Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini ingin menguji pengaruh dewan komisaris yang diukur melalui jumlah rapat dewan komisaris, persentase kehadiran anggota dewan komisaris, dan ketua dewan komisaris, serta pengaruh komite audit yang diukur dari jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, persentase kehadiran anggota komite audit, dan latar belakang keuangan dari anggota komite audit terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui GAAP ETR dan Current ETR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rapat dan independensi ketua dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak baik diukur melalui GAAP ETR dan juga current ETR, jumlah anggota komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak yang diukur melalui current ETR, namun mempengaruhi GAAP ETR dimana semakin meningkatnya anggota komite audit maka penghindaran pajak juga meningkat. Jumlah rapat yang dilakukan tidak memberikan pengaruh terhadap current ETR dan juga GAAP ETR, sedangkan tingkat kehadiran anggota dalam rapat komite audit tidak mempengaruhi current ETR, namun mempengaruhi GAAP ETR dimana semakin tinggi tingkat kehadiran maka semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya penghindaran pajak, dan juga latar belakang keuangan mempengaruhi current ETR dimana semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang keuangan maka penghindaran pajak juga meningkat, namun latar belakang keuangan komite audit tidak mempengaruhi GAAP ETR.

---

This research aims to examine the influence of the board of commissioners as measured by the number of board meetings, the percentage of attendance by commissioners, and the chairman of the board of commissioners, as well as the influence of audit committees as measured from the number of audit committee members, the number of audit committee meetings, attendance percentage of audit committee members, and financial background of the members of the audit committee on tax avoidance as measured by GAAP ETR and Current ETR. The results of this resarch indicate that the meetings and the independence of the chairman of the board of commissioners does not have an influence on whether tax avoidance is measured by current GAAP ETR and ETR, the number of audit committee members do not affect tax avoidance as measured by current ETR, but affect the GAAP ETR in which the increasing member audit committee also increased the tax avoidance. The number of meetings do not impact the current ETR and GAAP ETR, whereas the attedance of members of the audit committee meeting did not affect the current ETR, but affect the GAAP ETR where the higher attendance rate the higher the likelihood of tax avoidance, and also background affect the current financial ETR where a growing number of audit committee members who have the financial background of the tax evasion is also increased, but the audit committee financial background does not affect the GAAP ETR."

"Penelitian ini menguji pengaruh opini, temuan audit dan gender serta tingkat kemandirian dan ukuran Pemda terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008-2010. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008-2010. Dengan menggunakan metode uji regresi berganda terhadap 1082 Pemda kabupaten/kota, hasilnya menunjukan bahwa opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda. Sedangkan Pernda dengan pemimpin Wanita ternyata terbukti berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda dan kedua variabel kontrol (tingkat kemandirian dan ukuran Pemda) memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja.

---

This study examined the influence of opinion, audit findings and gender and level of independence and local govemment size to score the performance of local government in Indonesia in 2008-2010. Performance scores using the performance scores Operation Performance Evaluation of Local Government (EKPPD) Which is the main source of Government Implementation Report (LPPD) in 2008-2010. By using the method of multiple regression test against 1082 local government, the result shows that the unqualified audit opinion and qualified opinion affects the performance of local government. Audit findings adversely affect the performance of local govemment. While the government with Women's as the leaders were shown to affect the performance of local government. And the two control variables (level of independence and the size of government) has a positive effect on performance scores."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan-perbedaan dalam angka pertumbuhan nilai ekspor dan rasio ekspor-impor perusahaan Kawasan Berikat KB dan perusahaan Fasilitas Impor Tujuan Ekspor FITE sebagai akibat dari perbedaan cara dalam pemberian fasilitas fiskal dan fasilitas non fiskal/prosedural dalam kedua skema tersebut. Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan melakukan uji homogenitas dan uji beda rata-rata dari angka pertumbuhan nilai ekspor dan rasio ekspor-impor serta analitis deskriptif menggunakan grafik dan statistik deskriptif dari nilai impor, nilai ekspor, pertumbuhan nilai ekspor, dan rasio ekspor-impor. Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara pertumbuhan nilai eskpor tahunan kedua skema KB dan FITE. Sementara untuk angka rasio ekspor-impor, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara rasio ekspor-impor kuartalan dan tahunan perusahaan KB dengan perusahaan FITE. Selain itu, hasil pengolahan data juga menemukan bahwa pada rezim ketentuan FITE yang menekankan pada pengetatan dalam pelayanan dan pengawasan FITE, kinerja pertumbuhan nilai ekspor perusahaan FITE cenderung mengalami penurunan sementara pada rezim ketentuan FITE yang memberikan relaksasi pengaturan, pertumbuhan nilai ekspor dan rasio ekspor-impor perusahaan FITE tersebut cenderung mengalami peningkatan.

---

This study aims to analyze the distinction between export growth and export import ratio conducted by Bonded Zone KB and Import Facilities for Export Oriented Goods FITE schemes as a result of differentiation in rewarding fiscal and non fiscal procedural facilities in both schemes. The analysis is conducted quantitatively by committing homogeneity test and comparing means and qualitatively by using graph and descriptive statistic numbers on import value, export value, export growth value, and export import ratio in both schemes. The results show that there is a statistically significant difference between KB's annual growth export mean and FITE's annual growth export mean. In regards to export import ratio, there's a statistically significant difference between KB's export import ratio mean and FITE's export import ratio mean both in quarter and annual datum. Furthermore, the study also finds that in a regulation regime that emphasizes on tightening the servicing and supervising of FITE scheme, FITE's export growth performance tends to decrease while in a regulation regime that gives rule's relaxation, FITE's export growth performance tends to increase. Key words Bonded Zone, KB, Export Oriented Import Facilitation, FITE, Export Growth, Export Import Ratio, Difference Analysis, Compare Means, Descriptive Statistic."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan e-SPT dan e-Filing dalam melaporkan SPT. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2014 – 2017 wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-SPT dan e-Filing terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak semakin menerima penggunaan teknologi dalam melaporkan SPT. Berdasarkan wawancara dengan responden, mereka bersedia melaporkan SPT dengan e-SPT dan e-Filing karena melaporkan dengan aplikasi tersebut lebih mudah dan cepat. Namun demikian, KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga tetap perlu terus meningkatkan kualitas teknologi pelaporan SPT dengan pembaharuan aplikasi untuk menyempurnakan aplikasi yang sudah ada.

---

The main purpose of this research is to evaluate the use of e-SPT & e-Filing in SPT reporting. This research was conducted at the KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga with a case study approach using qualitative descriptive methods. The result of the research shows that during 2014 – 2017, taxpayers using e-SPT and e-Filing continues to increase. It shows that taxpayers accept the new technology in their tax reporting. Respondents in this study found that e-SPT and e-Filing offer an easy and a time efficient tax reporting. However, the KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga is required to improve the quality of the system to enhance an existing application."

"This study aims to explain an association between the imposition of a new CFC regulation (MoF Regulation no. 107/PMK.03/2017) in Indonesia with the corporate behavior that is quantified by the foreign investment behavior and income allocation of the foreign subsidiaries, in particular on the income qualification aspect. By using the pooled least square with clustered standard of error, this study analyses the behavior of publicly listed company in Indonesia Stock Exchange from 2016-2018 and its foreign subsidiary data from Orbis by Bureau van Dijk. Evidently, there is no correlation between the imposition of the tax regulation measured by dummy variable towards the corporate behavior. Therefore, the regulators need to re-evaluate the effectivity of the current CFC regime in Indonesia.

---

Riset ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara diberlakukannya peraturan terkait CFC yang baru melalui PMK 107/PMMK.03/2017 dengan perilaku perusahaan yang diukur menggunakan perilaku investasi di luar negeri dan pendapatan anak perusahaan di luar negeri, secara khusus dari aspek kualifikasi pendapatan. Dengan menggunakan pooled least square dengan clustered standard of error, riset ini menganalisis perubahan perilaku dari perusahaan publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan anak perusahaan yang termuat dalam Orbis oleh Bureau van Dijk dari tahun 2016-2018. Hasilnya, tidak ada korelasi antara pemberlakukan peraturan pajak tersebut yang diukur dengan variable dummy terhadap perilaku perusahaan. Maka dari itu, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari penerapan peraturan terkait CFC di Indonesia."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan dokumen dalam proses persiapan sidang banding atas sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihadapi oleh PT ADS (badan usaha tetap yang bergerak di bidang perbankan) yang diwakilkan oleh kuasa hukum konsultan KAP ABC. Evaluasi dilakukan terhadap dua hal, yaitu evaluasi terhadap efektivitas pemenuhan persyaratan substantif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan evaluasi terhadap efisiensi kinerja berdasarkan pengalaman kerja dan pengamatan penulis. Ruang lingkup laporan ini meliputi evaluasi atas penyusunan Surat Banding, penyusunan Surat Bantahan, penyusunan Surat Kuasa Khusus serta Pakta Integritas, dan Persiapan Dokumen yang diperlukan untuk Sidang Banding Pertama (Sidang Formal). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh proses persiapan yang dilakukan oleh KAP ABC untuk sengketa Banding PT ADS sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan mengetahui efisiensi kegiatan yang dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyusunan dokumen yang dilakukan oleh KAP ABC dalam persiapan sidang banding seluruhnya telah memenuhi persyaratan substantif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

This internship report is intended to evaluate the document preparation process in the preparation process for the appeal hearing on the Value Added Tax (VAT) dispute faced by PT ADS (a company engaged in banking) represented by the attorney for KAP ABC consultants. The evaluation is carried out on two things, namely the evaluation of the fulfillment of substantive requirements effectivity based on applicable tax regulations and the evaluation of the performance efficiency based on work experience and observations of the authors. The scope of this report includes an evaluation of the preparation of an appeal letter,preparation of a rebuttal letter, preparation of a special power of attorney and an integrity pact, and the preparation of documents required for the first appeal hearing (formal hearing). The evaluation was carried out to find out whether the entire preparation process carried out by KAP ABC for the appeal dispute of PT ADS was in accordance with the applicable Tax Regulations and to find out the efficiency of the activities carried out. The results of the evaluation show that the preparation of documents carried out by KAP ABC in preparation for the appeal hearing has all met the substantive requirements in accordance with applicable regulations."

"Laporan magang ini membahas tentang evaluasi terhadap kepatuhan dalam pembutan Local File dan Benchmarking berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada PT PPP yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang memiliki kewajiban untuk membuat dan menyimpan dokumen tersebut. Evaluasi dilakukan dengan memberikan penjelasanmengenai proses pembuatan Local File dan Benchmarking dan keseuaian isi Local File dengan Peraturan Menteri keuangan No. 213/PMK.03/2016 (PMK-213) dan kesesuaian Benchmarking dengan PER-22/PJ/2013 dan PER-43/PJ/2010. Berdasarkan hasil analisis, masih terdapat beberapa informasi yang tidak disampaikan dalam pembuatan Local File sesuai dengan dengan PMK-213. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Benchmarking telah dilakukan sesuai dengan PER-22/PJ/2013 dan PER-43/PJ/2010.

---

This internship report aims to evaluate compliance in making Local Files and Benchmarking based on tax regulations that apply to PT PPP which is a domestic taxpayer who has the obligation to make and hold the documents. Evaluation is conducted by providing an explanation of the process of making Local Files and Benchmarking and the conformity of the contents of Local Files with Minister of Finance Regulation No. 213 / PMK.03 / 2016 (PMK-213) and conformity of Benchmarking with PER-22 / PJ / 2013 and PER-43 / PJ / 2010. Based on the results of the analysis, there is still some information that was not conveyed in making Local Files in accordance with PMK-213. The analysis also shows that benchmarking has been carried out in accordance with PER-22 / PJ / 2013 and PER-43 / PJ / 2010."

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit yang telah dilakukan oleh KAP FGH untuk akun pendapatan PT AMP, perusahaan properti yang menyewakan gedung untuk perkantoran dan area komersil. Fokus pembahasan pada laporan magang ini adalah menganalisis praktik prosedur audit yang dilakukan KAP FGH denganstandar audit yang berlaku atas akun pendapatan PT AMP. Prosedur audit yang dianalisis terbatas pada tahap audit lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik prosedur audit yang dilakukan KAP FGH atas akun pendapatan PT AMP di tahun 2019 telah sesuai standar audit yang berlaku.

---

This internship report aims to analyze the audit procedures of PT AMP`s revenue account. PT AMP is a property company that provides building for office space and commercial areas. The main purposes of this internship report is to analyze the appropriateness and compatibility of KAP FGH`s audit procedure on PT AMP revenue with applicable auditing standards. The analysis limited to practices of audit fieldwork. Based on analysis made, the author concluded that practice of audit procedures performed by KAP FGH as been done appropriately according to the applicable auditing standards."

"Penelitian ini menganalisis perbedaan persepsi klasifikasi barang dalam Putusan Banding Sengketa Pajak atas Pokok Sengketa Tarif yang mengakibatkan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pertimbangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menentukan klasifikasi posntarifndannpenetapannpembebananntarif pajak, pertimbangan hakim pengadilan pajak dalam menentukan putusan sengketa pajak tersebut serta mitigasi risiko efektif yang harus dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pelayanan administrasi. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode penelitian kualitatif berupa studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan DJBC dan hakim telah melakukan klasifikasi sesuai aturan dan Undang-Undang yang berlaku, namun perbedaan persepsi klasifikasi barang terjadi karena perbedaan identifikasi barang dengan importir, yang menyebabkan perbedaan klasifikasi barang dan bergesernya tarif.

---

This study analyzes differences in perceptions of harmonized system in Tax Dispute Appeal Decisions on Principal Tax Disputes that result in Tax Refund that Should Not Be Payable. The purpose of this study is to determine and analyze the considerations of the Directorate General of Customs and Excise in determining the classification of tax and tax impositions, tax court judge considerations in determining the tax dispute decision and effective risk mitigation that must be carried out by the Directorate General of Customs and Excise in administrative services. This research is a case study with qualitative research methods in the form of document studies and interviews. The results showed that Directorate General of Customs and Excise and judges had made classification according to the applicable rules and laws, but differences in perception of the harmonized system occurred due to differences in goods identification with importers, which caused differences in the goods classification and shifting rates."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kriteria yang digunakan oleh negaranegara anggota ASEAN dalam memberikan Tax Holiday, perbedaan dan persamaan kriteria yang digunakan, kekurangan dan kelebihannya, serta mengetahui kriteria yang dapat diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh negara anggota ASEAN menerapkan kriteriakriteria tertentu dalam pemberian fasilitas Tax Holiday. Kriteria-kriteria yang diterapkan tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Dengan menerapkan kriteria-kriteria tersebut dalam memberikan fasilitas Tax Holiday, pemerintah setempat dapat menjaring investasi yang benar-benar dibutuhkan dalam memajukan perekonomian negara di masa datang, terutama apabila seluruh kriteria diterapkan secara konsisten. Namun demikian, penerapan kriteria-kriteria tersebut menimbulkan diskriminasi antar industri.

---

This study aims to analyze the criterias implemented by ASEAN member countries on the granting of Tax Holiday, the similarities and the differences of those criterias, pluses and minuses, and to determine criterias that can be implemented in Indonesia. The result of this study concludes that ASEAN member countries are implementing certain criterias on granting the Tax Holiday depending on their national interest. By implement those criterias, governments have greater opportunities to attract the most qualified investment. In other hand, the implementation of those criteria reflects discrimination policy of government in industrial sectors."