Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKomite Audit telah diakui secara internasional sebagaikunci dari praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang baik(good corporate governance). Pada tanggal 22 Desember 2003Bapepam mengeluarkan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-41/PM/2003, yang kemudian dituangkan lebih rinci dalamPeraturan Bapepam No.IX.I.5 Tentang Pembentukan Dan PedomanPelaksanaan Kerja Komite Audit (selanjutnya disebutPeraturan Bapepam No.IX.I.5), yang mewajibkan perusahaanterbuka Indonesia untuk membentuk Komite Audit selambatlambatnyapada tanggal 31 Desember 2004. Skripsi inimembahas mengenai peranan Komite Audit berdasarkanPeraturan Bapepam No.IX.I.5 dalam pengelolaan perusahaan(corporate governance) pada perusahaan terbuka Indonesia.Tentunya sangat menarik untuk membahas peranan Komite Auditini dengan mencermati permasalahan agensi (agency problem)yang terjadi pada sebagian besar perusahaan terbukaIndonesia yaitu masalah agensi antara pemegang sahammayoritas dengan pemegang saham minoritas. Ketika kewajibanpembentukan Komite Audit berdasarkan Peraturan BapepamNo.IX.I.5 ini telah berlaku efektif maka menjadi pertanyaanapakah peranan Komite Audit sebagaimana yang diatur dalamPeraturan Bapepam No.IX.I.5 akan berjalan dengan efektif.Hal ini akan dibahas di dalam skripsi ini dengan mencermati kondisi yang terjadi pada sistem hukum Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum akuntan publik atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan, khususnya apabila opini yang diberikan ternyata keliru. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan hasil penelitian ini dianalis dengan metode komparatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia harus tanggap terhadap aturan yang berlaku secara internasional; Pengesahan segera RUU Akuntan Publik; Pelaksanaan Pendidikan Profesional (PPL) secara berkelanjutan; Pemerintah dan IAPI harus lebih serius dalam melaksanakan pengawasan terhadap akuntan publik khususnya pelaksanaan pengendalian mutu KAP.

---

The subject matter of this thesis is about the public accountant's legal responsibility over the opinion given to the financial statement, mainly if the opinion given is mistaken. The thesis used qualitative descriptive approach as research implementation method; moreover results are analyzed by a comparative method. The end result of this thesis recommends the IAPI to revise their regulation in accordance to the international standard; The Government should soon issuing the Public’s Accountant Regulation; sustainability in educating professional; The Government and IAPI must take the matter of controlling Public Accountants especially in suppressing the service quality of Accounting Firm more seriously."

"Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan yang dilakukan oleh· Akuntan Publik (Auditor) merupakan salah safu sumber informasi keuangan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan hasil pemeriksaan tersebut salah sehingga dapat menyesatkan dan merugikan para pengguna (user). Dalam melaksanakan tugasnya, selain berpedoman pada standar pemeriksaan serta memiliki tanggungjawab profesi, akuntan publik juga mempunyai tanggung jawab hukum. Di Indonesia aturan hukum yang mengatur mengenai profesi akuntan publik telah ada, tetapi terpisah dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang· Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Sehingga dapat dikatakan belum ada suatu aturan yang khusus mengatur mengenai akuntan publik. Namun demikian, dipandang dari sudut hukum perdata, pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPer dapat di gunakan sebagai dasar hukum yang dikenakan kepada auditor yang melakukan-kesalahan, sehingga auditor tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dan dengan demikian betanggungjawab untuk mengganti kerugian karena kesalahannya. Sebelum mengajukan gugatan kepada auditor, perlu diperhatikan apakah auditor tersebut bekerja sendiri atau atas nama Kantor Akuntan Publik (KAP), selain itu untuk auditor yang bekerja di KAP harus pula diperhatikan apakah ia sekutu dari KAP tersebut, atau hanya asisten yang bekerja di KAP tersebut. Auditor yang bekerja sendiri bertanggungjawab langsung atas kesalahan yang dibuatnya, sedangkan auditor yang bekerja di KAP, maka yang bertanggungjawab adalah KAP tempatnya bekerja, yang diwakili oleh para sekutu KAP. Pembuktian kesalahan auditor, tidak harus dibebankan kepada penggugat yang mungkin awam mengenai masalah akuntansi, tetapi hakim dapat membebankan kepada auditor untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah selanjutnya hakim dapat meminta saksi. ahli untuk memberikan penilaian terhadap pembuktian tersebut di dalam praktek di Indonesia, kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik belum ada yang diselesaikan di pengadilan, hal ini disebabkan antara lain masyarakat kurang memahami tugas dan tanggung jawab auditor, adanya suatu anggapan bahwa penyelesaian suatu perkara di pengadilan hanya menghabiskan waktu, tenaga dan biaya, belum ada aturan hukum yang memadai yang secara khusus mengatur mengenai pelanggaran profesi akuntan pub1ik, kurangnya pengetahuan perangkat hukum mengenai profesi akuntan publik, adanya kecenderungan untuk menyelesaikan perkara secara intern di kalangan profesi akuntan publik."

"ABSTRAKRestrukturisasi adalah salah satu upaya penyelamatanbagi perusahaan yang mengakumulasi kerugian secara material.Akan tetapi restrukturisasi perusahaan secara nyatamembutuhkan biaya yang mahal, prosedur yang rumit, danmemakan waktu yang cukup lama. Pilihan penyelamatan lainnyaadalah melalui Kuasi Reorganisasi. Kuasi Reorganisasisebenarnya merupakan salah satu metode restrukturisasiperusahaan. Perbedaanya adalah bahwa tidak ada aliran danadalam Kuasi Reorganisasi. Dalam Kuasi Reorganisasi yang adahanyalah suatu prosedur restrukturisasi ekuitas denganprosedur akuntansi. Akhir dari Kuasi Reorganisasi ini akanmenyebabkan defisit perusahan menjadi nol dan perusahaanseperti baru kembali (fresh start). Penelitian ini sebagianbesar dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengandidukung oleh beberapa data primer dari wawancara. Aspekhukum terkait Kuasi Reorganisasi penting untuk dibahasmengingat semakin seringnya Kuasi Reorganisasi dilakukandalam praktiknya. Kuasi Reorganisasi juga akan melibatkanbeberapa pengaturan terutama bila dilakukan oleh perusahaanterbuka. Selain itu Kuasi Reorganisasi juga dapat dibarengidengan restrukturisasi perusahaan secara nyata yangmembutuhkan upaya kreatif untuk penyehatan perusahaan.Sangat disayangkan bahwa literatur mengenai KuasiReorganisasi sangat terbatas sehingga pembahasan danpenelitian mengenai Kuasi Reorganisasi penting untukdilakukan."