Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mereformasi sistem asuransi kesehatan publik untuk masyarakat miskin pada tahun 2008 tetapi di sisi lain Indonesia masih menghadapi masalah kesenjangan akses terhadap pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Penelitian ini menganalisis apakah reformasi sistem asuransi kesehatan publik di tahun 2008 justru meningkatkan   kesenjangan kesehatan masyarakat miskin.   Dengan menggunakan data IFLS dan PODES, penelitian ini menemukan indikasi bahwa setelah reformasi, kesenjangan kesehatan masyarakat miskin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya gap kecenderungan untuk melakukan klaim asuransi kesehatan sesuai dengan level kemudahan untuk menjangkau puskesmas. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat miskin dari pengeluaran katastropik, selain penyediaan asuransi kesehatan, pemerintah juga harus memperhatikan kemudahan menjangkau puskesmas, termasuk meningkatkan kualitas jalan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur kesehatan.

---

ABSTRACT

---

Though the Indonesian government reformed its public health insurance system for the poor in 2008, the country still faces challenges with the disparity of accessibility to primary healthcare centres (puskesmas). This study examines whether the 2008 healthcare system reforms increased health inequality of the poor. Using data from the RAND Indonesian Family Life Survey (IFLS) and The Village Potential Statistics (PODES), this study found an indication that, in the aftermath of the reforms, the gap widened in the tendency for the poor to make insurance claims depending on their level of access to healthcare centres. Therefore, to protect the poor from catastrophic out-of-pocket expenditure, besides the provision of public health insurance, the government needs to be concerned about the accessibility of public health care, which includes not only the provision of direct healthcare infrastructure, but also improving road access conditions.

"

"In July 2013, Indonesia implemented the presumptive tax regime on micro, small and medium enterprises (MSMEs) by assigning Government Regulation No.46/2013. This regulation simplified the tax administration and provides tax cuts to MSMEs to help them grow and encourage voluntary tax compliance, which eventually will increase their contribution to state revenue. This thesis provides an analysis of the implementation of this new tax regime by comparing related literature on practices of this tax regime in many countries with the recent conditions in Indonesia after this regulation was applied. It seems that the new tax regime encourages voluntary tax compliance and stimulates the contribution of MSMEs to state revenue. However, some challenges, such as different definitions, lack of tax knowledge, impartiality to business losses, and the indication of tax avoidance must be overcome by the government by improving policies that favor MSMEs.

---

Sejak bulan Juli 2013, Indonesia menerapkan sistem pajak presumsi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No.46/2013. Ketentuan ini menyederhanakan administrasi pajak dan memberikan pemotongan pajak kepada UMKM untuk membantu mereka tumbuh dan mendorong kepatuhan pajak sukarela, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Tesis ini memberikan analisis implementasi sistem pajak baru ini dengan membandingkan literatur terkait praktik-praktik rezim pajak ini di banyak negara dengan kondisi terkini di Indonesia setelah peraturan ini diterapkan. Secara umum, rezim pajak yang baru berhasil mendorong kepatuhan pajak sukarela dan merangsang kontribusi UMKM terhadap pendapatan negara. Namun, beberapa tantangan, seperti definisi yang berbeda, kurangnya pengetahuan perpajakan ketidakberpihakan terhadap kerugian bisnis, dan indikasi penghindaran pajak, harus diatasi oleh pemerintah dengan merumuskan kebijakan yang dapat mendukung UMKM."

"Studi ini mengkaji kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kinerja pasar saham, dan hubungan di antara mereka dalam hal stabilitas ekonomi di Indonesia. Melalui kajian literatur dari beberapa penelitian empiris yang meneliti kasus Indonesia dan di negara-negara lain, studi ini menemukan bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter mempunyai efek signifikan dengan arah negatif terhadap harga saham. Oleh karena itu, pemerintah harus menaruh perhatian lebih terhadap penerapan stimulus fiskal dan disiplin fiskal serta penerapan instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam merancang kebijakan yang sesuai dan positif terhadap performa pasar modal. Selain itu, batas realistis pada pembayaran utang harus diatur sedemikian rupa untuk memungkinkan pengembangan keuangan internal. Dari perspektif moneter, bank sentral harus fokus mengurangi efek lag sehingga reaksi berlebihan dari investor dapat diminimalkan. Dari perspektif pasar, kampanye kesadaran bagi perusahaan regional dan asing untuk mendaftar dan aktif di pasar bursa harus ditingkatkan. Selain itu, mendorong pasar agar investor tertarik berinvestasi di sektor riil juga merupakan tindakan penting, yang pada gilirannya dapat merangsang kapasitas produksi yang lebih tinggi bagi perekonomian.

---

This study investigates the Indonesian fiscal policy, monetary policy, stock market performance, and the relationship between them in terms of economic stability in Indonesia. Through a literature review of several empirical studies, which scrutinize Indonesian cases and those in other countries, this study has found that amongst others, fiscal policy and monetary policy are negatively significant related to stock prices. Therefore, the government should pay close attention to the application of fiscal stimulus and observe fiscal discipline, when it takes into consideration monetary decisions regarding the performance of stock market. In addition, realistic limits on payments of debt service should be appropriately rearranged to allow for internal financial development. From a monetary perspective, the central bank should focus on reducing the lag effect so that the overreaction of investors can be minimized and the policy can be more effective. From a market perspective, an awareness campaign to help more regional and foreign companies become listed and quoted in the stock exchange market should be enhanced. In addition, encouraging the market is also an important action so that investors are interested in investing in the real sector, which in turn can lead to a higher production capacity for the economy and aggregate output."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika antara kredit ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kredit ke sektor swasta, dan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Model autoregresi vektor panel digunakan untuk memahami dinamika dalam model. Tidak seperti studi lintas negara sebelumnya, makalah ini menggunakan data panel provinsi. Hubungan antara variabel dalam model terhubung di dalam peraturan perundangan, otoritas moneter, dan Lembaga pengelola fiskal yang sama. Dengan demikian, tidak akan ada efek yang muncul akibat perbedaan institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara kredit dengan UMKM dan kredit swasta bersifat dua arah. Kredit untuk UMKM dan kredit swasta tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Hasil penelitian tidak memberikan bukti yang kuat untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara pertumbuhan ekonomi regional dengan penyaluran kredit untuk UMKM maupun kredit untuk sektor swasta

hr />ABSTRACT

---

This study aims to analyse the dynamic between credit to micro, small, and medium enterprises (MSMEs), private credit, and regional economic growth in Indonesia. A panel vector autoregression model is employed to understand the dynamic in the model. Unlike previous cross-country studies, this paper is using provincial panel data. The relationship between variables in the model are connected under the same regulation, monetary authority, and fiscal institution. Thus, there will be no effects that appear from the differences of institutions. The results suggest that the interaction between credit to MSMEs and private credit is bi-directional. Also, credit to MSMEs and private credit does affect regional economic growth. However, the result does not provide strong evidence for causality from regional economic growth to credit for MSMEs or private credit.

"

"ABSTRAKPemerintah dan otoritas keuangan di Indonesia telah mengimplementasikan program-program inklusi keuangan melalui serangkaian inisiatif termasuk meluncurkan produk basic saving, TabunganKu. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya untuk memperluas jangkauan produk dan jasa pasar keuangan ke seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam kenyataannya, minat masyarakat terhadap produk TabunganKu relatif rendah akibat kurang efektifnya programprogram edukasi keuangan. Selanjutnya, paper ini akan menganalisis dampak dari program literacy keuangan terhadap keputusan masyarakat untuk membuka rekening TabunganKu.Hasil dari studi ini menunjukan, secara umum program literacy keuangan memiliki keterkaitan yang erat dengan keinginan masyarakat untuk membuka rekening TabunganKu. Meski demikian, literacy keuangan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keputusan masyarakat untuk membuka rekening TabunganKu. Lebih lanjut, program-program literacy keuangan hanyalah berdampak pada masyarakat berpendidikan rendah namun relatif tidak berdampak pada masyarakat berpendidikan tinggi. Selanjutnya, keputusan masyarakat untuk membuka rekening TabunganKu juga dipengaruhi oleh fitur-fitur yang terdapat pada produk TabunganKu. Beberapa fitur diperkirakan akan menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk TabunganKu seperti fitur ATM dan kesesuaian dengan layanan branchless banking. Sejalan dengan itu, untuk meningkatkan efektivitas program, program literasi keuangan sebaiknya difokuskan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti kaum muda, UMKM, dan masyarakat miskin disertai dengan koordinasi yang lebih baik diantara institusi-intitusi terkait.

---

ABSTRACT

In response to financial institutions in Indonesia not serving all areas of the population, the government and the financial authority have implemented a financial inclusion program that has several initiatives, including the launch of a basic savings account, TabunganKu. However, evidence shows that demand for TabunganKu is relatively low because of the lack of effective financial education programs. Therefore, this study will examine the effect of financial literacy programs on people?s decision to open a TabunganKu account.

The findings show that financial literacy is strongly related to the willingness to open a TabunganKu account. However, financial literacy does not exclusively affect people?s decision to open a TabunganKu account. In some simulations, financial training and financial education only affect low- educated people but do not have a strong impact on highly educated people. Decision-making is also impacted by the type of features this account offers. Some improvements such as providing ATMs and compatibility with branchless banking will make TabunganKu more attractive to customers. In addition, improvements to financial literacy programs by targeting particular groups of people such as youth groups, MSMEs and the poor with customized financial training will enhance their ability to gain access to finance. Also in order to achieve maximum effectiveness, financial literacy programs need better coordination among related institutions."