Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong kebijakan devaluasi mata uang franc CFA oleh Prancis pada 1994. Mata uang yang dibentuk pada 1945 tersebut masih digunakan oleh empat belas negara bekas koloni Prancis di Afrika Subsahara sampai saat ini. Pembentukan mata uang tersebut awalnya bertujuan membantu Prancis memulihkan ekonominya selama periode dan pasca-PD II. Memasuki periode dekolonisasi pada 1960-an, sistem mata uang CFA mendapatkan tantangan dari kaum nasionalis di negara-negara koloni Prancis namun mata uang tersebut tetap bertahan. Metode sejarah dalam artikel ini digunakan untuk menjelaskan periodisasi pembentukan mata uang CFA serta cara kerja sistem mata uang yang digunakan oleh Prancis guna mengikat negara-negara CFA agar kuasa Prancis tetap bertahan. Pendekatan decolonization studies digunakan untuk melihat bagaimana politik dekolonisasi yang dijalankan oleh Prancis terhadap negara bekas koloninya pada 1960-an membuat kuasa Prancis tetap kuat atas wilayah negara bekas koloninya meskipun kemerdekaan sudah diraih. Faktor internal (kekeringan, industrialisasi yang masif, ketidakstabilan politik, dan kurangnya SDM untuk mengatur negara) dan faktor eksternal (menurunnya harga biji besi, minyak bumi, komoditas ekspor) menjadi faktor pendorong negara-negara CFA untuk menyetujui kebijakan sepihak tersebut. Hasil dari kebijakan tersebut membuat kinerja ekonomi negara-negara CFA mengalami penurunan selama beberapa tahun. Meskipun pada akhirnya ekonomi di kawasan tersebut meningkat, namun kebijakan devaluasi tetap membuktikan masih kuatnya pengaruh Prancis terhadap negara-negara bekas koloninya.

---

This article aims to explain the factors driving France's policy of devaluing the CFA franc in 1994. The currency that was formed in 1945 is still used by fourteen former French colonies in Sub-Saharan Africa to this day. The formation of the currency was originally intended to help France recover its economy during and after World War II. Entering the decolonization period in the 1960s, the CFA currency system was challenged by the nationalists in the French colonies, but the CFA currency persisted. The historical method in this article is used to explain the periodization of the formation of the CFA currency as well as the currency system used by France to bind the CFA countries so that French power remains. The decolonization studies approach is used to see how the decolonization politics carried out by France against its former colonies in the 1960s made France maintain strong control over the territories of its former colonies even though independence had been achieved. Internal factors (drought, massive industrialization, political instability, and lack of human resources to manage the country) and external factors (decreased prices of iron ore, oil, export commodities) became the driving factors for CFA countries to agree to this unilateral policy. As a result of this policy, the economic performance of CFA countries has decreased for several years. Although in the end the economy in the region improved, the devaluation policy still proved the strong influence of France on the countries of its former colonies."

"Tesis ini membahas tentang pegaruh peran Charles de Gaulle dalam proses pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune menurut tinjauan sejarah hubungan internasional. Teori yang digunakan untuk meneliti tesis ini adalah teori sejarah hubungan internasional yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste Duroselle dan Pierre Renouvin. Dua (2) variabel sejarah hubungan internasional, kekuatan fundamental (les forces profondes) dan negarawan (l'homme d'État) digunakan untuk menganalisis pengaruh hubungan para aktor dalam proses pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune. Penelitian ini menggunakan analisis sequential explatory mixed-methods. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Charles de Gaulle berperan sangat kuat dalam proses pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune. Charles de Gaulle memengaruhi seluruh variabel pembentuk sejarah hubungan internasional (histoire des relations internationales). Selain itu, hasil penelitian turut menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune pun dipengaruhi oleh kehadiran indikator-indikator penyusun variabel sejarah hubungan internasional.

---

This thesis discusses about the influences of Charles de Gaulle during the formation of the European regional's agricultural policy, Common Agricultural Policy. The research uses the theory of the history of international relations presented by Jean- Baptiste Duroselle and Pierre Renouvin. Two (2) main variables, fundamental forces (les forces profondes) and the statesman (l'homme d'État) used to analyze the influences of the actors who contribute in the formation of the Common Agricultural Policy. This research uses explatory sequential mixed methods design. The result of this research found that Charles de Gaulle has a strong significance during the process of the formation of Common Agricultural Policy as an European regional's agricultural policy. The presence of Charles de Gaulle influences the existence of two (2) main variables of the history of international relations. Moreover, the result of this research shows that each indicators, which is composing the theory of international relation, affects the process of the formation of European regional's agricultural policy, Common Agricultural Policy."

"Dewasa ini, di Prancis, berpasangan secara homoseksual telah menjadi salah satu alternatif kehidupan bersama di luar pernikahan. Namun, kaum homoseksual di Prancis kerap merasakan adanya diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual mereka. Untuk itu, mereka melakukan upaya mendapatkan pengakuan dari pemerintah Prancis, yang diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat yang cenderung negatif terhadap kaum homoseksual. Pemerintah Prancis menunjukkan tanggapannya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan kaum homoseksual.Skripsi ini menunjukkan perkembangan kebijakan pemerintah Prancis terhadap keberadaan pasangan homoseksual di Prancis pada dasawarsa 1970-1990. Kebijakan pemerintah Prancis, dalam bentuk undang undang yang dikeluarkannya, terlihat mengalami perubahan dan penyesuaian dari waktu ke waktu, yang bertujuan untuk menjawab tuntutan kaum homoseksual di Prancis. Hingga akhirnya, kini berlaku undang-undang PACS (Pacte Civil de Soiidarite), yang merupakan undang-undang yang mengatur kehidupan berpasangan di luar pernikahan, baik pasangan homoseksual maupun heteroseksual."

"Pertanian merupakan sektor yang penting bagi Prancis. Selama berabad-abad sektor ini mendominasi dan menjadi tulang punggung perekonomian Francis. Hingga Perang Dunia II berakhir masih setengah dari penduduk Prancis yang bekerja di sektor pertanian. PD II yang memporakporandakan keadaan dalam negeri Francis membuat pemerintah Prancis berusaha membangun kembali perekonomiannya. Semenjak saat itu, yaitu tahun 1946 hingga tahun 1970-an atau disebut juga sebagai Les 'Yenta Glorieuses, Prancis mengalami kemajuan ekonomi yang pesat.Pertanian Francis yang hingga mesa pra PD II masih diolah dan dikelola secara sederhana dan tradisional, pada masa pasca PD II mulai beralih dan mulai menerapkan metode dan teknik-teknik pertanian yang modern. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat petanianya. Masyarakat petani Francis masa Pra PD II masihlah bersifat subsisten, tertutup, curiga terhadap pengaruh luar dan memiliki tingkat kehidupan yang rendah."

"Skripsi ini mengungkapkan permasalahan tentang pemikiran_pemikiran dasar feminisme di tahun 70-an, serta dampaknya dalam sinema di Perancis di masa itu. Analisis dibuat berdasarkan teori Dominique Noguez, yang diilhami oleh pemikiran Karl Marx mengenai materialism dialektik. Setiap kelompok masyarakat mempunyai ideologi yang dihayati secara tak sadar oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Ideologi tersebut terungkap dalam karya-karya seni yang dihasilkan oleh para seniman. Teori Noguez menyebutkan bahwa ideologi dan sinema tidak dapat dipisahkan. Film merupakan ungkapan ideologi dari sutradara yang membuatnya dan merupakan media yang efektif untuk menanamkan ideologi tertentu kepada penontonnya.Dalam bab II diuraikan perkembangan konsep-konsep baru menyangkut kedudukan perempuan dalam masyarakat Perancis. Konsep-konsep yang kemudian disebut feminisme ini, pertama kali diutarakan oleh Poullain de la Barre pada abad XVII. Pada dasarnya, konsep-konsep terebut melihat bahwa kedudukan perempuan sebenarnya secara alamiah sama dengan pria, sehingga kaum perempuan berhak memperoleh pendidikan dan mendapat kedudukan yang sama dengan pria dalam masyarakat, dalam pekerjaan maupun perkawinan."

"Alasan pemilihan judul skripsi ini adalah ketertarikan saya untuk melihat lebih jauh kondisi buruh Perancis pada masa Belle Epoque, karena Belle Epoque dikenal sebagai masa yang penuh dengan kestabilan dan kemakmuran bagi masyarakat Perancis. Skripsi sesuai dengan judulnya, berisi tentang kondisi buruh Perancis pada masa Belle Epoque. Belle Epoque, bagi masyarakal Perancis, merupakan suatu masa yang dikenang sebagai masa kemakmuran dan masa ini berlangsung sejak tahun 1896 sampai dengan tahun 1914. Pada masa Belle Epoque ini, pertumbuhan ekonomi Perancis mencapai 1,6 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi sebesar 1,6 persen pada masa tersebut, didukung oleh sektor industri Perancis yang mengalami pertumbuhan produksi sebesar 2,6 persen per tahun pada periode 1896--1906 (kemudian meningkat menjadi 5 persen per tahun pada periode 1906--1913). Peningkatan taraf hidup yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Perancis pada masa Belle Epoque, ternyata tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat yang tidak merasakan peningkatan taraf hidup adalah masyarakat buruh, walaupun pada hakekatnya buruhlah yang berperan penting dalarn terciptanya pertumbuhan ekonomi Perancis melalui peningkatan produksi sektor industri. Taraf hidup masyarakat buruh yang tidak mengalami peningkatan disebabkan oleh upah yang rendah dan jam kerja yang cukup tinggi. Penderitaan yang dialami oleh buruh Perancis diperparah oleh kondisi lingkungan sosial tempat mereka tinggal, selain itu tingkat pendidikan yang diterima oleh anak-anak buruh juga sangat rendah. Kondisi ekonomi dan sosial buruh Perancis yang tidak mengalami peningkatan, mendorong buruh untuk membentuk serikat-serikat buruh. Tujuan pembentukan serikat buruh adalah untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh buruh. Upaya yang dilakukan oleh serikat buruh bervariasi, artinya ada yang melalui cara-cara pendekatan politis seperti yang dilakukan oleh SFIO (Societe Francaise de l'Internationale Ouvriere), dan ada yang melalui cara-cara konfrontasi langsung dengan pihak pemerintah seperti yang dilakukan oleh CGT (Confederation Generale du Travail). SFIO merupakan serikat buruh yang dibentuk pada tahun 1905, sedangkan CGT dibentuk pada tahun 1895. SFIO, dalam memperjuangkan nasib buruh, mengubah bentuk dari serikat buruh menjadi partai buruh dan menjadi salah satu partai peserta pemilihan urnum pada tahun 1914 yang memperoleh 1.400.000 suara Sementara CGT, untuk memperjuangkan nasib buruh, melakukan aksi-aksi langsung, seperti pemogokan dan unjuk rasa. Upaya yang dilakukan oleh CGT merupakan wujud dari doktrin poiitik yang dimiliki, yaitu Piagam Amiens yang memungkinkan buruh melakukan aksi pemogokan dan unjuk rasa. Kedua serikat buruh inilah yang berperan penting dalam mengupayakan peningkatan taraf hidup buruh Perancis pada mass Belle Epoque. Sebagai kesimpulan, perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat buruh Perancis mesa Belle Epoque adalah perjuangan yang mereka lakukan lebih terorganisir, karena rnereka telah memiliki serikat buruh sebagaii sarana perjuangan meningkatkan taraf hidup."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran CECA dan CEE dalam pertumbuhan ekonomi Prancis pada masa les trente glorieuses yang berlangsung dari 1945 hingga akhir 1970-an di Prancis. Keterpurukan pasca-Perang Dunia II mendorong Prancis untuk bekerja sama dengan negara Eropa Barat lainnya. Pada 1951, Prancis bergabung dengan Communauté Européenne du Charbon et de L'acier (CECA). Selanjutnya pada 1957, Prancis menjadi anggota Communauté Économique Européenne (CEE). Bersamaan dengan itu, Prancis mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Keberhasilan terbesar terjadi pada sektor industri dan jasa Prancis. Perjanjian antaranggota pada dua badan itu memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik dengan sesama negara anggota maupun dengan negara lain. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membahas bagaimana pengaruh keanggotaan Prancis di CECA dan CEE terhadap sektor industri Prancis pada masa les trente glorieuses. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan sudut pandang ekonomi. Melalui penelitian ini diketahui bahwa terciptanya pasar terintegrasi Eropa menjadi sarana perdagangan bebas baru bagi Prancis dan negara-negara Eropa Barat. Kebebasan ini memberikan banyak kemudahan kepada negara anggota berdasarkan regulasi yang mengatur dan menjamin keberlangsungan pasar terintegrasi. Regulasi itu menjamin pergerakan bebas bagi barang, jasa, orang, dan modal dengan menghapuskan bea serta penyetaraan tarif negara non-anggota. Ternyata regulasi tersebut sangat membantu peningkatan ekspor, impor, dan investasi di Prancis. Kerja sama kedua badan ini sangat mendukung perkembangan ekonomi anggotanya terutama dengan terciptanya pasar yang terintegrasi di kawasan Eropa.

---

ABSTRACT

This study aims to explain the role of CECA and CEE in the growth of the French economy during the trente glorieuseswhich lasted from 1945 to the late 1970s in France. The post-World War II downturn prompted France to cooperate with other Western European countries. In 1951, France joined the Communauté Européenne du Charbon et de L'acier(CECA). Later in 1957, France became a member of the Communauté Économique Européenne(CEE). At the same time, France experienced rapid economic growth. The greatest success occurred in the French industrial and service sector. The agreement between members of the two bodies makes it easy to make transactions both with fellow member countries and with other countries. Based on this, this article discusses how the influence of French membership in CECA and CEE on the French industrial sector during the trente glorieuses. The method used in this study is a method of historical research with an economic perspective. Through this research it is known that the creation of an integrated European market became a means of new free trade for France and Western European countries. This freedom provides many facilities to member countries based on regulations that regulate and guarantee the sustainability of integrated markets. The regulation guarantees free movement of goods, services, people and capital by abolishing duties and equalizing non-member countries' tariffs. It turned out that the regulation greatly helped increase exports, imports and investments in France. The cooperation between the two bodies strongly supports the economic development of its members, especially with the creation of integrated markets in the European region."

"ABSTRAK

Setelah periode 1960-an perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan meningkat seiring dengan perkembangan sains, teknologi, maupun pemikiran. Ketiga hal ini memengaruhi pembuatan kebijakan ekologis di Prancis mengenai limbah pertanian dan peternakan, rekayasa genetika, dan perubahan status hewan. Beberapa aspek dalam kebijakan yang dibuat berdampak pada petani dan peternak. Aturan mengenai limbah nitrat dan larangan pembudidayaan produk rekayasa genetika mengakibatkan konversi pertanian konvensional ke organik meningkat sebanyak 9,5% dalam lima tahun. Kebijakan mengenai kesejahteraan hewan memengaruhi perbaikan dalam cara pemeliharaan hewan ternak. Akan tetapi, aturan-aturan itu juga memberi dampak negatif. Produksi pertanian gandum menurun hingga 20%, peternak harus mengeluarkan biaya tambahan hingga 50.000 euro untuk pemeliharaan ternak. Akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan ekologis akan diteliti dengan metode sejarah politik yang mencakup gejala-gejala yang terjadi di masyarakat serta keputusan dan kebijakan politik (Kuntowijoyo, 2003). Penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekologis yang diterapkan mendukung keberlangsungan lingkungan dan penghormatan pada makhluk hidup. Akan tetapi, perlu ada penyempurnaan agar aturan tersebut tidak membebani petani dan peternak, utamanya petani dan peternak kecil.

---

ABSTRACT

After the 1960s public attention to environmental issues increased along with the development of science, technology, and thought. All three of these affect ecological policy making in France regarding agricultural and livestock waste, genetic engineering, and changes in animal status. Some aspects of the policies made have an impact on farmers. The rules regarding nitrate waste and the prohibition of cultivating genetic engineering products have resulted in the conversion of conventional agriculture to organic increased by 9.5% in five years. Policies on animal welfare affect improvements in how livestock are raised. However, the rules also have a negative impact. Wheat farming production has dropped by 20%, whereas farmers have to pay an additional up to 50,000 euros for livestock farming. The consequences of ecological policies will be examined by the method of political history that includes the symptoms that occur in society and political decisions and policies (Kuntowijoyo, 2003). This research shows that the ecological policies applied support environmental sustainability and respect for living things. However, improvements need to be made so that the regulation does not burden farmers, especially small farmers."

"Berakhirnya kolonialisme menyebabkan negara-negara penjajah secara perlahan kehilangan kekuasaan atas negara koloninya. Untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki, maka negara penjajah menggunakan cara lain untuk mempertahankan kuasanya. Neo-kolonialisme merupakan sebuah konsep untuk menguasai suatu negara tanpa menggunakan kekerasan, melainkan dengan hubungan bilateral, persebaran budaya dan bantuan ekonomi. Neo-kolonialisme dapat mengancam kebebasan dan kemerdekaan suatu negara, karena negara tersebut akan dijadikan boneka oleh negara yang mendominasinya. Emmanuel Macron selaku Presiden Prancis menyampaikan sebuah pidato pada Hari Frankofoni Internasional di hadapan publik Académie Française 2018. Pidato ini dianggap menggambarkan neo-kolonialisme yang dilakukan oleh Prancis. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan unsur-unsur neo-kolonialisme yang terdapat dalam pidato Macron, dan menggunakan teori Analisis Wacana Kritis dari Ruth Wodak. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggambaran neo-kolonialisme dalam pidato dilakukan melalui dominasi bahasa pada tiga bidang utama, yaitu politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Neo-kolonialisme dalam pidato ini digambarkan sebagai usaha-usaha Prancis untuk menyebarkan bahasanya ke seluruh dunia, khususnya negara-negara anggota Organisation International de la Francophonie (OIF).

---

The end of colonialism caused the colonizing countries to slowly lose power over their colonies. To maintain the power possessed, the colonial state used other means to maintain its power. Neo-colonialism is a concept for controlling a country without resorting to violence, but rather with bilateral relations, cultural distribution and economic assistance. Neo-colonialism can threaten the freedom and independence of a country, because that country will become a puppet by the state that dominates it. Emmanuel Macron as the President of France delivered a speech on International Francophonie Day in public in the 2018 Académie Française. This speech was considered to describe neo-colonialism carried out by France. This study aims to show the neo-colonial elements contained in Macron's speech, and use the theory of Critical Discourse Analysis from Ruth Wodak. This research shows that the description of neo-colonialism in speech is carried out through language dominance in three main areas, namely politics, economics, and socio-culture. Neo-colonialism in this speech was described as France's efforts to spread its language throughout the world, especially the member states of Organisation International de la Francophonie (OIF)."

"Artikel ini membahas tentang perubahan strategi Front National (FN), sebuah parta ekstrem kanan yang ada di Prancis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah untuk membahas komentar-komentar yang disampaikan oleh pimpinan partai FN kepada tim nasional sepak bola Prancis atas kemenangan Prancis pada kejuaraan Piala. Dunia pada 1998 dan 2018. Komentar-komentar itu disampaikan melalui pernyataan lisan maupun tulis oleh Jean-Marie Le Pen dan Marine Le Pen selaku pimpinan FN. Saat memimpin FN, Jean-Marie Le Pen memberikan komentar dengan menonjolkan unsur rasisme dan diskriminatif terhadap anggota tim nasional sepak bola Prancis pada Piala Dunia 1998. Akan tetapi, reaksi yang berbeda ditunjukkan setelah kepemimpinan FN dipegang oleh Marine Le Pen yang memberikan sambutan positif atas kemenangan Prancis pada kejuaraan yang sama pada 2018. Berdasarkan sumber-sumber baik lisan maupun tulis tersebut, artikel ini menunjukkan perubahan strategi yang terjadi dalam tubuh partai FN dan membahas bagaimana strategi tersebut memengaruhi perkembangan FN."