Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fuel plays an important role in indonesia In line with the ongoing development, the consumption of fuei increases rapidly. Considering fuel as a sensitive· commodity, the government maintains the price of fuel at a very low price through subsidy. Later,it is realized that this policy has some negative effects, i.e. inefficiency in fuelconsumption, pollution, discourage the search for alternative energy sources, etc. However. the urgency of revoking fuel subsidy comes from the pressure of state budget ?s condition. Experiencing massive budget deficit, the government plans 10 cutits expenditure by reducing the subsidy. The subsidy reduction will cause the price of fuel to increase. While, we do not know the impact of the increase in fuel price on the economy.In view of that, the objectives of this thesis are. first, to estimate the likely impact of increasing the price of fuel on aggregate output. employment, saving and income distribution. Second, to detennine appropriate policy that may reduce the negative impact resulting from increasing price of fueLThe methodology used in this thesis is computable general equilibrium (CGE), CGEHas been selected because of its capability in describing interaction among sectors within economy. The advantage of using CGE models is that, one constructed, they yield a tractable tool for analyzing a wide range of possible policy changes. By using the CGE model, we do some scenarios of fuel price increase and investigate its impact on the economy The simulation result shows that the policy of increasing fuel price can be used to strengthen government budgeL However, the impact on unemployment should be seriously taken into consideration. Given the more vital role played by HSDO compare with that of gasoline and IDO in the economy, the percentage of price increase in HSDO should be lower than the other if the government wants to softenthe burden to society."

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber mineral yang masih tergolong besar, diantaranya minyak. Minyak menjadi panting dalam perekonomian Indonesia karena sektor ini memberi kontribusi yang masih cukup signifikan baik terhadap PDB, ekspor maupun pendapatan pemerintah. Selain itu, struktur energi primer Indonesia juga masih didominasi oleh minyak bumi.Sebagai sumber daya yang dapat habis dan tidak terbarukan, eksploitasi minyak bumi saat mengandung opportunity cost di mania akan mengurangi ketersediaan minyak bumi untuk generasi mendatang. Sehingga, pertanyaan yang dapat muncul kemudian adalah: Apakah minyak bumi dieksploitasi terlalu cepat atau terlalu lambat?Dengan menggunakan optimasi dinamik akan dilakukan simulasi yang menghasilkan alur ekstraksi (extraction path) yang optimal yang memaksimumkan nilai sekarang dari keuntungan netto akan extraksi minyak bumi. Hasil ini akan dibandingkan dengan tingkat produksi yang menggunakan perilaku 'business as usual'.Kesimpulan yang didapat dari simulasi adalah dalam skenario optimal, cadangan akan lebih cepat habis dibandingkan skenario 'biasa' (business as usual), walaupun profit yang didapat lebih tinggi. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam membandingkan hasil ini kemudian adalah penerimaan pemerintah, cadangan devisa dan kapasitas terpasang dari pengeboran minyak."

"Significant amount of the investment in the wood-processing sector in Indonesia was in the form of debts. Even before the 1997 rupiah collapse, for many firms, paying back those debts is one of the highest burdens that a wood-processing firm has had. Having this burden, firms must seek some ways to reduce operational costs. One of the options that a firm can do is receiving illegal logs. On the other hand, illegal logging has been one of the most important issues in Indonesian forest management. It often goes hand in hand with bribery and corruption.This research finds out whether or not over debt burden is one of the important reasons that wood-processing firms received illegal logs. It also tests the significance of bribery amount spent by the firms and their other characteristics to the illegal logs received. Due to the limitation of data, this research can only observe plywood and sawnwood firms.The results show that debt is significant in determining the amount of illegal logs received in both industries, while bribery is only significant in indebted plywood firms. Both plywood and sawnwood firms consider the significance of other firm characteristics in different ways. Plywood firms acknowledge debt and size as significant variables while the sawnwoods accept debt, operational costs, and size."

"Bagi pemerintah DKI Jakarta keberadaan sektor informal sering kali menimbulkan dilema. Di satu pihak, keberadaannya dapat mengganggu ketertiban, namun di pihak lain berfungsi sebagai katub pengaman yang dapat mencegah penggangguran dan keresahan sosial. Sementara itu, pelaksanaan desentralisasi berpotensi mengubah pola pendapatan dan pengeluaran dari pemeritah DKI Jakarta.Penelitian ini bertujuan mempelajari dan menganalisis dampak dari desentralisasi terhadap perekonomian DKI Jakarta secara umum dan secara khusus terhadap pendapatan sektor informal dan rumah tangga miskin di DKI Jakarta. Untuk selanjutnya dapat dikembangkan kebijakan yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan bagi penduduk DKI, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Berbagai permasalahan yang dapat ditimbulkan karena meningkatnya pekerja di sektor informal dapat dihindari.Pendekatan model persamaan regresi digunakan sebagai pendekatan terhadap kondisi keuangan pemerintah DKI Jakarta, yaitu berupa pendapatan pemerintah propinsi. Selanjutnya hasiI estimasi dan peramalan persamaan tersebut serta analisis terhadap SNSE DKI Jakarta 1993 digunakan untuk meramalkan pendapatan atau upah sektor informal pada masa desentralisasi. Selain itu, diharapkan dapat diketahui pula jenis pekerjaan yang peningkatannya dapat menambah pendapatan sektor informal. Kemiskinan yang ada di Indonesia sebagian besar pada mereka yang tinggal di perdesaan dan sektor informal yang ada di perkotaan. Barkaitan dengan sektor informal, perlu adanya analisis tentang kondisi rumah tangga miskin terutama yang bekerja di sektor informal.Berdasarkan peramalan dari model ekonometrik menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2005, total pendapatan pemerintah propinsi akan mengalami kenaikan. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, potensi sumber keuangan pemerintah propinsi DKI Jakarta tergantung dari sumber pajak dan retribusi serta sumber dari penerimaan lain-lain.Perubahan pola pengeluaran Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi serta sektor pertanian merupakan sektor-sektor produksi yang mendapatkan perhatian dari pemerintah propinsi DKI Jakarta pada masa pelaksanaan desentralisasi.Hasil t perhitungan angka-angka pengganda memperlihatkan bahwa tenaga kerja sektor informal dengan jenis pekerjaan yang berbeda memberikan tekanan atau pengaruh yang berbeda pula terhadap masing- masing ketegori rumah tangga.Secara umum kebijakan desentralisasi masih memperhatikan nasib rumah tangga berpenghasilan rendah. Dengan alasan penurunan pendapatan paling kecil terjadi pada rumah tangga dengan kategori sangat miskin dan miskin bila pelaksanaan desentralisasi diberlakukan. Berdasarkan analisis jalur dapat diketahui bahwa kenaikan pendapatan tenaga kerja sektor informal pertanian karena kenaikan penerimaan yang cukup besar pada sektor produksi pertanian dan sektor produksi bangunan.Kebijakan yang berhubungan dengan tenaga kerja sektor informal dan rumah tangga miskin adalah (i) pembinaan majanemen usaha dan penambahan ketrampilan dengan cara memperbanyak balai latihan kerja (BLK) dan (ii) untuk menghindari peningkatan jumlah tenaga kerja sektor informal yang semakin besar, pemberlakuan UMP harus dibedakan antara industri padat modal dan padat karya.Untuk keperluan studi lebih lanjut, dengan menggunakan metode dekomposisi pengganda untuk analisa pengentasan kemiskinan yang dikenalkan oleh Eric Thorbecke & Hong-Sang Jung (1996), dapat diketahui sektor-sektor produksi apa saja yang dapat meningkatkan pendapatan sampai pendapatan tersebut berada diatas garis kemiskinan."

"Studi ini dilatar belakangi oleh krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Krisis tersebut telah mengakibatkan terpuruknya kinerja perekonomian Indonesia, dimana laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998 terkontraksi 13,68% dan pendapatan per kapita yang menurun tajam hingga di bawah 500 US dollar. Berkaitan dengan krisis tersebut, salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah semakin tingginya subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak dan Iistrik yang pada akhirnya membawa pemerintah Indonesia harus mengambil pilihan sulit yaitu dengan mengeluarkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Disamping memberikan dampak pada perekonomian nasional, krisis ini juga berdampak pada perekonomian wilayah di Indonesia yang salah satu diantaranya adalah DKI Jakarta, dimana krisis tersebut mengakibatkan terpuruknya kinerja perekonomian DKI Jakarta, bahkan dampak krisisnya Iebih parah dibandingkan dampak di tingkat nasional.Tujuan studi ini adalah menganalisis dampak kebijakan harga energi terhadap kinerja perekonomian DKI Jakarta dengan menggunakan model komputasi keseimbangan umum sebagai alat analisis. Studi ini membahas: (1) dampak kebijakan harga energi terhadap kinerja perekonomian DKI Jakarta, terutama dampaknya terhadap distribusi pendapatan; (2) kebijakan ekonomi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta; dan (3) kebijakan ekonomi apa yang harus ditempuh pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat peningkatan harga energi terutama terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dengan pembahasan tersebut akan memberikan gambaran mengenai kelompok masyarakat mana yang harus menanggung beban terbesar dari peningkatan harga tersebut sehingga dapat dirumuskan kebijakan ekonomi yang tepat bagi kinerja perekonomian DKI Jakarta.Dengan membangun model komputasi keseimbangan umum yang tepat dengan berdasarkan pada Social Accounting Matrix (SAM) perekonomian DKI Jakarta, akan dianalisis dampak kebijakan harga energi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan rumah tangga, pendapatan faktor produksi, output dan nilai tambah sektoral, harga dan jumlah komoditi, konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta perilaku tabungan dari rumah tangga dan pemerintah. Model ini merupakan hasil modifikasi dan pengembangan yang lebih jauh dari model Resosudarmo dan Azdan (2000) yang membahas permasalahan mengenai dampak kebijakan sumber daya air terhadap distribusi pendapatan di DKI Jakarta.Berdasarkan hasil analisis, dapat dikemukakan bahwa kebijakan menaikkan harga 138MBBG dan TDL telah membuat beberapa sektor perlu mendapat perhatian serius, khususnya dampak negatif terhadap output dan nilai tambah sektoral terutama sekali terhadap industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil, kulit, kayu dan barang dari kayu dan sektor listrik, gas dan air minum yang pada gilirannya mengurangi pendapatan faktor produksi tenaga kerja khususnya tenaga kerja informal yang pada akhirnya pendapatan dari kelompok rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin menerima dampak negatif relatif besar apabila dibandingkan dengan kelompok lainnya, sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih tidak merata. Disamping itu semua, tentunya kelompok rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin juga menerima dampak negatif terhadap pola konsumsi dan tabungannya yang pada akhirnya beban kedua kelompok rumah tangga ini dirasakan semakin berat.Disamping itu pula dapat dikemukakan juga beberapa butir kebijakan yang dapat diterapkan, yaitu: (1) Mendorong kembali berkembangnya sektor-sektor yang bersifat padat modal, seperti Industri Makanan, Minuman dan Tembakau; Industri Tekstil, Kulit, Kayu dan Barang dari Kayu; dan Sektor Listrik, Gas dan Air Minum. Secara khusus perlu dilakukan usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah di Industri Makanan, Minuman dan Tembakau dan Industri Tekstil, Kulit, Kayu dan Barang dari Kayu, sehingga diharapkan akan meningkatkan kembali pendapatan kelompok rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin; (2) Memperbaiki infrastruktur perekonomian. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong keberhasilan kebijakan di atas, sehingga upaya pemulihan dan perbaikan infrastruktur ekonomi di DKI Jakarta sangat diperlukan, terutama infrastruktur transportasi yang menjadi penunjang kegiatan perekonomian sebagian besar penduduk DKI Jakarta; dan (3) Peningkatan pendapatan kelompok rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin melalui program subsidi langsung. Program subsidi langsung dapat dilakukan melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau melalui upaya peningkatan sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor lainnya sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah tersebut_Sekalipun model dalam studi ini telah memenuhi validitas hasil komputasi model, tetapi tidak berarti tanpa kelemahan dan beberapa catatan penting. Kelernahan clan catatan mengenai model tersebut dapat dijadikan bahan pemikiran mengenai studi sejenis di masa depan, yaitu: (1) model ini memiliki keterbatasan yaitu jumlah sektor yang digunakan dalam model ini terlalu sedikit sehingga tidak memberikan arah yang jelas sektor mana yang secara lebih terperinci memberikan dampak positif ataupun dampak negatif dengan adanya peningkatan harga energi; (2) kelemahan selanjutnya adalah mengenai data yang digunakan, dimana data-data pembentuk Tabel SAM adalah data-data perekonomian DKI Jakarta tahun 1993, namun demikian tabel tersebut adalah tabel terakhir yang tersedia dan dibangun berdasarkan hasil penelitian dimana penulis terlibat di dalamnya; (3) model ini masih mengasumsikan bahwa tidak adanya pengaruh perekonomian lain terhadap perekonomian DKI Jakarta, yang selayaknya analisis terhadap suatu wilayah juga memperhatikan aspek keterkaitan antar daerah; (4) namun demikian model komputasi keseimbangan umum (mode] RCGE) DKI Jakarta dalam studi ini adalah model yang relatif baru atau bahkan pertama kali dikembangkan di Indonesia sehingga diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan model sejenis untuk analisis dampak ekonomi lainnya; dan (5) model ini sudah cukup baik dalam memberikan pemahaman baru terhadap dampak perekonomian nasional terhadap perekonomian wilayah walaupun masih terbatas hanya dengan satu wilayah."

"Pertumbuhan sektor industri Indonesia selain menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, juga menimbulkan ekstemalitas negatif bagi lingkungan hidup berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan pencemaran. Pencemaran udara adalah salah satunya. Saat ini pencemaran udara di Indonesia, khususnya di kota besar, telah mencapai taraf yang cukup memprihatinkan. Pencemaran akan menurunkan kualitas sumber daya alam dan juga manusia, sehingga pada akhirnya akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi.Studi ini dilakukan untuk menganalisis struktur perekonomian Indonesia, menganalisis keterkaitan antara output perekonomian dengan tingkat pencemaran udara secara sektoral untuk menentukan arah kebijakan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Selain itu, studi ini bermaksud untuk mengetahui:1. dampak diperkenalkannya kegiatan pembersihan polusi terhadap output dantingkat emisi polusi.2. dampak penurunan subsidi listrik terhadap harga output dan biaya polusi.Metodologi dalam studi ini menggunakan model Input-Output Leontief dan pengembangannya yaitu model Input-Output yang diperbesar (Augmented Leoinfief Model) dan model harga 1-0 (Price Model). Analisis struktur ekonomi menunjukkan bahwa saat ini yang menjadi sektor unggulan di Indonesia adalah sektor manufaktur karena memiliki nilai pengganda output dan indeks keterkaitan yang besar. Adapun sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam ternyata tidak lagi mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi walaupun porsinya terhadap PDB masih cukup besar.Sementara itu, berdasarkan total polusi sektoral diketahui 3 sektor penyumbang polusi udara terbesar di Indonesia yaitu: sektor bangunan; sektor transportasi dan komunikasi; serta sektor listrik, gas dan air minum. Sektor transportasi dan sektor listrik menjadi pencemar udara terbesar karena keduanya sangat terkait dengan penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosii sebagai inputnya. Namun demikian sektor-sektor yang memiliki pengganda polusi tertinggi (dan karenanya berpotensi paling besar dalam meningkatkan polusi jika perrnintaan akhir terhadap sektor-sektor ini meningkat) adalah: sektor pupuk dan pestisida; sektor listrik, gas dan air minum; serta sektor industri semen. Adapun sektor yang memiliki angka total polusi udara maupun pengganda polusi kecil biayanya merupakan sektor yang tergolong dalam pertanian.Jika kita mengklasifikasi sektor-sektor berdasarkan indeks keterkaitan ke belakang (yang juga merupakan indeks pengganda output) dan indeks polusi maka, dengan kriteria indeks pengganda output besar dan indeks polusi kecil, kita dapat menentukan sektor-sektor yang dapat menjadi prioritas dalam pembangunan. Sektor-sektor yang memenuhi kriteria ini adalah: petemakan; industri makanan dan tembakau; produk kayu; pulp dan kertas; industri kimia; industri manufaktur lainnya; restoran dan hotel; serta sektor jasa jasa lainnya.Simulasi pembersihan polusi menghasilkan dua hal panting. Pertama, adanya kegiatan ini menyebabkan angka pengganda polusi untuk setiap jenis polutan di setiap sektor turun. Artinya, dengan adanya kegiatan pembersihan polusi menyebabkan peningkatan polusi akibat kenaikan permintaan akhir tidaklah sebesar jika tidak ada kegiatan ini. Penurunan pengganda polusi ini juga dapat diartikan sebagai diterapkannya teknologi baru dalam pembuangan polusi yang lebih ramah lingkungan. Kedua, kegiatan pembersihan polusi ternyata tidak berdampak besar terhadap total output.Sementara itu dari simulasi penurunan subsidi listrik sebesar 50% jugs dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, sebagian besar sektor mengalarni peningkatan harga output yang kurang signifikan. Kedua, biaya polusi juga meningkat walaupun jugs tidak terlalu tinggi. Untuk membersihkan 1 ton CO2 biayanya hanya naik sebesar 0,45%. Untuk membersihkan 1 ton S02 kenaikan biayanya adalah sebesar '1,56%. Adapun biaya pembersihan setiap ton polusi NOx hanya naik sebesar 2,89%."

"Using panel data set 2002-2010, this paper examines the correlation between natural disasters and regional poverty in Indonesia. The variable for natural disasters in this paper is the number of houses destroyed by natural disasters. This paper also uses control variable that consists of socio-economic indicators at provincial level in Indonesia. It found that natural disaster has positive and significant correlation with the provincialpoverty rates in Indonesia. Therefore, poverty reduction strategy in Indonesia should consider the negative impacts of natural disasters that will hamper poverty reduction. Another important finding in this study is that in control variable, only agricultural share to Regional Gross Domestic Product that has significant and positive correlation with poverty rates.

---

Menggunakan panel data periode 2002-2010, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan antara bencana alam dan tingkat kemiskinan di level propinsi di Indonesia.Bencana alam diwakili variabel jumlah rumah yg rusak akibat bencana alam. Penelitian ini juga menggunakan control variable yang terdiri dari socio-economic indicators di tingkat propinsi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bencana alam memiliki positive and significant correlation dengan tingkat kemiskinan di level propinsi di Indonesia. Oleh karena itu kebijakan pengurangan kemiskinan di Indonesia seharusnya juga mempertimbangkan faktor bencana alam yang akan menghambat program pengurangan kemiskinan di Indonesia."

"ABSTRAKMengingat Omnibus Law ditujukan untuk meningkatkan investasi di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai sektor mana yang dapat menghasilkan dampak terbaik sehingga pemerintah Indonesia harus memprioritaskan sektor tersebut sebagai sektor prioritas investasi. Tiga sektor dipertimbangkan: manufaktur, pertambangan dan penggalian, dan listrik dan gas. Dengan menggunakan model Input-Output dan model mikrosimulasi, penelitian ini meneliti dampak makro, mikro, dan lingkungan atas setiap skenario investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, investasi pada sektor listrik dan gas menciptakan dampak makro tertinggi, sementara investasi pada sektor pertambangan dan penggalian lebih baik dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meskipun juga menghasilkan dampat lingkungan yang lebih besar.

---

ABSTRACTAs the Omnibus Laws are aimed to increase investment inflow to Indonesia, this paper tries to answer the question about investment in what sector that can generate the highest outcome, such that the Indonesian government should prioritize this sector as the investment targeted sector. Three sectors are considered: manufacturing, mining and quarrying, and electricity and gas. Using an I-O model and a microsimulation model, this paper examines the macro, micro, and environmental impacts of each investment scenario. The results reveal that in the short-run, investment in the electricity and gas sector generates the highest macro impacts, while investment in the mining and quarrying sector is better in reducing poverty and inequality, although it has a bigger environmental impact."

"Lemuru merupakan jenis ikan utama di Selat Bali. Sekitar 80% dari hasil tangkapan nelayan di Selat Bali adalah ikan Lemuru. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan perikanan mencapai sekitar 61%. Dengan demikian, analisis mengenai perekonomian di Selat Bali sangat erat kaitannya dengan analisis mengenai perekonomian Lemuru.Analisis ekonomi dinamis dapat dilakukan dengan menghitung tangkapan optimum yang memaksimumkan keuntungan bersih dari pengusahaan Lemuru. Kondisi biologis ikan Lemuru yaitu sifat reproduksi dan pertumbuhan ikan Lemuru serta keterkaitan antara produksi Lemuru muda dan Lemuru dewasa menjadi kendala dalam persoalan maksimisasi di atas. Persoalan optimasi ini diselesaikan dengan menggunakan pengganda LAGRANGE dan kondisi KUHN TUCKER. Metode KUHN TUCKER merupakan salah satu teknik dalam menyelesaikan persoalan nonlinear programming.Dalam menggambarkan kondisi biologisnya, Lemuru dibagi menjadi Lemuru muda dan Lemuru dewasa. Dalam satu tahun, Lemuru muda bertumbuh menjadi Lemuru dewasa dan Lemuru dewasa melakukan reproduksi menghasilkan Lemuru muda. Di pasar, Lemuru muda mempunyai harga jual lebih rendah- dibandingkan ikan Lemuru dewasa.Populasi Lemuru diperkirakan mencapai keseimbangan pada tahun 2010 pada tingkat 245,634.395 ton untuk ikan Lemuru dewasa dan 110,070.564 ton untuk ikan Lemuru muda. Untuk mencapai kondisi keseimbangan, maka tingkat tangkapan yang harus dilakukan adalah 95,309.640 ton untuk ikan Lemuru dewasa dan 29,768.135 ton untuk ikan Lemuru muda."

"ABSTRAKKetimpangan pendapatan telah menjadi masalah yang terus berkembang selama dua dekade terakhir. Tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan keresahan sosial. Dalam kasus Indonesia, koefisien Gini terus menunjukan tren yang positif. Jaminan sosial merupakan salah satu elemen utama dalam kebijakan publik untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penilitian ini bertujuan untuk mempelajari dampak jaminan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan data panel dengan efek tetap di 33 provinsi dari tahun 2001-2012. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jaminan sosial di Indonesia berdampak negatif terhadap ketimpangan sosial karena sebagian besar manfaat dari jaminan sosial dinikmati oleh golongan menengah keatas. Dalam kasus ini, pemerintah sebaiknya memperbaiki proses administrasi dalam pemberian jaminan sosial untuk menghindari kesalahan dalam mengidentifikasi calon penerima manfaat sebelum anggaran kebijakan sosial ditingkatkan.

---

ABSTRACTIncome inequality has become a growing concern over the last two decades. High level of inequality could potentially cripple economic growth and increase social distress. As for the case in Indonesia, the Gini coefficient shows an upward trend of income inequality. Sincesocial security is one of the central elements of public policy to reduce inequality, this paper examines the impact of social security spending towards inequality in Indonesia using panel data with fixed effect method across 33 provinces from 2001-2012. The results suggest that social security spending has positive correlation with income inequality. Previous studies indicate that social security spending in Indonesia has negative impact because it benefits mostly for the non-poor.In this case, the government should improve the administration process to eliminate the errors in identifying the intended beneficiaries before the budget allocated to social security is increased."