Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Nur Iqro

Analysis of non disclosure of material fact in credit life insurance application of customer PT Bank Bumi Putera as an insured and PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya as an insurer = Analisis mengenai fakta yang disembunyikan dalam penutupan asuransi jiwa kredit nasabah PT Bank Bumi Putera sebagai tertanggung dan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya sebagai penanggung

" Setiap orang dalam menjalani kehidupannya akan menghadapi sebuah risiko atau bahkan beberapa risiko, termasuk ketika ia tidak mengetahui kapan akan meninggal dunia. Risiko yang dihadapi dapat berupa meninggal dunia, sehingga timbul keinginan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain. Pihak lain yang dapat menerima pengalihan risiko adalah lembaga asuransi. Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dapat memberikan pinjaman untuk pembelian suatu bangunan atau tempat usaha bagi masyarakt yang membutuhkan. Bagi bank, meninggalnya debitur adalah salah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69287

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Shabrina Defi Khansa

Benturan kepentingan right-to-use merek dan pembatasannya dalam perspektif perjanjian TRIPS = Conflict of interest between right-to-use of trademark and its restriction in the perspective of the TRIPS agreement

" Perdagangan internasional merupakan faktor penting bagi setiap negara menuju era global yang makin kompetitif. Kehadiran World Trade Organization (WTO) diharapkan dapat mewujudukan ketertiban dan keadilan dalam perdagangan internasional. Salah-satu elemennya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang telah diatur oleh WTO dalam Perjanjian TRIPS. Merek sebagai bagian HKI yang bernilai aktual dan signifikan dalam bisnis. Pengaturan merek, termasuk hak pemilik merek, menjadi problem krusial ketika terjadi pembatasan atas penggunaan (Right-to-Use) dalam perdagangan internasional, karena diprioritaskannya kepentingan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Edy Yonathan

Penggunaan istilah public domain sebagai dasar pembatalan suatu hak desain industri = The use of public domain term as a basis for canceling an industrial design right

" Skripsi ini membahas mengenai pembatalan desain industri terhadap desain industri yang telah menjadi milik umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tidak adanya suatu tolok ukur yang pasti terkait unsur kebaruan desain industri, menjadi penyebab terdapatnya beberapa desain industri yang terdaftar walaupun desain industri tersebut sebenarnya merupakan desain industri yang tidak baru dikarenakan desain industri tersebut merupakan desain industri yang telah menjadi milik umum (Public Domain). Penulis berharap terdapatnya frasa “perbedaan signifikan” beserta ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Miftahul Khairi

Tinjauan yuridis mengenai pengelolaan surat utang negara dan sovereign bond default menurut hukum Indonesia dan perbandingannya dengan pengaturan menurut hukum Amerika serikat dan hukum Italia = Juridical review concerning management of sovereign bond and sovereign bond default under Indonesian law and its comparative study with the regulation under United States law and Italian law

" ABSTRACT
Skripsi ini membahas tiga hal yaitu perbandingan pengelolaan surat utang negara di Indonesia, Amerika Serikat dan Italia, pengaturan hukum mengenai sovereign bond default dan signifikansi pengaturan mengenai sovereign bond default. Perbandingan dikhususkan pada proses penerbitan dan ada atau tidaknya sinking fund khusus untuk surat utang Negara. Berdasarkan Undang Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Negara menjamin pembayaran pokok dan bunga surat utang negara dengan menganggarkan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ... "

2014

S56579

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yellis Rahmadhanita Dianis

Analisis yuridis pertanggungjawaban direksi terhadap gugatan oleh investor yang berubah menjadi pemegang saham : studi kasus putusan mahkamah agung No. 319 PK/ PDT Tahun 2004 = Analysis of judicial directors s accountability of the lawsuit by investors who turns shareholders case study supreme court decision No. 319 PK/ PDT Tahun 2004/ Yellis Rahmadhanita Dianis

" ABSTRACT
Skripsi ini memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban Direksi dalam menjalankan Peseroan Terbatas. Pertanggungjawaban Direksi terhadap gugatan oleh investor yang berubah menjadi pemegang saham dengan lingkup bahasan Putusan Mahkamah Agung No. 319 PK/PDT Tahun 2004. Kewenangan Direksi dalam aksi korporasi yang dijalankan harus tunduk pada prinsip fiduciary duty yaitu ketika investasi berubah menjadi setoran saham sehingga menimbulkan debt to equity swap dan kewenangan dalam pengelolaan dana investasi yang menjadi modal perseroan. Prosedur pelaksanaan akuisisi dilakukan dengan ... "

2014

S55552

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kesuma Wardhana

Peninjauan terhadap penggunaan prinsip de minimis pada ciptaan program komputer berdasarkan undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta = Determining the legality of de minimis principle on computer program works according to copyright act no. 28/2014

" Dalam peraturan hukum Indonesia, program komputer dianggap sebagai suatu Ciptaan yang dilindungi dengan Hukum Hak Cipta. Pengaturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang telah mengakomodasi program komputer sebagai Ciptaan unik yang membutuhkan bentuk perlindungan tersendiri. Undang-undang tersebut sayangnya tidak luput dari kekurangan-kekurangan yang pada akhirnya menyebabkan perlindungan yang kurang sempurna karena tidak dinyatakan dengan jelas elemen-elemen apa yang sebenarnya dilindungi dari Ciptaan program komputer. Oleh karena itu, dalam penelitian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S65147

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ivan Ghifari Sigit

Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam perjanjian asuransi berbasis digital = Legal protection on insured in digital based insurance contracts

" Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan perusahaan asuransi menjual produknya (polis asuransi) secara digital. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan prinsip itikad baik dalam proses penutupan asuransi berbasis digital, bagaimana melindungi tertanggung jika terjadi sengketa klaim dalam perjanjian asuransi berbasis digital, dan permasalahan hukum apa saja yang terjadi. dalam asuransi berbasis digital. Dalam membahas materi pokok, penulis menggunakan metode penelitian yuridis - normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aurea Karina

Aspek hukum perikatan dalam perjanjian pinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam (Studi kasus: Kospin Jaya)

" Saat ini koperasi simpan pinjam mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Selain bank, masyarakat dapat memperoleh pinjaman dari koperasi simpan pinjam dengan bunga yang lebih rendah. Hal ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memperoleh dana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia adalah KOSPIN JASA. KOSPIN JASA berdiri di Pekalongan pada tahun 1973 dan saat ini telah memiliki 70 kantor cabang di seluruh Indonesia. KOSPIN JASA ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25041

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Lantip Narwastu

Publik domain sebagai dasar penolakan atau pembatalan pendaftaran desain industri Indonesia

" Skripsi ini membahas tentang public domain sebagai dasar penolakan atau pembatalan pendaftaran desain industri di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Definisi tentang public domain ternyata tidak bisa ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Desain Industri, karena istilah tersebut tidak ada di dalam Peraturan Perundang-undangan tentang desain industri. Namun dalam PP No. 1 Tahun 2005 tentang Desain Industri dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b, disinggung masalah kepemilikan umum dalam desain industri, yang dimaksud ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S24898

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian