Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 78 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gabriella Naomi Silviana
Tinjauan Penjatuhan Sanksi oleh KPPU kepada Pelaku Usaha Asing untuk Pertama Kali dalam Kasus Divestasi VLCC Pertamina = Review of Imposition of Sanctions by KPPU to Foreign Business Actor for the First Time in Pertamina's VLCC Divestment Case
" Suatu negara dapat menjangkau para Pelaku Usaha asing, terutama yang didirikan dan berkedudukan di luar negeri serta tidak melakukan kegiatan ekonomi di negaranya tetapi memiliki dampak bagi perekonomian dalam negeri dengan Prinsip Ekstrateritorial hukum persaingan usaha. Hingga kini terjadi perdebatan ada tidaknya dasar Prinsip Ekstrateritorial dalam hukum persaingan usaha kita. Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan sejumlah putusan yang menjatuhkan sanksi kepada Pelaku Usaha asing dengan putusan nomor 07/KPPU-L/2004 sebagai putusan pertamanya. Dalam rangka mengetahui ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Winda Tania
Penunjukkan PT Garuda Indonesia sebagai penyelenggara angkutan udara haji ditinjau dari hukum persaingan usaha
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S23618
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Krishna Davy
Pembukaan kode akses SLJJ dilihat dari segi hukum persaingan usaha
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S24626
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bagus Radhityo
Tinjauan hukum terhadap monopoli PT.Pos Indonesia sebagai pelaksana public service obligation dalam pelayanan pos universal
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S25132
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Arum Tarina
Kepemilikan Silang, Penyalahgunaan Posisi Dominan dan Monopoli; Suatu Analisis Terhadap Putusan KPPU Nomor : 07/KPPU-L/2007
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S23322
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Indra Prawira
Analisa kewenangan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (Pelindo) selaku operator dalam penyelenggaraan jasa kepelabuhanan ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S23659
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jessica
Aspek Hukum Persaingan Usaha dari "Kontrak Nasional" antara PT. Carrefour Indonesia dengan Perusahaan Pemasoknya
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S24674
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Kemas Endi Kusumo
Analisis Yuridis Pengaturan Kewajiban Memberikan Lahan dan Pembatasan Harga di dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perpasaran Swasta di DKI Jakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
" Persaingan merupakan hal yang penting dalam kegiatan usaha, untuk itu sebisa mungkin persaingan selalu dijaga agar tetap hidup dalam kegiatan usaha. Karena dengan adanya persaingan, pelaku usaha dituntut untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap produksi barang atau jasa yang dihasilkan serta terus melakukan inovasi agar pelaku usaha tersebut tetap unggul dibanding pesaing-pesaingnya. Faktor modal mempengaruhi pelaku usaha untuk melakukan efisiensi, untuk itu pemerintah melakukan campur tangan untuk melindungi pelaku usaha yang mempunyai modal kecil. Pemerintah Daerah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S25019
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ully Artha Febrianti
Tinjauan Mengenai Dihilangkannya Monopoli Negara Sektor Usaha Insfrastruktur Jalan Tol Menurut Hukum Persaingan Usaha = Analysis Concerning About the Removal of State Monopoly in Toll Road Infrastructure Sector in Terms of Business Competition Law
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai usaha infrastruktur jalan tol dimana pada awalnya dimonopoli oleh Negara. Seiring berjalannya waktu hal tersebut dirasa tidak menguntungkan, maka sektor usaha ini kemudian dibuka juga kepada badan-badan usaha baik milik daerah ataupun swasta, bukan hanya BUMN (yang dapat memegang kendali sebagai regulator). Di sisi lain dengan masuknya pihak swasta maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan tol tetap terlindungi, karena pada dasarnya pihak swasta akan berusaha untuk ... "
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;;, ], 2010
S24823
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nalia Safitri
Implementasi Buku III KUH Perdata tentang perikatan dalam kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract) minyak dan gas bumi di Indonesia = The Implementation of The 3rd Book of Indonesian Civil Code About Commitment In Production Sharing Contract Oil and Natural Gas In Indonesia
" ABSTRAK
Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan pengusahaannya harus berdasarkan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Usaha migas di Indonesia dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dan kontraktor dengan bentuk Kontrak Bagi Hasil. Namun, kebijakan migas dirasa belum optimal dalam menjamin kepentingan para pihak yang terlibat di dalam kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Bagi Hasil dilihat dari aturan-aturan ... "
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2010
S25077
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8   >>