Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Rizky Aldila
" ABSTRAK
Pada dasarnya dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang hukum dan HAM. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada Pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara Pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut. Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disingkat dengan MPD) di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disingkat dengan MPW) di ... "
2013
T39218
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yossy Indah Pertiwi
" [Dalam hal debitor wanprestasi, maka sudah selayaknya kreditor dapat langsung mengeksekusi objek jaminan tersebut melalui lelang. Saat pelaksanaan lelang, siapa saja dapat menjadi peserta lelang, kecuali yang bersangkutan termasuk dalam pihak-pihak yang dilarang sebagai peserta lelang, seperti yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) PMK No. 40/PMK.07/2006 jo Pasal 69 PMK No. 93/PMK.06/2010. Penulis menganalisis bagaimana keabsahan lelang yang dimenangkan oleh karyawan kreditor beserta pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 1368K/Pdt/2011. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menelaah norma-norma hukum tertulis yang ... "
Universitas Indonesia, 2015
T44375
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Risha Primartha
" Pertumbuhan sistem perekonomian Islam ditunjukkan dengan lahirnya praktik keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam, seperti Bank Syariah, dimana salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah adalah pembiayaan murabahah. Setiap pembiayaan murabahah selalu didahului dengan dibuatnya akad atau perjanjian antara Bank dengan nasabah. Dalam akad termuat kalusul-klausul yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah, termasuk pilihan penyelesaian sengketa dalam hal terjadi sengketa antara bank dengan nasabah. Sengketa dalam perbankan syariah dimungkinkan untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43773
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Apresty Dwi Renjani
" Di Indonesia, notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan kita di tanah air Indonesia Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus berpegangan pada kode etik profesinya. Notaris bertanggung jawab terhadap akta-akta yang dibuatnya, salah satunya adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan pada thesis ini adalah : Bagaimana Kewajiban Notaris dalam hal Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Panca Logam Makmur? Dan Bagaimanakah Penyelenggaraan dan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44045
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vania Johana
" [Tesis ini membahas mengenai hubungan hukum antara Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II baik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2005 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II maupun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2010 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Penelitian ini adalah penelitian ... "
Universitas Indonesia, 2015
T44153
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jessica
" [Tesis ini membahas kepastian hukum atas batasan nilai gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi perihal nilai gratifikasi dibawah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta mengenai pelaksanaan lelang atas barang gratifikasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat ekplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak pengaturan mengenai nilai standar gratifikasi yang berbeda-beda. Muncul juga penafsiran gratifikasi yang tidak sesuai dengan UU ... "
Universitas Indonesia, 2015
T43990
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Stephen Martin
" Penulisan ini membahas tentang tanggung jawab Notaris terkait dengan kelalaian yang dilakukannya dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan mengangkat kasus yang dilaporkan ke Majelis Pemeriksa Notaris dan telah mendapatkan putusan yang sah dan mengikat melalui Putusan Nomor: 04/B/Mj. PPN/V/2013 Tanggal: 13 Mei 2013 dan tentang akibat hukum terhadap Akta tersebut serta terhadap Notaris yang melakukan kelalaian. Penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Akta Relaas ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44348
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chistianti Vannya
" ABSTRAK
Industri hulu minyak dan gas bumi diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian nasional, melalui peran serta perbankan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) yang digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust). Permasalahan dalam Tesis ini ... "
2016
T46417
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yetti Wulandari
" Tesis ini membahas ketentuan tentang seorang Notaris apakah harus menolak atau tidak dalam membuat Akta Berita Acara RUPS sehubungan dengan study kasus ini yaitu dari adanya laporan/pengaduan yang diajukan oleh Pelapor terhadap Terlapor Notaris atas Kuasa Lisan yang tidak pernah dinyatakan oleh Pelapor namun dinyatakan oleh Terlapor dalam Akta Berita Acara RUPSLB sehingga dalam hal ini Terlapor Notaris dituntut dalam menjalankan tugas atau jabatannya untuk selalu menerapkan kode etik dan melaksanakan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library