Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Lily Zerlina S.
"
Sejak tanggal 20 April 2000 yang lalu, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sebenarnya sebelum UUPK, sudah ada produk hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (UUK).
Pada bidang kesehatan, pasien selaku penerima jasa layanan dapat disebut sebagai konsumen, sedangkan rumah sakit sebagai institusi pemberi layanan dapat disebut sebagai pelaku usaha. Majunya sistem informasi yang ditunjang ...
"
2001
T10488
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hutapea, R. Fresley
"
"Harapan Kita" hospital for child and maternity is a government hospital ruled by Government Regulation Number 127 of 2000 to a company. As a government hospital should done much reform included mission, vision and work culture to operate the medical services.
According to the development science and technology and the increasing of peoples awake ness for their right pursing the existence of law procedure in medical services. To give the law service and protect ...
"
2001
T2557
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mus Aida
"
Dunia perumah sakitan saat ini mulai dimarakkan dengan berbagai kasus gugatan hukum khususnya gugatan hukum terhadap pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Gugatan hukum pada umumnya diajukan atas tuduhan telah terjadi malpraktek, kelalaian atau tindakan yang berlebihan dalam pelayanan terhadap pasien. Phenomena ini terjadi akibat meningkatnya kesadaran dan harapan pengguna layanan rumah sakit atas pelayanan yang bermutu.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penanganan kasus gugatan hukum ditinjau dari aspek ...
"
Universitas Indonesia, 2001
T427
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Riati Anggriani
"
Pesatnya perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi serta membaiknya keadaan sosia! ekonomi dan pendidikan, mengakibatkan perubahan sistem penilaian masyarakat yang menuntut pelayanan kesehatan yang bermutu. Salah satu parameter untuk menentukan mutu pelayanan kesehatan di namah sakit adalah data/informasi dari rekam medis. Indikator mutu rekam medis adalah kelengkapan isiannya, akurat, tepat waktu dan pemenuhan aspek persyaratan hukum.
Ada 9 peraturan yang mengatur rekam medis terdiri dari Undang-undang ( 1 buah) , Peraturan Pemerintah (2 buah ), Permenkes/ Kepmenkes ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T358
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
