Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Deasy Erydani
"
Banyak perusahaan pelayaran ataupun perusahaan yang bukan bergerak dalam bidang pelayaran membutuhkan kapal laut untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Salah satu cara pengadaan kapal laut adalah dengan mengajukan permohonan kredit kepada bank dengan memberikan jaminan bagi pelunasan hutang yaitu berupa kapal laut tersebut. Dalam hal ini maka akan diuraikan mengenai penjaminan kapal laut dalam suatu perjanjian kredit. Sebagai studi kasus adalah di Bank Mandiri yang dalam hal ini bertindak sebagai Kreditur dan PT. X yang dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T16375
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wellyantina W.
1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Suryanti Takarinawati S.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992
S22771
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tarigan, Rini
"
ABSTRAK
Para awak kapal merupakan salah satu penghasil
devisa terbesar bagi negara Indonesia, baik yang bekerja di
atas kapal berbendera nasional maupun berbendera asing.
Posisi awak buah kapal merupakan posisi kerja yang
terendah di kapal. Pada kenyataannya nasib awak buah
kapal sering tidak digubris. Salah satu penyebab
penelantaran mereka adalah ketidakjelasan pembuatan dan
penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL). Skripsi ini
mempunyai tujuan untuk menguraikan kekhasan Perjanjian
Kerja Laut (PKL) sebagai suatu perjanjian kerja yang
dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hukum bagi
pelaut (Awak Buah Kapal/ABK). Sifat penulisan ini ...
"
2004
S23798
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sugeng Haryanto
"
Karena kalah bersaing dengan kapal-kapal asing yang lebih besar, modern dan canggih, perusahaan pelayaran nasional saling berusaha menjadi keagenan atau cargo booking dari pelayaran asing untuk meningkatkan perusahaannya internasional baik tingkat nasional maupun tingkat Dalam kerjasama usaha pengangkutan laut pihak satu sebagai prinsipal (pelayaran asing) dan pihak lain sebagai keagenan/cargo booking (pelayaran nasional), timbul permasalahan antara lain. Alokasi market masing-masing pihak. Siapa yang bertanggung jawab bilamana timbul wanprestasi terhadap pihak ke tiga Untuk menyelesaikan permasalahan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
S20457
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Christina Natalia
"
Pola pengelolaan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang bersifat sentralistik dan monopolistik mengakibatkan pelaksanaan kegiatan usaha pelayanan jasa kepelabuhanan yang bersifat sentralistik dan monopolistik pula. Hal ini terlihat dari fungsi pengusahaan pelabuhan yang dilakukan oleh satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) yang didirikan oleh Pemerintah untuk mengusahakan pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan komersial di Indonesia berdasarkan peraturan perundangan. Otonomi daerah yang telah bergulir sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Imam Brotoseno
Universitas Indonesia, 1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yudi Ilhamsyah
"
Pelayaran rakyat sebagai cikal bakal pelayaran nasional memiliki potensi dan keunggulan dibandingkan jenis pelayaran lainnya, akan tetapi pada saat ini keberadaan pelayaran rakyat sedang terpuruk karena kapal pelayaran rakyat yang mengangkut kayu yang merupakan komoditas utama pelayaran rakyat dianggap sebagai pelaku illegal logging. Berlakunya UU Nomor 41 Tahun 1999 menjadi dasar bagi aparat untuk menahan kapal-kapal pelayaran rakyat yang mengangkut kayu tanpa disertai dokumen yang sah. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana permasalahan yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S24388
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Edy Susanto
"
Skripsi ini membahas mengenai arrest of vessel dalam Hukum Indonesia, dengan metode perbandingan hukum terhadap Hukum Belanda dan Hukum Federal Amerika Serikat. Arrest of vessel belum dikenal dalam Sistem Hukum Indonesia padahal tuntutan untuk pengembangan Maritime Law dengan banyaknya kapal Indonesia (asas cabotage) dan keadaan geografi Indonesia, pengaturan arrest of vessel diperlukan, Indonesia masih membebani proses eksekusi Hipotik Kapal Laut dengan sita jaminan yang waktu dan kejelasan akan menjadi dipertanyakan. Pembanding dengan Hukum ...
"
2016
S62601
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Khaidir Tiar Arsyad
"
ABSTRAK
Pengangkutan barang itu memiliki tujuan memindahkan barang dari satu
tempat ke tempat tujuan. Salah satu risiko yang sering terjadi dalam
pengangkutan barang melalui laut adalah terjadinya kerusakan dan kehilangan
barang. Dalam hal terjadi kerusakan maupun kehilangan barang, pengangkut
bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya
barang. Dalam penelitian ini dibahas lebih dalam mengenai tanggung jawab
pengangkut dalam pengangkutan barang melalui laut, serta akan dilakukan
analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2149/K/PDT/2012 antara
Rahmad Setiawan melawan Yuni. Penelitian ini bersifat yuridis normatif,
yaitu ...
"
2016
S63742
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
