Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Sekar Savitri
"
Pemerintahan terbuka secara sederhana berarti bagaimana pemerintah memfasilitasi arus informasi antara pemerintah dan warga negara Pemerintahan terbuka dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang transparan dapat diakses dan responsif dimana informasi mengalir secara bebas dari dan kepada pemerintah melalui berbagai kanal Salah satu pemerintah di Indonesia yang telah menerapkan konsep pemerintahan terbuka melalui tools e government adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Hal tersebut didukung oleh tingginya jumlah pengguna internet di DKI Jakarta Secara lebih lanjut penelitian ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S53640
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Anisa Febriyanti
"
ABSTRAK
Penelitian ini menelaah implementasi kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan P2KP melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari KRPL di DKI Jakarta. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Wawancara mendalam dan studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan konflik formulasi kebijakan yang minimal menyebabkan kebijakan belum mencakup aspek-aspek lain untuk menjadi solusi. Selain itu, sektor swasta belum diikutsertakan dalam proses formulasi kebijakan. Desain kebijakan P2KP ini pun ...
"
2017
S68304
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mochammad Dwiki Cahya Putra
"
Pendidikan merupakan hal penting yang harus diikuti oleh setiap warga negara. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diwajibkan di Indonesia. Namun pendidikan formal tidak cukup untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan rohaninya. Sehingga untuk melengkapinya diperlukan pendidikan non formal keagamaan, diantaranya yaitu Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an. Di beberapa daerah pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an mulai diperhatikan sebagai penunjang pendidikan formal, yaitu melalui peraturan yang mewajibkan calon siswa SMP dan MTs untuk ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S69003
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Silvia Septiyani
"
ABSTRAK
Kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan. Para pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pertambangan harus menaati aturan-aturan yang ada agar terlaksananya penambangan yang baik. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada pelaku usaha agar terlaksananya kegiatan pertambangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kewenangan pemberian IUP di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Metia Pratiwi
"
Skripsi ini membahas implementasi terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan KOMANDAN sebagai suatu kebijakan guna mempercepat penyampaian informasi keuangan daerah ke pusat dan mengintegrasikan seluruh data keuangan menjadi pusat database Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Namun, sejak dipublikasikan pada Desember 2010, implementasi kebijakan KOMANDAN oleh sejumlah Pemerintah Daerah hingga tahun 2013 belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem KOMANDAN dipengaruhi oleh ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S54492
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rifqy Rahmansyah
"
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan peran dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan dalam pemberdayaan koperasi di Kabupaten Sukabumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber yang dipilih oleh peneliti. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan enam peran Diskopperindag dalam pemberdayaan Kabupaten Sukabumi , ...
"
2016
S65929
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rahmelya Oktari
"
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan transparansi pada portal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini menjelaskan penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dengan menggunakan teori evaluasi transparansi pada portal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik karena dari empat indikator yang digunakan hanya satu yang dikategorikan baik yaitu indikator kemudahan akses informasi ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Nurul Oktaviani
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip relokasi dalam pelaksanaan relokasi warga di Kawasan Pasar Ikan Luar Batang, Jakarta Utara. Teori yang digunakan adalah prinsip-prinsip relokasi yang dikemukakan oleh Cernea. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist melalui pengumpulan data studi lapangan wawancara mendalam dan observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga prinsip relokasi dari Cernea yang menjadi dimensi dalam penelitian ini, yaitu government responsibility, resettler rsquo;s participation dan the host population ...
"
2017
S66298
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dini Izzati
"
ABSTRAK
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah diberikan. Kementerian BUMN sebagai instansi Pembina BUMN memiliki keharusan untuk mengimplementasikan SAKIP, mengingat potensi BUMN yang besar dan kontribusi BUMN kepada perekonomian negara. Penelitian ini melihat perbandingan implementasi SAKIP di tahun 2015 dan 2016 melalui 5 dimensi dalam kerangka akuntabilitas kinerja di sektor pemerintah, antara lain tujuan yang jelas dan terukur, pengukuran kinerja, umpan balik, evaluasi, ...
"
2017
S68233
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Kemal Ahmad Ridla
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai analisis pengelolaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik siCANTIK di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Jawa Barat dalam upaya pengaplikasian proyek e-Government. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan proyek e-Government. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik siCANTIK di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP ...
"
2017
S68213
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
