Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis motif bantuan luar negeri Indonesia ke Timor Leste periode 2010-2016. Analisis ini penting dilakukan mengingat Indonesia mendistribusikan bantuan terbesar ke Timor Leste pada periode tersebut. Besarnya bantuan tersebut kontradiktif dengan beberapa realita, pertama Timor Leste telah menerima bantuan yang besar dari donor internasional, mencapai 227 juta Dolar Amerika Serikat atau setara dengan 23 APBN negara tersebut. Kemudian, dari segi relasi internasional, Timor Leste hanya menempati konsentris kedua hubungan luar negeri Indonesia setelah negara-negara ASEAN, dan di saat yang sama Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi serta peningkatan defisit anggaran. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data, studi literatur dan wawancara mendalam yang didukung oleh konsep bantuan luar negeri sebagai alat analisis. Konsep ini mengasumsikan bahwa bantuan tidak bebas dari motif. Berdasarkan analisis yang dilakukan studi ini menemukan bahwa ada tiga motif yang mendasari pemberian bantuan Indonesia ke Timor Leste, pertama motif politik-keamanan untuk menjaga kedaulatan dan citra Indonesia dari segala potensi ancaman instabilitas politik dan keamanan Timor Leste. Kedua yaitu motif ekonomi-komersial untuk peningkatan eksistensi ekonomi Indonesia di Timor Leste dengan ekspansi perdagangan dan investasi. Ketiga, motif sosial-budaya untuk menjaga dan memperkuat interaksi sosial yang positif antar kedua masyarakat dengan mendukung eksistensi identitas ke-Indonesian. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa motif politik-keamanan merupakan motif paling dominan dalam distribusi bantuan Indonesia ke Timor Leste sebagai upaya Indonesia untuk mempertahankan pengaruh influence di Timor Leste, walaupun negara tersebut sudah berpisah dari Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis analyses the motives of Indonesia rsquo s foreign aid to Timor Leste during 2010 2016. This analysis is important to be done, considering that Indonesia distributes biggest aid to Timor Leste during that period. This contradicts with some facts, first Timor Leste has received big amount of aid from international donor during that period, 227 million USD that equal 23 its national budget. Second, in terms of Indonesia rsquo s international relation, Timor Leste is positioned as second circle after ASEAN countries, at the same time Indonesia experienced an economic slowdown and the increasing of budget deficit. This study uses qualitative methodology with data collecting method literature review and in depth interview supported by foreign aid concept as a tool of analyses. This concept assume that aid is not avoid of motives. Based on the analyses of this study found three motives as a basis of Indonesia rsquo s foreign aid to Timor Leste. First, security political motive to preserve Indonesia rsquo s sovereignty and image form any potential threat causing political security instability in Timor Leste. Second, economic motive to improve Indonesia rsquo s economic presence by the expansion of trade and investment. Third, social cultural motive to preserve and embolden positive social interaction among the two society by supporting Indonesia rsquo s existence. Overall, we can conclude security political motive as the most dominant factor in Indonesia rsquo s aid distribution to Timor Leste as part of Indonesia effort to maintain its influence in Timor Leste, even thought that country seceded from Indonesia."

"masalah kesehatan paling umum terkait pekerjaan dan menempati peringkat 2 sebagai gangguan kerja dan paling banyak biayanya. Prevalensi gotrak lebih tinggi pada petugas kesehatan, dibandingkan dengan populasi umum, industri dan profesi konstruksi. Profesional sektor kesehatan khususnya mereka yang bekerja di lingkungan rumah sakit, lebih sering mengalami gotrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor – faktor yang berhubungan dengan gangguan otot dan tulang rangka akibat kerja pada pegawai di RSUD X tahun 2022.Metode: Jenis penelitian ini adalah potong lintang dengan responden sebanyak 194 pegawai yang bekerja di RSUD X. Teknik pengumpulan data untuk data primer dilakukan dengan pengisian kuesioner, observasi, pengukuran dan wawancara. Sedangkan untuk data sekunder berupa profil RSUD, data pegawai dan data MCU pegawai.Hasil: Hasil kuesioner Nordic Body Map didapatkan bahwa prevalensi gotrak pada pegawai di RSUD X sebesar 83,5%. Pegawai yang mengalami keluhan gotrak mayoritas adalah tenaga medis yaitu sebesar 51,2%. Analisis penelitian ini didapatkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara faktor psikososial yaitu tuntutan psikologis dengan OR 6,25 dan ketidakpuasan kerja dengan OR 10,26.Kesimpulan: Prevalensi gotrak pada pegawai di RSUD X tinggi sehingga perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk mengurangi keluhan gotrak pada pegawai di RSUD X.

---

Background: Work Related Musculosceletal Disorders (WMSDs) is the most common health problem related to work and is ranked 2nd as a work disorder and has the most costs. The prevalence of WMSDs is higher among health workers, compared to the general population, industry and the construction profession. Health sector professionals, especially those who work in a hospital environment, are more likely to experience gorak. The purpose of this study was to analyze the factors associated with muscle and skeletal disorders due to work on employees at RSUD X in 2022.

Methods: This type of research is cross-sectional with 194 employees working at RSUD X. Data collection techniques for primary data were done by filling out questionnaires, observations, measurements and interviews. As for secondary data in the form of hospital profiles, employee data and employee MCU data.

Results: The results of the Nordic Body Map questionnaire showed that the prevalence of WMSDs in employees at RSUD X was 83.5%. The majority of employees who experience WMSDs complaints are medical personnel, which is 51.2%. The analysis of this study found that there was a significant relationship between psychosocial factors, namely psychological work demands with an OR of 6.25 and job dissatisfaction with an OR of 10.26.

Conclusion: The prevalence of WMSDs on employees at RSUD X is high so it is necessary to take corrective action to reduce complaints of WMSDs on employees at RSUD X."

"Salah satu tujauan uji kompetensi adalah mewujudkan Sumber daya manusia kesehatan yang unggul, kompetitif serta mampu berdaya saing. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen agar Pelaksanaan uji Kompetensi teknis jabatan fungsional dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Uji Komptensi teknis jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian menggunakan Model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan menggunakan 4 variabel yang digunakan yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Srtuktur Birokrasi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan menggunakan telaah dokumen. Informan penelitian adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan para tim Penguji Uji Kompetensi dari berbagai rumpun jabatan Funsgional. Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei-Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan sudah berjalan namun pada pelaksanaan kebijakan ditemukan beberapa ketidaksesuaian yaitu belum semua jenis jabatan fungsional kesehatan yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Pada variabel Komunikasi khususnya pada sub variabel transmisi terlihat bahwa proses sosialisasi masih kurang sehingga berdampak pada kurangnya antusiasme dan pemahaman para pemangku jabatan fungsional terhadap pelaksanaan uji kompetensi. Pada variabel Sumber Daya yaitu pada sub variabel Sumber daya manusia dan fasilitas ditemukan bahwa masih sedikitnya jumlah para tim penguji uji kompetensi yang memiliki sertifikat uji komptensi dan dari segi fasilitas juga masih ditemukan kekurangan terkait tempat dilaksanakannya uji kompetensi dan sarana prasarana yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan uji kompetensi belum selaras dengan amanah Undang-Undang yaitu belum semua tenaga kesehatan melaksanakan uji kompetensi.

---

One of the objectives of the competency test is to create superior, competitive and competitive health human resources. The DKI Jakarta Provincial Health Office is committed that the implementation of the technical competency test for functional positions is carried out consistently and sustainably in line with the policies mandated by law. This study aims to analyze the implementation of the policy implementation of the technical competency test for health functional positions at the DKI Jakarta Provincial Health Office and its alignment with stakeholder policies. This research is a qualitative research with research design using George C. Edward III's policy implementation model using 4 variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data collection was carried out through in-depth interviews with informants and using document analysis. Research informants are the Ministry of Health, the Jakarta Provincial Health Office and the Competency Test Examiners team from various functional positions. The study was conducted from April to May-June 2022. The results showed that the implementation of the policy for implementing the technical competency test for health functional positions had been running, but in the implementation of the policy several discrepancies were found, namely not all types of health functional positions had carried out the competency test. In the Communication variable, especially in the transmission sub-variable, it can be seen that the socialization process is still lacking so that it has an impact on the lack of enthusiasm and understanding of functional office holders for the implementation of the competency test. In the Resources variable, namely in the Human Resources and facilities sub-variable, it was found that there were still a small number of competency test examiners who had competency test certificates and in terms of facilities, deficiencies were also found regarding the place where the competency test was carried out and the available infrastructure. The results of this study indicate that the implementation of the competency test policy has not been in line with the mandate of the Act, namely not all health workers have carried out the competency test"