Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bhabinkamtibmas dihadirkan di setiap desa/kelurahan sebagai mitra masyarakat, saling berpatisipasi dalam memelihara kamtibmas sehingga lebih cepat dalam mengidentifikasi permasalahan gangguan kamtibmas. Penting bagi Bhabinkamtibmas untuk memiliki kompetensi di bidang pemeliharaan Kamtibmas untuk mendukung sistem kerja dan pengambilan keputusan. Selain kompetensinya, pemberian tunjangan dan penghargaan award kepada Bhabinkamtibmas yang berprestasi tentunya akan meningkatkan motivasi Bhabinkamtibmas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di desa/kelurahan binaannya masing-masing. Sebagai pelayan masyarakat, Polri pun berkewajiban untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Ebantani merupakan inovasi berbasis teknologi informasi yang dihadirkan Polres Serang Kota untuk dapat mempercepat pelayanan Bhabinkamtibmas di seluruh desa/kelurahan di wilayah hukum Polres Serang Kota. Sehingga diharapkan kualitas pelayanan yang diberikan Bhabinkamtibmas di Wilayah Hukum Polres Serang Kota semakin baik. Dari uraian tersebut, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi Bhabinkamtibmas terhadap kualitas pelayanan, menganalisis pengaruh motivasi Bhabinkamtibmas terhadap kualitas pelayanan, menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelayanan serta menganalisis pengaruh kompetensi, motivasi dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan di wilayah hukum Polres Serang Kota. Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah kuantitatif dengan metode survei. Sampel yang digunakan berjumlah 48 Bhabinkamtibmas yang dibekali dengan aplikasi Ebantani. Teknik pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data dengan menggunakan uji instrumen, uji persyaratan data, analisis dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, motivasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, kompetensi dan motivasi Bhabinkamtibmas serta pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di wilayah hukum Polres Serang Kota.

---

Bhabinkamtibmas is presented in every village as a community partner, participates in each other in maintaining Kamtibmas so that it is faster in identifying problems of kamtibmas disruption. It is important for Bhabinkamtibmas to have competence in the field of maintaining Kamtibmas to support work systems and decision making. In addition to his competence, the awarding of awards and awards to Bhabinkamtibmas with achievements will certainly increase the motivation of Bhabinkamtibmas in providing excellent service to the communities in their respective fostered villages/kelurahan. As a public servant, the National Police is also obliged to improve its services to the community. Ebantani is an information technology-based innovation presented by Serang Kota Police to be able to accelerate Bhabinkamtibmas services in all villages/sub-districts in the Serang Kota Police jurisdiction. It is hoped that the quality of services provided by Bhabinkamtibmas in the Serang Kota District Police Legal Region will improve. From the description, the purpose of this research is to analyze the effect of Bhabinkamtibmas competence on service quality, analyze the influence of Bhabinkamtibmas motivation on service quality, analyze the effect of using information technology on service quality and analyze the effect of competence, motivation and utilization of information technology together on quality of service in the Serang City Police Resort jurisdiction. The approach used in this thesis is quantitative survey method. The samples used were 48 Bhabinkamtibmas which were equipped with Ebantani applications. Data collection techniques by distributing questionnaires. Data analysis techniques using the instrument test, test data requirements, analysis and hypothesis testing. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that competence influences service quality, the use of information technology influences service quality, motivation influences service quality, competence and motivation of Bhabinkamtibmas and the use of information technology influences service quality in the Serang Kota Police jurisdiction."

"Penulisan karya ilmiah ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan penanganan pemilu pada tahun 2019 oleh Polresta Bandar Lampung yang mengalami kesulitan dalam mengatasi konflik sosial. Penegakan hukum represif sudah dilakukan, namun belum mampu meredam konflik yang terjadi. Pada akhirnya penegakan hukum melalui sisi pencegahan juga dilakukan walaupun menurut teori konflik sosial bahwa konflik sosial tidak mungkin dicegah karena masyarakat menginginkan perubahan.Permasalahan tersebut dikaji dengan teori konflik sosial, teori penegakan hukum penal dan non penal, konsep pemolisian masyarakat. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan metode pendekatan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan Satreksrim Polresta Bandar Lampung khususnya dalam melakukan penyelidikan kejahatan politik uang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena kompetensi penyidik belum sesuai syarat yang ditentukan oleh undang-undang Pemilu. Penanganan kasus hoax, hate speech yang dapat memicu konflik juga belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut. Oleh karenanya dilakukan upaya pencegahan melalui polisi masyarakat agar masyarakat dapat turut menjaga Kamtibmas. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum dalam mengatasi konflik sosial pada Pemilu 2019 adalah, belum optimalnya pelaksanaan Asta Siap, Metode pencegahan belum optimal melalui satuan fungsi pencegahan, kompetensi, sarana prasarana serta perilaku anggota juga belum dioptimalkan dalam mencapai tujuan dalam menjaga Kamtibmas.

---

This research is motivated by the increasing number of irregularities or violations of the background to writing this scientific work was the problem of handling the 2019 election by the Bandar Lampung Police, which experienced difficulties in overcoming social conflicts. Repressive law enforcement has been carried out, but has not been able to reduce the conflict that occurred. In the end, law enforcement through prevention is also carried out even though according to social conflict theory it is impossible to prevent social conflict because society wants change.

This problem is studied using social conflict theory, penal and non-penal law enforcement theory, and the concept of community policing. Meanwhile, this type of research is qualitative research using a field research approach method.

The results of this research indicate that law enforcement regarding election crimes carried out by the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, especially in conducting investigations into money politics crimes, did not proceed to the investigation stage because the investigators' competence did not meet the requirements determined by the Election law. Handling cases of hoaxes and hate speech which can trigger conflict has also not been able to provide a deterrent effect to the perpetrators of these crimes. Therefore, preventive efforts are being made through community police so that the community can participate in maintaining security and order. The obstacles faced in enforcing the law in overcoming social conflict in the 2019 elections are that the implementation of Asta Siap is not yet optimal, prevention methods are not yet optimal through prevention function units, competence, infrastructure and member behavior have also not been optimized in achieving the goal of maintaining Public Order and Order."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyidikan tindak pidana perdagangan telepon selular (ponsel) yang tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ilegal) di Indonesia beserta hambatan yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Penyidikan pada saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam pemberantasan perdagangan ponsel ilegal sehingga perlu memperbarui strategi pemberantasan pada masa mendatang. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan kejahatan perdagangan ponsel ilegal di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menggunakan penegakan hukum melalui sarana penal dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penjual ponsel illegal sehingga belum mampu menghilangkan kesempatan atau keinginan bagi pelaku lainnya seperti distributor/importir ponsel black market (BM) untuk tidak melakukan kejahatan atau mengulanginya kembali (efek jera). Disamping itu upaya represif juga belum dapat melindungi masyarakat pembeli ponsel selaku konsumen yang pada gilirannya akan menderita kerugian. Kedua, kendala yang ditemukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya adalah kesulitan dalam mengejar distributor/importir ponsel ilegal, tingginya minat masyarakat membeli ponsel ilegal, dan kekurangpedulian masyarakat akan bahaya penggunaan ponsel ilegal. Ketiga, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dapat menggunakan konsep pemolisian masyarakat sebagai bentuk sistem pengendalian manajemen yang berorientasi pada pendayagunaan sumber daya masyarakat untuk mencegah dan menangkal kejahatan perdagangan ponsel ilegal dengan kekuatan masyarakat sendiri yang mampu menekan peluang dan motivasi perdagangan ponsel ilegal dengan cara tidak membelinya sehingga penjual dan distributor/importir ponsel ilegal dengan sendirinya tidak dapat melanjutkan kelangsungan bisnisnya di masa mendatang.

---

ABSTRACTThis research is purposing to analyze the practice of investigating the crime of trafficking of cellular phones (cellphones) that do not meet the technical requirements in accordance with legislation in Indonesia (illegal) along with the obstacles found by the Directorate of Special Criminal Investigation (Ditreskrimsus) of the Jakarta Metropolitan Regional Police. The current investigation has not shown maximum results in combating the illegal mobile phone trade so it is necessary to update the eradication strategy in the future. This research was conducted with a descriptive-qualitative method sourced from primary and secondary data with data collection methods conducted by in-depth interviews, expert interviews, observation and document review. The results showed, first, the Directorate of Criminal Investigation of the Metro Jaya Regional Police in handling the crime of trafficking of illegal mobile phones in DKI Jakarta and surrounding areas implementing law enforcement through the means of penalties by conducting investigations and investigations of illegal cellphone sellers which its not been able to eliminate the opportunity or desire for other perpetrators such as distributors/black market cellphone importers not to commit a crime or redo  a same offence (deterrent effect). Besides that, repressive efforts have not been able to protect the community of mobile phone buyers as consumers, which suffer losses by the end of the day. Second, the obstacles found by the Directorate of Criminal Investigation of the Jakarta Metropolitan Police are difficulties in pursuing illegal cellphone distributors/importers, high public demand in buying illegal cellphones, and lack of public awareness of the dangers of using illegal cellphones as well. Third, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya may consider to use a concept of community policing as a form of management control system that is oriented to the utilization of community resources to prevent and ward off the crime of illegal cell phone trade with the strength of the community itself that is able to suppress opportunities and motivations of the illegal mobile phone trade by not buying it so that the seller and distributors/importers of illegal cellphones by themselves cannot continue business continuity in the future."

"Tingginya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Sukaraja menunjukan bahwa kinerja Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja masih belum optimal, seharusnya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Sukaraja mengalami penurunan bukan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kinerja Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja masih diibaratkan sebagai petugas pemadam kebakaran karena masih kurang dalam mengidentifikasi adanya suatu permasalahan atau suatu tindak pidana. Dari kejadian tersebut, bisa dilihat bahwa masih rendahnya community policing, problem solving dan lemahnya predictive policing yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja. Kinerja Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja juga masih belum efektif karena banyaknya tugas-tugas kepolisian lain diluar tugas pokok Bhabinkamtibmas sehingga tidak setiap saat Bhabinkamtibmas dapat dekat dengan masyarakat serta dapat melakukan sambang, anjangsana dan kunjungan ke masyarakat meskipun Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja telah bergabung di dalam grup Whatsapp yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dari masyarakat tetapi tidak semua informasi telah disampaikan ke dalam grup whatsapp tersebut. Polsek Sukaraja merupakan salah satu Polsek dari 1.062 Polsek yang ditunjuk tidak melakukan penyidikan, hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu. Terkait maraknya pencurian kendaraan bermotor dan kinerja Bhabinkamtibmas yang belum optimal di Sukaraja tersebut, perlu upaya pemecahan masalah dengan cara mengetahui faktor penghambat kinerja Bhabinkamtibmas dalam pencegahan curanmor di Sukaraja dan upaya preemtif yang dapat dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam pencegahan curanmor di Sukaraja, sehingga pelaksanaan pencegahan pencurian kendaraan bermotor yang diharapkan dapat terlaksana dengan adanya jaminan menurunnya atau menghilangnya pencurian kendaraan bermotor yang berdampak pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Polsek Sukaraja. Landasan teori dan konsep yang digunakan yaitu konsep Community Policing yang dijelaskan lebih lanjut menggunakan Teori Partisipasi dan Teori Komunikasi, Konsep Predictive Policing dan Konsep Kinerja. Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja harus selalu melakukan community policing, predictive policing dan problem solving terhadap masalah yang terjadi di tengah masyarakat sehingga kinerja Bhabinkamtibmas dapat berjalan dengan optimal.

---

The high rate of motor vehicle theft in the jurisdiction of the Sukaraja Sector Police indicates that the performance of the Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police has not been optimal, it should have decreased, not increased in each year. The performance of Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police is considered almost the same as firefighter because they are still lacking in identifying a problem or a crime. From this incident, it can be seen the lack of problem solving and community policing ability, also inadequate predictive policing of Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja. The performance of the Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police is also ineffective because there are many other police duties outside of the main duties of Bhabinkamtibmas so that not all the time Bhabinkamtibmas can be close to the community and can carry out visits to the community even though the Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police has joined the WhatsApp group which is it contains various elements of society but not all information has been submitted to the group. The Sukaraja Sector Police is one of the 1,062 Polsek appointed not to carry out any investigations, only to maintain public security and order in certain areas. Regarding the rise of motor vehicle theft and the non-optimal performance of Bhabinkamtibmas in Sukaraja, it is necessary to solve the problem by knowing the inhibiting factors of Bhabinkamtibmas' performance in preventing motor vehicle theft in Sukaraja and the pre-emptive efforts that could be carried out, so that the implementation of preventing motor vehicles theft, which are expected to be carried out with the guarantee of decreasing or disappearing motor vehicle theft, will have an impact on the realization of security and public order. The approach used in this study is qualitative approach. The research location is in the jurisdiction of the Sukaraja Police. The theoretical basis and concept used is the Community Policing concept which is further explained using Participation Theory and Communication Theory, Predictive Policing Concept and Performance Concept. Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police must always carry out community policing, predictive policing and problem solving of problems that occur in the community so that the performance of Bhabinkamtibmas could be run optimally."

"Hampir semua model akademis memahami radikalisasi sebagai perkembangan yang berlangsung selama periode waktu tertentu dan melibatkan banyak faktor dan dinamika yang berbeda. Sisi lain radikalisme ini dapat dijelaskan sebagai metode yang diterapkan oleh kelompok agama Islam Sunni yang bertujuan untuk menggulingkan rezim penguasa yang memiliki kekuatan geopolitik non muslim yang mendukung mereka untuk membuka jalan dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga wujud ancamannya terasa secara global di berbagai belahan dunia mulai dari Amerika, Eropa, Australia dan Asia, termasuk di Indonesia. Salah satu wilayah Indonesia yang pernah menjadi sorotan dunia akibat gerakan radikal yang melahirkan aksi terorisme adalah provinsi Sulawesi Tengah. Secara substansial, Sulawesi Tengah menjadi daerah endemik radikalisme di Indonesia akibat akses konflik komunal masyarakat Poso yang meluas dan berimplikasi pada terlampauinya batas-batas sosial dalam kurun waktu yang lama. Di samping itu, wilayah Sulawesi Tengah ini menjadi daerah endemik aksi radikal, disebabkan oleh perluasan jaringan teroris radikal ke Sulawesi Tengah yang didasarkan pada konflik Poso dan di luar konteks konflik Poso. Berdasarkan adanya permasalahan kegagalan dalam penerapan strategi pencegahan radikalisme di atas, dapat diidentifikasikan masalahnya berasal dari belum tepatnya sasaran pelaksanaan strategi pencegahan gerakan radikal tersebut dan belum adanya tolak ukur keberhasilan dalam pencegahan gerakan radikal di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan strategi pencegahan radikalisme diperlukan evaluasi. Tindakan ini sangat diperlukan mengingat banyaknya temuan pelaku aksi teror di Indonesia yang pelakunya bersembunyi di wilayah Poso, yang sebanyak 13 orang pelaku teroris mulai dari teroris bom Bali hingga tokoh-tokoh yang aktif tergabung dalam kelompok radikal JAD dan JAT. Tokoh-tokoh tersebut yang ditemukan berada di wilayah Poso ini memiliki peran sebagai intelijen JAD dan bendahara JAD, serta 1 tokoh aktif yang menjabat sebagai Sekjen JAT.

---

Almost all academic models understand radicalization as a development that takes place over a period of time and involves many different factors and dynamics. The other side of this radicalism can be explained as a method applied by the Sunni Islamic religious group which aims to overthrow the ruling regime that has non-Muslim geopolitical power supporting them to pave the way for achieving this goal, so that the threat is felt globally in various parts of the world starting from America, Europe, Australia and Asia, including in Indonesia. One of the regions of Indonesia that has been in the world spotlight due to radical movements that gave birth to acts of terrorism is the province of Central Sulawesi.

Substantially, Central Sulawesi has become an endemic area of radicalism in Indonesia due to the widespread access to communal conflicts of the Poso people and the implications of the exceeding of social boundaries for a long time. In addition, the Central Sulawesi region has become an endemic area for radical action, due to the expansion of the radical terrorist network to Central Sulawesi which is based on the Poso conflict and outside the context of the Poso conflict. Based on the problem of failure in implementing the radicalism prevention strategy above, it can be identified that the problem stems from the inaccurate target of implementing the radical movement prevention strategy and the absence of a measure of success in preventing radical movements in Indonesia, so the implementation of the radicalism prevention strategy requires evaluation. This action is very necessary considering the many findings of terrorists in Indonesia whose perpetrators were hiding in the Poso area, as many as 13 terrorists ranging from the Bali bombing terrorists to figures who are active in the JAD and JAT radical groups. These figures who were found in the Poso area had roles as JAD intelligence and JAD treasurers, as well as 1 active figure who served as JAT Secretary General. "

"Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum diantara sekian banyak aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk semua perkara pidana. Dewasa ini Kepolisian telah melakukan perbaruan organisasi sebagai aparat hukum profesional dan adaptif terhadap perkembangan jaman. Di dibidang penyidikan tindak pidana, Polri mulai tahun 2017 menerapkan sistem Elektronik Manajemen Penyelidikan (EMP) sebagai bagian dari peningkatan layanan publik dalam penegakan hukum. Penelitian ini akan menelaah Implementasi Aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan Berbasis Komputer Dalam Meningkatkan Kinerja Penyidikan di Dittipidum Bareskrim Polri. Penelitian ini menggunakan kerangka berfikir/ utama atas teori e-government, administrasi publik dan manajemen sumberdaya manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian bersifat mix-method dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Temuan penelitian menemukan bahwa pemanfaatan sistem E-MP sebagai penerapan e-government di lingkup Dittipidum POLRI telah berjalan cukup optimal dengan kontribusi yang positif dalam peningkatan kualitas penyidikan dan layanan publik kepada masyarakat. Sekitar 93.75% responden menyatakan bahwa pemanfaatan sistem E-MP akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana dan 68.75% responden berpendapat bahwa E-MP meningkatkan akuntabilitas dan trasparansi layanan penyidikan bagi masyarakat.

---

Police organization is one of the law enforcement institutions with embedded authority in conducting investigation on criminal acts. Today, the Indonesian Police (POLRI) has transformed as modern and professional law enforcement institution that adaptive with the development of information technology. In criminal acts investigation, POLRI has applied e-investigation management (E-MP) systems as part of public service in law enforcement. This research looks further at the implementation of computer based e-investigation application in improving the investigation works in General Criminal Act Unit in Crimes Taskforce Unit (Dittipidum Bareskrim) of POLRI. This research applies the theoretical framework of e-government, public administration and human resource management. The research method used in this research combined the quantitative and qualitative method in a mix-method. The finding of this research has confirmed the hypothesis that E-MP system as e-government applicaton in Dittipidum POLRI has been running optimally with positive contribution towards the improvement of investigation and public services quality. Around 93.75% of respondents have stated that the use of E-MP systems has contributed to the improvement of law enforcement quality in investigation process and around 68.75% of respondents perceived that E-MP has improved the accountability and transparency in the investigation services for the public."

"Implementasi Manajemen Talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya dinilai belum efektif seperti yang diharapkan sebelumnya. Adapun tujuan diterapkannya manajemen talenta Polri adalah untuk kaderisasi anggota Polisi yang masuk dalam kategori unggul untuk dapat menjadi pimpinan-pimpinan Polri. Data yang didapatkan menyebutkan bahwa terdapat 34 anggota Polri yang terseleksi dan digolongkan unggul untuk menjadi peserta dimana ke-34 anggota ini ditempatkan langsung di 34 propinsi. Mereka adalah anggota yang masuk dalam kategori terbaik pada saat mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian (AKPOL) dan menjadi lulusan terbaik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa program manajemen talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini bisa terjadi. Pertama, frekuensi program dilaksanakan hanya dua kali dan yang efektif terhitung bahkan hanya satu kali saja karena pertemuan pertama hanya berisi arahan-arahan dan belum masuk materi yang diharapkan. Kedua, faktor ketidak-konsistenan para petinggi Polri dalam menerapkan program-program yang berasal dari Peraturan Kapolri (Perkap). Ketiga, materi yang disajikan hanya materi pengulangan yang bersifat perbaikan (Improvement) dan bukan pengayaan (Enrichment). Penelitian ini membahas alasan mengapa implementasi manajemen talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum efektif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode wawancara yang diterapkan mengundang beberapa informan yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan manajemen talenta Polri di Polda Metro Jaya. Metode observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap pertemuan-pertemuan yang diadakan dalam program manajemen talenta. Sementara studi dokumentasi yang digunakan adalah dengan mempelajari dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan manajemen talenta Polri. Temuan penelitian adalah bahwa manajemen talenta Polri diwilayah hukum Polda Metro Jaya belum efektif meski sudah dikeluarkan Perkap No.3 Tahun 2019 sebagai payung hukum diterapkannya manajemen talenta Polri diseluruh wilayah hukum di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

---

The implementation of Polri Talent Management in the judicial area of Polda Metro Jaya is justified to be ineffective as expected before. The aim of the implementation of Polri talent management is to regenerate police members who are in the category of “excellence” to be leaders in the Indonesian National Police (Polri). Data gained affirm that there are at least 34 Polri members who are shortlisted to be excellent to be included as the participants of talent management program where those 34 members have been placed in the 34 provinces. They are members who are in the category of “excellence” during their school at Police Academy and become the best graduates upon the completion of their studies. There are several factors of the reasons why the talent management program in the judicial are of Metro Jaya is ineffective. First, the program frequency was only twice where the effective one was only once because during the first meeting there was no important contents except information from the Polri leaders. Second, the inconsistencies of the Polri leaders to implement the programs derived from Perkap. Third, the materials presented during the program was only about improvements rather than enrichments. This study discusses the reasons of why the implementation of talent management in the judicial area of Polda Metro Jaya is not effective yet. The approach adopted was qualitative research with the methods of interviews, observations, and documentation study. Interview method was by inviting several informants who play important roles in the administration of talent management program in the judicial area of Polda Metro Jaya. Observation method involved the glancing at the situations having occurred during the program of talent management. Meanwhile, documentation study adopted was by learning important documents to run the talent management program. The research finding lie in the statement that Polri talent management program in the judicial area of Polda Metro Jaya is ineffective yet despite the fact that the program is under the official document of Perkap No.3 year 2019 as the legality to implement Polri talent management program in all judicial areas, including the judicial are of Polda Metro Jaya."

"Dalam melakukan penegakan hukum, seringkali personil Ditreksrimum PMJ membutuhkan keterangan data kependudukan untuk digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Data kependudukan merupakan data yang diklasifikasikan sebagai data rahasia yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dengan klasifikasi data rahasia tersebut sehingga Ditreskrimum Polda Metro Jaya menemui kendala berupa panjangnya proses birokrasi yang ada antara Polri dan Kemendagri. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan exploratory ideographics, penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dan fakta serta analisis mekanisme penyediaan data kependudukan dalam rangka proses penegakan hukum di Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya serta faktor-faktor baik pendukung dan penghambat dalam penyediaan data kependudukan untuk penegakan hukum. Hasil temuan penelitian ini adalah proses penyediaan data kependudukan dalam penegakan hukum membutuhkan waktu yang lama sampai data kependudukan tersebut diberikan kepada penyelidik atau penyidik di Ditreskrimum PMJ. Oleh karena itu perlu diciptakan sebuah sistem atau SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam konteks penggunaan data kependudukan dengan mengacu teknologi informasi dan komunikasi yang bisa digunakan sebagai wadah komunikasi dan koordinasi efektif antara personil Polri dengan personil Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga terbentuk tata kelola keamanan informasi agar data kependudukan yang ada tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

---

In carrying out law enforcement, the personnel of the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region often requires information on population data to be used in the inquiry and investigation processes. Population data is the data that is classified as confidential and managed by the Directorate General of Population and Civil Registry of Indonesian Ministry of Home Affairs. Due to its classification as confidential data, the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region has several difficulties in the form of lengthy bureaucratic processes between the Police Region and the Ministry of Home Affairs. The author employs the qualitative approach and explaratory ideographic method to find out the truth and facts as well as analyse the mechanism for providing population data in the context of law enforcement processes at the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region as well as both supporting and hindering factors in providing population data for law enforcement. The results of the study show that the processes of providing population data in the law enforcement takes a long time until the population data is given to junior investigators or investigators of the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region. Therefore, the author recommends the Police Region to create a system or SOP (Standard Operating Procedure) in the context of the use of population data with reference to information and communication technology that can be used as a forum for effective communication and coordination between police personnel and the personnel of the Directorate General of Population and Civil Registry of the Ministry of Home Affairs, so that the governance of information security is established and the existing population data is not misused by irresponsible persons."

"Penelitian Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena sengketa perdata yang malah dilaporkan ke polisi, sehingga semula masalah perdata menjadi masuk ranah pidana. Prinsip keadilan restoratif sebagai terobosan dalam sistem hukum pidana berupaya memberikan keadilan kepada para pihak (khususnya korban) dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat, justru secara das sein keadilan restoratif dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah tagihan nyangkut atau utang piutang melalui pendekatan pidana, yang secara das sollen seharusnya masalah tagihan nyangkut atau utang piutang diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan. Penulis memilih metode penelitian kualitatif jenis studi dokumen (kajian literatur) dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data dalam penelitian ini, termasuk menelaah peraturan kepolisian dan buku-buku keadilan restoratif yang ditulis oleh penulis polisi, praktisi reserse yang juga sebagai akademisi, guna memahami rumusan masalah dan menjawab pertanyaan penelitian, serta untuk mencapai tujuan penelitian. Dari penelitian ini penulis menemukan adanya keistimewaan dalam menggunakan pendekatan pidana yang tidak dimiliki dalam pilihan penyelesaian sengketa keperdataan, dan dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif semakin memungkinkan bagi para pihak untuk berdamai dalam suatu perkara pidana. Implementasi e-manajemen penyidikan secara menyeluruh di kepolisian akan memudahkan akses pengawasan, pengendalian, dan monitoring kegiatan penyelidikan/penyidikan sehingga dapat digunakan untuk menjaga marwah penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

---

The research is initiated by the phenomenon of civil disputes that are reported to the police. Ideally, such disputes should not be reported to the police and consequently they become the domain of criminal legal system. The principle of restorative justice as a breakthrough in criminal legal system seeks to provide justice to the parties (especially to the victims) by prioritizing recovery to the original condition (before a crime occurs) and to restore good relationships among the parties in the society. In fact (das sein), the restorative justice approach has often been used to resolve civil cases such as debit and credit claims or bad debt through criminal approach, which theoretically (das sollen) should be resolved through the mechanism of civil law proceedings. The author employs the qualitative approach using literature study method and uses primary and secondary data as data sources of the research, including examining police regulations and restorative justice books written by police writers and police practitioners who are also academicians in order to comprehend the problems and to answer the research questions as well as to achieve the research objectives. The results of the study reveal that there is something special in using criminal approach that can not be found in the civil law proceedings and by using the principle of restorative justice it is more possible for the parties to reconcile in a criminal case. The implementation of e-investigation management comprehensively by the National Police will facilitate access to supervision, control, and monitoring of initial investigation as well as investigation activities so that it can be used to keep up the true spirit of the application of restorative justice principles in criminal legal system in Indonesia."

"Wacana perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur berpotensi meningkatkan migrasi penduduk, yang dapat mengakibatkan peningkatan jumlah rumah kosong di wilayah tersebut. Rumah kosong dapat merusak lingkungan perkotaan, menurunkan nilai properti, meningkatkan kejahatan, dan menciptakan ketidakamanan. Keberadaan rumah kosong dapat meningkatkan tingkat pencurian dan perampokan. Hal ini juga diperparah dengan fenomena mudik Lebaran di Indonesia, di mana rumah kosong rentan menjadi target pencurian. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dapat memberikan informasi kepada pelaku kejahatan tentang rumah kosong. Dampak negatifnya melibatkan investasi, pembangunan kembali, nilai properti, dan nilai sewa, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya peristiwa kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan dalam pencegahan tindak pidana pencurian rumah kosong. Sesuai dengan penjelasan tersebut penelitian ini ditujukan untuk menganalisis upaya Sat Reskrim dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat dan menganalisis model pengamanan yang diterapkan dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: Teori Pencegahan Kejahatan, Teori Situational Crime Prevention, Teori Fixing Broken Windows, Konsep Pengamanan, dan Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong yang diterapkan oleh Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dilakukan dengan cara mempergunakan informan untuk pengungkapan sindikat pelaku tindak pidana pencurian rumah kosong. Dalam menjaga keamanan lingkungan dari ancaman pencurian, diterapkan dengan langkah strategis yang bertujuan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan dalam situasi tertentu. Salah satunya hal ini dapat diterapkan dengan berfokus pada perubahan fisik dan desain lingkungan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Ini bisa mencakup peningkatan penerangan, pemangkasan tanaman yang dapat menyediakan tempat berlindung, atau memodifikasi struktur fisik yang mendukung keamanan.

---

The discourse on the relocation of Indonesia's capital from Jakarta to East The discourse on moving the Indonesian capital from Jakarta to East Kalimantan has the potential to increase population migration, which could result in an increase in the number of empty houses in the region. Vacant homes can damage urban environments, lower property values, increase crime, and create insecurity. The presence of empty houses can increase the level of theft and robbery. This is also exacerbated by the Eid homecoming phenomenon in Indonesia, where empty houses are vulnerable to becoming targets for theft. In addition, developments in information technology can provide criminals with information about empty houses. The negative impacts involve investment, redevelopment, property values, and rental values, which can increase the likelihood of criminal events occurring. Therefore, this research focuses on preventing the crime of stealing empty houses. In accordance with this explanation, this research is aimed at analyzing the efforts of the Criminal Investigation Unit in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police and analyzing the security model implemented in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police. The method used is a qualitative approach. Theories used to explain these various problems include: Crime Prevention Theory, Situational Crime Prevention Theory, Fixing Broken Windows Theory, Security Concepts, and the Concept of Environmentally Based Crime Prevention Strategies. The results of this research indicate that the activities to prevent criminal acts of theft in empty houses implemented by the West Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unit were carried out by using informants to reveal syndicates of perpetrators of criminal acts of theft of empty houses. In maintaining environmental security from the threat of theft, strategic steps are implemented which aim to reduce the opportunity for crime to occur in certain situations. One way this can be implemented is by focusing on physical changes and environmental design to reduce opportunities for crime to occur. This may include improving lighting, pruning plants that may provide shelter, or modifying physical structures that promote safety."