Hasil Pencarian

Ditemukan 219 dokumen yang sesuai dengan query

Yosa Yuliasti

Implikasi perjanjian simulasi dalam akta jual beli yang obyeknya hak atas tanah studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 2253k pid 2012 = Implications for simulation of agreement on the deed of sale and purchasing agreement of land right object

" Tesis ini ini bertujuan untuk mengetahui (1) implikasi hukum perjanjan simulasi yang terjadi dalam kasus jual beli yang obyeknya hak atas tanah yang dimulai dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris H. T. A. SH. pada tanggal 03 Seotember Nomor 11 Tahun 2010 i yang diiikuti dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris yang merangkap PPAT, S. B. SH.,SpN pada tanggal 26 Oktober 2010 dengan Nomor 1471/2010 sesuai duduk perkara dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42781

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Susandi

Tinjauan yuridis terhadap kuasa hukum di pengadilan pajak berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak = Jurisdiction review towards attorney at law in tax court based on legislation number 14 of 2002 regarding tax court

" Pajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, ttrmasuk Bea Masuk dan Cukai dan iuran yang di Pungut Pemerintah Daerah. Sistem pemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dari sistem tersebut dapat menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak, dalam ha! ini Wajib Pajak bertindak sebagai ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25952

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Agustin Budiningsih

Tinjauan Yuridis tentang Kuasan Khusus dalam Rangka Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pajak di Indonesia = Juridicial Review in The Special Power of Rights and Obligations of Tax in Indonesia

" Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan kewajiban pajak tersebut disebut Wajib Pajak. Seorang Wajib Pajak dapat menunjuk seorang Kuasanya untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal itu dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri hak dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T38070

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Lena Valentina Gumay

Lisensi lanjutan dalam perjanjian lisensi utama: studi kasus master license agreement michel's patisserie = Sub license within master license agreement: case study on master license agreement michel's patisserie / Lena Valentina Gumay

" ABSTRAK
Lisensi Merek Dagang sebagai salah satu cara perluasan jangkauan usaha dan peningkatan penjualan/pendapatan, konsep, tatacara dan tahappanya masih belum banyak dikuasai pekerja dalam bidang hukum termasuk Notaris. Permasalahan: 1 .Bagaimana ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima lisensi utama untuk memberikan lisensi lanjutan kepada pihak ketiga menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 2 . Bagaimana tahapan mengadakan perjanjian atau pemberian lisensi lanjutan kepada pihak ketiga menurut Master License Agreement Michel rsquo;s Patisserie? 3 ... "

2017

T48866

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hengki

Notaris merangkap pekerjaan lain yang tidak bertentangan dengan norma agama kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat notaris = Public notary works not contrary to religious norms decency can affect honor and dignity notary

" Notaris adalah seorang pejabat Negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Dalam tesis ini akan dibahas mengenai Pengertian dan Peranan Notaris bagi Masyarakat, Pengertian Etika Profesi Notaris, Pengertian Kode Etik Notaris, Dalam bab ini akan dibahas mengenai Larangan- Larangan bagi notaries yang tercantum didalam pasal 17 UU Jabatan Notaris, menjelaskan maksud pekerjaan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38949

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Paulus Hendrijan

Tanggung jawab notaris dan keabsahan minuta akta berkaitan dengan salinan surat yang dilekatkan pada minuta akta yang tidak sesuai dengan aslinya dan penghadap yang tidak berwenang : studi Putusan Majelis Pertimbangan Pusat Notaris Nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010 = Responsibility of notary and validity of minutes of deed which is related with a copy of a letter that were attached to the minutes of public notary deed which is does not correspond to the originals and person that were not authorized : the study of the Central Notary Counsel/Oversight Tribunal award number : 11/B/Mj.Vat/Xi/2010

" Peranan Notaris sekarang telah berkembang pesat, setiap masyarakat Indonesia membutuhkan kepastian hukum dalam bidang hukum khususnya hukum perdata. Semakin banyak Notaris yang diangkat membuat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Notaris dewasa ini juga semakin banyak. Perilaku dan penyalahgunaan wewenang Notaris juga semakin banyak. Tesis ini mengangkat masalah tentang Notaris yang tidak cermat dalam membuat akta, sehingga merugikan para pihak. Salinan akta yang tidak sesuai dengan aslinya serta penghadap yang tidak berwenang merupakan permasalahan dalam tesis ini. Penulis ... "

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39160

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Prisa Pramitajati Pracaya

Permohonan hak pemeriksaan oleh pemegang saham minoritas yang secara yuridis tidak terdaftar dalam daftar pemegang saham dan peranan notaris dalam mencegah pengajuan hak pemeriksaan analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3017 k pdt 2011 = Request for rights to check by minority shareholders who are judicially not registered in the register of shareholders and role of notary public in avoiding the request for the rights to check analysis of judgment of the Supreme court of the Republic of Indonesia

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pentingnya pemegang saham meneliti keabsahan nama sebagai pemilik saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebelum mengajukan Hak Pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai hak pemegang saham yang berlaku setelah saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dan wawancara tertulis dengan ... "

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39355

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ruth Patricia Habigael

Tanggung jawab notaris selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap akta jual beli yang dibuat dalam masa cuti sebagai notaris : studi Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/2009 = Responsibility of notary as the land deed official pejabat pembuat akta tanah (PPAT) against deed of sale and purchase made on the leave period as a notary : case study on Decision of Central controling assembly Notarial Number 11/B/Mj.PPN/2009 dated June 12th 2009

" Tesis ini membahas mengenai seorang notaris yang cuti karena menjabat sebagai pejabat negara, dan membuat akta jual beli atas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apakah pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dalam masa cuti Notaris sah kekuatan pembuktian hukumnya dan apakah perbuatan Notaris/ PPAT tersebut termasuk pelanggaran Jabatan? Dan bagaimana penerapan sanksi terhadap perbuatan Notaris/PPAT dalam hal ini? Akta yang dibuat dalam hal ini tergolong Akta Partij, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris/ ... "

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39040

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hendy Christantia

Tanggung jawab notaris selaku PPAT terhadap validitas identitas para penghadap : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1023K/PDT/2004 = The responsibility of notary as PPAT toward validity of the parties identity : case studies on the Verdict of Indonesia's Supreme Court Number 1023K/PDT/2004 / Hendy Bkry Agustino

" ABSTRAK
Notaris/PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk membuat akta otentik dengan berdasarkan keterangan dan identitas dari para penghadapnya. Tanggung jawab Notaris/PPAT hanya terbatas kepada kebenaran formil semata dari keterangan dan identitas dari para penghadapnya namun dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1023K/PDT/2004, Notaris/PPAT dihukum untuk membayar biaya perkara bersama para Tergugat lainnya serta dinyatakan batal atau tidak sah Akta Jual Beli yang dibuat Notaris selaku PPAT tersebut. Akta Jual Beli dibuat oleh ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39042

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Raden Roro Cantik Dwita Kartika

Akta pernyataan notaris dan pengesahan fotokopi dengan surat aslinya oleh notaris yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang : analisa Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010 tanggal 02 Desember 2010 = Notary deed and endorsement original copy of the letter made by notary not in accordance with the provisions of the act : analysis of the Council Decision Investigator Notary's Center Number 11/B/Mj.PPN/XI/2010 dated 2nd of December 2010

" Notaris adalah pejabat umum yang miliki kewenangan untk membuat akta otentik dan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi. Suatu Perseroan Terbatas untuk dapat melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh seorang direksi atau orang yang diberi kuasa untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam menjalankan kewenangan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Namun dalam prakteknya kerap kali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39041

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian