Hasil Pencarian

Ditemukan 78 dokumen yang sesuai dengan query

Eka Widiastuti

Pertanggungjawaban seorang notaris berkenaan dengan pembenaran atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang riwayat kepemilikannya palsu (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.1759.K/Pid/2007 = accountability a nitary on deed of justification pertaining to sale and purchase agreemnet the history stake fake (Case study of supreme court decision no. 1759 K/Pid/2007)

2011

T28081

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Imaduddin

Peranan dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli tanah dan bangunan yang dibeli dengan fasilitas kredit pemilikan rumah agar terlaksana secara terang dan tunai : tinjauan kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 86/Pdt.G/2009/PN.Dpk = Role and responsibility Officers Makers Land Papers (PPAT) in making deed of sale and purchases land and building purchased with credit housing order to ensure an light and cash : review the case Depok District Court Decision Number: 86/Pdt.G/2009/PN.Dpk / Imaduddin

" ABSTRAK
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak, pemerintah melalui lembaga perbankan menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Bank pemberi KPR dalam rangka mengamankan kredit yang diberikannya menjadikan tanah dan bangunan yang dibeli oleh Debitur sebagai jaminan dengan cara segera memproses Akta Jual Belinya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan melangsungkan akad Kredit Pemilikan Rumah dengan Debitur (Pembeli) serta penandatangan Surat Kuasa Membebankan Hak ... "

2013

T32626

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

A.A. Made Surya Aditya

Tinjauan yuridis terhadap keabsahan Grosse Akta Hipotek kapal sebagai sarana proteksi perjanjian kredit = Judicial review for validity of Deed of Mortgage on vessels as means of protection for loan agreement / A. A. Made Surya Aditya

" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keabsahan grosse akta hipotek atas kapal yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan mendiskripsikan karakteristik grosse akta hipotek atas kapal sebagai sarana proteksi perjanjian kredit dan juga menganalisa peluang-peluang yang dihadapi oleh pemegang hak jaminan hipotek atas kapal dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berpotensi menjadi masalah dikemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipologi penelitian bersifat eksplanatoris, sedangkan data yang digunakan adalah data hukum primer, ... "

Universitas Indonesia, 2013

T32647

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Niyla Abidah

Tanggung jawab notaris terhadap akta relaas yang cacat: analisa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 272K/Pid/2010 tanggal 10 Juni 2009 = The responsibility of the notary against relass of deed which is flawed : analysis of the Ruling of the Supreme Court Republic of Indonesia number: 272K/Pid/2010 dated on 10th of June 2009

" Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta relaas yang cacat, siapa yang bertanggung jawab terhadap akta relaas yang cacat serta bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban terhadap akta relaas tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Disebut juga sebagai penelitian doctrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis oleh hakim melalui proses pengadilan (Law it is devided by the judge through judicial process). Penelitian ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T31339

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lyla Mutiara

Akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta : analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 967K/Pdt/2010 tanggal 20 Agustus 2010 = Legal consequences of land sale purchase deed drafting not in accordance with land deed official's drafting procedures : analysis on the decree of the Supreme Court of Republic of Indonesia number : 967K/Pdt/2010 dated on August 20th 2010 / Lyla Mutiara

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai bentuk-bentuk dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT dan akibat hukum dari pebutan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis oleh hakim melalui proses pengadilan (Law it is devided by the judge through judicial process) Penelitian ini bersifat evaluatif yang bertujuan untuk memberikan ... "

Universitas Indonesia, 2013

T33159

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Clara Riza

Tinjauan yuridis terhadap keberlakuan surat kuasa membebankan hak tanggungan pada saat meninggalnya debitur sebelum terpasang akta pemberian hak tanggungan : analisis terhadap akta surat kuasa membebankan hak tanggungan antara kreditur PT. BPR TKI dengan debitur BSL = Judicial review against charging enforcement attorney mortgage in today before death posted deed granting debtor mortgages : analysis of the power of attorney deed mortgage charge between creditor PT. BPR TKI and debtor BSL

" Tesis ini meneliti tentang keberlakuan surat kuasa membebankan hak tanggungan disaat debitur pelaksana kredit meninggal dunia sebelum terpasang hak tanggungan pada objek yang akan dijadikan jaminan kredit. Perekonomian yang sekarang berlangsung dinamis dalam kehidupan masyarakat secara tidak langsung berdampak pada roda perekonomian Indonesia. Salah satu ciri dinamisnya perekonomian adalah meningkatnya pinjaman kredit yang diberikan oleh Bank sebagai salah satu modal usaha. Dalam memberikan perjanjian kredit, terkadang kreditur dalam hal ini Bank memerlukan suatu jaminan untuk ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32597

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anna Purnama Sari

Tanggung jawab PPAT atas akta yang dibuat dihadapannya : tinjauan yuridis terhadap akta jual beli yang harganya tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya = The land deed official's responsibility of the deed made up before him : judicial review of the sale and purchase deed the price is not the true fit / Anna Purnama Sari

" ABSTRAK
Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Peranan PPAT sangatlah penting dalam proses pendaftaraan tanah. PPAT adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta-akta peralihan hak atas tanah, pemberian hak baru atas tanah, dan pengikatan tanah sebagai jaminan hutang. Kewenangan PPAT diatur dalam ... "

2013

T33037

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Listyawati

Perbedaan antara Tanggal di dalam Akta dan Tanggal di dalam Surat Setoran BPHTB Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

" Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, peranan pejabat umum tanah ini semakin eksis dalam hukum tanah di Indonesia. Untuk membuktikan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah kecuali pemindahan hak melalui lelang, sebagaimana dikehendaki dalam UPA harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Sebagai salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan bangunan, PPAT tunduk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T24698

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Gemara Handawuri

Tinjauan Yuridis Mengenai Pembuatan Suatu Akta Jual Beli yang Dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Analisis terhadap Putusan No. 01/PDT/G/1996/PN.PWK jo. Nomor: 453/Pdt/1996/PT. BDG jo. Nomor: 2349K/Pdt/1997)

" PPAT telah diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan sebagian kegiatan Pendaftaran Tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak tas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data Pendaftaran Tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud salah satunya adalah jual beli tanah dengan dibuatkan Akta Jual Beli tanah oleh PPAT. PPAT juga mempunyai peranan besar dalam peralihan hak ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T24748

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Edwin Novalino

Perlindungan hukum bagi notaris dalam hal terdapat keterangan palsu dari para pihak terhadap akta yang dibuatnya = Legal protection for notary in the case of false Information from the parties over the deed drawn up by the notary

" Notaris dalam mengkonstatir semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang disampaikan oleh para pihak kepadanya dalam pembuatan akta otentik, seringkali menemukan kendala berupa adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak. Hal ini menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam hal terdapat keterangan palsu dari para pihak terhadap akta yang dibuatnya, pertanggungjawaban pidana notaris bilamana dalam pembuatan akta terdapat keterangan palsu yang disampaikan oleh para ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26055

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian