Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan terjadinya berbagai isu lingkungan global di perkotaan, seperti banjir, pencemaran udara, dan perubahan cuaca, kapasitas dan kapabilitas lingkungan perkotaan dalam memenuhi kebutuhan dan menunjang kegiatan manusia kerap didorong untuk terus berkembang. Ekologi perkotaan yang mengkaji hubungan ini, menyimpulkan bahwa lingkungan sekitar manusia juga harus dipelihara untuk menopang kehidupan manusianya sendiri agar pengembangan perkotaan berkelanjutan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan cara meningkatkan proporsi RTH kota, termasuk di DKI Jakarta. Proporsi RTH kota eksisting yang jauh dari target 2010, mendorong pemerintah untuk mengembalikan alih lahan ke fungsi semula (merefungsi) menjadi taman dan jalur hijau. Taman kota saat ini menjadi perhatian khusus, karena fungsi utamanya dalam menangkal polusi dan menangkal banjir. Selain itu pengelolaan taman bukan tanpa kendala. Banyaknya penyalahgunaan taman oleh pengguna. Taman sebagai ruang publik dapat dimanfaatkan sebebas- bebasnya, namun sebagai aset tetap harus dijaga. Untuk itu pengukuran kinerja taman dilakukan agar dapat dilakukan perbaikan. Penelitian ini mengambil lima taman kota secara administratif sebagai daerah studi. Dianalisis dengan menggunakan balanced scorecard. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana cara mengukur kinerja taman kota dengan metode tersebut. Dari total 100 orang responden yang terdiri dari pengunjung taman dan warga di sekitar taman, didapat kesimpulan bahwa taman kota yang memiliki kinerja baik adalah di Taman Gorontalo dan Taman Kornel Simajuntak. Sementara taman kota yang memiliki kinerja sangat baik adalah Taman Ayodia, Taman Kampung Sawah, dan Taman Menteng. Ini menguatkan tanggapan bahwa taman yang dikelola oleh Dinas lebih baik dibandingkan oleh Sudin. Hasilnya juga menguatkan bahwa metode balanced scorecard dapat berhasil diterapkan dalam mengukur kinerja taman kota.

---

Within so many global enviromenl issues in urban occur, such as flood, air pollution, and climate changes, carrying capacity and capability of urban environment to support human needs are also needed to be improved. Urban ecology which examines this relationship, is underlining that human environment also needs to be established to support human lifetime so urban development keep sustaining. One of the exertions is to improve the urban open space, also seen in DKI Jakarta. The exsisting of urban open space proportion -which is below the 2010 target, impulses the government to return the land conflict into its proper land use (reinstate) as a park and a green belt. Urban park has become the main interest, because of it main functions of pollution and flood barriers. Many of park misuse nowadays. Park as public spaces can be used freeiy, bui as assests also needed to be protected Further more, performance measurement for park is needed to be done so the repairment can be conducted This research took five urban parks administratively as case studies. Then analyzed using balanced scorecard. The main purpose of this research is how to measure the urban park performance using that method. From total of 100 respondents who include park visitors and residents around the park, concluded which of urban parks have a good-performance, are Gorontalo Park and Kornel Simajuntak Park. Otherwise, the urban parks which have a very-good-performance, are Ayodia Park, Kampung Sawah Park, and Menteng Park. Therefore these are remarked theprejudice that park which managed by Dinas (regional goverment) is better than managed by Sudin(s) (municipal govemments). It also concluded that the balanced scorecard method works good in urban parkperformance measurement."

"[ABSTRAKPerkembangan manusia menyebabkan krisis lingkungan dan memunculkan pemikiran pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mengatasinya. Kota hijau merupakan sebuah metafora dari pencapaian tujuan- tujuan pembangunan perkotaan berkelanjutan. Kota hijau diwujudkan melalui pemenuhan 8 atribut, terdiri atas green planning and design, green community, green open space, green water, green waste, green building, green transportation, dan green energy. Salah satu atribut yang secara nyata dapat diukur dan telah menjadi masalah adalah green open space (ruang terbuka hijau). Isu kebutuhan akan ruang terbuka, terutama ruang terbuka hijau, muncul sebagai akibat perubahan lingkungan fisik yang terjadi di tingkat nasional dan internasional.Kota Depok sebagai kotamadya yang baru berusia 14 (empat belas) tahun, secara administratif berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Barat, tetapi perkembangannya sangat dipengaruhi oleh Provinsi DKI Jakarta. Kota Depok merupakan wilayah hunian tujuan masyarakat Jabodetabek dan wilayah dengan fasilitas pendidikan yang dituju oleh seluruh Indonesia. Kota Depok telah berkomitmen untuk berupaya mewujudkan kota hijau melalui penandatanganan Piagam Kota Hijau tanggal 8 November 2012. Kemampuan kota Depok mewujudkan kota hijau dapat dilihat berdasarkan daya dukung dan daya tampung, potensi sosial dan budaya serta penegakan hukum di kota tersebut.

---

ABSTRACTHuman development causes environmental crisis and bring sustainable development thinking to handle. Green city is a methaphor of achieving sustainable urban development goals. Green city realized through the fulfillment of 8 atributes, consist of green planning and design, green community, green open space, green water, green waste, green building, green transportation, and green energy. One of the atributes that can actually measured and has become a problem is green open space. The issue of open space necessity, especially green open space, appear as the result of physical environmental changes that occur at the national and international level.Depok City as a 14 years municipality, is administratively under the authority of West Java province, but its’ development is strongly influenced by DKI Jakarta. Depok is a residential area aimed by Jabodetabek society and have educational facility for Indonesia. Depok has committed for struggle create green city through the the signing of Green City Charter date 8th November 2012. The ability of Depok to make green city into realize can be seen by carrying capacity, social and cultural potential as well as law enforcement in the city., Human development causes environmental crisis and bring sustainable development thinking to handle. Green city is a methaphor of achieving sustainable urban development goals. Green city realized through the fulfillment of 8 atributes, consist of green planning and design, green community, green open space, green water, green waste, green building, green transportation, and green energy. One of the atributes that can actually measured and has become a problem is green open space. The issue of open space necessity, especially green open space, appear as the result of physical environmental changes that occur at the national and international level.Depok City as a 14 years municipality, is administratively under the authority of West Java province, but its’ development is strongly influenced by DKI Jakarta. Depok is a residential area aimed by Jabodetabek society and have educational facility for Indonesia. Depok has committed for struggle create green city through the the signing of Green City Charter date 8th November 2012. The ability of Depok to make green city into realize can be seen by carrying capacity, social and cultural potential as well as law enforcement in the city.]"

"Pengembangan perkotaan merupakan proses yang muncul akibat kuatnya arus urbanisasi ke kota besar, seperti yang terjadi di Jakarta. Hal ini berdampak terhadap kemampuan kota yang terbatas dalam mengantisipasi pembangunan yang semakin pesat. Pendekatan awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan kajian tentang konsep peremajaan kota (urban renewal) sebagai salah satu aplikasi dari strategi pengembangan kota, yang juga merupakan salah satu strategi dalam pengembangan dan penataan perumahan di kawasan perkotaan. Penelitian ini akan mencoba mengkaji tentang strategi pola konsolidasi lahan bagi penataan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan sebagai salah satu solusi alternatif permasalahan penyediaan perumahan dari proses pengembangan kota melalui model intensifikasi lahan (pemanfaatan lahan secara efisien).Metode yang diambil adalah melalui pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini akan menganalisis strategi yang ada tentang pola konsolidasi lahan, yang kemudian dalam penelitian ini dicoba digali aspek-aspek strategis dan poin-poin strategi implementasi pola konsolidasi lahan bagi penataan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan. Peneliti akan menelusuri strategi tentang pola konsolidasi lahan melalui metode depth-interview kepada narasumber key informan dan narasumber-narasumber lain (purposive samping) yang terkait dengan penerapan strategi ini, penelaahan referensi studi kasus terhadap penerapan konsep konsolidasi lahan yang pernah dilakukan, serta perspektif dari para pakar perkotaan.Penelitian ini menghasilkan poin-poin dari tiap-tiap aspek strategis yaitu : aspek fisik (karakteristik dan tipologi kawasan, perencanaan fisik bangunan dan penyediaan prasarana, sarana, utilitas, perencanaan guna lahan dan lingkungan berkelanjutan) dan aspek non-fisik (status hukum atau legalitas kepemilikan lahan dan payung hukum pelaksanaan program, pelembagaan dan peran serta masyarakat, pola pembiayaan dan kemitraan). Dari penelaahan aspek-aspek strategis tersebut dihasilkan juga beberapa pendekatan strategi dari pola konsolidasi lahan yang dapat diterapkan bagi penataan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pelaku kepentingan. Beberapa pendekatan strategi tersebut antara lain : Konsolidasi lahan berbasis swadaya atau partisipasi masyarakat, Konsolidasi lahan berbasis kawasan pada konteks perkotaan, Konsolidasi lahan berbasis multi- use, Konsolidasi lahan berorientasi pembangunan vertikal, dan Konsolidasi lahan berkesinambungan dan berwawasan lingkungan (sustainable development).

---

Jakarta as a developing city in Indonesia has a crucial problems in order to improve quaiity of life the citizens. Urbanization which is one of the most influence factor that bring impact of another city problems in Jakarta has a serious implication in the need for living space, shelters, and other urban Services, Limitation of land area in the city has been encountered another problems of the citizens to living in the city, and land value always shows mounting graph in ititier city, especially in Jakarta. Urban housing, as a primary needs of human being to live in the city is the main issue of this paper, this paper discuss about the strategy to improve and provide housing in DKI Jakarta through slum upgrading program. One of the tools of this strategy is through land consolidation concept.

This research used qualitative method to elaborate data and Information from informan (experts) and stakeholders through in-depth interview. Urban renewal known as one of the housing strategy to develop and improve the quality of living. The Slum Clearance and Urban Renewal program was expanded to include assistance to help prevent the spread of slums and urban blight “through the rehabilitation and conservation of blighted and deteriorating area,” as well as slum clearance and renewal. The study of land consolidation strategic aspects need to be concerned.

These strategic aspects will be the point to be considered for all the stakehoider in charge in urban development, especially in housing development. These are the strategic aspects that resuitant from this study, namely : physical aspect and non- physical aspect. The Physical aspect consist of typology and area characteristic, physical form of building and availability of infrastructure, and land use planning through environment sustainability development. And the non-physical aspect consist of legal aspect and land ownership, community based development, and finance and partnership scheme. This thesis explain all these strategic aspects and State some strategic approach such as land consolidation based on participatory, based on regionally plannitig, based on raulty-useud planning, vertical housing oriented, and land consolidation based on environmetal sustainability development. Those strategic approach could be implemented in land consolidation program as a strategy of urban renewal concept."

"ABSTRAKJalan tol tanpa berbagai kebijakan yang mendukung tidak dapat mengubah kecenderungan perluasan kota, meskipun demikian jalan tol membuka peluang untuk membangun kota yang lebih mandiri. Potensi jalan tol dalam mengarahkan kegiatan nampaknya makin disdari, dan harapannya muncul generasi kebijaksanaan tata ruang yang baru yang bertumpu pada jalan tol.Peran yang strategis ini akan dibuktikan pada tesis ini, dimana aksesisbilitas, serta perkembangan struktur ruang, harga lahan dan dampak fiskal di kawasan TB simatupang ( pasar minggu – cilandak ) menjadi ruang lingkup penelitiannya. Aksesibilitas merupakan hal yang paling berpengaruh dalam ketersediaan ruang dan sistem transportasi. Lokasi dengan aksesibilitas yang baik merupakan suatu keunggulan komparatif yang menjadi penentu permintaan terbaik bagi suatu lahan

---

ABSTRACTThe toll road without policies that support can not change the trend of urban sprawl, though the toll road opened up opportunities to build a better city mandiri.potensi highway in directing the activities seem increasingly recognized, and hopefully emerging generation of new spatial planning policy, which is based on the toll.This strategic role will be demonstrated in this thesis, where aksesisbilitas, as well as the development of the spatial structure of the city, land prices and the fiscal impact on the TB Simatupang (pasar minggu- cilandak) the scope of the research. Accessibility is the most influential in the availability of space and transportation system. While the smallest and the best comfort Location with good accessibility is a comparative advantage that determines the best demand for a land. "

"Perumahan atau papan adalah salah satu aspek kebutuhan pokok manusia selain lapangan kerja, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Masalah perumahan adalah masalah yang kompleks, bukan semata aspek fisik membangun rumah, tetapi terkait sektor yang amat luas dalam pengadaannya, seperti pertanahan, industri bahan bangunan, lingkungan hidup dan aspek sosial, ekonomi, budaya masyarakat dalam upaya membangun aspek-aspek kehidupan masyarakat yang harmonis. Program pembangunan perumahan di Kota Batam, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, seperti keterbatasan lahan, meningkatnya kebutuhan perumahan bagi MBM dan MBR, keterbatasan sumber pembiayaan pemerintah, rendahnya daya beli (affordability) masyarakat terhadap pcrumahan, kebutuhan infxastruktur penunjang pengembangan perumahan. Dengan demikian, program peningkatan pembangunan pcrumahan di Kota Batam akan berpacu dengan laju pertumbuhan jumlah penduduknya. Disamping itu, peningkatan sektor industri di wilayah Kota Batam, secara otomatis akan meningkatkan kebutuhan lahan, sekaligus menurunkan alokasi lahan bagi sektor lainnya termasuk pemmahan. Penelitian ini bertujuan untuk: (I) Bagaimana kondisi dan masalah penyédiaan perumahan di Kota Batam? (2) Bagaimana tingkat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan perumahan untuk kunm waktu 20 tahun ke depan? (3) Bagaimana strategi pcmbangunan perumahan dan model kemitraan dalam penyediaan perumahan di kota Batam Metodc yang digunakan dalam penclitian ini adalah metode quasi melalui data kualitatif yang bersifat deskriptif dari respondcn ahli dengan pendekatan kucsioner. Sedang analisa data menggunakan metode lcuantitatif melalui pendekatan analisis SWOT (Strengfhs, Weakness, Opporlunity dan Nzrears) untuk memperoleh strategi pembangunan perumahan, yang selanjutnya dianalisa dengan mctodc Analytical Hierarchy Process (AHP) guna merancang kebijakan atau rencana strategi dalarn pembangunan perumahan di Kota Batam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa program pembangunan perumahnn di Kota Batam memiliki kriteria lokasi, keterjangkauan dan ketersediaan iniiasu-uktur, sedang indicator pendukung criteria meliputi jarak dari tempat kerja, haingga, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas social serta tipe rumah (apakah bersusun atau tidak bersusun). Sementara kendala yang muncul dalam pembangunan perumahan di Kota Batam dapat dikelompokkan dalam 4 (cmpat) bagian yang meliputi ketersediaan lahan, koordinasi antar lembaga yang berkompeten, keterbatasan anggaran pemeriutah serta peraturan yang berhubungan dengan pembangunau perumahan Untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, di usulkan berbagai kebijakan yang dapat dikembangkan dalam rangka optimalisasi pembangunan perumahan, di Kota Batam sebagai jawaban atas segala tantangan yang di hadapi Kota Batam di masa yang akan dataug, yaitu: penyusunan peratman penmdang-undangan yang komprehensif; penyusunan masterplan dengan mcmpertimbangkan indikator, seperti jarak, harga, tersedianya fasilitas umum/social dan tipe rumah; keterh`batan seluruh stakeholder dengan kordinasi yang terintegmsi; pembentukan dewan pemmahan; menyusun pola kemitraan dalam implementasi pcmbangunan perumahan dan mengintensifkan program-program pendukung.

---

Housing has been, is and will always be one of human being?s basic nerxis in addition to employment, clothing, food, education and healthcare. Housing problem, however, consists of complex and wide range of aspects such as land registry, building material industries, environment, and social, economy and culture in order to develop a harmonic society life rather than merely building a physical construction. Housing development program in Batam City, particularly for lower income society, faces various problems including limited land, increasing housing needs for lower and middle income societiw, limited state fund resources, low housing affordability and supporting infrastructure provision. Hence, housing development program in Batarn City should be able to keep up with the population growth. Worse yet, the growing industry in Batam City will raise the demand for land while at the same time reduces land available for housing purpose.

This study aims to explain the following: (1) The objective condition and problems of housing provision in Batarn City; (2) The population growth and housing demand in 20 years period; and (3) The proper strategy for housing development and partnership model for housing provision in Batam City. The study employs quasi method using qualitative and descriptive data collected from experts through questionnaires. Furthermore, two quantitative methods are also employed to analyze the data, namely SWOT analysis to obtain the best housing development strategy and Analytical Hierarchy Process (AI-IP) method to further design the proper policy for housing development in Batam City.

The research finds that housing development program in Batam City incorporates location, atfordability and infrastructure availability criteria, Moreover, the indicator includes distance from workplace, price, public and social facilities availability and house type (vertical or landed). Meanwhile, the hindrances faced by the program can be classified into land availability, coordination among competent institutions, state budget limitation and regulation eonccming housing development. In order to overcome those hindrances, a range of policies are proposed to optimize housing development in Batam city to answer the current and fixture challenges, among which arc: comprehensive regulation design; master plan that takes into account various indicators including distance, price, public and social facilities availability and housing type; participation of stakeholders under integrated coordination; housing board formation, and partnership model design for the implementation of housing development and intensification of supporting programs."

"ABSTRAKDi Kabupaten Bogor terdapat 5 (lima) terminal namun kurang dimanfaatkan secara optimal terlihat dari supir dan penumpang yang memilih beraktivitas di luar terminal. Lokasi yang tidak tepat merupakan salah satu penyumbang utama kurangnya terminal dimanfaatkan secara optimal. Sebagai fasilitas transfer (perpindahan), lokasi terminal harus ditempatkan secara tepat agar sesuai dengan tata ruang kota dan kebutuhan pengguna. Untuk itu diperlukan kriteria dalam penentuan lokasi terminal agar lokasi tersebut tidak menimbulkan gangguan lalu lintas dan terminal dapat di manfaatkan secara optimal.Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan metode studi kasus yang berangkat dari permasalahan prasarana transportasi (Terminal) di Kabupaten Bogor. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan observasi, wawancara dilakukan kepada 5 (lima) stakeholder yaitu Bappeda Kab. Bogor, Dinas LLAJ Kab. Bogor, Dinas Tata Ruang dan pertanahan Kab. Bogor, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor dan dari akademis, sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku bacaan, dokumen penelitian, artikel atau melalui kajian literature. selain itu data diambil dari instansi pemerintah. Untuk teknik analisis data menggunakan analisis Delphi dan SWOT.Dengan metode Delphi didapatkan kriteria penentuan lokasi terminal berupa 5 (lima) variabel yaitu lokasi Mixed-use, jaringan jalan, jaringan trayek, jaringan transportasi lain dan volume lalulintas. Selanjutnya dari kriteria tersebut dihasilkan 3 (tiga) alternatif lokasi untuk Terminal Cibinong dengan melihat peta dan data. Dari nilai pembobotan yang paling tinggi lokasi yang paling ideal adalah di lokasi eksisting yaitu di Lingkar Pasar Cibinong Jl. Raya Bogor. Hasil analisis SWOT didapat beberapa strategi pengembangan Terminal Cibinong diantaranya yaitu memperluas areal terminal cibinong dan pembangunan secara vertikal, melengkapi fasilitas dan insfrastruktur serta peningkatan pelayanan terminal terhadap para pengguna jasa terminal, pengaturan rute dan jarak agar tingkat pencapaian lebih mudah sehingga dapat membangkitkan arus pergerakan, peningkatan koordinasi antara instansi, antara pengusaha dan antar operator angkutan.

---

ABSTRACTIn Bogor regency there are 5 (five) terminals but not optimally utilized visible from the driver and passengers who choose activities outside the terminal. Improper location is one of the main contributors to the lack of terminal used optimally. As a transfer facility (displacement), the location of the terminal must be placed precisely to fit the needs of the city's layout and user. It required criteria in determining the location of the terminal so that the location does not interfere with traffic and terminal can be utilized optimally.This research is quantitative and qualitative descriptive case study method that departs from the problems of transport infrastructure (terminals) in Bogor regency. The data used are primary data in the form of interviews and observations, interviews conducted for 5 (five) stakeholders namely Bappeda Kab. Bogor, LLAJ District Office. Bogor, Department of Spatial Planning and Land District. Bogor, Department of Highways and Irrigation District. Bogor and from the academic, while secondary data obtained through reading books, research papers, articles or through the study of literature. other than that the data taken from government agencies. For data analysis techniques using Delphi and SWOT analysis.With the Delphi method obtained terminal siting criteria in the form of (five) variables are Mixed-use location, road network, route network, other transportation networks and traffic volumes. The next of these criteria produced three (3) alternate location for Terminal Cibinong by looking at maps and data. Of the highest weighted value of the most ideal locations are at the existing location at Market Circle Cibinong Jl. Raya Bogor. SWOT analysis of the results obtained several strategies including the development of Terminal Cibinong cibinong expand the terminal area and vertical development, complete infrastructure facilities and services and improving the user terminal to terminal services, order routing and distance much easier attainment levels so as to evoke the movement of currents, increased coordination between agencies, between employers and between transport operators."

"Kecamatan Ciampea, kabupaten Bogor telah berkembang pesat menjadi kawasan perkotaan. Tekanan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menyebabkan peningkatan kawasan permukiman dan perubahan fungsi lahan. Penelitian bertujuan menganalisis perkembangan kawasan permukiman di kecamatan Ciampea yang meliputi analisis pola sebaran, kesesuaian guna lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi lokasi permukiman. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif ditambah dengan penjelasanpenjelasan dengan metode kualitatif. Dengan analisis tetangga terdekat didapatkan pola sebaran permukiman perkotaan di Ciampea cenderung mengelompok, sementara pola sebaran permukiman pedesaan menunjukkan pola seragam. Hasil evaluasi guna lahan disimpulkan 98,74% permukiman perkotaan sesuai dengan kebijakan tata ruang kabupaten Bogor, sementara kesesuaian permukiman pedesaan 75,56%. Dari kesesuaian kondisi geografis, permukiman perkotaan dan pedesaan sebagian besar berada dikawasan layak bangun (96,82% dan 90,88%). Hasil analisis komponen utama diketahui bahwa faktor dan variabel yang mempengaruhi sebaran dan perkembangan lokasi permukiman di kecamatan Ciampea adalah: faktor sosial demografi (kepadatan, kondisi pendatang, kesamaan pendidikan & pekerjaan dan kesamaan suku & budaya); faktor infrastruktur (fasilitas, akses jalan, akses pada pekerjaan, kendaraan, dan moda angkutan); faktor Fisik Lingkungan (kualitas hunian, sumber air dan suasana alam); faktor Ekonomi (harga rumah dan biaya transportasi); dan faktor Kebijakan (kredit bank dan pengetahuan kebijakan tata ruang).

---

Ciampea district, Bogor regency has rapidly developed into urban areas. Pressures of population growth and urbanization led to an increase in settlement areas and land use change. This study aims to analyze the development of residential areas in the Ciampea district that includes distribution pattern analysis, the suitability of land use and the factors that affect settlement location preferences. This study used a descriptive quantitative approach coupled with explanations with qualitative methods.

With nearest neighbor analysis of the distribution pattern obtained urban settlements in Ciampea tend to cluster, while the distribution pattern of rural settlements is dispered. The results of the evaluation of land use 98.74 % of urban settlements concluded in accordance with the Bogor district land policy, while 75.56 % of rural settlements suitability. Suitability of geography, urban and rural settlements mostly decent wake region ( 96.82 % and 90.88 % ).

The results of principal componen analysis shows that the factors and variables that affect the distribution and development of settlements in the district Ciampea are: socio-demographic factors (density ,entrants conditions , the similarity education & employment and culture & ethnicity); infrastructure factors (facilities, access roads, access to jobs, vehicles, and modes of transportation); Environment Physical factors (residential quality, water resources and natural atmosphere); Economic factors (housing prices and transportation costs), and policy factors (bank credit and knowledge of spatial policy)."