Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Florianti Kurnia Sjaaf
Penggusuran paksa sebagai limitasi hak asasi manusia atas tempat tinggal menurut ICCPR dan ICESCR: analisis kasus penggusuran paksa Bukit Duri, Jakarta Selatan, tahun 2016 = Forced evictions as limitations to human rights to home under the ICCPR and the ICESCR: case analysis of Bukit Duri forced eviction South Jakarta, 2016
" ABSTRAK
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengizinkan negara untuk melakukan penggusuran paksa selama memenuhi tolok ukur yang diberikan. Skripsi ini akan membahas secara komprehensif tolok ukur penggusuran paksa yang diatur oleh kedua kovenan hak asasi manusia internasional tersebut beserta aplikasinya di dalam yurisprudensi Komite Hak Asasi Manusia dan Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Tolok ukur tersebut kemudian akan turut diaplikasikan di dalam kasus penggusuran ... "
2017
S68117
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahma Atika Idrus
Analisis fenomena perekrutan tentara anak sebagai bentuk kejahatan perang berdasarkan hukum internasional (studi kasus: perekrutan oleh Thomas Lubanga Dyilo dalam konflik Ituri, Kongo) = Analysis on the Phenomenon of the Recruitment of Child Soldiers as a means of War Crimes in International Law (Case Study of the Recruitment by Thomas Lubanga Dyilo in Ituri Conflict, Congo)
" Skripsi ini membahas tentang tindakan perekrutan tentara anak menjadi satu suatu bentuk kejahatan perang yang ditinjau berdasarkan hukum internasional. Kasus yang digunakan dalam tulisan ini adalah kasus perekrutan tentara anak dilakukan oleh Thomas Lubanga Dyilo sebagai Presiden Persatuan Patriot Kongo (UPC) dan Komandan Pasukan patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) di konflik di Ituri, Kongo. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami latar belakang larangan perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata, mengetahui ketentuan hukum ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hariyo Hanindary Dhurandhara
Pertanggungjawaban Negara Terhadap Land-Based Sources of Marine Pollution dalam Perspektif Hukum Laut Internasional = State Responsibility for Land-Based Sources of Marine Pollution in the Perspective of International Law of the Sea
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas Sumber Pencemaran Laut Berbasis Darat mulai dari pengaturannya dalam berbagai instrumen hukum internasional, pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, hingga bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif normatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik. International Law of the Sea memandang bahwa pencemaran laut yang bersumber dari darat terbatas pada aktivitas manusia di darat yang menyebabkan pencemaran laut, baik yang langsung dibuang ke laut, maupun yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irfan Fadilah
Tinjauan hukum internasional atas deklarasi kemerdekaan Catalonia sepihak sebagai wujud dari hak untuk menentukan nasib sendirian = International legal review of the declaration of independence Catalonia unilaterally as a manifestation of the right to determine fate alone
" Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah salah satu prinsip paling internasional kontroversi yang muncul sejak zaman dekolonisasi, yang memuncak peningkatan jumlah negara merdeka sejak berakhirnya dua perang dunia. Prinsip ini juga sering memicu separatis di seluruh dunia untuk mencapai kemerdekaan, dimana prinsip ini sering disalahartikan dengan "hak untuk memisahkan diri". Inilah apa menyebabkan masyarakat internasional tidak mau menggunakan prinsip ini dengan cara bebas, dan lebih memilih untuk mempertahankan prinsip integritas teritorial lain untuk menjaga kedaulatan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mutiara Khadijah
Implikasi klaim Tiongkok atas fitur-fitur di Laut Tiongkok Selatan terhadap hak untuk berlayar = Implication of China's Sea features claim in South China Sea to navigational rights
" ABSTRAK
Pesatnya aktivitas pelayaran menyebabkan sengketa teritorial dan maritim yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan menimbulkan kekhawatiran akan terhambatnya hak untuk berlayar, khususnya bagi kapal perang. Penguasaan secara de facto oleh Tiongkok atas fitur-fitur laut di Spartly, Paracel dan Scarborough Shoal dapat berimplikasi pada keberlakuan hukum domestik Tiongkok yang membatasi hak lintas damai kapal perang asing di laut teritorial dan aktivitas militer asing di ZEEnya. Klaim Tiongkok ini ditentang oleh Amerika dengan cara mengirimkan ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marieta Nurnissa
Hak asasi manusia bagi stateless persons ditinjau dari perspektif hukum internasional: studi kasus: kaum etnis Rohingya = The human rights of stateless persons in international law's perspective: case study: the ethnic community of Rohingya
" Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang inheren dan tidak dapat diambil secara sewenang-wenang. Namun, kenyataannya seringkali hak tersebut dirampas dari mereka yang tidak dianggap sebagai warga negara di suatu negara. Stateless persons sebagai sekumpulan individu yang tidak diakui oleh negara manapun seringkali mengalami pelanggaran atas hak asasi manusianya serta tidak mendapatkan perlindungan dari negara tempat mereka tinggal. Salah satu contoh stateless persons ialah kaum etnis Rohingya yang dianggap sebagai the most persecuted ethnic minority ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah I`tiqaf
Perbandingan konsep humanitarian assistance dengan humanitarian intervention ditinjau dari hukum internasional = Comparison of humanitarian assistance concept with humanitarian intervention observed from international law standpoint
" Meningkatnya masalah krisis kemanusiaan tentunya mengiringi munculnya berbagai operasi kemanusiaan atau yang biasa disebut humanitarian action dimana bantuan-bantuan tersebut dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah terkait kemanusiaan yang terjadi di banyak Negara. Humanitarian action ini melibatkan adanya humanitarian intervention dan juga humanitarian assistance. Humanitarian intervention dan juga humanitarian assistance merupakan dua konsep yang berbeda walaupun mereka berangkat dari tujuan yang sama. Terdapat beberapa perbedaan dari kedua konsep tersebut mulai dari bentuk keterlibatan, pihak yang dapat ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library