Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba mengidentifikasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap produktivitas rumah tangga pertanian melalui beberapa variasi model yang diregresi dengan metode ordinary least square (OLS). Objek yang diobservasi adalah rumah tangga pertanian agri culture household) Indonesia pada tahun 2000. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap produksi pertanian akan diamati melalui beberapa variabel yang terdapat dalam fungsi produksi cobb douglas seperti variabel jumlah tenaga kerja, jumlah modal tetap, luas lahan pertanian dan tingkat pendidikan atau lama tahun bersekolah. Sedangkan pe ngukuran produktivitas pertanian yang digunakan adalah nilai rupiah dari produksi total yang dihasilkan dari usaha pertanian (termasuk hasil usaha tani yang dikonsumsi sendiri) sepanjang 12 bulan. Data yang digunakan adalah data cross section dan pengolahan data menggunakan metode ordinary least square (OLS). Penelitian ini menemukan bahwa variabel tingkat pendidikan secara signifikan mempengaruhi produktivitas pertanian dalam suatu rumah tangga pertanian."

"ABSTRAKThis research study examines income disparity among 25 districts in West JavaProvince and its impact to human development index. The tools of analysis areWilliamson Index, Klassen typology, and Regression Model using panel data.Based on Williamson Index, we found that disparity of gross regional domesticproduct per capita among districts in West Java is relatively high (>0,5) buttended to decrease over the period of 2001-2007.Klassen typology shows that West Java can be classified into four types: highgrowth and high income, high income but low growth, high growth but lowincome, low growth and low income. In period 2001-2007, most of the districtshave same pattern of growth.Estimation using fixed effect with cross section weights method could be appliedto examined the impact of independent variables consist of education aspects,health aspects, personal income aspects and demography aspect to humandevelopment index. It reveals that number of junior school, the ratio betweennumber of teachers to number of students in junior high school, number of PublicHealth Center, gross regional domestic product per capita, and density ofpopulation could significantly affected to Human Development Index.

---

ABSTRAKTesis ini membahas disparitas indeks pembangunan manusia antar 25kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Metode analisis yang dilakukanmenggunakan teknik kuantitatif Indeks Williamson, Tipologi Klassen dan Regresidata panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2001-2007 di wilayahProvinsi Jawa Barat terjadi ketimpangan yang cukup tinggi di atas 0,5 dengankecenderungan yang semakin menurun. Hasil analisis Tipologi Klassenberdasarkan tingkat pertumbuhan PDRB dan LPE, antara tahun 2001-2007diketahui tidak semua kabupaten/kota mengalami pertumbuhan, sebagian besaradalah tetap pada pola pertumbuhan yang sama. Terdapat kabupaten/kota terusmaju, namun ada juga kabupaten/kota yang tetap tertinggal, bahkan ada beberapakabupaten/kota yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Dan daripengujian dengan melakukan regresi data panel dengan metode Fixed Effectdiketahui Dari persamaan regresi data panel diperoleh data bahwa dari sembilanvariabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap tingkat pencapaian IPM diWilayah Provinsi Jawa Barat, ternyata hanya lima variabel yang secara signifikanberpengaruh. Kelima variabel tersebut adalah variabel jumlah bangunan sekolahlanjutan pertama, variabel rasio jumlah gruru terhadap murid tingkat sekolahlanjutan pertama, variabel jumlah puskesmas, variabel PDRB perkapita sertavariabel kepadatan penduduk."

"Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dan sosial selalu menjadi fenomena atau bagian dari suatu pembangunan sebuah negara khususnya negara yang sedang berkembang. Kemiskinan juga telah menjadi perhatian dunia, terutama sejak krisis ekonomi melanda Asia sejak tahun 1997.Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dicanangkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahkan jauh sebelum krisis terjadi. Namun sebelum krisis terjadi, evaluasi dampak suatu program penanggulangan kemiskinan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia jarang atau belum dilakukan. Padahal dana yang dipakai untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan biasanya merupakan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank, Asian Development Bank, dan lain-lain yang tentu saja menambah beban hutang Negara.Evaluasi pada umumnya hanya sampai pada taraf proses pelaksanaan, bukan hasil akhir yaitu kesejahteraan masyarakat. Baru setelah krisis terjadi, dimana alokasi sumberdaya menjadi begitu krusial, maka evaluasi dampak menjadi amat sangat penting dan diwajibkan oleh pemberi dana pinjaman.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dampak Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan tahap dua (P2KP ? 2) di Jawa Barat dengan sasaran: (1) mengetahui apakah pelaksanaan P2KP ? 2 di Jawa Barat dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga apabila dihitung berdasarkan konsumsi per kapita riil; dan (2) mengetahui apakah pelaksanaan P2KP ? 2 dapat mengeluarkan rumha tangga miskin dari kemiskinan.

---

Poverty and inequality of income distribution have always been a phenomenon in the process of development of a country especially for developing countries. Poverty has also become a center of attention after the Asia?s economic crisis in 1997.There are several poverty alleviation programs that have been implemented to reduce poverty and improve social welfare, even far before the crisis. However, before the crisis hits, impact evaluation of a poverty alleviation program on the social welfare in Indonesia is rarely or never been done. On the other hand the source of fund of a poverty alleviation program mostly comes from overseas? loan such as World Bank, Asian Development Bank and others, that consequently increase the tax payer?s burden.Most evaluation that have been conducted on poverty alleviation program in previous years focus on the process of the program instead of the expected outcome or impact, i.e. reduced poverty and improved social welfare. Only after the crisis, where resource allocation become more and more crucial that the impact evaluation turn out to be more important and even set as a mandatory by the lender.The objective of this research is to conduct impact evaluation on Urban Poverty Project phase two (UPP-2) in Jawa Barat with two goals i.e.: (1) to know whether the UPP-2 in Jawa Barat could improve social welfare in terms of real consumption per capita, and (2) to know whether the UPP-2 in Jawa Barat could move the poor out of poverty."

"Program Gerdu-taskin merupakan sebuah program yang sasarannya langsung ke masyarakat desa, dimana setiap desa yang mendapatkan bantuan dana program tersebut diharuskan membentuk sebuah Unit Pengelola Keuangan (UPK), pengurus UPK harus warga desa tersebut, dan program yang akan dijalankan harus merujuk pada hasil musyawarah masyarakat desa. Desa Kertosono merupakan salah satu desa penerima dana bantuan Gerdu-taskin. Kemiskinan yang terjadi di Desa Kertosono disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : lokasi desa yang jauh dari pusat perekonomian, sarana dan prasarana desa yang kurang mencukupi, kebiasaan dan pola pikir masyarakat desa yang sederhana, tingkat pendidikan yang rendah, serta keahlian dan lapangan kerja yang terbatas. Dalam pelaksanaan program Gerdu-taskin, UPK Desa Kertosono belum dapat melaksanakan programnya secara maksimal, sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK tidak mengalami perkembangan sejak UPK dibentuk. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu kegiatan yang dapat dilakukan oleh UPK untuk memberdayakan masyarakat yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat Desa Kertosono. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berupa Participatory Rural Appraisal (PRA) yang melibatkan masyarakat, sedangkan untuk menganalisis informasi menggunakan analisis SWOT. Dari hasil penelitian dan analisis secara kualitatif, didapatkn hasil, bahwasannya untuk mengatasi kemiskinan di Desa Kertosono dan menunjang kinerja UPK, maka diperlukan perbaikan individu untuk lepas dari kebiasaan dan pola pikir yang sederhana, selain itu diperlukan juga perbaikan sarana dan prasarana berupa jalanan desa untuk menunjang jalur perekonomian kedalam desa. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh UPK dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sedikit keahlian masyrakat desa, antara lain : Pembukaan perkebunan baru, dan Usaha Penggilingan padi.

---

Gerdu-Taskin Program is a program that will target directly to rural communities, where every village who get help fund these programs are required to establish a Financial Management Unit (UPK), the board of UPK must be citizens of the village, and programs to be executed should refer to the results of deliberation village community. Kertosono Village is one of the grantees village Gerdu-Taskin. Poverty is happening in the Village Kertosono caused by several things, namely: rural location far from the center of economy, rural infrastructure insufficient, habits and thought patterns are simple village people, low education levels and skills and limited employment . In implementing the program Gerdu-Taskin, UPK Kertosono Village can not carry out its program to the maximum, so that the activities conducted by the UPK no headway since UPK was formed. This research was conducted to find out the activities that can be done by UPK to empower people who can provide additional income for the village of Kertosono. The method used in this study is a qualitative method of Participatory Rural Appraisal (PRA) involving the community, while for analyzing information using SWOT analysis. From the results of qualitative research and analysis, the result, to overcome poverty in the village of Kertosono and support the performance of UPK, it is necessary to repair the individual to escape from the habits and thought patterns that are simple, but it also takes the form of improved facilities and infrastructure to support the village street lane, to make the better economy invesment into the village. For community empowerment activities by UPK can be implemented by utilizing natural resources and little expertise village society, namely: The opening of new plantations, and rice milling business."

"Pada tahun 2007, pemerintah meluncurkan suatu program yang bernama PKH. Peserta PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki wanita hamil dan atau anak-anak yang berusia 0-15 tahun di dalamnya. PKH mengharuskan mereka untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan sebagai balas jasa bantuan tunai. PKH bertujuan memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada RTSM, dan secara khusus untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan anak di bawah enam tahun dari RTSM serta meningkatkan partisipasi anak umur 7 sampai 15 tahun untuk kembali bersekolah. Ibu rumah tangga atau wanita dewasa yang memperoleh bantuan karena mereka yang mengurus anak pada rumah tangga bersangkutan, dan bukan kepala keluarga. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan PKH di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam kepada guru,bidan, pendamping dan salah satu peserta PKH serta adanya kelompok fokus diskusi yang dilakukan dengan peserta PKH di Kelurahan Warakas dan didampingi oleh pendamping PKH. Hasil analisis yang didapat adalah bahwa dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Warakas ada beberapa permasalahan yang ditemukan seperti dalam sosialisasi, pencairan dana, dan budaya masyarakat Kelurahan Warakas yang membuat beberapa RTSM tidak lagi menjadi peserta PKH.

---

In 2007, the government launched a program called PKH. Participants PKH is very poor households that have pregnant women and children aged 0-15 years in it. PKH requires them to access education and health services as money transfer services rendered. PKH aims to break the chains of poverty and improve the quality of human resources (HR) on RTSM, and specifically to improve the socioeconomic conditions RTSM, improving maternal health and nutritional status of pregnant / post partum women and children under six years of RTSM and increase the participation of children aged 7 up to 15 years to return to school. Homemaker or adult women who get help because they are raising children in the household concerned, and not the head of the family.

The study was conducted to analyze the implementation of PKH in Warakas Sub District, Tanjung Priok District, North Jakarta. The analysis method is qualitative analysis by collecting information through in-depth interviews to teachers, midwives, companion and one of the participants PKH and the existence of the focus group discussions held with participants in Sub District Warakas PKH and PKH accompanied by a companion.

The analysis result obtained is that in the implementation of PKH in The Village Warakas found there are some problems such as in the socialization process, disbursement of funds, and village culture that makes some RTSM Warakas no longer be a participant PKH."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh otonomi perempuan dalam rumah tangga dan faktor sosio-ekonomi demografi terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan pemilihan pelayanan kesehatan persalinan. Data yang digunakan adalah hasil Survei Demograii dan Kesehatan Indonesia 2007. Analisis multivariat pada penelitian ini menerapkan regresi logistik biner dan regresi logistik multinomial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi perempuan dalam rumah tangga dan faktor sosio-ekonomi demografi signifikan mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan maternal. Pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu yang tinggi lebih cenderung pada ibu yang memiliki peran tinggi dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan berpendidikan SMP ke atas, berdiskusi KB dengan suami, tidak setuju pemukulan suami terhadap istxi, bekerja dan memiliki kontrol atas penghasilan, berumur 30 tahun ke atas, memiliki kurang dari tiga anak, pendidikan suami SMP ke atas, kaya, tinggal di perkotaan dan tidak kesulitan dalam transportasi ke fasilitas kesehatan dan pembiayaan. Selain itu, tidak kesulitan pada jarak, mengalami komplikasi persalinan, dan kehamilan diperiksa oleh tenaga kesehatan mempengaruhi pemilihan pelayanan persalinan.Interaksi antara peran pengambilan keputusan dalam nnnah tangga dengan pendidikan bexpengaruh paling kuat diantara indikator otonomi ibu lainnya terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan maternal. Status ekonomi keluarga yang paling kuat pengaruhnya terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan maternal. Faktor pemeriksa kehamilan sangat kuat mempengamhi pilihan ibu pada pelayanan kesehatan persalinan.

---

The research aims to study the influence of woman autonomy in household and socio-economic and demographic factors on the use of maternal health service and selection of delivery health service. The data used come from the results of the 2007 Indonesia Demographic and Health Survey using binary and polytomous logistics regression.The result show that woman autonomy in household and sosio-economic and demographic factors have significant impacts on maternal health care utilization. The probability of high utilization of maternal health services is higher among those who had high role in household decision making and secondary school or higher education, who discussed family planning with husband, disagreed of wife beating, worked and had control over income, aged 30 years or higher, had less than three children, had husbands with secondary school or higher education, were from rich family, lived in urban areas and did not have difficulties in transportation and money to health facility. ln addition, not having difficulties in distance to health facilities, having delivery complicating and used antenatal care provider affect the choice of delivery services.Interaction between the role in decision making in household with education have strongest effect among other autonomy indicators for matemal health service utilization. Household economic status is the strongest factor affect maternal health service utilization. Antenatal care provider has strong effect on the choice of delivery services."