Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yulisye Indriati
Pipil sebagai alas kepemilikan atas tanah hak milik adat di Bali : analisis kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor : 700 PK/PDT/2011 = Pipil as an indigenous land's right in Bali : case analysis of Judicial Review Supreme Court Verdict number : 700 PK/PDT/2011
" Ada berbagai macam alas hak atas tanah. Dalam karya tulis ini penulis hanya akan membahas kasus yang terkait dengan alas hak yang berlaku di kalangan masyarakat di Bali yaitu Pipil. Pipil adalah Surat Tanda Pembayaran Pajak sebelum Tahun 1960 yang oleh masyarakat di Bali di kenal sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 700 PK/PDT/2011 adalah mengenai salah satu sengketa pertanahan di provinsi Bali, dimana terdapat lebih dari satu ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T34814
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Catur Wulaningrum
Analisis terhadap pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah pekarangan transmigrasi lokal di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat
" Pemerintah berkewaj iban menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Penyediaan tanah transmigrasi harus memenuhi kriteria kejelasan areal (clear) dan status tanah harus bebas dari masalah (clean) termasuk dalam penyediaan tanah pekarangan bagi para transmigran lokal di kecamatan Cikedung kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah pekarangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya bagi tanah transmigran yang diteliti merupakan permasalahan pokok dalam penelitian ini. Metode penelitian mempergunakan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T37612
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tubagus Muhammad Sulaiman
Penyelesaian secara mediasi atas sengketa batas tanah di Desa Karangmalang Kecamatan Indramayu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu = Mediation settlement in dispute of over land boundaries in Village Karangmalang District of Indramayu by District Land office of Indramayu / Tubagus Muhammad Sulaiman
" ABSTRAK
Bentuk sengketa tanah yaitu sengketa faktual yang membahas mengenai pengukuran batas bidang tanah dan surat tanah yang menunjukan bukti kepemilikan tanah tersebut selain itu terdapat sengketa yuridis yang membahas menganai riwayat tanah tersebut dan sertifikat atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah. Penyelesaian ini seringkali Badan Pertanahan Nasional ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38713
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sebayang, Ninta Sri Ulina
Akta hibah sebagai dasar pembatalan sertifikat hak atas tanah : analisis terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 29 PK/TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011 = Grant deed as a basis for revocation of land certificate : analysis of the Judicial Review Number 29 PK/TUN/2010 dated 16 March 2011 / Ninta Sri Ulina Sebayang
" ABSTRAK
Tesis ini membahas sengketa penerbitan sertipikat hak atas tanah yang didasarkan pada akta hibah sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Penelitian menekankan pada prosedur permohonan hak pada saat pendaftaran tanah pertama kali. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta hibah tanah yang dibuat di hadapan Notaris adalah untuk tanah-tanah yang belum mempunyai hak atau belum bersertipikat serta terdapat cacat prosedur pada proses pendaftaran tanah pertama kali yang berakibat pada pembatalan sertipikat hak atas ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39070
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mestriana Setio Ningwulan
Perlawanan pihak ketiga terhadap putusan perdamaian yang membatalkan perjanjian pengikatan jual beli : tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 164 K/Pdt/2012 = Third party reciprocal on peace agreement that annuls pre arrangement purchasing agreement : judicial review Supreme Court Decision Number : 164 K/Pdt/2012 / Mestriana Setio Ningwulan
" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai putusan perdamaian yang membatalkan perjanjian pengikatan jual-beli yang telah dilakukan atas suatu bidang tanah di Depok. Putusan perdamaian yang dimaksud memiliki objek sengketa yang serupa dengan apa yang diatur didalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibatalkan hanya saja berbeda pihak-pihak didalamnya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain analitis. Hasil penelitian menyarankan perlu dibuat sebuah Memory of Understanding antara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ikatan Notaris Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Mahkamah Agung dan Kementrian Hukum dan HAM RI terkait ... "
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38962
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Neneng Lela Fitriani
Bangunan yang didirikan diatas tanah hak guna bangunan pihak lain : tinjauan yuridis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 78PDT.G/2011/PN.PLG dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 26/G/2011/PTUN-PLG = Building which is built on other entity's the right of building : juridical review decision of Palembang District Court Number 78PDT.G/2011/PN.PLG and Decision of Palembang State Administrative Court number 26/G/2011/PTUN.PLG / Neneng Lela Fitriani
" ABSTRAK
Penguasaan atas tanah secara nyata dapat dilihat dari hubungan seseorang atau suatu badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya dengan suatu bidang tanah tertentu sebagai objeknya. Keterbatasan lahan membuat manusia mencari cara agar kebutuhan akan lahan dapat dipenuhi. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengadakan perjanjian pinjam pakai tanah. Perjanjian pinjam pakai tanah memiliki jangka waktu terbatas yang berakibat ketika jangka waktu berakhir maka tanah harus dikembalikan kepada pemilik tanah. Lalu menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap pemilik bangunan yang telah ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38959
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heni Daida
Sengketa sertipikat ganda di wilayah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang : tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154 PK/TUN/2010 = Dual certificate dispute in the district area Curug Tangerang district : judicial review against the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 154/PK/TUN/2010 / Heni Daida
" ABSTRAK
Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dimana di dalamnya menjelaskan tentang keadaan tanahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali terjadi sengketa karena timbulnya sertipikat ganda. Hal ini disebabkan oleh cacat hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur dan Kantor Pertanahan tidak melakukan pengukuran ulang sebagaimana yang dimohon oleh pemilik tanah dengan alasan tidak diketemukan titik koordinatnya atas tanah dimaksud. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam kasus yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154 PK/TUN/2010. Sertipikat ganda ini berawal ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39014
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Guntur Priyombodo
Kekuatan hukum surat keterangan hibah dapat membatalkan akta jual beli dan sertipikat hak milik no 2150 lkp tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang no 40 pdt 2012 pt tk = The power of law grants letter to cancel deed of sale buy and proprietary certificate no 2150 lkp judicial review of against high court ruling no 40 pdt 2012 pt tk / Mohammad Guntur Priyombodo
" ABSTRAK
Sebagai peraturan pelaksanaan UUPA dan penyempurna Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sesungguhnya PP 24/1997 dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki dan menguasai tanah dengan itikad baik. Pengadilan merupakan langkah hukum terakhir jika terjadi perselisihan tentang hak atas tanah setelah penyelesaian dengan cara musyawarah atau mediasi tidak menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini bermaksud melakukan pengkajian atas permasalahan kekuatan hukum sertipikat yang yang diproses melalui Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT, Surat Keterangan Hibah yang tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39388
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yulia Stefianti
Penolakan penerbitan sertipikat pengganti oleh kantor pertanahan di Kabupaten Bogor tinjauan yuridis putusan nomor 81 b 2011 pt tun jkt = Denial of issuance replacement land certificate by the district land office in Bogor judicial review of decision number 81 b 2011 pt tun jkt / Yulia Stefianti
" ABSTRAK
Tujuan Utama dari Pedaftaran tanah adalah untuk mendapatkan sertipikat. Sertipikat tersebut merupakan alat bukti yang kuat dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang hak milik atas tanas tanah tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA. Namun pada prakteknya, proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah tidak selalu berjalan dengan baik. Banyak hambatan dan masalah-masalah yang timbul dalam proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat tersebut, terbukti dengan adanya kasus penolakan penerbitan sertipikat pengganti yang terjadi di Kabupaten ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43194
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Stevanus Joseph Ferdinandus
Perjanjian jual beli sebagai pemindahan hak satuan rumah susun (Analisis terhadap pemindahan hak satuan rumah susun di Apartemen X, Jakarta Utara) / Stevanus Joseph Ferdinandus
" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penjualan satuan rumah susun atau apartemen yang dilakukan berdasarkan sistem off-plan, yaitu suatu sistem yang memungkinkan adanya jual beli secara pesan lebih dahulu atas satuan rumah susun sebelum pembangunannya selesai yang tertuang dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dapat memberi analisa mengenai besarnya risiko dan permasalahan yang dapat terjadi sebagai akibat dari pemasaran/penjualan satuan rumah susun yang dilakukan berdasarkan sistem pemasaran/penjualan secara off-plan, khususnya permasalahan yang terjadi ... "
2009
T37310
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>