Hasil Pencarian

Ditemukan 148 dokumen yang sesuai dengan query

Simanungkalit, Jahotmer

Analisis yuridis penyebab timbulnya sertifikat ganda atas satu bidang tanah di Kabupaten Pontianak (analisis kasus putusan MA Nomor 71/PK/Pdt/2004)

" ABSTRAK
Sertipikat ganda adalah sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Apabila terjadi sertipikat ganda atau tumpang tindih atas satu bidang tanah, maka salah satu harus dibatalkan. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda, penyelesaian kasus sertipikat ganda yang terjadi di Kabupaten Pontianak serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk mencegah terjadinya sertipikat ganda. Terjadinya sertipikat ganda dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu belum tersedianya peta pendaftaran tanah, adanya ... "

2007

T19054

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rita Ratnawaty

Penguasaan tanah Pulau Bidadari Nusa Tenggara Timur oleh PT. Reefseekers Kathernest Lestari: analisis penerbitan surat keputusan pemberian hak guna bangunan atas nama PT. Reefseekers Kathernest Lestari

" Indonesia memiliki banyak pulau (+ 17.500 pulau) dan sebagian besar adalah pulau-pulau kecil yang banyak mengandung kekayaan alam berupa tambang mineral, kekayaan laut, maupun keindahan alam yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi sehingga banyak pihak yang berkepentingan menginginkan pulau-pulau tersebut bahkan oleh pihak asing, beberapa pihak sangat mengkhawatirkan penguasaan pulau-pulau tersebut oleh pihak asing, karena dianggap akan membahayakan Integrasi dan Kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita masih trauma dengan direbutnya Pulau Simpadan dan Ligitan oleh ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19580

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dionisius Ardy

Akibat hukum peralihan tanah dan bangunan berstatus jaminan yang dilakukan bukan oleh pemilik melalui berita acara kesepakatan dalam kepailitan: Studi Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 = Legal consequences of the transfer of land and buildings used as collateral conducted by Non-owners through agreement protocols in bankruptcy: Case study on Verdict Number: 15 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2021

" Tanah merupakan aset yang penting bagi Masyarakat di Indonesia. Dalam pengalihan Tanah, akta autentik yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diperlukan sebagai dasar untuk pendaftaran tanah tersebut ke kantor pertanahan. Selain PPAT, Notaris juga berperan penting dalam pembuatan akta. Dalam tesis ini akan dilakukan penelitian dari peralihan tanah dan bangunan berstatus sebagai jaminan yang dilakukan bukan oleh pemilik yang dilakukan melalui Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Hutang dalam Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021. Metode ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Feri Burlian

Analisis Perpanjangan Hak Guna Bangunan diatas Tanah Negara (Studi Kasus Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26 dan 27/Gelora Atas Nama PT. Indobuilco- Hotel Hilton)

" Berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1744/A/K/BKD/71, dan SK Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri Nomor 181/HGB/DA/72, PT. Indobuildco memperoleh HGB sertipikat Nomor 26 dan 27/Gelora, namun ketika kedua HGB tersebut masih berlaku Kepala BPN mengeluarkan SK KBPN Nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keppres Nomor 4 Tahun 1984 yang isinya Pemberian Hak Pengelolaan kepada Sekretariat Negara Republik Indonesia Cq Badan Pengelola Gelanggang Olahraga padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan SK pemberian ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T36910

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hanie Hapsari

Pembatalan Akta Jual Beli yang di Buat di Hadapan PPAT oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2136 k/dt/1997

" ABSTRAK
Jual-beli diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu hal atau tidak akan melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Jual beli hak atas tanah sebagai suatu bentuk perjanjian peralihan hak atas tanah; akta perjanjian jual beli tersebut dibuat dihadapan PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membantu pemerintah. Namun dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus pembatalan akta jual-beli yang dibuat dihadapan PPAT. Dalam kasus ini setelah dibuatnya ... "

2008

T38061

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nessya Chandra

Analisis mengenai penambahan biaya akibat dari pemotongan lantai berdasarkan peraturan daerah : studi kasus: pengenaan biaya tambahan Rp. 25.000.000,00 pada Rusunami Menara Kebon Jeruk = Analysis on increased expense due to floor reduction based on the regional regulation: a case study of Rp. 25.000.000,00 additional cost assessment at low income housing Menara Kebon Jeruk / Nessya Chandra

" ABSTRAK
Program pemerintah yaitu gerakan nasional pembangunan seribu menara rumah susun. Rusunami diberikan berdasarkan peraturan menteri negara perumahan rakyat nomor 7 tahun 2007 yaitu pengelompokkan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. PPJB rusunami menara kebon jeruk telah ditanda tangani oleh para pihak selanjutnya pengenaan biaya tambahan berdasarkan peraturan gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 136 tahun 2007 dengan peraturan gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 27 tahun 2009. Berdasarkan data bahwa rusunami menara kebon jeruk tidak ada pemotongan KLB, sehingga ... "

Universitas Indonesia, 2013

T32995

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ayrin Wirawan Halim

Analisa yuridis mengenai Jembatan Multiguna Senen Jaya dalam kaitannya dengan pengaturan mengenai sertifikat kepemilikan bangunan gedung yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun = Juridical analysis regarding Jembatan Multiguna Senen Jaya in relation with the regulation about building ownership certificate in Regulated Law No. 20 2011 about the flats

" Tesis ini membahas mengenai apa dasar hukum yang dipakai dalam pembangunan Jembatan Multiguna Senen Jaya karena tidak adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai bangunan yang tidak melekat di atas tanah. Juga dibahas mengenai hubungannya dengan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penelitian ini adalah penelitian yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jembatan Multiguna Senen Jaya menggunakan pemanfaatan hak udara bebas sebagai dasar pembangunannya dan memenuhi ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T33125

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yuliana

Tinjauan yuridis terhadap pemenuhan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana/murah yang timbul berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta nomor 540 tahun 1990 dan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta nomor 640 tahun 1992 = Juridical review on fulfillment of Simple/Inexpensive Condominium developing obligation which is arised under the decree of Jakarta Special Territory Province Governor number 540 of 1990 and the Decree of Jakarta Special Territory Province Governor number 640 of 1992

" ABSTRAK
Penelitian ini membahas pengaturan dalam tata cara pelaksanaan dan penagihan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana/murah, baik yang timbul berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 540 Tahun 1990 maupun Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 640 Tahun 1992. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan metode konversi kewajiban ke dalam bentuk dana merupakan upaya paling terakhir yang dilakukan dalam pemenuhan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana/murah dalam rangka penyediaan rumah susun ... "

2013

T33105

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nadiya Najmi

Kekuatan pembuktian sertifikat sebagai alat bukti dalam perkara perdata status kepemilikan tanah : analisi Putusan Mahkamah Agung no. 399 PK/Pdt/2009 = Power of certificate as evidence evidence in civil case status land ownership : juridical review decisions of the Supreme Court number 399 PK/Pdt/2009

" ABSTRAK
Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Sehubungan dengan marak terjadinya sengketa permasalahan tanah yang ada di Indonesia, atas dasar fakta tersebut Penulis berusaha meneliti mengenai kasus kekuatan pembuktian sertifikat sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah. pada Putusan Negeri Nomor : 399 PK/Pdt/2009. Dalam kasus ini perselisihan terjadi ... "

2013

T33143

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siti Kumalasari

Kewajiban bertindak jujur dan tidak memihak notaris dalam pembuatan akta otentik pengalihan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris analisa Putusan Mahkamah Agung nomor.1099K/PID/2010 = Obligations toacthonest andnotinfavor by notary in making authentic deed of land assignment based on Law no. 30 of 2004 concerning notarial duties analysis of Supreme Court Decision number 1099K/PID/2010

" ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadap Notaris merupakan akta Otentik yang dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam membuat akta otentik, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN). Untuk membuat sebuah akta otentik, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan ... "

2013

T33101

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian