Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Amerika Serikat pasca Perang Dunia II memberikan perhatian serius ke kawasan Eropa. Terdapat dua pertimbangan Amerika Serikat memperhatikan kawasan Eropa pertama adalah bila negara-negara Eropa menjadi lemah secara ekonomi dan politik maka sangat mungkin pengaruh Komunisme akan lebih mudah masuk ke Eropa dan kedua Eropa yang kuat lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat disamping dapat secara bersama-sama menanggung beban internasional juga Eropa dapat menjadi tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terutama dalam masalah ekonomi dan perdagangan.Tanggapan Amerika Serikat terhadap Masyarakat Eropa mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan Masyarakat Eropa itu sendiri. Sementara itu secara internal Masyarakat Eropa memberikan cukup waktu untuk dapat menyatukan berbagai perbedaan diantara mereka baik berkenaan dengan masalah ekonomi maupun politik. Sehingga negara-negara Eropa cenderung lebih memikirkan bagaimana mereka menyelesaikan berbagai persoalan diantara mereka sendiri dalam proses integrasi hingga berkaitan dengan penetapan pemberlakuan tarif bersama kepada negara ketiga tidak terkecuali dengan Amerika Serikat.Beberapa persoalan kemudian muncul antara Masyarakat Eropa dengan Amerika Serikat setelah proses integrasi ekonomi Eropa makin menguat dan mulai menerapkan kebijakan tarif eksternal bersama dan masalah-masalah lain seperti subsidi pertanian, standardisasi produk dan lain-lainnya.Peneliti dalam hal ini akan memperhatikan tanggapan Amerika Serikat terhadap beberapa masalah yang timbul bersamaan dengan proses integrasi ekonomi Eropa tersebut. Analisa dalam penulisan ini secara garis besar dibagi dalam dua bagian penting. Pada bagian pertama menjelaskan perhatian dan kepentingan Amerika Serikat terhadap proses pemulihan ekonomi dan perkembangan hubungan Eropa dengan Amerika Serikat. Setelah Masyarakat Eropa mencapai kemajuan yang ditandai oleh pembentukan Uni Eropa pada 1993, Amerika Serikat berupaya memanfaatkan kawasan Eropa untuk kepentingan ekonominya terutama pada saat perekonomian dalam negeri mengalami kelesuan sementara negara negara dunia lain mengalami kemajuan dalam bidang industri dan menjadi pesaing utama bagi dominasi ekonomi Amerika Serikat. Pada bagian kedua akan dipaparkan mengenai upaya Amerika Serikat menghadapi kemajuan yang telah dicapai Masyarakat Eropa dalam proses integrasi.Amerika Serikat memahami bahwa kawasan Eropa merupakan tujuan bagi kepentingan Amerika sehingga meskipun terjadi perbedaan dalam beberapa masalah ekonomi dan perdagangan, Amerika Serikat berusaha dapat menemukan jalan keluar untuk dapat menyelesaikannya. Salah satu jalan untuk mencegah konflik perdagangan adalah dengan membentuk kerjasama bilateral dalam kerangka Transatlantik. Karena itu dalam pembahasan ini tidak dapat dilepaskan pentingnya peranan kerjasama Transatlantik untuk menjembatani kepentingan antara kedua negara kawasan tersebut.Penulis menemukan dalam penelitian ini bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Uni Eropa dalam menyelesaikan beberapa permasalahan cenderung bersifat kooperatif ditandai dengan dibentuknya Transatlantic Declaration pada 1990 untuk meletakkan prinsip-prinsip dasar kerjasama dan konsultasi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa.Penulis akan memaparkan perkembangan kemajuan kerjasama antara Amerika Serikat-Uni Eropa tersebut dengan memperhatikan pada data yang menunjukkan aktivitas ekonomi dan perdagangan kedua negara pasca penyusunan program Pasar Tunggal 1992 dan pembentukan Uni Eropa."

"Tesis ini mengkaji tentang penolakan Inggris dalam penggunaan Euro sebagai mala uang nasional. Data primer yang digunakan adalah situs jaringan milik pemerintah, sedangkan data sekunder diperoleh dan buku-buku yang membahas tentang Inggris, Uni Eropa dan Penyatuan Moneter Eropa.Dalam mengkaji masalah ini, teori yang digunakan adalah tentang proses pengambilan kebijakan yang dikemukakan oleh Snyder. Teori ini digunakan untuk mengetahui aktor-aktor apa saja yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan Inggris yang menolak bergabung dalam penyatuan moneter Eropa. Teori ini juga melihat bagaimana interaksi antar aktor sehingga dihasilkan kebijakan tersebut.Hipotesa penelitian ini adalah Inggris menolak penggunaan Euro sebagai mata uang nasional karena pertimbangan ekonomi politik yang dilakukan para pembuat kebijakan. Aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan Inggris adalah ada empat yaitu Parlemen, Eksekutif, Bank Of England dan opini publik. Parlemen Inggis dikuasai oleh dua partai besar yaitu Partai Buruh, sebagai pemenang pemilu dan Partai Konservatif, sebagai oposisi. Berkuasanya Partai Buruh di parlemen membuat parlemen bersikap pro-UE berdasarkan platform Partai Buruh Baru yang pro-UE. Eksekutif Inggris yang berpengaruh dalam kebijakan tentang UE adalah Perdana Menteri dan Chancellor of the Exchequer. PM Inggris Tony Blair adalah salah satu aktor sentral yang membawa Partai Buruh Baru untuk bersikap pro-UE. Chancellor of The Exchequer adalah "orang " Partai Buruh, sehingga otomatis bersikap pro-UE. Aktor lain yang mempunyai pengaruh dalam membentuk kebijakan Inggris terhadap UE adalah Bank of England.Pada 1998, telah dilakukan reformasi sehingga Bank Of England menjadi organisasi yang pro-UE. Aktor terakhir yang juga berperan dalam pembentukan kebijakan Inggris tentang UE adalah opini publik. Opini publik yang berkembang di Inggris dapat dilihat dari masukan yang diberikan kelompok kepentingan. Kelompok bisnis dan kelompok buruh adalah kelompok kepentingan yang juga bersikap Pro-UE sedangkan kelompok media adalah kelompok kepentingan yang menolak keanggotaan Inggris dalam Penyatuan Moneter Eropa. lnteraksi antar aktor inilah yang kemudian menghasilkan kebijakan yang menolak bergabung dengan Penyatuan Moneter Eropa."

"Hubungan yang strategis antara Turki dan Amerika Serikat telah terjalin sejak Perang Dunia II. Akan tetapi pada waktu tertentu, kebijakan Turki mengalami perubahan atau pasang surut di dalam merespons kebijakan Amerika Serikat. Seperti misalnya dalam Perang Teluk I tahun 1991, Turki sangat mendukung kebijakan Amerika Serikat dalam serangan ke Irak, akan tetapi pada Perang Teluk tahun 2003, Turki tidak mendukung bahkan menentang kebijakan Amerika Serikat untuk menyerang Irak. Meskipun dijanjikan hal yang sama seperti dalam Perang Teluk 1 yaitu paket bantuan ekonomi yang besar dari Amerika Serikat ke Turki, sikap Turki pada Perang Teluk tahun 2003 sangat berbeda dengan sikap Turki pada tahun 1991. Tesis ini disusun untuk meneliti permasalahan bagaimana kebijakan Turki merespons Perang Teluk yang terjadi baik pada tahun 1991 maupun 2003 dimana terdapat perbedaan yang besar di antara kedua peristiwa tersebut baik dilihat dan segi penyebab maupun cara serangan yang dilakukan terhadap Irak.Metode yang digunakan dalam penulisan ini disusun dari segi pengumpulan data dan analisanya. Dari segi pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, sedangkan dari segi analisa data, metode yang digunakan adalah analisa eksplanatif. Sedangkan konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri yang menggunakan teori K.J. Holsti sebagai rujukan ulama seperti yang ditulis dalam bukunya Inlernalional Polities : A Framework for Analysis. Lebih lanjut menurut K.J. Holsti, dari sebuah kebijakan luar negeri, terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor eksternal/sistemik dan faktor internal/domestik. Selain teori Holsti, penulis juga memaparkan teori-teori lain mengenai kebijakan luar negeri sebagai pendukung.Penulis menemukan banyak hal penting dalam melakukan studi ini dimana kebijakan Turki terhadap serangan Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 adalah sebuah dilema. Hal ini disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri Turki berubah. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Irak antara tanggal 20 Maret sampai dengan 1 Mei 2003 itu dinilai seharusnya mendapat dukungan Turki sebagai salah satu sekutu dekatnya di kawasan tersebut namun di lain pihak, karena adanya penolakan dari negara-negara Uni Eropa seperti Jarman dan Perancis terhadap rencana serangan tersebut, menjadi mempengaruhi pemikiran elite Turki terutama jika dikaitkan dengan pengalaman buruk Turki dengan Amerika Serikat pasca Perang Teluk tahun 1991. Selain itu, keinginan kuat Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa menambah kebingungan Turki dalam mengambil sikap ke arah mana kebijakan luar negeri Turki : pro Amerika Serikat atau pro Eropa ? Berdasarkan hasil analisa penulis, sikap ketidakikutsertaan Turki dengan menolak wilayahnya dijadikan basis pangkalan militer Amerika Serikat untuk menyerang Irak pada tahun 2003 merupakan sebuah pengecualian dari hubungan persekutuan yang strategis antara Amerika Serikat dan Turki selama ini. Dan beberapa faktor yang ada, faktor internal/domestiklah yang merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kebijakan Turki terhadap serangan Amerika Serikat ke Irak khususnya karena kondisi perekonomian Turki yang dilanda krisis parah sejak tahun 2001.Sebagai penutup, setelah serangan ke Irak terjadi dan rezim Saddam Hussein jatuh pada bulan Mei 2003, sikap Turki menjadi inkonsisten karena kemudian Turki membantu Amerika Serikat mengerahkan pasukannya ke Irak pada bulan Oktober 2003 dengan tujuan untuk stabilisasi di Irak. Kenyataan bahwa meskipun Amerika Serikat banyak dikecam oleh rakyat Turki atas langkah-langkah yang dilakukannya terhadap Irak, Turki tetap masih bergantung kepada Amerika Serikat dengan alasan Amerika Serikat adalah sekutu dekatnya dan sebagai negara super power di dunia baik di bidang ekonomi maupun di bidang militer. Kembalinya dilihan Turki kepada Arnerika Serikat -setelah penolakan Parlemen Turki kepada rencana serangan Amerika Serikat tidak lain adalah karena ketergantungan Turki yang besar secara ekonomi dan keamanan kepada Amerika Serikat. Pengiriman pasukan Turki ke Irak tersebut kembali dilakukan setelah adanya Perjanjian Keuangan antara Turki dan Amerika Serikat tanggal 22 September 2003 dimana Amerika Serikat menyediakan pinjaman uang kepada Turki sebesar 8,5 milyar dollar AS untuk membantu reformasi ekonomi di Turki. Di lain pihak, terdapat keinginan Turki yang kuat untuk menjadi anggota Uni Eropa seperti yang ditegaskan dalam tujuan utama kebijakan Turki. Hal ini juga dimaksudkan Turki untuk segera menuntaskan krisis ekonominya sehingga timbul kesan Turki ingin meraih kedua tujuan tersebut padahal sikap Eropa dan Amerika Serikat pada saat serangan Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 sangat bertolak belakang dimana Eropa menentang penanganan masalah Irak secara sepihak oleh Amerika Serikat."

"Penelitian ini mengkaji Peran Dana Bantuan Luar Negeri yang diberikan Partnership dan Yayasan TIFA untuk Konflik Aceh selama Darurat Militer (19 Mei 2003-18 Mei 2004). Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari yang diperoleh dari laporan program dan keuangan Partnership dan Yayasan TIFA yang dikeluarkan khusus untuk NAD pada tahun 2003 dan 2004. Data yang didapat dari tulisan yang sudah dipublikasikan seperti buku, jurnal, artikel dan Iaporan yang relevan dengan penelitian ini juga dijadikan sebagai data sekunder.Penulisan ini menggunakan sejumlah kerangka pemikiran. Diantaranya, konsep penyaluran bantuan Iuar negeri yang disalurkan ke dalam konflik internal yang diajukan Robert J Muscat, teori resolusi konflik yang diungkapkan Michael S Lund dan panduan yang dikeluarkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) perihal dana bantuan Iuar negeri. Konsep ini nantinya akan menjelaskan bagaimana peran dan motivasi bantuan yang diberikan lembaga donor untuk konflik internal. Sedangkan teori resolusi konflik dan panduan OECD akan digunakan membantu penilaian terhadap bantuan Partnership dan Yayasan TIFA untuk Konflik Aceh.Hipotesa dalam penelitian ini adalah dana bantuan luar negeri yang disalurkan Partnership dan Yayasan TIFA ke NAD saat periode darurat militer memiliki peran yang efektif dalam rangka menurunkan eskalasi konflik internal.Dari basil penelitian ini menunjukkan bantuan dana luar negeri ke dalam wilayah konflik internal ternyata tidak hanya didasari niat ingin membantu meringankan beban rakyat yang terlibat konflik. Lembaga donor tersebut selain memiliki motivasi kemanusiaan, juga memiliki motivasi politik ataupun ekonomi di balik penyaluran bantuan. Adanya motivasi ini terlihat dalam penyaluran bantuan yang dilakukan Partnership dan Yayasan TIFA untuk konflik Aceh. Kedekatan hubungan donor-pemerintah, waktu (timing) penyaluran bantuan dan peran proyek yang dilakukan di wilayah konflik tersebut juga mempengaruhi kondisi konflik itu sendiri."

"AbstractDalam berbagai praktek di era kolonial maupun dalam rezim ekonomiWashington Consensus yang telah lalu, air mengalami komodifikasi menjadi barang ekonomi. Privatisasi muncul sebagai mekanisme yang mewadahinya, dengan dukungan perusahaan asing transnasional. Argentina muncul sebagai negara dengan ruang lingkup dan nilai investasi terbesar di dunia dalam privatisasi air pada dekade 1990-an. Hal ini menarik seiring bervariasinya dinamika benturan kepentingan yang terlibat antara negara, institusi keuangan internasional, pebisnis, dan masyarakat sipil. Dengan kerangka neo-liberalisme serta tata kelola dan keamanan sumber daya alam, tulisan ini mengangkat perdebatan dan kritik privatisasi air Argentina dengan kajian kualitatif. Permasalahan utamanya ialah seputar peran rezim ekonomi global yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilaku negara.

---

AbstractWater resources has long been transformed by economic actors from being public goods into being more economically valued assets. The late Washington Consensus regime facilitated the conversion, including what occured in Argentina, the largest nation with water privatization project during the 1990s. Central domain of this research are the relations among business-government-global economic regime while putting the state as the level of analysis, by using the neo-liberalism and water security governance as tools of investigation. The water business has direct and indirect allegation to state sovereignity and behaviour, by observing the relatively stronger function of TNCs in water privatization."

"Kerjasama keamanan antara Selandia Baru dengan Amerika Serikat, yang telah terbentuk sejak akhir Perang Dunia II, menghadapi permasalahan sehingga dihentikan pada akhir periode Perang Dingin. Akan tetapi, sejak tahun 2000, dengan terjadinya berbagai perubahan struktur internasional, berlangsung pendekatan kembali kerjasama keamanan antara Selandia Baru dengan Amerika Serikat. Skripsi ini menganalisis dinamika kerjasama keamanan Selandia Baru-Amerika Serikat sejak tahun 2000 dengan menggunakan kerangka analisis realisme neoklasik dan teori balance of interest. Dalam skripsi ini, ditemukan bahwa perubahan struktur internasional, seperti kebangkitan kembali Cina, serta tanggapan politik domestik Selandia Baru terhadap fenomena-fenomena tersebut merupakan faktor-faktor yang berperan di balik pendekatan kembali kerjasama keamanan Selandia Baru dengan Amerika Serikat. Sebagai negara kecil, Selandia Baru dapat memilih bandwagoning atau distancing dalam menanggapi perubahanan struktur internasional. Kebijakan yang diambil oleh Selandia Baru adalah bandwagoning terhadap Amerika Serikat sekaligus melakukan engagement ke Cina.

---

New Zealand`s security relations with the United States halted when the former`s antinuclear policies during late 1980s caused the US to suspend their security commitments. However, changes in international structure affected the once-broken security relations. Since 2000, rapproachment in security cooperation has happened between New Zealand and the US. This undergraduate thesis analyzes the underlying causes of the rapproachment since 2000 by using neoclassical realism`s paradigm and balance of interest theory. Based on the analyzed data, this thesis finds that the changes in international structure, including the reemergence of China, as well as the reactions in New Zealand`s domestic politics concerning the changes, shape New Zealand`s rapproachment to the US. As a small state, New Zealand`s respond towards the changes in international structure are bandwagoning or distancing. New Zealand chooses to bandwagon the US as well as engagement with China."

"Skripsi ini membahas mengenai upaya EU sebagai institusi regional dalam menyelesaiakan krisis di kawasannya dari tahun 2008-2012. Di dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa Euro sebagai mata uang tunggal kawasan Eropa yang dipakai oleh 17 negara merupakan inovasi integrasi ekonomi yang terjadi terhadap kawasan. Sehingga, penelitian ini menarik untuk diteliti karena penyelesaian krisis yang dilakukan bukan pada tingkat negara tetapi pada tingkat institusi regional. Teori Liberal Intergovernmentalism yang dipakai dalam penelitian ini dapat menjelaskan proses bagaimana institusi regional dalam membuat kebijakan penyelesaian krisis. Proses tersebut dapat dilihat dari tawar menawar yang terjadi di instusi dengan dilatarbelakangi oleh preferensi atau kepentingan setiap negara. Kompromi yang terjadi antar negara di Eurozone membuahkan hasil kebijakan yang disepakati bersama. Kemudian, kebijakan tersebut diimplementasikan setiap negara di kawasan Eurozone.

---

This undergraduate thesis discusses the efforts of EU as a regional institution in rescuing Euro from crisis in the region from 2008-2012. This study found that Euro as the single currency used by 17 European countries is an economic integration innovation in region. Thus, this study is interesting to study because the solution of crisis that was not at the state level but at the level of regional institutions. Liberal intergovernmentalism theory that was used in this thesis may explain how the process of regional institutions in making policy crisis resolution. The process can be seen from the bargaining that occurs in instuons the preferences or interest motivated by every country in Eurozone. The compromise between countries in the Eurozone to fruition with the agreed policy. Then, the policy is implemented every country in the Eurozone."

"ABSTRAKPenelitian ini menyoroti sengketa perbatasan di candi Preah Vihear antaraThailand dan Kamboja. Hubungan antara dua negara mengalami ketegangan sejakadanya konflik bersenjata antara pasukan Thailand-Kamboja pada tahun 2008,yang terkait dengan tumpang-tindih sengketa teritorial atas wilayah di sekitaricandi Preah Vihear. Konflik ini sendiri mengalami peningkatan pada tahun 2011.Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mempertanyakan efektivitasASEAN sebagai rezim untuk menangani dan menyelesaikan konflik ini.Tesis ini menganalisis bahwa ada beberapa masalah yang berkaitan dengankeefektivitas Rezim ASEAN dalam penyelesaian konflik bersenjata antaraKamboja dan Thailand mengenai wilayah sekitar candi Preah Vihear. Analisismenunjukkan, bahwa ketidakefektifan rezim ASEAN dipengaruhi oleh adanyaketerbatasan dari tiga faktor yang mendukung pemecahan masalah kapasitas, yaitupengaturan kelembagaan, distribusi kekuasaan di antara aktor, dan keahlian sertakekuatan yang dimiliki rezim untuk solusi kooperatif.Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kualitatif melaluistudi pustaka dan studi dokumen. Dalam rangka untuk menjelaskan secara rincikonsep efektivitas rezim internasional digunakan. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa keterbatasan dari tiga faktor tersebut menghalangi elemenkapasitas pemecahan masalah/konflik rezim ASEAN.

---

ABSTRACTThis study higlights the border dispute over the Preah Vihear templebetween Thailand and Cambodia. The relationship between two states has beenstrain since the armed conflict in 2008 associated with the overlapping teritorialdispute over area that surrounds Preah Vihear temple. The conflict itself began toescalate in year 2011. Within this context, this research is to questioningASEAN’s effectivity as a Southeast Asia regime to approach and resolve thisconflict.This thesis analyzed there are some problems related to effectivenessASEAN Regime in the settlement of the armed conflict between Cambodia andThailand concerning area that surrounds temple of Preah Vihear. Theexamination shows, that ASEAN’s regime ineffectiveness affected by the limitationof three factors that bolster problem solving capacity, namely institutional setting,distribution of power among actors involed, and skill and energy available forcoopeative solutions.The data used qualitative research through library and document study. Inorder to describe in detail the concept of international regime effectiveness isused. The result of this study shows that limitation of theese three factors hinderASEAN’s problem solving capacity intervention intervened elements of problemsolving capacity."

"ABSTRAKTesis ini fokus pada penyebab konflik bersenjata antara Thailand dan Kambojaterkait kuil Preah Vihear pada tahun 2008-2011. Tesis ini menganalisa mengenaifaktor internal negara sebagai penyebab konflik bersenjata dengan berdasarkan TeoriDemocratic Peace. Terdapat tiga argumentasi dalam Teori Democratic Peace yangmenjadi acuan, pertama argumentasi institusional, kedua argumentasi normatif, danketiga, argumentasi interdependensi ekonomi. Dalam argumentasi institusional makapembuatan kebijakan luar negeri di Thailand dan Kamboja didominasi oleh elit.Kedua, dalam argumentasi normatif, elit Thailand dan Kamboja sulit diajakbekerjasama karena elit memiliki cara pandang konfliktual satu sama lain. Ketiga,dalam argumentasi interdependensi, hubungan ekonomi kedua negara ternyata tidakdapat menghindarkan kedua negara untuk tetap menggunakan cara kekerasan danterlibat dalam konflik bersenjata.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is the armed conflict between Thailand and Cambodia 2008-2011. The purpose of this research is to understand internal factors as the causes ofthe armed conflict between Cambodia and Thailand concerning Preah VihearTemple. The data was collected through the library and document study. Based onthe theory of Democratic Peace, there are three arguments, the first, institutionalarguments, second, normative argument, and the third, the argument of economicinterdependence. The results of this research shows in the institutional argument, thatdecision making process in Thailand and Cambodia is dominated by elites. Second,the normative argument, the Thai and Cambodian elites have the perspectiveconflictual one another. Third, the argument is about the interdependence ofeconomic relations between the two countries were not significant to avoid the twocountries to use violence each other."

"Tugas karya akhir ini membahas peran Australia dalam mengentaskan konflik etnis di Kepulauan Solomon. Peran Australia ini akan dilihat melalui tiga paradigma besar dalam Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai andil Australia dalam pengembalian perdamaian dan stabilitas di Kep. Solomon melalui misi bantuan Regional Assistance Mission to the Solomon Islands (RAMSI). Dinamika hubungan antara Australia dan Kep. Solomon dalam misi RAMSI ini akan dijelaskan melalui teori Hegemonic Stability pada paradigma Realisme, konsep Interdependensi pada paradigma Liberalisme, dan konsep sosialisasi norma, nilai, ide dan keyakinan pada paradigma Konstruktivisme. Hasil yang didapatkan adalah dari penjelasan dalam masing-masing paradigma bahwa Australia adalah negara besar yang bertanggungjawab dengan menanggung cost tertentu bagi penanggulangan konflik etnis di Kep. Solomon.

---

This final assignment discusses about Australia’s big role in tackling ethnic conflict in the Solomon Islands. This role will be explained through three major paradigms within the International Relations Studies, which are Realism, Liberalism and Constructivism. The analysis within this final assignment will provide a comprehensive understanding about how Australia’s role really matters in terms of peacekeeping and regaining stability in Solomon Islands through Regional Assistance Mission to the Solomon Islands (RAMSI). The relationship dynamics between Australia and Solomon Islands will be explained through Hegemonic Stability Theory in Realism perspective, the concept of Interdependence in Liberalism perspective, and the concept of Socialization of Norms, Values, Ideas and Beliefs within the Constructivism perspective. The outcome of this research is a clear analysis in each paradigm on how Australia, a big power player in the Pacific, is responsible and willing to sacrifice some important costs in tackling ethnic conflict in the Solomon Islands."