Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi negara kita terdapat beberapa organisasi sosial keagamaan, bentuk dan cirinya beraneka ragam, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi-organisasi tersebut merupakan asset bangsa dan negara yang sangat berharga. NU yang didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh para kyai pengasuh pondok pesantren, secara garis besar terbentuknya terdorong oleh 2 hal, pertama ; dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing (internal), dan kedua ; dalam rangka melestarikan ajaran Islam tradisional Ahlusunnah Wal Jama'ah, khususnya dengan naiknya penguasa baru di Arab Saudi yang beraliran Wahabi penentang praktek keagamaan Islam tradisional tersebut.Inti ajaran NU adalah Ahlusunnah Wal Jamaah yang mencakup Akidah (teologi), , Syariah (hukum) dan Ahlak ' (etika) , sedangkan pola fikirnya adalah Tawassuth (moderat), Tawazun (keseimbangan), dan Ta'addul (adil dan lurus). Ketiga Inti ajaran dan pola fikir ini senantiasa mewarnai kehidupan warga NU.Implementasi kegiatan-kegiatan NU di masyarakat tercermin pada beberapa sayap organisasi yang jumlahnya cukup banyak, meliputi Lembaga-lembaga, Lajnah/panitia tetap dan Badan-badan otonom. Dalam gerak dinamiknya, NU telah banyak memberikan sumbangan bagi bangsa dan negara. Baik dalam kapasitasnya sebagai jam'iyyah diniyah yaitu organisasi keagamaan, sosial dan pendidikan maupun sebagai partai politik.Dengan luasnya bidang garapan NU, maka penulis membatasi pembahasan berdasarkan 2 pertimbangan :1. Dengan melihat bahwa pendiri, penopang dan basis NU adalah komunitas pesantren, maka membahas tentang sumbangan NU bagi negara dan bangsa akan kurang lengkap tanpa membahas pondok pesantren.2. Cerminan miniatur gerak dinamik kehidupan NU di masyarakat, dapat terlihat pada kehidupan pondok pesantren, yaitu meliputi bentuk pembinaan warga pesantren dan pola hubungan antara kyai dengan santri.Untuk itulah penulis mengambil studi kasus pondok pesantren, persisnya pondok pesantren Krapyak Yogyakarta.Pada sosok NU ini terdapat sesuatu yang menarik untuk diteliti, ternyata masyarakat tradisional dengan dipelopori oleh para kyai, mampu mendirikan suatu organisasi dan berhasil menghimpun jutaan pengikut dengan basis masyarakat pedesaan dan kaum santri, dinamiknya mampu mewarnai kehidupan sosial dan politik, serta suaranya diperhitungkan oleh pemerintah. Untuk itu, inti masalah penelitiannya adalah strategi dan taktik NU dalam membina umat, masalah tersebut diteliti melalui 3 pertanyaan pokok:1. Bagaimana cara NU membina warganya menjadi warga negara yang baik.2. Apa yang membuat warga NU dalam bermasyarakat berpola peduli lingkungan.3. Apakah ada hubungan antara kinerja sistem Pesantren dengan kinerja sistem Ketahanan Nasional.Dengan berlandaskan teori yang relevan dan menggunakan observasi partisipatif dilengkapi dengan studi kepustakaan, penelitian kami menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :1. Cara NU membina warganya sebagai warga negara, ternyata tidak melalui saluran struktur jenjang organisasi yang ada, melainkan terselenggara melalui struktur jenjang non-formal yang dapat dibedakan menjadi dua bentuk:a. Untuk daerah yang tidak ada pondok pesantren di dalamnya, implementasi pembinaan melalui 2 media: Kegiatan perkumpulan jama'ah tarekat yang terselenggara di Masjid-masjid, langgar, musholla dan surau, termasuk di rumah Kyai dan Kegiatan Yasinan, Tahlilan dan pembacaan Barzanji yang rutin di laksanakan minimal seminggu sekali;b. Untuk daerah yang di dalamnya ada pesantren, di samping dua media di atas, pembinaan diberikan oleh kyai kepada warga NU melalui pengajian rutin di dalam pesantren.Kedua bentuk media komunikasi tersebut yang berjalan secara intensif telah menjadi sarana pembinaan yang efektif dan melahirkan rasa persaudaraan yang erat.2. Pola peduli lingkungan dalam bermasyarakat, tertumbuhkan oleh inti ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah dan asas berfikir Tawassuth (jalan tengah/moderat), Tawazun (keseimbangan) dan Ta'addul (keadilan/lurus). Tiga asas ini dalam implementasinya telah melahirkan sikap muslim yang non-sektarian yang di butuhkan bagi sistem ketahanan nasional.3. Di tinjau dari masukan instrumental, masukan mentah, masukan lingkungan, proses dan keluaran, terdapat adanya sifat Isomorphic (kemiripan bentuk) antara kinerja sistem pesantren dengan sistem ketahanan nasional. Out put pendidikan pesantren berupa manusia yang berwatak dan bersifat non-sektarian, merupakan pendukung bagi sistem ketahanan nasional.4. Pola hubungan antara para pimpinan NU dengan warganya tidak mengikuti kaidah rasional formal organisasi, namun hubungan yang terjadi adalah hubungan patronase yang tertumbuhkan oleh serba ajaran etik keagamaan, dan ternyata bentuk struktur organisasi NU telah menjadi sumber genetik dari budaya kultur patronase di lingkungan NU tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan fungsi legislatif dalam proses perumusan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2000 yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi. Pertanyaan tesis adalah: Bagaimanakah DPRD Kota Bekasi melaksanakan fungsi legislatif dalam perumusan peraturan daerah tentang APBD tahun 2000?Variabel dalam penelitian ini adalah: variabel pengaruh, yaitu: faktor internal DPRD, afiliasi anggota DPRD, pola hubungan anggota DPRD dengan konstituen, dan pola hubungan DPRD dengan eksekutif; sedangkan variabel terpengaruh adalah pelaksanaan fungsi legislatif DPRD Kota Bekasi dalam perumusan peraturan daerah tentang APBD tahun 2000.Teori yang digunakan adalah teori perumusan kebijakan dan perwakilan politik. Sudut pandang studi ini, adalah: perspektif yang melibatkan proses perumusan peraturan daerah tentang APBD sebagai aktivitas politik yang dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahapan yang saling bergantung. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari anggota DPRD Kota Bekasi, Aparat Pemerintah Kota Bekasi, LSM dan Akademisi di lingkungan Kota Bekasi. Informasi diperoleh dari informan melalui prosedur wawancara tidak berstruktur. Sedangkan studi kepustakaan dari sumber-sumber berupa buku-buku, surat kabar, maupun dokumen-dokumen tertulis lainnya.Kesimpulan yang diperoleh: Perumusan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2000 di Kota Bekasi sebagai suatu tindakan politik ternyata didalamnya cenderung tidak terjadi proses komunikasi yang optimal antara DPRD, eksekutif dan masyarakat. Keadaan ini memposisikan DPRD sebagai mitra kerja (co-equal partner) eksekutif menjadi lemah. Tidak dimilikinya pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengakibatkan terbatasnya kemampuan dan menimbulkan rasa tidak percaya diri anggota DPRD dalam merumuskan kebijakan. Pola hubungan DPRD dengan konstituennya lemah sementara komunikasi dengan eksekutif dilakukan secara formal. Keadaan tersebut mengakibatkan belum terlaksananya fungsi legislatif oleh DPRD Kota Bekasi secara optimal karena APBD yang ditetapkan cenderung lebih berorientasi kepada eksekutif dibandingkan dengan masyarakat."

"Pemilu presiden Prancis menjadi lebih dirasa penting sejak terjadiperubahan dari sistem parlementer menjadi sistem presidensil pada Republik V. Dan menjadi hal yang menarik bahwa sejak Pemilu presiden tahun 1988, sebuah partai ekstrem kanan yaitu Front Nasional dengan Le.Pen sebagai pemimpin yang nasionalis, rasialis dan xenophobic, berhasil memperoleh suara yang cukup signifikan dalam pemilu tersebut. Selain itu popularitasnya terns meningkat pada pemilu-pemilu presiden selanjutnya, hingga akhirnya mampu menjadi salah satukand.idat presiden dalam putaran kedua pemilu tahun 2002 kemarin. Hal tersebut menjadi menarik kruena pertama, fenomena tersebut terjadi pada negara yang mujur dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. edua, partai Front Nasional tersebut sebelumnya adalah pad:a· kecil yang kekurangan basis pendukung. Dan ketiga, fenomena meningK,atnya popularitas partai Front Nasional tersebut, juga dii.khti oleh keberhasilan partai-partai ekstrem kanan lainnya di Eropa pada dasawarsa terakhir, sehingga otomatis menyedot perhatianpublik lokal dan intemasional.Skripsi ini akan engangk:at faktorafaktor yang menyebabkan peningkatan suara part. Front Nasional dalam Pemilu Presiden tahun 988 tersebut.Kerangka teori utama yang di~a ai dalam menjelaskan har tersebut adalah teori partai catch-all yang dalam peng'ertian Dr. Ichsanul Amal menggambarkan partai Front Nasional sebagai partai yang roenampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijad'ikan anggotanya dengan tujuan memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program~program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Analisa dilakukan dengan mengamati sistem politik Prancis, terutama perubahannya dalam Republik V; partai-partai utama di Prancis, termasuk Partai Front Nasional; jalannya pemerintahan Mitterand dan Chirac sebagai presiden pada periode tersebut; serta kond.isi sosial ekonomi Prancis, terutama menyangkut eksistensi kaum imigran Hasilnya adalah bahwa fenomena peningkatan suara terhadap Le Pen sebagai Presiden Prancis terutama disebabkan oleh faktor kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Mitterand dan Chirac yang kurang berhasil dalam memperbaiki berbagai permasalahan internal, khususnya aspek sosial ekonomi.Keduanya lebih memfokuskan diri pada sistem presidensil yang berorientasi pada cita-c:ita de Gaulle terhadap peran Republik V Prancis di mata dunia. Di lain pihak, Le Pen dengan sikapnya yang tertuang dalam program-program politiknya, memberikan perhatian besar terhadap permasalahan sosial ekonomi tersebut.Eksistensi kaum imigran yang dianggap sebagai sumber berbagai permasalahan di Prancis, menjadi fokus utama dalam tiap kampanyenya. Sistem politik dalam Konstitusi Republik V prancis juga menjadi faktor yang mendukung peningkatan suara tersebut. Dalam hal ini mencakup: Perubahan dari sistem parlementer ke sistem presidensil serta karakteristik sistem kepartaian di Prancis yang juga ikutmempengaruhi peningkatan suara terhadap Le Pen."

"Tesis ini membahas tentang hasil pelaksanaan kebijakan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang selama k'1lrun waktu 9 tahun ini ternyata masih beium memberikan perbalkan di daiarn segi kehidupan masyarakat Papua Sehingga muncul keinginan dari masyarakat untuk menolak kebijakan tersebut dan rnenuntut untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragarn penyebab munculnya keinginan untuk memisahkan dlrJ tersebut salah satunya karena masyarakat menganggap bahwa pemerintah pusat belum rnampu mensejahterakan rakyat Papua. PeneHtian ini adalah pene1itian kualitatif dengan desain deskriptif analitis dan penelitian intelijen stratejik. Hasil penclitian ini menyarankan kepada pemerintah pusat bahwa ketldakpuasan masyarakat Papua terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus dapat mengancam integrasi nasionaL Keinginan untuk memisahkan diri tersebut muncul dari sebagi akibat dari adanya konflik-kontlik internal, hubungan antara pusat dan daerah yang tidak harmonis, kontllk pemekaran serta adanya dukungan dari dunia internasionaL Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan pendekatan dari pemerintah terhadap masyarakat Papua yaitu dengan pendekatan budaya dan komunikasi konstruktif yang intensip antara pemerintah dan masyarakat Papua serta peningkatan pelaksanaan lTlJ Otonomi Khusus.

---

This thesis discusses the results of the impfementation on Special Autonomy Regulation on Papua No. 2112001, that during 9 years of its implementation, was still not provide improvements in terms of the life of the people of Papua Then came the desire from the community to reject this policy and demanded to secede from The Republic of Indonesia. Various causes triggered the desire for secession ofPapuans, for example Papuans assume that the central government has not been able to prosper the people of Papua. The study was a qualitative research design with descriptive analysis and strategic intelligence research.

The results of this study suggest to the central government that the public dissatisfaction towards the implementation of the Papua Special Autonomy Act could threaten national integration. The desire to separate themselves arise as a result of the existence of internal conflicts, the relationship between central and local governments weren't harmonious, region expansion conflict in Papua and the support from the international community. Therefore it is necessary to change the approach of government toward the people of Papua. Using cultural approach, intensive constructive communication between the government and people of Papua and enhancing the implementation of the Special Autonomy Act"

"Penelitian ini membahas mengenai dampak implementasi kebijakan Goods and Services Tax tahun 2015 terhadap kekalahan koalisi Barisan Nasional pada Pemilu Malaysia 2018.. GST merupakan kebijakan mengenai pajak barang dan jasa pengganti kebijakan SST yang diterapkan pada 1 April 2015. Dimana seluruh barang dan jasa baik dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi dikenakan pajak sebesar 6%. Pertanyaan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah "bagaimana dampak implementasi kebijakan GST (Goods and Services Tax) yang diterapkan pada tahun 2015 terhadap kekalahan koalisi Barisan Nasional dalam Pemilihan Umum Malaysia 2018? Dalam menjawab pertanyaaan penelitian tersebut, penulis akan mengacu pada teori economic voting dari Michael Lewis dan Richard Nadeu pada tahun 2011 dengan metode penelitian kualitatif. Adapun teori ini menjelaskan mengenai pemilih akan melihat kondisi ekonomi negara dan kebijakan yang diterapkan selama periode pemerintahan petahana sebagai salah satu faktor yang memengaruhinya dalam memilih. Adapun indikator yang digunakan dalam teori ini adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pajak. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi GST memiliki dampak negatif terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, daya beli, tingkat konsumsi, dan biaya hidup masyarakat. Dampak dari implementasi inilah menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, yang menyebabkan kalahnya Barisan Nasional dalam Pemilihan Umum 2018.

---

This study discusses the impact of the implementation of Goods and Services Tax policy on the defeat of the Barisan Nasional coalition in Malaysia General Election 2018. GST is a policy on goods and services tax substitutes for the SST policy applied on April 1, 2015. Where all goods and services are well in the production process consumption and distribution are subject to a tax of 6%. Research question in this study is "what is the impact of implementation Goods and Services Tax policy implemented in 2015 on the defeat of Barisan Nasional coalition in the Malaysia General Election 2018?". In answering the research question, this paper will refer to the theory of economic voting from Michael Lewis and Richard Nadeu. The theory explains that voters will look at the country's economic conditions and policies implemented during the incumbent government period as one of the factors that influence it. in choosing. The indicators used in this theory are economic growth, inflation, unemployment, and tax policy. The conclusion in this study is that GST Implementation has a negative impact on inflation, economic growth, unemployment, purchasing power, consumption level, and people's living costs. The impact of this implementation caused a low level of community satisfaction with the government, which led to the defeat of Barisan Nasional in the 2018 General Election."

"Kondisi geografi Indonesia yang luas serta penduduknya yang besar yang terdiri atas suku bangsa bukan saja merupakan suatu keuntungan, melainkan juga suatu kerawanan dalam upaya menciptakan persatuan serta kesatuan bangsa dan negara. Sebab dengan kondisi wilayahnya yang terpecah-pecah serta penduduknya yang multi etnik adalah suatu kesulitan untuk terciptanya persatuan dan kohesi, apalagi bila tidak didukung oleh prasarana dan sarana transportasi yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Anderson (dikutip oleh Budhisantoso; 1999), bahwa salah satu sebab lambatnya proses persatuan bangsa Indonesia adalah karena buruknya sarana komunikasi massa. Alasan ini adalah benar adanya, yang mana akibat kurangnya prasarana dan sarana transportasi telah menyulitkan proses interaksi antar suku bangsa yang ada di Indonesia dan menghambat proses percepatan pemerataan pembangunan di pedesaan, daerah dan pulau terpencil, terutama di kawasan timur Indonesia. Oleh karenanya tesis ini mencoba melihat korelasi peran jasa layanan angkutan kereta api jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi dengan kondisi ketahanan nasional di wilayah yang dilalui jalur angkutan ini. kondisi ketahanan nasional tersebut tercermin pada peningkatan kemajuan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk menjawab hipotesa tersebut di atas, maka metode penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara kepada 100 orang responden penumpang kereta api jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi serta beberapa pakar dibidang transportasi. Selain itu dilakukan pula analisa data yang berhubungan dengan judul tesis ini. Ada pun hasil kesimpulan penelitian ini yaitu, Bahwa dengan adanya layanan angkutan kereta api pada jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di wilayah yang dilalui angkutan ini. Sebesar 56% responden menggantungkan sarana angkutan ini untuk pergi bekerja dan berdagang, serta 33% responden untuk beraktivitas sosial seperti pergi ke sekolah, rekreasi, ke sanak keluarga, teman atau pun bepergian untuk keperluan lainnya. Manfaat jasa angkutan ini dirasakan oleh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan taraf kehidupan. Selain itu keberadaan angkutan kereta api jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi telah mendorong perkembangan kemajuan pembangunan terutama di wilayah Dati II Bogor dan Sukabumi. Berkembangnya wilayah Bogor dan Sukabumi telah menjadikan ke dua wilayah tersebut sebagai hinterland bagi Jakarta. Oleh karenanya, perubahan kondisi daerah dan struktur masyarakat yang tercermin pada kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat di kedua wilayah itu, secara signifikan berdampak pada kondisi ketahanan nasional yang bukan saja terjadi di wilayah Dati II Bogor dan Sukabumi, tapi juga di wilayah Dati II Jakarta."

"Masalah dalam penelitian ini adalah efektivitas LKMK di Kelurahan Duren Sawit, yang dijabarkan dalam bentuk pertanyaan ; mengapa LKMK Kelurahan Duren Sawit tidak berfungsi efektif ?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : untuk mengungkapkan dan mengetahui latar belakang LKMK di Kelurahan Duren Sawit serta fungsinya sebagai lembaga yang dapat menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat kurang efektif. Tujuan lainnya adalah untuk menentukan aspirasi dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Duren Sawit saat ini sehingga dapat diketahui korelasinya dan bagaimana bentuk kelembagaan LKMK dan struktur organisasinya yang sesuai dengan tuntutan masyarakat di Kelurahan Duren Sawit.Untuk menganalisa data yang sudah terkumpul melalui observasi, interview, studi kepustakaan , informan digunakan dengan teknik deskriptif analitis.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak efektifnya LKMK di Kelurahan Duren Sawit ada beberapa hambatan yang ditemui antara lain : Kurangnya komunikasi dengan masyarakat, kekurangan dana, lemahnya sumber daya manusia, kerabat dekat, kuatnya kontrol pemerintah, kurang melibatkan RT/RW, kelembagaan masa lalu, tempat kerja di LKMK sambilan, dan yang terakhir adanya Dewan Kelurahan.Untuk menentukan aspirasi dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Duren Sawit melalui lembaga LKMK, selain memperhatikan hambatan tersebut diatas, juga ada dua hal yang perlu diperbaharui (reaktualisasi) yaitu ; reaktualisasi peran LKMK dan reaktualisasi kedudukan LKMK.Ditinjau dari perspektif ketahanan wilayah maka ketangguhan dan keuletan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang tercermin dalam LKMK Kelurahan Duren Sawit kurang berperan."

"Penelitian ini membahas tentang Proses Kebijakan Pembelian Alutsista Sukhoi pada tahun 2003. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang yakni kondisi alutsista Indonesia pasca Embargo Amerika Serikat. Tahap-tahap dan proses tarik-menarik kepentingan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat itu. Lebih dalam lagi, penelitian ini mengkaji soal anggaran pertahanan, sepesifikasi pesawat sejenis sukhoi, proses-proses persidangan dan konsensus di DPR. Pertanyaan pokok penelitian ini adalah bagaimana kewenangan kementerian perindustrian dan perdagangan dalam proses imbal beli alutsista sukhoi pada tahun 2003? Dan mengapa terjadi tarik-menarik kepentingan (power interplay) panja sukhoi di DPR?. Dengan sub-sub pertanyaan, Bagaimana rancangan anggaran pertahanan pada tahun 1999-2004? Apa saja pesawat yang sejenis dengan sukhoi? Bagaimana mekanisme imbal beli dengan pemerintah Rusia? Mengapa terbentuk panja sukhoi di DPR? Dan bagaimana proses konsensus antara DPR dan Pemerintah?. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kebijakan. Dengan teori pendukung yakni teori kontrol sipil dan teori konsensus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisa data-data yang diperoleh. Pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam 8 informan dengan background: politisi, peneliti, militer, birokrat dan akademisi. Penelitian ini menemukan tentang proses perencanaan pembelian sukhoi yang tidak matang ditengah kondisi pasca krisis, era reformasi mengharuskan sipil (baca; DPR dan Menteri Pertahanan) memiliki otoritas menentukan kebijakan dalam proses pembelian sukhoi tersebut dan proses konsensus dari DPR kemudian direkomendasikan ke pemerintah untuk memperbaiki proses pembelian sesuai mekanisme prosedur yang ada. Temuan penelitian ini adalah keputusan pemerintah dengan mekanisme imbal beli Sukhoi dan komoditi CPO, dimana mekanisme tersebut belum diatur di negara kita. Lebih kepada proses perencanaan yang kurang matang, padahal William Dunn menyebut proses perencanaan bagian dari proses penentuan kebijakan. Implikasi teoritis dalam penelitian ini menguatkan teori Huntington "civilian control objective" bahwaotoritas militer berada dalam otoritas rendah.Pada proses pembelian sukhoi, justru Kementerian Pertahanan yang pada saat itu dijabat oleh sipil yakni (alm) Matori Abdul Jalil tidak dilibatkan dalam proses imbal beli sukhoi tersebut, namun diambil alih oleh Mabes TNI menyalahi prosedur perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah proses konsensus sesuai dengan Teori Konsensus Arend Lijphart, dimana mayoritas anggota Komisi I DPR menyetujui untuk mengembalikan kewenangan kepada Kementerian Pertahanan dalam proses pembelian alutsista, bukan Kementerian Perdagangan yang menyalahi prosedur.

---

This study discusses The Process Alutsista Sukhoi Purchasing Policy in 2003. The purpose of this study to determine the background of the conditions of armaments Indonesia after the U.S. embargo. The stages and processes of conflicts of interest in the House of Representatives ( DPR ) at the time. More deeply, this study examines the matter of the defense budget, specs similar aircraft Sukhoi, court processes and consensus in Parliament. The central question of this research is how the authority of the ministry of industry and trade in the process of purchasing defense equipment returns Sukhoi in 2003? And why the tug of interest (power interplay ) Sukhoi in DPR?. With the sub- sub- questions, How to draft defense budget in 1999-2004? What are the similar to the Sukhoi aircraft? How counter trade mechanism with the Russian government? Why Sukhoi formed in DPR? And how the process of consensus between the Parliament and the Government?.

The main theory used in this study is the theory of policy. By supporting the theory of civilian control theory and the theory of consensus. This study used a qualitative approach with descriptive analytical method to analyze the data obtained. The collection of data obtained from literature, observation and in-depth interviews with eight informants background: politicians, researchers, military, bureaucrats and academics. The study found the planning process is not mature Sukhoi purchases amid post-crisis conditions, requires reform era civilian (read: the House of Representatives and the Secretary of Defense) has the authority to determine the policy of the Sukhoi purchase process and consensus process of the House of Representatives and then recommended to the government to improve the buying process appropriate mechanism ada.

Research Finding procedures of this study is the government's decision to buy Sukhoi and reward mechanisms CPO, where such mechanisms have not been regulated in our country. More to the planning process are less mature, whereas William Dunn calls this process a part of the planning decision-making process. The theoretical implications of this study corroborate the theory of Huntington "objective civilian control" military that authority are in the process of purchasing Sukhoi low. Since authority, the Ministry of Defence which is precisely at that time occupied by the civilian Matori Abdul Jalil is not involved in the purchasing process returns the Sukhoi, but was taken over by the TNI headquarters violated statutory procedures. These results are in accordance with the consensus process Consensus Theory Arend Lijphart, where the majority of members of Commission I of the House agreed to restore the authority of the Ministry of Defence in the process of purchasing defense equipment, not the Ministry of Commerce that violated procedures."

"Salah satu tokoh Islam yang penting untuk diteliti lebih jauh adalah Tjokroamnoto. Pada abad ke-20, Tjokroaminoto telah menyebarkan berbagai gagasannya tentang Islam yang anti-penindasan, penjajahan, dan kekerasan. Ia merangkul dan menggerakkan ribuan massa untuk menuntut kesetaraan, kemandirian, dan kemerdekaan bangsa dari pemerintah kolonial Belanda. Islam dihadirkan sebagai kekuatan budaya sekaligus politik dalam perjuangan kebangsaanya.Pemikiran nasionalisme yang diusung oleh Tjokroaminoto adalah gagasan kebangsaan yang disandarkan kecintaan kepada Tuhan sang pencipta, sebuah nasionalisme yang dikenal dengan sebutan nasionalisme Islam atau neasionalisme religious. Tjokroaminoto memilih Islam sebagai dasar fundeamental hidupnya dengan memakai khazanah Barat sebagai peralatan metodologis untuk menyimak dan menafsirkan realitas. Kedua unsur tersebut telah menempatkan dirinya sebagai pemikir politik kebangsaan sekaligus seorang teologis. Keunggulan pemikiran Tjokroaminoto dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran teonom biasa adalah bahwa ia tidak sekadar merupakan pemikiran teks book (tekstual). Di samping itu, dia juga tokoh peletak awal pergerakan kebangsaan pada abad ke-20 sehingga beberapa peneliti menyebutnya sebagai Bapak Nasionalisme Indonesia.Beberapa gagasan Nasionalisme Islam Tjokroaminoto yang tersebar baik dalam bentuk tulisan maupun pidatonya, antara lain tentang konsep negara merdeka yang demokratis, Sosialisme Islam sebagai perlawanan terhadap kapitalisme dan kolonialisme Belanda, Pan Islamisme sebagai perluasan dari citacita kebangsaan Indonesia, dan pendidikan kebangsaan. Dari keseluruhan pemikiran Nasionalisme Islam Tjokroaminoto tersebut telah membawa pengaruh bagi kepolitikan Indonesia saat itu, utamanya bagi garis perjuangan Sarekat Islam dan pemikiran tokoh-tokoh bangsa dari beragam ideologi seperti Soekarno, Abikusno Tjokorosujoso, Agus Salim, Abdul Muis, Semaun, Natsir, dan Hamka.

---

One of Indonesia?s important Islamic figures that needs to be investigated is Tjokroaminoto. In the 20th century, Tjokroaminoto had spread all his ideas how Islam is real being: anti-capitalism, colonialism, and violence. He engaged and moved thousands of mass to struggle for achieving equality and independence from Dutch colonialism. Islam, is brought as a cultural and political power.

The thought of nationalism which is issued by Tjokroaminoto is an idea based on faith for God; a nationalism, known as Islamic nationalism or religious nationalism. Tjokroaminoto chose Islam as his basic of life, combined with Western thought as the methodological tools for analyze and interpreting of reality. Both of things had placed Tjokroaminoto as Indonesian political thinker as well as a theology expert. The excellence of Tjokroaminoto?s thought? compared with other ordinary teonoms?is he didn?t think textually. Beside, he is also one of the first Indonesia?s nationality movement initiators in 20th century. Hence, some researchers give him a name, ―Father of Indonesia?s Nationalism‖.

Some of Tjokroaminoto?s ideas about Islamic Nationalism are written and speeched are: concept of democratic independent state, Islamic socialism as the fight against capitalism and Dutch colonialism, Pan Islamisme as the spreading of Indonesia?s nationalistic dreams, and nationalism education. From all his thinking about Islamic Nationalism, Tjokroaminoto had brought the impact for Indonesia early politicatl activities, especially for Sarekat Islam and few thoughts from many ideology figures: Soekarno, Abikusno Tjokrosujoso, Agus Salim, Abdu Muis, Semaun, Natsir, and Hamka."

"Partai politik memiliki peranan strategis untuk mendistribusikan kader menjadi wakil di pemerintahan. Faktanya, partai politik terjebak dalam arus korupsi dan dinilai sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik, khususnya di kalangan milenial. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan upaya revitalisasi agar partai politik menjadi modern, inklusif dan dapat memberikan akses kepada pemuda untuk berkontribusi secara strategis. Perbaikan citra partai politik dapat berimbas terhadap menguatnya kepercayaan milenial untuk terlibat lebih jauh dalam partai politik. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Partisipan dalam penelitian ini adalah Ketua Umum DPP PSI, Ketua DPP PSI, Tenaga Ahli PSI, Anggota PSI, serta narasumber pembanding seperti Direktur Eksekutif Perludem. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan PSI menjadi partai politik yang berbadan hukum dan menjadi peserta pemilu tahun 2019 tak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Grace Natalie dan pengurus lainnya dalam memberdayakan partisipasi politik kalangan milenial. Komposisi kepemimpinan pengurus PSI terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu jenis dan gaya kepemimpinan, komunikasi politik, serta modal sosial yang dimiliki. Partisipasi politik yang telah diakomodir oleh PSI untuk kader dan anggotanya berjumlah 10 jenis partisipasi politik yang masuk dalam kategori electoral participation, consumer participation, party participation, protest activity, dan contacting Tantangan dalam pemberdayaan pemuda di PSI ada empat, yaitu intimidasi fisik, korban hoax dan fitnah, dilema ekonomi, dan ketidakpercayaan diri dalam berpolitik.

---

Political parties have a strategic contribution to distribute their cadres until they represent as part of the government. In other hands, political parties were in the flow of corruption and regarded as the most unreliable institution by the public, especially among millennial generation. Based on these conditions, it is necessary to revitalize the political party become modern, more inclusive and should provide access for youth to have strategically contributed to the party. Based on these conditions, it is necessary to revitalize the political party become modern, more inclusive and should provide access for youth to have strategically contributed to the party. we assumed by Improving the image of political parties can impact developing millennial beliefs to engage further in political parties. The research method used in this research is descriptive qualitative method with case study approach. Participants in this study consisted of the General Chairman of the DPP PSI, the Chairman of the DPP PSI, PSI Staff, PSI Members, and the expert opinion from Perludem Executive Director. The results of this study found that the leadership of Grace Natalie and other committee of PSI were success make PSI into become a legal party for being a participant in the 2019 and also empowering millennial generation to contribute in political participation. Grace Natalie and other commitee of PSI leadership aspect were divided into three aspects, namely the type and style of leadership, political communication, and social capital owned. Political participation had been accommodated by PSI for their cadres and members in the form of electoral participation, consumer participation, party participation, protest activity, and contacting. Unfortunately, in order to the empowerment of youth in PSI, they still have to face four big challenges such as physical intimidation, hoax and defamation, economic dilemmas and low self confidence in politics."