Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Badan Usaha Untuk Menggunakan Koordinasi Manfaat CoB Di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Hasil penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor internal yang mempengaruhi penggunaan CoB yaitu umur, pendidikan, kebutuhan, risiko sakit, jumlah pegawai dan jumlah peserta. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternalnya adalah pengalaman, persepsi, harga, motivasi serta Untuk koordinasi lainnya dan mekanisme pelayanan kesehatan untuk meninjau berjalannya peraturan BPJS No.4 Tahun 2016.Saran dari peneliti pada badan usaha adalah sebaiknya pegawai melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan menggunakan CoB karena dengan dilakukan CoB akan meringankan beban badan usaha untuk membayar iuran AKT.Saran untuk asuransi komersial adalah dengan menawarkan harga premi yang lebih kompetitif, membuat strategi pelayanan tambahan, menambah jaringan provider fasilitas kesehatan, melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan website, televisi dan koran. Dan saran untuk BPJS Kesehatan adalah ikut melakukan sosialisasi dengan AKT terkait koordinasi, memperluas jaringan provider agar badan usaha tertarik untuk menggunakan CoB terutama provider rumah sakit swasta, memaksimalkan koordinasi kepesertaan dan iuran dengan sistem yang lebih mudah agar dapat menambah nilai jual produk CoB.

---

This research discusses the Factors Affecting Business Entities To Use Coordination of Benefits CoB In the National Health Insurance Era. This research is qualitative research with descriptive approach.The results of this study are the findings of internal factors that influence the use of CoB, namely age, education, needs, risk of illness, number of employees and number of participants. While for the external factors are experience, perception, price, motivation and For other coordination and health service mechanism to review the running of regulation BPJS No.4 Year 2016.Suggestion from researcher at business entity is better employee do medication at health facility which cooperate with BPJS Kesehatan, the agency uses CoB because by doing CoB will ease the burden of business entities to pay the dues of AKT.Suggestions for commercial insurance are to offer more competitive premium rates, create additional service strategies, increase provider network health facilities, socialize by utilizing websites, television and newspapers. And advice for BPJS Health is to socialize with AKT related to coordination, expand the provider network so that business entities are interested to use CoB especially private hospital providers, maximize co ordinate participation and dues with easier system in order to increase the selling value of CoB products."

"Peningkatan cakupan kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mampu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, hal ini terlihat dari laporan total kunjungan di fasilitas kesehatan. Selain faktor kepemilikan jaminan kesehatan, persepsi mengenai kondisi sakit dapat menggambarkan kebutuhan yang mendorong perilaku pengobatan seseorang. Penelitian ini menggunakan tehnik ekonometri untuk menganalisis pemanfaatan fasilitas kesehatan formal untuk rawat jalan pada era JKN. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 dan Potensi Desa 2014, didapatkan 289.720 sampel untuk dianalisis Kebutuhan merupakan variabel komposit yang dibentuk dari keparahan, terganggunya aktifitas dan jumlah hari sakit dengan polychoric principal component analysis (PCA). Model Probit digunakan lebih lanjut karena hasil uji Durbin-Wu-Hausman dengan variabel instrumental memperlihatkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan terbukti tidak mengalami permasalahan endogenitas. Secara signifikan, hasil probit marginal effects memperlihatkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan formal untuk rawat jalan, dan kenaikan persepsi sakit meningkatkan kemungkinan responden memanfaatkan fasilitas kesehatan formal untuk rawat jalan. Sebagai implikasi kebijakan, masyarakat perlu difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dengan tepat dan segera. Keterlambatan yang terjadi dapat berpotensi menurunnya kualitas hidup, meningkatnya persepsi sakit, bertambahnya komplikasi, biaya perawatan yang lebih tinggi dan periode rawat inap menjadi semakin panjang.

---

The increasing coverage of participation in the National Health Insurance (JKN) program is able to increase access to health services, as evidenced by the total number of visits to health facilities. In addition to health insurance status, perceptions of illness may reflect the needs that drive medical seeking behavior. This study uses econometric techniques to analyze the utilization of formal health facilities for outpatient in the era of JKN. Using data from the 2016 National Socioeconomic Survey (2016) and Village Potential 2014, 289,720 samples were obtained for analysis. Needs were composite variables formed from severity, disturbed activity and number of sick days with polychoric principal component analysis (PCA). The Probit model is used further because the Durbin-Wu-Hausman test results with selected instrumental variables indicate that the ownership of health insurance is proven to be exogenous. Significantly, the probit marginal effects resulted that health insurance status increases access to outpatient care utilization, and increased illness perception will increase the likelihood of respondents utilizing outpatient care as well. As a policy implications, the community needs to be facilitated to get their needed health services promptly. Any delays can potentially decrease the quality of life, increased perception of illness, increased complications, higher costs maintenance and longer hospitalization period."

"Latar Belakang. Menurut SDKI tahun 2007, AKI 228 per 100.000KH dan AKB 34 per 1000KH sementara target MDG‟s AKI 102 per 100.000 KH dan AKB 23 per 1000KH. Untuk mempercepat pencapaian target MDG‟s maka diluncurkan program Jampersal sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Kesehatan nomor TU/Menkes/E/391/11/2011 tentang Jaminan Persalinan, tanggal 22 Februari 2011. Kabupaten Lebak mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 5.470.545.000,- untuk 16.870 ibu bersalin. Namun dana program tersebut hanya terserap Rp. 3,9 milyar atau sekitar 71,2 % dengan cakupan sebesar 11.137 ibu bersalin atau 68,3%.Metode. Jenis Penelitian ini adalah desain kualitatif. Arah penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tahun 2011. Metode analisa yang digunakan adalah content analysis berdasarkan triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi data.Hasil. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilakukan sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih ada hambatan terkait Kendala seperti terhambatnya laporan ke Dinas Kesehatan Propinsi, rendahnya tarif, ketersediaan fasilitas, sebagian bidan desa yang tidak berada di tempat dan geografis.

---

Background. According IHDS in 2007, Maternal Mortality Rate is 228/ 100.000 life birth and Infant Mortality Rate is 34/1000 life birth, while MDG's target is Maternal Mortality Rate is 102/100.000 life birth and Infant Mortality Rate is 23/1000 life birth. To achieve MDG's target therefore Jampersal had been launched. According to circular issued by Ministry of Health No. TU/Menkes/E/391/II/2011 about Jampersal, on February 22nd 2011. In Lebak Regency had fund allocation 5.470.545.000,- for 16.870 maternal but that fund only absorb for 3,9 billion or about 71,2 % of 11.137 maternal or 68,3%.Methods. This research is qualitative design research. It about the Implementation of Jampersal Policy in Lebak regency, Banten Province in 2011. Analysis method that being used is content analysis with triangulation method, source and data.Result. Analysis results obtained showed that the implementation of the policy has been running very well, but there are any constraints such as delays in reporting to the Provincial Health Office, the low rates, availability of facilities, many midwives who are not stay in her and geography."

"Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Pelaporan Rumah Sakit Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek Input Laporan masih ada Rumah Sakit yang melaporkan belum sesuai dengan manlak aspek proses berdasarkan kepada teori implementasi kebijakan Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, serta aspek Umpan balik Kesimpulannya, Implementasi Kebijakan Pelaporan PPK Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012 belum dilaksanakan secara maksimal, karena belum adanya batas waktu penyampaian Saran peneliti bagi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan adanya batas waktu penyampaian pelaporan dan umpan balik secara berkala dan tertulis terhadap Rumah Sakit lanjutan tersebut.

---

This thesis discusses the analysis of the Policy Implementation Advanced Reporting Hospital JAMKESMAS Program at the Center for Financing and Health Security in 2012. This study used a qualitative approach by conducting indepth interviews from selected informants. Results of the study showed there are still aspects of the Report Input Hospital reported manlak not in accordance with aspects of the process of policy implementation is based on the theory of Edward III factor of communication, resources, disposition and bureaucratic structure, aspect Feedback conclusion, Reporting Implementation Program Advanced Hospital JAMKESNAS the Central Financing and Health Insurance in 2012 has not been fully implemented, because there is no deadline for submission of suggestions researcher for the Center for Health Financing and Guarantee the deadline reporting and feedback on the advanced Hospital."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis selisih biaya rawat inap operasi reseksi prostat transuretra pasien Jamkesmas berdasarkan tarif Peraturan Walikota, tarif INA-CBG’sdan biaya berdasarkan clinical pathway di RSUD Kota Bekasi tahun 2012,mengetahui penyebab terjadinya selisih dan mencari upaya-upaya untuk memperkecil selisih biaya tersebut. Penelitian ini adala hpenelitian kualitatif observasional. Hasil penelitian menunjukkan terdapat selisih biaya cukup besar antara biaya berdasarkan tarif Perwal dan clinical pathway dengan tarif INA-CBG’s, penyebab utamanya adalah karena perbedaan dalam cara penghitungan dan penetapan tarif.Penelitian ini menyarankan agar rumah sakit dan Kemenkes menggunakan unit biaya (unit cost) dan clinical pathwaysebagai instrumen dalam penghitungan biaya, kendali biaya dengan tetap menjaga mutupelayanan.

---

ABSTRACTThe study analyzed the cost discrepancy of transurethral resection of prostate onjamkesmas patient based on Perwal Tariff, INA-CBG’s Tariff and the cost basedon clinical pathway in RSUD Kota Bekasi in 2012 to find the cause and thesolution to minimalize it. It was an observational qualitative study. The resultshow that there were a quit big discrepancy between the cost based on Perwaltariff and the clinical pathway with the cost based on INA-CBG’s , with the mainAnalisis selisih..., Bagus Taufiqur Rachman, FKM UI, 2013cause are the different method in calculating the cost and tariff determination. Thestudy recommend that hospitals and The Ministry of Health use unit cost andclinical pathway as the instrument in calculating and controlling the cost whilemaintaining quality’"

"ABSTRAKKetidaktepatan koding dan kelengkapan resume masih menjadi penyebab terbesar pengembalian berkas klaim dari BPJS. Hal tersebut berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi rumah sakit akibat pembayaran klaim yang tertunda atau tidak sesuai. Pencatatan yang baik dalam rekam medis sangat penting untuk meningkatkan ketepatan pengkodean. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kelengkapan dan ketepatan koding diagnosis dan prosedur terhadap besaran klaim di RSUP Fatmawati. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan observasi rekam medis dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan pada 105 sampel rekam medis masih didapatkan ketidaklengkapan pengisian resume pada variabel pemeriksaan penunjang, ketidaksesuaian pengisian antara rekam medis dan resume medis dan ketidaktepatan koding diagnosis dan prosedur yang menyebabkan rumah sakit mendapatkan klaim lebih rendah dari yang seharusnya diterima dengan selisih klaim sebesar 4 . Pada faktor input masih banyak perilaku dokter yang tidak patuh dan tidak semua dokter mendapatkan pelatihan pengkodean. Pada faktor proses pencatatan rekam medis masih banyak didelegasikan kepada residen yang sering berganti-ganti. Pemeriksaan resume oleh verifikator dan pengkodean oleh koder masih kurang pemahaman tentang diagnosis dalam konsep INA-CBG. Upaya manajemen untuk mengurangi kerugian perlu melakukan pelatihan berkelanjutan, mengaktifkan kembali case manager, pengembangan rekam medis elektronik dengan alert system dan melibatkan peran komite medis untuk audit medis dan melaksanaan report klaim secara rutin.

---

ABSTRACTCoding inaccuracy and inadequate physician documentation is still the major problem of BPJS claims. The hospital would suffer financially due to pending or inappropriate claim reimbursement. Complete medical records documentation are essential to improve coding accuracy. This study aims to analyze the completeness and accuracy of diagnosis and medical procedure codes on the number of claims at Fatmawati Hospital. This qualitative study was conducted through medical record review and in depth interview. The review of 105 medical record found incomplete documentation for supporting medical examination variable, inconsistency documentation of medical record and discharge summary, coding inaccuracy of diagnosis and procedures which caused lowering hospital revenue by an average 4 . The in depth interview revealed low physicians compliance on the documentation standard procedure and lack of coding training for physician as the input factors. The process of the documentation practice was still delegated to the resident physicians. The discharge summary review by verifier and coding by the coder was still lack of understanding of the diagnosis in the INA CBG rsquo s concept. Management needs to perform continuous training, reactivating the case manager, developing electronic medical records with alert systems, conducting clinical audit and reporting the claims at regular intervals. "

"Tindakan operasi orthopaedi membutuhkan tarif yang tinggi karena dilakukandengan alat berteknologi tinggi, proses perawatan komplek dan seringkali menggunakanimplan berharga mahal. Terdapat variasi tarif rumah sakit pada operasi orthopaedi yangperlu diidentifikasi penyebabnya. Penelitian bertujuan mengetahui komponen tarif danmenganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan tarif operasi orthopaedi pasien JKNpada prosedur anggota tubuh atas, sendi tungkai bawah dan fusi tulang belakang padalengkungan tulang belakang di RSUP Fatmawati tahun 2017. Desain penelitian adalahcross sectional dengan pendekatan kuantitatif melalui menghitung tagihan danpendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkangambaran rata-rata tarif prosedur anggota tubuh atas Rp22.264.612 terdiri atas komponenbahan alat 51, jasa rumah sakit 14 dan jasa pelayanan 35, gambaran rata-rata tarifprosedur sendi tungkai bawah Rp61.700.637 yaitu bahan alat 75, jasa rumah sakit 10 dan jasa pelayanan 15, dan gambaran rata-rata tarif prosedur fusi tulang belakangRp79.501.208 yaitu bahan alat 63, jasa rumah sakit 11 dan jasa pelayanan 26 .Faktor penggunaan dan harga implan, tingkat keparahan, lama hari rawat, danpenggunaan ICU mempengaruhi tarif pada tiga prosedur, sedangkan faktor metode costplus pricing dan kelas perawatan tidak mempengaruhi tarif pada tiga prosedur. RSUP Fatmawati telah melakukan upaya untuk mengatasi variasi tarif pada komponen bahanalat, jasa rumah sakit dan jasa pelayanan. Rumah Sakit perlu melakukan perhitungan unitcost berkala, pembuatan unit cost pada tagihan yang belum memiliki unit cost,pemenuhan dan kepatuhan Clinical Pathway dan Panduan Praktik Klinis untuk tindakanoperasi khususnya yang memiliki lama hari rawat dan jumlah terbanyakKata kunci: variasi tarif operasi orthopaedi, prosedur anggota tubuh atas, prosedur senditungkai bawah, prosedur fusi tulang belakang pada lengkungan tulang belakang, implan.

---

Orthopedic surgery requires high rates because it is done with high tech tools,complex maintenance process and often use expensive implans. There are variations inhospital rates on orthopedic surgery that need to be identified. The objectives of the studywere to determine the tariff components and to analyze factors related to the operatingtariffs of JKN patients on upper limb procedures, lower limb joints and spinal fusion inthe spinal arch at Fatmawati Hospital 2017. This study is cross sectional study designwith quantitative approach through counting the bill and qualitative approaches throughin depth interviews.The results of this study showed that the average tariff procedure ofthe limbs of Rp22,264,612 consisted of 51 of appliance component, 14 hospitalsservice and 35 service, the average cost of lower limb joint procedure Rp61,700,637, ,hospital services 10 and service 15 , and average picture tariff of spinal fusionprocedure Rp79.501.208 yaitu appliance 63 , hospital services 11 and service 26 .Factors of use and implanation rates, severity, length of stay, and use of ICUs affect tariffson three procedures, while cost plus pricing and treatment class methods do not affecttariffs on three procedures. RSUP Fatmawati has made efforts to overcome the variationof tariff on components of equipment, hospital services and services. Hospital need to calculate unit cost periodically, unit cost creation on bills that do not have unit cost,compliance and compliance Clinical Pathway and Clinical Practice Guidelines forsurgery, especially those with long days of service and the highest numberKey words tariif variations of orthopeadi surgery, upper limb procedures, lower limbjoint procedures, spine fusion procedures in the spinal cord, implans."

"ABSTRAKDalam rangka perbaikan distribusi peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan telah mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2017 tentang rasio ideal satu dokter berbanding 5.000 peserta di FKTP. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki ketimpangan yang ada saat ini, dimana sasaran lebih ditujukan pada peserta non-PBI JKN yang mempunyai fleksibilitas dalam menentukan pilihan FKTP nya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peserta menentukan FKTP yang dipilihnya dan faktor apa saja yang mempengaruhi. Analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat hubungan pada faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor kebutuhan sedangkan analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis faktor sistem dalam penentuan FKTP dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan FKTP dalam faktor predisposisi adalah variabel pengetahuan 0.002 dan persepsi 0.001 . Dari faktor pemungkin adalah variabel kemudahan sarana transportasi 0.022 . Faktor yang paling dominan mempengaruhi pemilihan FKTP adalah faktor persepsi responden. Mengenai sistem, penetapan FKTP berdasarkan pada kriteria mutlak dan kriteria teknis sesuai peraturan dari BPJS Kesehatan sedangkan dari segi kepesertaan, peserta memilih FKTP yang terdekat dengan domisili serta tidak ada pembatasan dalam memilih FKTP oleh sistem pendaftaran di BPJS Kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi pemilihan FKTP pada peserta BPJS Kesehatan Non-PBI adalah persepsi sehingga diharapkan BPJS Kesehatan dapat meningkatkan sosialisasi tentang pemilihan FKTP kepada peserta. Diharapkan adanya pembatasan dalam memilih sehingga peserta dapat diarahkan untuk memilih alternatif FKTP yang masih dekat dengan domisili peserta.

---

ABSTRACTTo ensure improvement in distribution of membership into the Primary Health Care Facility FKTP , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan has released regulation number 1, 2017 on the ideal ratio of participants in the FKTP. This study aims to obtain factors influencing membership of non PBI in selecting FKTP. A quantitative analysis is performed to observe the correlation of predisposing factors, enabling factors and need factors in selecting FKTP. A qualitative approach is also added to support description on regulation and system in determining their chosen FKTP. Variables that significantly relations in predisposing factors is knowledge 0.002 and perception 0.001 . For enabling factors is accessible of transportation 0.022 . The dominant factors is perception. Primary Health Care must filled up the administrative documents as absolute criteria and technical criteria for joint with BPJS Kesehatan and for registration system, the participants can choosing the primary health care concern to their domicile. There is not limitation system for choosing the primary health care. The dominant factor that influence the selection of primary health care in non beneficiaries participants is perception. BPJS Kesehatan expected to improve socialization about how to choosing the primary health care and imposing to restrictive of choosing the primary health care by registration system so participant choose the other alternatives."

"Berdasarkan data WHO, Tifoid merupakan penyakit yang membebani 11-20 juta perkasus per tahun, yang mengakibatkan sekitar 128.000-161.000 kematian per tahun.Begitu pun dengan yang terjadi di RS Tugu Ibu, kasus Tifoid merupakan salah satupenyakit terbanyak di RS tersebut. Kasus demam tifoid pada anak di RS Tugu Ibumenjadi salah satu kasus yang terbanyak di untuk penyakit anak pada Instalasi RawatInap tahun 2007. Dengan dasar tersebut pihak RS Tugu Ibu menegakkan ClinicalPathway kasus tifoid anak. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran input, proses,output, variasi dan kendala yang dihadapi ketika implementasi Clinical Pathway.Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif yaitu menelaah data yang berasal daritagihan, serta kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil panelitianmenunjukan variable input secara garis besar sudah mendukung, namun untuk pendanaanbelum ada alokasi khusus. Faktor proses, kurang terlibatnya komite medik pada awalpembentukan, kurangnya komitmen dari DPJP, serta kurang tertibnya evaluasi menjadisalah satu kekurangan. Pada faktor output, masih ditemukan variasi pada Lama HariRawat LHR, pemeriksaan penunjang serta pemberian obat, dari perbedaan output varian tersebut akan berpengaruh terhadap tagihan pasien. Kendala yang dihadapi diantaranya adalah kurangnya sosialisasi, tingkat kepatuhan yang masih kurang, sertaperbedaan dalam cara mendiagnosa pasien. Pada factor outcome, untuk variable statuspulang pasien tidak ada perbedaan, karena semua pasien Tifoid anak yang dirawat, statuspulangnya sama yaitu sembuh atau atas persetujuan dokter. Varian yang adamenyebabkan terjadinya selisih pada jumlah outcome, antara tagihan yang tindakan yangsesuai Clinical Pathway dengan tagihan yang riil sekitara 91,80. Selisih tersebutdiakibatkan penggunaan alat kesehatan Rp 76.809 169,17, tindakan Rp 24.273 113,12, penggunaan obat-obatan Rp1.566 100,69, Pemeriksaan visite dokter sebesar Rp 47.400 91,22, administrasi sebesar Rp 136.000 90,04, sertapemeriksaan penunjang sebesar Rp 150.313 61,49.

---

WHO estimated 11 20 million people get sick from typhoid and between 128 000 and161 000 people die from it every year. So happened with Tugu Ibu Hospital, Typhoidcase is one of the most diseases in the hospital. Cases of typhoid fever in children in TuguIbu Hospital became one of the most cases in for childhood illnesses in InpatientInstallation in 2007. That rsquo s the reason for the Tugu Ibu Hospital build a Clinical Pathwayfor pediatric typhoid. This study aims to get an overview of inputs, processes, outputs,variations and constraints which faced when implementing Clinical Pathway. Thisresearch used quantitative method process from the billing, and qualitative by conductingin depth interview.

The results showed that input variables have been supported, but forfunding there is no special allocation. From the process variables, lack of involvement ofthe medical committee at the beginning of the formation, lack of commitment from DPJP,and less orderly evaluation become one of the shortcomings. In the output factor, anyvariation in Length of Stay LOS, supported test and medication. From the difference ofoutput will influence to patient bill. Obstacles encountered consist of lack of socialization,lack of compliance level, and differences to diagnose patients.

In Outcome factor, there is no difference for discharge status variable, because all patientswith Typhoid children, has cured for discharge status.The variation happened came from the outcomes factor, between Clinical Pathway ruleand real bills of 91,80. The difference is caused by medical equipment used Rp 76.809 169.17, Rp 24,273 113.12, Rp1.566 100,69 medication, physician check doctor rsquo visit Rp 47,400 91, 22, administration and accommodation of Rp 136,000 90.04, and other test of Rp 150,313 61.49."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya berkas klaim pasien rawat inapBPJS Kesehatan di RSUD Tanah Abang yang terlambat dalam penyelesaianklaim. Adanya penangguhan pembayaran klaim pending pasien JKN sebesarRp154,073,700 oleh BPJS Kesehatan terhadap RSUD Tanah Abang akibat adanyaberkas yang pending, menyebabkan kejadian tunda bayar. Penundaan pembayaranklaim idealnya tidak terjadi apabila berkas klaim dapat dikelola dengan baik.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancaramendalam, telaah dokumen, dan observasi. Penelitian yang dilaksanakan padabulan Mei-Juni 2018 ini, menemukan bahwa proses pengelolaan berkas klaimsudah baik, namun dalam setiap tahapan proses pengelolaan klaim masih terdapatkekurangan yang terjadi baik dari segi teknis, SDM, sistem informasi, dan saranaprasarana. Saran bagi RSUD Tanah Abang adalah untuk melakukan pengawasandalam proses pengelolaan berkas klaim dan pemenuhan kebutuhan dalam prosespengelolaan berkas klaim.

---

Based on I Presidential Regulation number 72 of 2012 states that theNational Health System is a health management organized by all components ofthe Indonesian nation in an integrated and mutually supportive to ensure theachievement of the highest degree of public health as a manifestation of thewelfare of society according to the 1945 Constitution. This research is motivatedby the claim file of inpatient BPJS Kesehatan in RSUD Tanah Abang which is latein the settlement of the claim. The existence of suspension of payment claimspending JKN patients amounting to Rp154,073,700, by BPJS Health to RSUDTanah Abang due to the pending file, causing the delay event. The defaultpayment claim delay does not occur if the claim file can be properly managed.This research uses qualitative approach with in depth interview method,document review, and observation. The research, conducted in May June 2018,found that the claims file management process was good, but in every stage ofclaims management process there were still deficiencies in terms of technical,human resources, information system, and infrastructure. Suggestion for RSUDTanah Abang is to conduct supervision in the process of claim file managementand fulfillment requirement in process of claim file management."