Ditemukan 87 dokumen yang sesuai dengan query
Kristijanindyati Puspitasari
"
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 belum terjadi terobosan baru bagi dunia usaha khususnya dunia perbankan dalam hal mengeksekusi barang agunan kredit macetnya, walaupun berdasarkan Undang-Undang tersebut pihak perbankan selaku kreditor diberikan hak untuk dapat melakukan eksekusi terhadap kredit macet yang telah dibebani Hak Tanggungan melalui institusi lelang. Pada dasarnya sistem penjualan secara lelang bukanlah hal yang baru bagi dunia usaha di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1908 yaitu ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16279
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Isma Afifah Romani
"
Seiring bergulirnya reformasi dan guna mengantisipasi keinginan daerah untuk mengurus daerahnya sendiri maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan tertentu yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Guna memfasilitasinya, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah yang mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi maka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibiayai antara lain oleh pendapatan asli daerah. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16695
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ana Nurul Khayati
"
Perkembangan perbankan syariah akhir-akhir ini semakin pesat baik melalui pembukaan badan usaha perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah maupun pembukaan unit-unit usaha syariah pada bank-bank konvensional. Adapun kegiatan bank umum syariah antara lain adalah menyalurkan dana melalui pembiayaan dengan skema murabahah, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual bell. Dalam penerapan skema murabahah tersebut terdapat proses pemesanan barang dari bank kepada pemasok, untuk selanjutnya barang tersebut akan menjadi obyek pembiayaan antara bank dengan nasabah. Penyerahan barang langsung ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16467
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nurmawan Hari Wismono
"
Peranan penerimaan negara dari sektor perpajakan dari waktu ke waktu semakin menempati peranan yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran Negara. Untuk menjamin penerimaan Negara dari sektor perpajakan tersebut diperlukan suatu tindakan penagihan oleh Fiskus. Tindakan penagihan tersebut dapat melalui suatu alat paksa, yang salah satunya adalah Penyanderaan terhadap diri Wajib Pajak yang beritikad tidak baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan Penyanderaan tersebut menimbulkan permasalahan yang diperdebatkan mengenai kemungkinan terlanggarnya Hak Asasi Manusia Wajib Pajak yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16518
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hendra Wati Soesabdo
"
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., melalui Jalin trade E-Auction, merupakan salah satu lembaga yang sudah mengembangkan sistem lelang melalui internet. Namun, pelaksanaan lelang melalui internet belum cukup diatur oleh pemerintah. Walaupun pengertian lelang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 340/KMK.01/2002, sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur lelang melalui internet. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah permasalahan hukum apa yang timbul dalam pelaksanaan jual beli secara lelang melalui internet dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16528
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mirawati Alam
"
Pajak adalah sumber terpenting dari segi penerimaan Negara. Penerimaan negara sebagian besar berasal dari sektor perpajakan yaitu sebesar 70 (tujuh puluh) persen. Tetapi di lain pihak, orang tidak suka membayar pajak dan menganggap pajak sebagai beban. Tidak jarang fungsi budgeter pajak mengalami masalah karena banyaknya tunggakan pajak. Tunggakan pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahwa untuk memaksa penagihan terhadap Wajib Pajak, ada Undang-undang di bidang perpajakan yang bertujuan agar penerimaan negara ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16565
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zulfan Tenri Abeng
"
Keputusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, dan sejak dinyatakan pailit pengurusan dan pemberesan harta pailit beralih kepada Kurator. Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan pahwa harta pailit harus dijual secara lelang. Pemberesan harta pailit dengan mekanisme lelang pada dasarnya merupakan alternatif yang tepat dan cepat dalam era globalisasi dan reformasi dewasa ini, karena penjualan secara ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16578
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yanne Irawati
"
Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur kewenangan baru bagi Notaris untuk membuat akta Risalah Lelang tetapi tidak ada aturan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaannya, sementara itu kewenangan tersebut merupakan kewenangan Pejabat Lelang sebagaimana diatur oleh Vendu Reglement Stb. 1908 Nomor 198 Tentang Peraturan Lelang. Adanya peraturan yang mengatur kewenangan yang sama yang menimbulkan permasalahan mengenai pelaksanaan kewenangan untuk membuat Risalah Lelang didalam Undang-Undang Jabatan Notaris ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16579
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yasmien Arieska Sari
"
Kredit sebagai salah satu usaha pokok bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam suatu kehidupan perekonomian suatu negara. Bank mempunyai risiko dalam memberikan kredit kepada nasabah, sehingga risiko ini diperkecil dengan dibuat suatu persetujuan yang mengikat kedua belah pihak yang dijamin oleh suatu jaminan yang harus diikat pula secara yurudis. Tipe penelitian ini adalah penelitian evaluatif yang dilakukan dengan maksud untuk rnenilai dan menganalisa suatu kasus/kejadian yang erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan yang kemudian ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16580
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Library Harun
"
Tanah yang luas dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak seenaknya saja untuk dimiliki oleh masyarakat tanpa adanya pengaturan akan kebutuhan perumahan tersebut, adanya instansi yang terkait dengan interaksi tersebut baik segi pemerintah, swasta dengan masyarakat yang ingin memiliki rumah. Objek atas tanah yang dilukakan dalam perumahan berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah maupun tanah yang berupa tanah kavling yang dilakukan pematangan terlebih dahulu sebelum tanah itu dijual kepada masyarakat yang membutuhkan rumah. Hubungan hukum tersebut ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T18958
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library