbalan merupakan bentuk kegiatan muamalah dengan tujuanpengalihan manfaat. Lembaga pembiayaan Ijarah awalnyadikenal pada lembaga keuangan syariah, pada perkembangannyajuga dikenal di Pasar Modal dalam bentuk Obligasi SyariahIjarah ('OSI"). Dalam praktek, prasyarat penerbitan OSIadalah keharusan mendapatkan opini dari Tim Ahli Syariahdan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI. Strukturtransaksi penerbitan OSI adalah Ijarah (sewa menyewa),sehingga tidak dikenal terminologi/istilah yang berkaitandengan hutang piutang dan riba dalam penerbitan OSI,demikian pula akad yang dipergunakan adalah akad Ijarah.Sedangkan pemilihan forum penyelesaian sengketa dalampenerbitannya adalah Badan Arbitrase Syariah. Sejalandengan berkembangnya transaksi bisnis syariah di PasarModal maka perlu penyesuaian kembali peraturan perundangundangandi bidang Pasar Modal (antara lain Undang-undangNomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal), demikian pulamulai saatnya diberikan pendidikan/kuliah dasar-dasar hukumperikatan Islam kepada calon-calon sarjana hukum sertapengembangan keterampilan bidang hukum bisnis syariah dikalangan praktisi."

"ABSTRAKAkta Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Pembiayaan Murabahah dalam Bentuk Penerusan Pada Bank Niaga Syariah dibuat dalam bentuk akta notariil. Notaris dalam membuat akta tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum positif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akta Perjanjian yang dibuat secara notariil yang berkaitan dengan prinsip syariah, pada dasarnya merupakan akta otentik apabila telah dibuat sesuai ketentuan hukum positif Indonesia. Namun yang terjadi dalam praktek, ketentuan prinsip syariahnya masih sering diabaikan. Penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif dipilih untuk mengetahui sejauh mana prinsip syariah diterapkan dalam pembuatan akta notariil pada perjanjian kerjasama tentang pembiayaan murabahah tersebut. Data yang digunakan merupakan data sekunder melalui studi pustaka yang didukung oleh wawancara. Dengan pendekatan kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan mengenai prinsip syariah pada Akta Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Penerusan Pada Bank Niaga Syariah masih banyak diabaikan. Hal ini antara lain dapat dilihat pada klausul-klausul mengenai denda atas keterlambatan pembayaran; margin, ujrah, dan biaya; jaminan; kelalaian dan/atau pelanggaran. Disamping itu ketentuan mengenai saksi dalam pembuatan akta juga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan peraturan perundangan yang khusus mengatur mengenai bank syariah sudah saatnya diwujudkan untuk mendukung terlaksananya penerapan prinsip syariah yang menyeluruh dalam pelaksanaan muamalah. Dalam membuat peraturan perundangan tersebut perlu diperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai acuannya."

"ABSTRAKSistem kewarisan di Minangkabau sangat berbedadengan sistem kewarisan adat yang lain. Minangkabaumengenal adanya harta pusaka kaum yaitu harta pusakatinggi dan harta pusaka rendah. Orang yang sangatberpengaruh dan mempunyai kuasa penuh terhadap hartapusaka kaum adalah mamak kepala waris atau lebihdikenal dengan sebutan Mamak. Mamak di Minangkabaupada umumnya adalah seorang laki-laki yang dituakanmemangku jabatan sebagai pemimpin dari suatu paruik.Mamak mempunyai tanggung jawab besar terhadapkesejahteraan dan keselamatan semua kemenakan. Manfaatdari harta pusaka adalah untuk keselamatan nagari,menjaga keselamatan kaum, melindungi anak-anak kecildan menjaga nagari dari orang-orang yang ingin berbuatjahat. Oleh sebab itu sangat tidak diperbolehkan hartapusaka itu dijual, digadaikan apalagidihilanglenyapkan oleh siapapun yang menjadi anggotakaum Kecuali untuk kepentingan yang sanagat mendesak.Dalam hal ini timbul suatu permasalahan yangmemerlukan pembahasan yakni: Bagaimana bentukpengawasan yang dilakukan oleh mamak kepala waristerhadap harta pusaka kaum menurut hukum waris adatMinangkabau, dan Bagaimana kedudukan mamak kepalawaris terhadap harta pusaka kaum menurut hukum warisadat Minangkabau? Metode yang digunakan adalahkepustakaan yang bersifat normatif dengan menggunakantipe penelitian eksplanatoris dengan tujuan evaluatif.Setelah melihat kenyataannya dapat disimpulkan bahwapengawasan dan kedudukan mamak kepala waris yangditemukan sekarang ini hanya sebatas pada harta pusakatinggi, yaitu dalam bentuk Ganggam bauntuak yaitu hakuntuk mengelola, menikmati hasil dari apa yang telahdikelola oleh seseorang atas tanah yang dikuasai dandigunakan untuk keperluan kaum. Karena semakinberkurangnya harta pusaka, sementara jumlah kemenakansemakin bertambah maka sebaiknya mamak kepala warismempergunakan ranji dalam hal pemakaian harta pusakayang dipergenggam bauntuakkan, tujuannya agar semuakemenakan dapat menikmati pemakaian ganggam bauntuaktersebut secara nyata."

"ABSTRAKPenjual yang telah menjual barangnya secara kreditbiasanya tidak memiliki jaminan atas piutangnya.Kedudukan penjual merupakan kreditor konkuren karenatidak memiliki jaminan dan juga tidak didahulukan olehundang-undang sehingga tidak termasuk katagori kreditorseparatis dan kreditor preferen.Permasalahan yang akantimbul adalah bagaimanakah kedududukan hukum kreditorkonkuren dalam penyelesaian utang debitur yang dinyatakanpailit dan apakah kreditor konkuren akan memperoleh hakpembayaran atas utang debitur yang dinyatakan pailit.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitiankepustakaan bersifat yuridis formal.Kepailitan merupakansitaan umum terhadap harta debitur untuk dibagi secaramerata di antara para kreditor. Pembagian secara meratatersebut tidak dilakukan jika di antara para kreditorterdapat kreditor separatis di samping kreditor konkuren.Dalam pembagian harta debitur pailit akan diprioritaskankepada kreditor preferen, kreditor separatis (kreditorpemegang hak atas jaminan), dan sisanya, apabila masihada dibagikan proporsional kepada seluruh kreditorkonkuren. Kreditor konkuren dimungkinkan akan menderitakerugian karena tidak memperoleh pembayaran ataspiutangnya kepada debitur pailit. Kedudukan kreditorkonkuren dalam pembagian harta debitur pailit beradasetelah kreditor separatis dan preferen. Pasal 1131 danPasal 1132 KUHPerdata menjadi landasan hukum untukmemperkuat posisi kreditor konkuren dalam memperoleh hakpenagihan piutangya dari debitur pailit.Kreditorseparatis mendapat pembagian harta debitor pailitterlebih dahulu bahkan juga dapat menjadi kreditorkonkuren pada saat harta debitur pailit tidak mencukupipembayaran piutangnya, sebaliknya kreditor konkuren tidakdapat menjadi kreditor separatis. Dengan demikiankedudukan hukum kreditor konkuren dalam penyelesaianutang debitur kurang terlindungi, namun kreditor konkurenmasih tetap dimungkinkan memperoleh hak pembayaran atasutang debitur pailit, dengan kemungkinan semakin kecilkarena bersaing dengan kreditor separatis dan juga dengansesama kreditor konkuren"

"ABSTRAKKebutuhan atas perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiapanggota masyarakat disamping kebutuhan akan sandang dan pangan. Melihatperkembangan khususnya di daerah khusus ibukota Jakarta yang begitu pesat dalambidang perumahan, sehingga banyak pihak - pihak mempergunakan industri perumahanini menjadi tempat usaha yang strategis. Pertumbuhan industri ini menyisakan beberapapermasalahan - permasalahan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Salah satumasalah yang tentunya terkait adalah mengenai persoalan hukum peijanjian yang akanteijadi karena proses pengikatan jual beli antara developer dengan pembeli. Dalam tesisini penulis menggunakan salah satu developer perumahan di Jakarta yang dikenalsebagai Perumahann Jatinegara Baru sebagai sampel yang dipergunakan penulis dalammenguraikan permasalahan khususnya tentang pengikatan jual beli tanah. Dalampenulisan ini pada intinya menguraikan tentang dua permasalahan pokok yaitu pertamatentang alasan-alasan dibuatnya peijanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat PT. CakraSarana Persada, dan yang kedua mengenai perlindungan hukum para pihak dalampeijanjian pengikatan jual beli yang dibuat di bawah tangan apabila dibandingkandengan akta notaris. Proses pengikatan jual beli di PT. Cakra Sarana Persada diawalidengan proses pra jual beli dan pembuatan jual beli yang nantinya dibuat di hadapanPejabat pembuat Akta Tanah. Adapun Pengikatan Jual Beli di bawah tangan yang dibuatdi Jatinegara Baru sebelumnya terdapat penandatangan surat pernyataan pembelian. Isisurat pernyataan. diuraikan tentang syarat-syarat pembayarannya dan klasifikasibangunan yang akan dibelinya. Uraian pokok dalam tesis ini tentang alasan-alasandibuatnya suatu peijanjian pengikatan jual beli dan menguraikan perlindungan hukumterhadap pihak-pihak yang terkait dalam peijanjian yang dibuat di bawah tangan yangdraf dan isinya telah disiapkan oleh salah satu pihak dalam hal ini PT. Cakra SaranaPersada. Dari permasalahan tersebut diketahui bahwa jual beli yang dibuat di PT. CakraSarana Persada merupakan akta di bawah tangan yang bentuk dan formatnya merupakanklausul yang hampir keseluruhan ditentukan oleh PT. Cakra Sarana Persada, diawalidengan pernyataan pemesanan kemudian dilanjutkan dengan penandatangan peijanjianpengikatan jual beli, ^dapun peijanjian pengikatan jual beli diharapkan memberikanperlindungan hukum bagi penjual dan pembeli, yang juga akan memberikan rasa amanbagi pembeli untuk melindungi hak atas tanahnya. Saran yang kami sampaikan dalammembuat peijanjian pengikatan jual beli yang sebaiknya dibuat dalam bentuk notariilsehingga keseimbangan hak antara keduanya lebih proporsional."

"ABSTRAKSewa Beli merupakan lembaga hukum yang relatif baru,yang muncul karena adanya perkembangan masyarakat yangditunjang oleh kemampuan di bidang ilmu pengetahuan danteknologi, dan sampai dengan saat ini belum diatur dalamsuatu peraturan khusus untuk itu. Sewa Beli mula-mulamuncul dalam praktik untuk menampung persoalanbagaimanakah caranya memberikan solusi jika pihak penjualmenghadapi banyak permintaan untuk menjual barangnya,tetapi calon pembeli tidak mampu membayar harga barangtersebut secara tunai sekaligus. Permasalahan timbul jikapembeli tidak sanggup membayar angsuran, maka obyek sewabeli ditarik. Karena belum diatur dalam undang-undang,namun, berdasarkan pasal 1320 dan pasal 1338 ayat 1Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yurisprudensiputusan Mahkamah Agung dapat dijadikan sebagai dasarhukum untuk melakukan sewa beli yaitu:1. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Reg. No.935/K/Pdt/1985 tanggal 30 September 1986 dalamperkara perjanjian sewa beli satu unit mobil LightTruck baru, merk Colt Diesel keluaran Mitsubishi, antara Ny. Lie Tjiu Hoa dan Achmad Kartawidyaya(A Liong) melawan Unda bin H. Marsan.2. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi nomor34/KP/II/80 tentang Perizinan Perjanjian Sewa Beli(Hire Purchase) , Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa(Renting).Untuk mencapai tujuan penulisan ini digunakan metodepenelitian perpustakaan yang bersifat yuridis normatifdan wawancara. Kesimpulan yang didapat untuk menjawabpermasalahan, jika pembeli tidak sanggup membayar makaobyek sewa beli akan ditarik oleh penjual untuk menutupisisa angsuran, disarankan agar sewa beli dimasukkansebagai bagian dari hukum perikatan, dan diupayakan adaperlindungan hukum kepada pembeli sehingga antara parapihak terdapat hak dan kewajiban yang seimbang, dan jikaangsuran telah dibayar melebihi 30 % (tiga puluh persen),seharusnya obyek sewa beli tidak boleh ditarik, dan sisaangsuran menjadi utang yang akan dilunasi oleh pembeli."

"ABSTRAKTanah ulayat di Minangkabau terdiri atas: tanahulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum.Tanah ulayat merupakan tanah milik bersama bukan milikperorangan dari anggota kaum tersebut, namun dapatdigunakan secara pribadi dalam arti, dapat diberikan hakpengelolaan atas tanah yang merupakan bagian daripada tanahulayat tersebut. Bagian tanah ulayat inilah yang disebutdengan istilah ganggam bauntuak yang berada di atas tanahulayat kaum. Pemegang hak ganggam bauntuak tidak mempunyaikewenangan untuk memiliki, menjual atau mengalihkan tanahtersebut. Tanah ganggam bauntuak dapat didaftarkan,pendaftaran tersebut dilakukan atas nama mamak kepala warissebagai pemimpin dari suatu kaum, sehingga diterbitkannyasertipikat Hak Milik. Dengan didaftarnya tanah ganggambauntuak tersebut atas nama mamak kepala waris dari kaumnya,tidak menyebabkan perubahan hak atau pun mengakibatkanperalihan hak atas tanah ganggam bauntuak tersebut darimilik komunal kaum tersebut menjadi hak milik dari mamakkepala waris itu secara pribadi. Apabila tanah ganggambauntuak ini hendak di jual maka terlebih dahulu harusmendapatkan kesepakatan dari seluruh anggota kaum. Tetapikenyataannya di Kota Payakumbuh banyak penulis temui jualbeli tanah ganggam bauntuak yang dilakukan oleh mamakkepala waris tanpa persetujuan anggota kaum-nya.Permasalahan dalam karya tulis ini adalah: Apakah faktorfaktorpenyebab terjadinya jual beli tanah ulayat ganggambauntuak yang telah bersertipikat oleh mamak kepala waristanpa persetujuan anggota kaum di Kota Payakumbuh?Bagaimanakah penyelesaian sengketa jual beli tanah ulayatganggam bauntuak yang telah bersertipikat oleh mamak kepalawaris tanpa persetujuan anggota kaum di Kota Payakumbuh?Bentuk penelitian dalam penulisan tesis ini adalahpenelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Dari hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebabterjadinya jual beli tanah ulayat ganggam bauntuak yangtelah bersertipikat oleh mamak kepala waris tanpapersetujuan anggota kaum adalah: pertama yaitu faktorekonomi yaitu untuk membiayai pesta perkawinan anak,membangun rumah dan modal usaha, kedua yaitu faktor sosialyaitu menipisnya rasa kebersamaan dan persaudaraan yangdigantikan oleh sikap individualistik.

---

ABSTRACTThe ulayat (customary-owned) land in Minangkabauconsists of nagari's (administrative) ulayat, suku's(tribe) ulayat and kaum's (blood-tied big family) ulayat.An ulayat land is defined as a common property, instead ofprivate, and yet it is still possible to be used forprivate purpose in condition the person were given theright to manage the part of the land by the kaum. This sortof land is defined as the ganggam bauntuak, which isnoticeably located on the kaum's ulayat. The concessionairepossesses no right either to own or transfer the ownershipof the land entrusted to him. The ganggam bauntuak land canbe registered, on behalf of the mamak kepala waris(entrusted leader) as the leader of a kaum, to get TheOwnership Certificate. However, the registration of theland on behalf of the mamak kepala waris is not to generateany shift in rights or transfer in ownership, for instancefrom communally owned by the kaum to the mamak kepala warispersonally. This would mean that if the land is to be sold,it should be under the approval of all members of the kaum,since it's after all still belongs to them. Nevertheless, acontrary happened in Payakumbuh, in which an ulayat landwas happened to be sold by the mamak kepala waris withoutany approval from the kaum. Thus, the problems addresses inthis paper would be: What are the factors that cause thesale of the land? How is the process on the disputesettlement on this case progressed? The method apllied onthe research is descriptive one, while the instrument usedto collect the data were in-depth interview and documentstudy. It was found out that reason the mamak kepala wariscommitted the sale was to get the finance needed to holdhis daughter's/son's wedding party, to build a house and toget some capital needed to run a business, as well as somesocial factor which are identified as the degrading senseof communality and the brotherhood, only to be replace byindividualism. The dispute settlement of this case wasconducted through the media of musyawarah mufakat. Had theway not meet any expected result, an option to submit thecase to the state court is available to be proceeded."