Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, ttrmasuk Bea Masuk dan Cukai dan iuran yang di Pungut Pemerintah Daerah. Sistem pemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dari sistem tersebut dapat menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak, dalam ha! ini Wajib Pajak bertindak sebagai Penggugat/Pemohon Banding. Untuk maju ke proses Pengadilan Pajak, diperlukan Kuasa Hukum Surat Kuasa khusus bermeterai lengkap. Syarat untuk menjadi Kuasa Hukum menurut Pasal 34 UU Pengadilan Pajak adalah : Warga Negara Indonesia, mempunyai pengetahuan yang luas di bidang perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kuasa Hukum untuk mewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, termasuk Advokat.

---

Tax is all types of contribution levied by Central Government, including Impori. Duties and Excise and contributions levied by Local Government. Tax Collection System followed by Indonesia is Self Assessment, where tax collection system authorizes Taxpayers to asses, calculate, pay, and file a self reporting the payable tax. From this system, that may raise dispute between Taxpayers and Government, in this case, among other parties is a Directorate General of Taxation, in this case Taxpayers may act as Plaintiff / Appellant. To Proceed in Tax Court, may also be represented by his / her Lawyer and present a duty stamped of Particular Power of Attorney. Requirement for acting as Attomey at Law in accordance to Article 34 of Taxation Act is: an Indonesian Citizen who has an adequate knowledge in the field of tax and other requirements specified by Minister. It is, therefore, concluded that all people may act as an Attomey at Law to represent Taxpayer in Tax Court, including an Advocate."

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan kewajiban pajak tersebut disebut Wajib Pajak. Seorang Wajib Pajak dapat menunjuk seorang Kuasanya untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal itu dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya. Orang yang menerima Kuasa tersebut disebut Kuasa Wajib Pajak. Pernyataan tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Pasal 32 Ayat (3) UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, seorang Kuasa harus memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini penulis mengambil permasalahan mengenai ketentuan pemberian kuasa dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan mengambil salah satu konflik sistem hukum pada objek peraturan tertentu. Objek terletak pada Surat Kuasa Khusus. Penulis mengambil permasalahan mengenai ketentuan pemberian kuasa dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus. Surat Kuasa Khusus ini diperlukan untuk urusan tertentu dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pengertian urusan tertentu antara lain pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dalam rangka pemeriksaan, pengajuan keberatan, permohonan fasilitas perpajakan, dan pengisian serta penandatanganan Surat Pemberitahuan (SPT). Peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang digunakan adalah pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008. Kontroversi pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22/PMK.03/2008 bagi yang mempunyai profesi dalam bidang perpajakan khususnya Seorang Kuasa Khusus yang bukan Konsultan menarik perhatian penulis untuk menjadikannya sebagai pokok permasalahan dalam tesis ini. Hasilnya dituangkan dalam kesimpulan bahwa persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa khusus dari Wajib Pajak dibatasi dari segi peran kuasa Wajib Pajak yang berasal dari Konsultan Pajak maupun peran karyawan dari Wajib Pajak(bukan konsultan) dan menyebabkan terbatasnya urusan untuk menjalankan hak dan kewajibannya Perpajakan.

---

Tax is a compulsory contribution from the person, to the goverment to defray the expence incurered in the common interest of all,with litte reference to special benefit conferred. An individual or agency who has the rights and obligations of such tax called Tax Payer. A taxpayer may appoint a Proxy to perform rights and obligations of taxation. It can be done if the taxpayer is may not conduct its own rights and obligations of taxation. People who receive a Power of Attorney is called the Taxpayer Authorization. The statement set forth in Laws of Article 32 Paragraph (3) of the Act on General Rules and Administration of Taxation, an Authorization must meet certain requirements to exercise the rights and obligations of taxpayers taxation. In this research, the authors take issue regarding the provision of power by using the Special Power of Attorney. The author uses the method of normative conflict by taking one of the legal system on the object of certain regulations. The object is located in the Special Power of Attorney. The author takes issue regarding the provision of power by using the Special Power of Attorney. Special Power of Attorney is required for certain matters in exercising their rights and obligations of taxation. Understanding of certain matters including the implementation of rights and tax obligations in the framework of the examination, appeal, application for tax incentives, and filling and signing (SPT). Legislation regarding the taxation that is used is article 32 paragraph (3) of Law Number 28 Year 2007 concerning General Provisions and Procedures for taxation and regulation of the Minister of Finance Number 22/PMK.03/2008. Controversies in Regulation of the Minister of Finance Number. 22/PMK.03/2008 for those who have a profession in the field of taxation, especially A Special Power Consultant who is not attracted the attention of the writer to make it as a principal problem in this thesis. The result stated in the conclusion that the requirements and the implementation of the rights and obligations of a special authorization from the taxpayer's role is limited in terms of power that comes from taxpayers as well as the role of Tax Consultant employees from the taxpayer (not the consultant) and caused limited to running the affairs of their rights and obligations Taxation."

"Tesis ini ini bertujuan untuk mengetahui (1) implikasi hukum perjanjan simulasi yang terjadi dalam kasus jual beli yang obyeknya hak atas tanah yang dimulai dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris H. T. A. SH. pada tanggal 03 Seotember Nomor 11 Tahun 2010 i yang diiikuti dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris yang merangkap PPAT, S. B. SH.,SpN pada tanggal 26 Oktober 2010 dengan Nomor 1471/2010 sesuai duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2253/K.Pid/2012 Dan (2) kewenangan kewajiban dan ,larangan Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan Akta pada kasus tersebut dan apa sanksi yang dapat dikenakan terhadapnya apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut.Penelitian ini bersifat Normatif yaitu mengkaji hukum secara teoritik dan normative yang lazim di kenal dengan law in books. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implikasi perjanjian simulasi terhadap terdakwa/ M. G alias AOK dalam kasus tersebut adalah mengadili terdakwa/ M. G alias AOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "penipuan" dan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.(2) Kewenangan , kewajiban dan larangan Notaris yang merangkap PPAT, yaitu S. B. SH.,SpN dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat Akta Jual Beli tersebut telah melanggar pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dengan tidak hadirnya para pihak dalam pembuatan Akta Jual Beli dihadapan Notaris yang merangkap PPAT, S. B. SH.,SpN sehingga pembuatan Akta Jual Beli tersebut dinyatakan tidak benar dan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Jabatan Notaris maupun Kode Etik Profesi Notaris.

---

This thesis aims to determine (1) the legal implications covenant simulation in the case of the sale and purchase of land rights object that begins with the Deed of Sale and Purchase Agreement before a Notary H. T. A. SH. date 03 Seotember 2010 with No. 11 that followed by the Sale and Purchase Deed done by Notary who doubles PPAT, S. B. SH.,SpN on 26 October 2010 with the No. 1471/2010 in accordance sitting judges case and consideration in deciding the case on The Supreme Court decision No. 2253 / K.Pid / 2012 And (2) the authority and obligation, prohibition concurrent Notary in making Deed in such cases and what sanctions can be imposed against him in the event of such violation. This study is the Normative including reviewing theoretical and normative law commonly known by the law in books.The results showed that (1) Implications of simulation agreement against the accused / M. G alias AOK is to hear the defendant / M. G alias AOK has been proven legally and convincingly to have committed the crime of "fraud" and impose sanctions imprisonment for 3 (three) year. (2) the authority, obligations and restrictions that doubles Notary PPAT, namely S. B. SH.,SpN in carrying out his post to make the Sale and Purchase Deed has been violated article 101 Regulation of the Minister of State Agrarian / Head of the National Land Agency Number 3, 1997 the absence of the parties in the front of of Notary who doubles PPAT, S. B. SH.,SpN so that the Deed of sale and purchase of the stated incorrect and such breach constitutes a serious violation and may be penalized in accordance with the Act and the Code Notary Notary Profession ethics."

"ABSTRAKLisensi Merek Dagang sebagai salah satu cara perluasan jangkauan usaha dan peningkatan penjualan/pendapatan, konsep, tatacara dan tahappanya masih belum banyak dikuasai pekerja dalam bidang hukum termasuk Notaris. Permasalahan: 1 .Bagaimana ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima lisensi utama untuk memberikan lisensi lanjutan kepada pihak ketiga menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 2 . Bagaimana tahapan mengadakan perjanjian atau pemberian lisensi lanjutan kepada pihak ketiga menurut Master License Agreement Michel rsquo;s Patisserie? 3 .Bagaimana peran Notaris dalam pelaksanaan pemberian lisensi lanjutan oleh penerima lisensi utama kepada pihak ketiga?. Dengan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1 . Ketentuan pemberian lisensi terhadap merek dagang kepada pihak ketiga diatur dalam Pasal 42 hingga Pasal 45, Undang Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tatacara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Diwajibkan bahwa Merek dagang harus didaftarkan dan perjanjian lisensi harus dicatatkan kepada DirJen HKI 2 . Tatacara dan tahapan pemberian lisensi lanjutan kepada pihak ketiga menurut Master License Agreement Michel rsquo;s Patisserie adalah dalam perjanjian lisensi utama harus sudah memuat klausula yang memberikan ijin kepada pihak penerima lisensi utama untuk memberikan lisensi lanjutan kepada pihak ketiga; penerima lisensi utama harus sudah memiliki sejumlah gerai yang dioperasikannya sendiri; pencarian dan pemilihan calon penerima lisensi lanjutan; penandatanganan perjanjian lisensi lanjutan; pemilihan lokasi bagi gerai penerima lisensi lanjutan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan terkait pemberian lisensi. 3 Sebagai pejabat umum, Notaris dapat melakukan perannya dengan memberikan penyuluhan hukum pelaksanaan perjanjian lisensi.

---

ABSTRACTTrademark licensing as means for business expansion and sales increase, is not being fully mastered by legal related personnel including Notary. Problems 1 How are the regulations and conditions required to be fulfilled in order to be able to grant sub license to the third party according to the Indonesian applicable laws 2 How are the steps in the provision of sub license to the third party in accordance to Master License Agreement Michel rsquo s Patisserie 3 How Notary takes role on the execution of sublicense granting from the master licensee to the third party By juridical normative method, it is concluded 1 License granting being regulated in the Article 42 to Article 45 of Laws on Mark and Geographical Indications Number 20 2016 and Minister of Law and Human Rights Regulations of the Republic of Indonesia Number 8 2016 on the Terms and Procedures of the Record Requisition of Intellectual Property Right. Trademark and the license agreement are both mandatory to be registered and recorded by the Directorate General of Intellectual Property Rights. 2 Sublicense granting steps to third party in accordance to Master License Agreement Michel rsquo s Patisserie availability of a clause allowing the master licensee to sublicense to the third party a number of outlets should have been operated by the master licensee himself search and appoint sub licensee identify outlet location for sub licensee implementation of terms and condition in connection with sub license granting. 3 Notary takes his role by providing legal counseling upon the execution of the sublicense agreement."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya Notaris mendapatkan penghasilan berupa honorarium, sehingga timbul suatu kewajiban lain bagi notaris yaitu membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam menghitung besamya Pajak Terutang Notaris sebagai Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan metode Pembukuan atau menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Bagaimana mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan menurut keteniuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan guna menentukan besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Notaris. Dan apa saja permasalahan yang timbul di dalam praktek bagi Notaris tentang penghitungan Pajak Penghasilan, serta bagaimana penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan ini maka penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis empiris dimana lebih menekankan kepada apa yang terjadi di lapang. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisis yang dilakukan secara kualitatif. Data yang dianalisa adalah Peraturan perundang-undangan dan data-data yang didapat dari para narasumber. Diperoleh gambaran bahwa penghasilan Notaris yang termasuk Objek Pajak adalah jasa yang dilakukan berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Notaris dalam menghitung pajak terutangnya lebih memilih untuk menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto karena dirasakan lebih mudah dan sederhana daripada metode Pembukuan yang dianggap lebih memberatkan karena biaya pengeluaran yang cukup tinggi tidak dapat dimasukkan dalam item (Biaya) pengurangan karena tidak memiliki bukti pengeluaran yang resmi

---

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in Law number 30 of 2004 concerning Notary Positions. In carrying out their duties, the Notary receives income in the form of an honorarium, so that another obligation arises for the Notary, namely paying taxes on the income he earns in accordance with the provisions of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. In calculating the amount of Tax Payable, a Notary as a Taxpayer can choose to use the Bookkeeping method or use the Net Income Calculation Norm method. What is the mechanism for calculating Income Tax according to the provisions of the Income Tax Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax in order to determine the amount of Taxable Income for Notaries. And what are the problems that arise in practice for Notaries regarding the calculation of Income Tax, and how to solve them.

To answer this problem, the author uses empirical juridical research which emphasizes what is happening in the field. The data used is secondary data and the analysis is done qualitatively. The data analyzed are statutory regulations and data obtained from sources. An illustration is obtained that the income of a Notary which is included in the Tax Object is a service performed in relation to his duties and authorities. Notaries in calculating their tax payable prefer to use the Norms for Calculation of Net Income because it is felt to be easier and simpler than the Bookkeeping method which is considered more burdensome because high expenditure costs cannot be included in the item (Cost) reduction because they do not have official proof of expenditure."

"Sunset Policy merupakan fasilitas dari Pemerintah berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Badan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sunset Policy diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dengan adanya ketentuan Sunset Policy diharapkan pajak tidak lagi merupakan momok bagi masyarakat, dan masyarakat diharapkan mau lebih terbuka dan transparan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kebijakan Sunset Policy bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak dan jumlah Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan serta guna memperoleh basis data Wajib Pajak. Oleh karena itu, penulis ingin membahas mengenai sejauh mana Peranan Sunset Policy dalam rangka peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Khususnya pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Jakarta Pademangan dan kaitannya dengan penegakan Hukum Pajak. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yang bersifat analisis kualitatif guna menghasilkan data deskriptif. yang analisa datanya dibantu dengan data kualitatif yang berbentuk tabel dan grafik guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Meskipun di dalam pelaksanaan program Sunset Policy masih terdapat beberapa kelemahan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Program telah membuahkan hasil yang baik dalam rangka peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi. kedepannya hasil dari program ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan dan penegakan hukum pajak Indonesia.

---

Sunset Policy is a government policy as an instrument to facilite for Tax Payer o omit administrative penalty such as tax interest in the lack of the Personal Tax ayer and Company Tax Payer in their Payment of Tax Income. The Sunset olicy Regulation is enacted in article 37A of Act Number 28 Year 2007 such as eneral Regulation of Taxation (UU KUP). The implication of Sunset Policy is xpected that Taxation is longer will not hurrify the Tax Payer, and they will be xpected to become more open and transparent in reporting of their Taxation bligation. The goals of implementation of the Sunset Policy are to increase the um of state income from Tax revenue. and also to increase the sum of Personal nd Company Tax Payer, those expected to improve database.

Therefore this research is emphasizing in the Implication of Sunset Policy for increasing the um of the Personal Tax Payer, particularly in Kantor Pelayanan Pajak Pratama akarta Pademangan and its relation to Tax Law enforcement.

This research conduct by juridicial normatives method, which is using qualitative analysis in atabase collecting which is will conclude descriptive data. which the data nalysing is using qualitative data such as table and chart to conclude the esearch question. Eventough in this Sunset Policy there are still several iminishion, but this program could impact the increasing sum of Personal Tax Payer. Furthermore this program is expected to the foundament for the government to create and enact Tax Policies such as Tax Reform and The Enforcement of Taxation in Indonesia."

"Banyak tindakan atas nama institusi pajak yang berdalih untuk menggali sumber keuangan negara, diimplementasikan para oknum pajak dengan penetapan pajak yang mengabaikan ketentuan hukum. Kalangan dunia usaha dan investor asing di sektor minyak dan gas (migas) kini menjadi sasaran praktek kebijakan pengenaan pajak yang tidak berdasarkan perundang-undangan itu. Salah satu permasalahan yang timbul saat ini ialah uplift. Dari ketentuan perpajakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tidak dijelaskan secara khusus tentang pengenaan pajak atas uplift serta upaya hukumnya. Pa d a kasus yang terjadi antara Pertamina dalam Joint Operating Body yaitu BUT Seaunion Energy (Limau) Ltd.,dan BUT. HED (Indonesia) Inc. melawan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua dikarenakan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sehubungan dengan adanya objek pajak berupa uplift tersebut.

---

Many measures do in the name of tax institution that equivocate to intensify source of state finance, implemented by a person in a certain capacity on tax (tax apparatus) with tax assessment in an underestimate law order. Entrepreneur and foreign investor become practice targets of this tax policy without based on rules. Nowadays, tax policy of uplift in gas oil sector became a problem. From the rules of Income Tax, there is no one of tax rules can explain uplift and legal efforts surely. The cases between Seaunion Energy (Limau) Ltd. and HED (Indonesia) Inc. versus Tax Office of Foreign Firm and Expatriate (KPP Badora Dua) because the issued of assessment bill of tax (SKPKB) from tax object, which is uplift."

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sengketa pajak timbul karena adanya kesalahpahaman, perbedaan persepsi, atau perbedaan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku atau masalah perbedaan dalam cara perhitungan pajak.Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak bisa lagi dilakukan Banding atau Kasasi. Namun bagi pihakpihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim yang tidak memihak (impartial) sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Jadi tidak dapat bila putusan Hakim Pengadilan Pajak yang memenangkan Wajib Pajak dianggap merugikan negara. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan data yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

---

Taxes are cash contributions to the people of the State based on law (which can be enforced) by not getting services-lead (contra), who may be appointed directly and used to pay for general expenses. Tax disputes arise because of misunderstandings, differences of perception, or differences in interpreting and applying the provisions of the applicable tax or issue differences in the way of tax calculation. The Tax Court is the judicial bodies carry out the judicial authorities for Taxpayers or tax Insurers who seek justice against the tax dispute. Tax Court decision is a final decision and have permanent legal force. Therefore, to the Tax Court can no longer be done Appeal or the Appeal. But for the parties to the dispute may file a judicial review against the verdict to the Supreme Court. Tax Court decision is taken based on the assessment of evidence, taxation laws and regulations concerned, and based on the belief that judges are impartial as the implementation of an independent judicial power. So can not judge if the Tax Court decision that won the taxpayer is considered detrimental to the state. Writing this juridical normative research methods and data were analyzed using a qualitative approach."

"Segala data atau keterangan berkaitan dengan Wajib Pajak harus dijaga dan dirahasiakan pejabat pajak dalam rangka rahasia jabatan. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 'Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan'. Permasalahan pokok adalah bagaimana penerapan Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam rangka penyelesaian tunggakan pajak dan bagaimana penyelesaian tentang Daftar Pengemplang Pajak yang sudah diumumkan oleh Ditjen Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus diumumkannya Daftar Pengemplang Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak kepada publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus tersebut seharusnya pengumuman Daftar Pengemplang Pajak tidak boleh dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak karena melanggar rahasia jabatan dan bertentangan dengan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apabila memang terjadi tunggakan pajak bisa dilakukan penagihan melalui teguran, penerbitan surat paksa, penyitaan hingga pelelangan harta Wajib Pajak bukan dengan pengumuman. Pengumuman bisa berdampak negatif terhadap perekonomian yang mengakibatkan target penerimaan negara dari pajak tidak dapat tercapai. Apabila pengumuman sudah dilakukan maka Wajib Pajak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan terhadap pejabat pajak dan terhadap pejabat pajak bisa dipidanakan dengan ancaman hukuman yang sudah diatur dalam Undang Undang.

---

Tax official usually keep the tax payers data in secret due to their professional oath, as stated in Regulation No. 28/2007 Article 34 (1) on the Taxation Definition and Procedures, 'All government official are forbidden to divulge information on the tax payer's to other party in their official capacity to uphold the law'. The main problem discussed in this paper is to acknowledge the application of Article 34 (1) Regulation No. 28/2007 on the Taxation Definition and Procedures, in the settlement of tax arrears and the publication of Tax Evader's List by the Dirjen Pajak (Tax General Directorate). The research method used is literature research, in order to obtain complete and integrated information regarding the publication of Tax Evader's List by the Dirjen Pajak. The research concludes that Dirjen Pajak is not allowed to divulge the Tax Evader's List to the public, since it is against their professional oath and the Tax Definition and Procedures Regulation. Tax cases such as tax arrears should be solved by claiming the tax owed through giving a reprimand, letter force, foreclosure and auction of the tax payer's property. The publication of the Tax Evader's List could have a negative impact to the nation's economy, and it will decrease the government's tax income. The publication of such a list will also generate lawsuits for the tax officials, resulting in sentence according to the law."