Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakSeparation between military (tni) and police ( polri), both structure and roles, is perceived as a great achievement of military reform in Indonesia. such separation was nonexixtence during soeharto authoritarian regime as both of them were operated under angkatan bersenjata republik indonesia (abri) and shared the internal security role, including for handling domestic terrorism. following the reform, their roles have been redefined toward its original function in which polri manages internal security and tni handles defence matters. however the raise of domestic terrorism threat has triggered further discussion on who is responsible to handle terrorist threat. since it occured domestically, polri claimed that is their role in managing internal security. while the military also claimed that counter terrorism is also part of their role as mentioned under the task of military operation other that war. along with ambiguous approach of anti terrorism measures, it has brought tension for both institutions. thit paper aims to identify the political dynamics of tni polri relations in searching for counter terrorism authority"

"Buku ini membahas perkembangan reformasi intelijen di Indonesia pada periode Reformasi (1998-sekarang). Apa saja perubahan yang berlangsung dalam komunitas telik sandi pada era pasca Orde Baru? Bagaimanakah dinamika politik memengaruhi proses reformasi intelijen? Mengapa praktik penyalahgunaan kekuasaan dan politisasi terus berlangsung dalam badan intelijen meski demokratisasi telah berlangsung selama dua dekade lebih? Buku ini berupaya menjawab pelbagai pertanyaan penting tersebut dengan membahas tiga aspek strategis reformasi intelijen, yaitu: relasi presiden dan kepala badan intelijen negara; politisasi serta depolitisasi intelijen, dan; operasi intelijen Indonesia di luar negeri. Karya ini penting untuk dibaca oleh kalangan akademisi, peneliti, pengambil kebijakan, mahasiswa, dan masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap masa depan demokrasi di Indonesia."