Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai asuransi anggota tubuh yang untuk para pemain sepak bola profesional. Para pemain sepak bola profesional membutuhkan perlindungan terhadap anggota tubuhnya dari segala risiko cedera yang dapat menimbulkan kerugian dan tidak dapat menjalankan profesinya. Di Indonesia sendiri masih sedikit ditemukan untuk anggota tubuh dari para pemain sepak bola profesional dijadikan sebagai objek asuransi. Kemudian permasalahan timbul ketika ingin menentukan nilai pertanggungan terhadap anggota tubuh tersebut dan bagaimana jika ditinjau dari hukum asuransi dan jaminan sosial di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 asuransi untuk anggota tubuh tersedia di dalam asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja yang merupakan lini usaha asuransi umum dan jiwa, serta BPJS Ketenagakerjaan menyediakan program untuk asuransi anggota tubuh dan 2 dalam menentukan nilai pertanggungan untuk biaya perawatan dan pengobatan anggota tubuh menggunakan prinsip indemnitas, sementara untuk manfaat asuransi kematian didasarkan pada kesepakatan karena jiwa tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the body parts insurance for professional football players. Professional football players are need a protection for their body parts from any risk of injury that can cause harm and will make the players can rsquo t run the profession. In Indonesia itself the insurance for the body parts is so hard to be found. Then the problem from this matter is when we want to set the value of the coverage of these body parts and how about the law rsquo s point of view and social security about this kind of insurance. This research is a normative juridical research that conducted on both written and unwritten positive law. The results of the study indicate that 1 insurance for the body parts is available in health insurance and occupational injury insurance which is the line of general insurance and life insurance business, and BPJS provides program for body parts insurance and 2 in determining the sum insured for maintenance cost and body parts treatment using the principle of indemnity, while the benefit of life insurance is based on the agreement because the soul can not be assessed with some money. "

"Setelah berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu: 1. Apa dasar pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi secara umum dan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya? 2. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan? 3. Apa upaya hukum terhadap ditolaknya permohonan kreditor kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi secara umum salah satunya adalah pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan asuransi. Sedangkan dasar pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya salah satunya adalah kemampuan keuangan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya untuk membayar utang atau kewajiban.Penulis menyarankan agar upaya hukum terhadap ditolaknya permohonan kreditor kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

---

After the enactment of Act No. 40 of 2014 concerning Insurance, the request for bankruptcy statement against insurance company may only be filed by the Financial Services Authority. Based on this, the author propose the main issues as 1. What is the basis of legal considerations of the Financial Services Authority in applying for bankruptcy statements against insurance companies in general and in applying for bankruptcy statement against PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 2. What is the procedure for filing a bankruptcy statement against the insurance company by the Financial Services Authority 3. What are the legal stances against the rejection of a creditor 39 s application to the Financial Services Authority to apply for a bankruptcy statement against the insurance company This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology.

In the end, the author conclude that the basic legal considerations of the Financial Services Authority in applying for bankruptcy statements against insurance companies in general one of them is the imposition of administrative sanctions against insurance companies. While the basis of legal considerations of the Financial Services Authority in applying for bankruptcy statement against PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya is one of them is the financial ability of PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya to pay debts or obligations.

The author suggests that the legal action against the rejection of the creditor rsquo s application to the Final Services Authority to apply for a bankcruptcy statement against the insurance company is clearly stipulated in the laws and regulation in the field of insurance."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai produk asuransi kesehatan hospital cash plan yang dalam penyelenggaraannya menganut skema asuransi sejumlah uang, sehingga tidak menerapkan prinsip indemnitas. Asuransi ini tidak memberikan ganti rugi sebesar kerugian yang diderita oleh tertanggung, melainkan memberikan sejumlah uang yang besarannya telah disepakati sebelumnya. Permasalahan muncul ketika terjadi banyak penipuan terhadap perusahaan asuransi melalui asuransi kesehatan hospital cash plan yang diduga akibat tidak diindahkannya prinsip indemnitas tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti hendak meninjau kedudukan produk asuransi kesehatan hospital cash plan dalam hukum perjanjian asuransi di Indonesia serta perlindungan untuk perusahaan-perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi ini terhadap potensi tindakan penipuan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 asuransi kesehatan hospital cash plan tidak sesuai dengan sumber hukum perjanjian asuransi Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD dan 2 perlindungan bagi perusahaan asuransi terhadap potensi penipuan dapat berasal dari polis, KUHD maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Maka sebaiknya perusahaan asuransi sebelum menyetujui pertanggungan melakukan proses underwriting yang lebih luas dan mendalam serta meningkatkan koordinasi antar perusahaan asuransi untuk saling berbagi informasi terkait dengan penipuan.

---

ABSTRACTThis thesis is about health insurance product called hospital cash plan insurance which implementation follow a sum of money type of insurance, therefore it doesn rsquo t apply indemnity principle. This insurance doesn rsquo t provide compensation for losses suffered by the insured, but gives a certain amount of money that has been agreed before. Problems arise when there are a lot of fraud happened against the insurance company through hospital cash plan insurance that allegedly happened due to the ignorance of the indemnity principle. The researcher would like to review the standing of hospital cash plan insurance product in Indonesian insurance contract law as well as the protection for insurance companies that sell this insurance against potential fraud. This research is juridical normative research with qualitative method. The results indicate that 1 the hospital cash plan health insurance is not in accordance with the legal source of the Indonesian insurance contract law which refer to Kitab Undang Undang Hukum Dagang KUHD and 2 the protection for insurance companies against potential fraud can come from the insurance policy, KUHD, and Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP . Insurance companies should do a deeper underwriting process and improve the coordination between insurance companies to share information regarding fraud. "

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai dasar hukum INASGOC selaku penyelenggara Asian Games 2018 yang mengasuransikan atlet Pra-Asian Games 2018. Suatu perjanjian asuransi ini harus memenuhi syarat salahsatu prinsip utama dalam hukum asuransi yakni prinsip kepentingan insurable interest. Kemudian, Penulis juga membahas mengenai sejauh mana pengaturan mengenai asuransi kesehatan atlet diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang keolahragaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Selain itu penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 INASGOC dalam mengasuransikan para atlet terkait, dasar hukumnya terlahir dari peraturan perundang-undangan yaitu Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2017 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 yang mana mengakibatkan timbulnya prinsip kepentingan insurable interest, 2 Peraturan perundang-undangan tentang keolahragaan belum mengatur secara khusus mengenai asuransi kesehatan bagi atlet. Dengan demikian, saran penulis dalam pembahasan ini adalah pemerintah perlu membentuk pengaturan khusus yang mengatur mengenai asuransi kesehatan atlet terlepas dari peraturan perundang-undang tentang keolahragaan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal basis of INASGOC as the organizer of the Asian Games 2018 which insures the athletes of Pre Asian Games 2018. The insurance agreement must meet the requirements one of the main insurance principles, namely principle of insurable interest. This thesis also discusses how far the regulation for athlete health insurance is regulated in Indonesian legislation, especially on sports. This is a judicial normative research. In addition to that, writer used quality analysis method. The result of the analysis shows that 1 INASGOC in insuring the athletes of Pre Asian Games 2018, the legal basis was born from the legislation which is the Presidential Decree of The Republic of Indonesia Number 15 of 2017 about National Committee of Asian Games XVIII 2018, which causes that INASGOC has a financial interest to insure the athletes, 2 Indonesia legislation on sport has not set specification about insurance health for athlete. So, the author rsquo s suggestion for this issues is the government needs to establish special regulation that regulates the athlete rsquo s health insurance regardless of the sport legislation regulation."

"Saat ini belum terdapat lembaga tersendiri yang menjamin perlindungan bagi para pemegang polis di Indonesia. Dalam skripsi ini, menganalisis skema serta mekanisme yang sesuai dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia. Dalam skripsi ini terdapat 3 (tiga) permasalahan yaitu: 1. Perlindungan pemegang polis di Indonesia pada saat perusahaan asuransi mengalami gagal bayar yang diatur oleh peraturan perundang-undangan; 2. Pengaturan Lembaga Penjamin Polis di Jepang; 3. Regulasi dan mekanisme yang tepat dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia. Metode penilitian dalam penilitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan data sekunder. Berdasarakan penilitian yang dilakukan maka perlindungan pemegang polis pada saat terjadi peristiwa gagal bayar diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Usaha Perasuransian dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian. Negara Jepang memiliki lembaga tersendiri yang difungsikan sebagai Lembaga Penjamin Polis, diatur dalam ketentuan Insurance Business Act 1995. Dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia harus memiliki regulasi tersendiri yang mengatur mengenai ketentuan Lembaga Penjamin Polis, selanjutnya skema yang tepat dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia adalah memberikan penjaminan kepada para anggota Lembaga Penjamin Polis yang mengalami gagal bayar dengan memberikan bantuan keuangan kepada Perusahaan Asuransi Penyelamat, mengalihkan kontrak asuransi ke Perusahaan Asuransi Jembatan, dan mengambil alih kontrak asuransi.

---

Currently, there is no separate institution that guarantees protection for policyholders in Indonesia. In this thesis, we analyze the appropriate scheme and mechanism in the formation of a Policyholder Protection Institution in Indonesia. In this thesis there are 3 (three) problems, namely: 1. Protection of policyholders in Indonesia when an insurance company experiences a default which is regulated by laws and regulations; 2. Regulation of the Policyholder Protection Institution in Japan; 3. Appropriate regulations and mechanisms in the establishment of a Policyholder Protection Institution in Indonesia. The research method in this research is normative juridical and uses secondary data. Based on the research conducted, the protection of the policyholder in the event of a default is regulated in Article 20 paragraph (2) of the Insurance Business Law and Article 52 paragraph (1) of the Insurance Act. The State of Japan has its own institution that functions as a Policyholder Protection Institution, regulated in the provisions of the Insurance Business Act 1995. In the establishment of a Policyholder Protection Institution in Indonesia, it must have its own regulation that regulates the provisions of the Policyholder Protection Institution n, then the appropriate scheme in establishing a Policyholder Protection Institution in Indonesia is to provide guarantees to Policyholder Protection Institution members who have defaulted by providing financial assistance to the Rescue Insurance Company, transferring the insurance contract to the Bridge Insurance Company, and taking over the insurance contract."

"Skripsi ini membahas mengenai struktur dan dampak dari program restrukturiasasi Bancassurance PT Aasuransi Jiwasraya terhadap hak dan kewajiban pemegang polis dan PT Asuransi Jiwasraya. Permasalahan dalam skripsi ini adalahmengenai bagaimana struktur dan dampak program restrukturisasi terhadap hak dan tanggung jawab pemegang polis dan PT Asuransi Jiwasraya serta bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam program restrukturisasi polis bancassurance PT Asuransi Jiwasraya. Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah juridis normatif. Hasil dari penelitian ini, struktur restrukturisasi polis memiliki tiga tahapan dalam prosesnya, yaitu pengunguman, sosialisasi, dan penutupan. Restrukturisasi tersebut berdampak pada pengurangan dan penyesuaian terhadap hak yang dimiliki oleh nasabah, yaitu jumlah nominal yang dapat diklaim. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang telah diusahakan pemerintah dan tim Percepatan Restrukturisasi Asuransi Jiwasraya semaksimal mungkin dan sudah melalui pengkajian yang menyeluruh agar hak dan kewajiban nasabah dapat terlindungi dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah harus membuat struktur perundang-undangan yang dapat lebih melindungi nasabah dan perusahaan serta harus memberikan pengawasan yang tepat dalam proses restrukturisasi.

---

This thesis discussed the structure and impact of PT Asuransi Jiwasraya's Bancassurance restructuring program on the rights and obligations of policyholders and PT Asuransi Jiwasraya. The problem in this thesis is about the structure and impact of the restructuring program on the rights and responsibilities of policy holders and PT Asuransi Jiwasraya and the form of legal protection for policyholders in the bancassurance policy restructuring program of PT Asuransi Jiwasraya. In this thesis the research method used is normative juridical. The results of this study, the structure of the policy restructuring has three stages in the process, namely announcement, socialization, and closing. The restructuring has an impact on reducing and adjusting the rights held by customers, which is the nominal amount that can be claimed. The form of legal protection for customers that has been attempted by the government and the team for the Acceleration of Restructuring of Asuransi Jiwasraya is through a thorough study so that the rights and obligations of customers can be well protected and do not cause even greater losses. Suggestions from this research is that the government should create a regulatory structure that can better protect customers and companies and must provide proper supervision in this restructuring process."

"Salah satu tujuan utama dari hukum asuransi adalah untuk melindungi pemegang polis dari kegagalan bisnis asuransi. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah prosedur legislatif dan pengawasan sering diterapkan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak pemegang polis jika terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Skripsi ini membahas tentang lembaga perlindungan pemegang polis asuransi sebagai perlindungan bagi nasabah perusahaan asuransi. Lembaga perlindungan pemegang polis berfungsi untuk melindungi kepentingan pemegang polis jika perusahaan asuransi gagal membayar, namun di Indonesia hingga saat ini lembaga tersebut belum terbentuk meskipun telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, pertama-tama penulis akan mengkaji tentang perlindungan pemegang polis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di Indonesia, diikuti dengan peraturan perundang-undangan di Republik Korea. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dimana sepanjang penelitian ini, penulis telah melihat hasil bahwa Korea telah memberlakukan Depositor Protection Act dan membentuk Korea Deposit Insurance Corporation. Sebaliknya, program penjaminan penjaminan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perasuransian Indonesia seharusnya sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan, artinya harus sudah dibentuk paling lambat tanggal 17 Oktober 2017, meskipun demikian, belum terbentuk lembaga tersebut.

---

One of the primary aims of insurance regulation is to protect policyholders from the failure of insurance businesses. To achieve this purpose, a number of legislative and supervisory procedures are frequently implemented in order to secure and protect policyholder rights in the event of an insurance company's failure. This thesis discusses the insurance policyholder protection institution as protection for insurance company policyholders. In the context of protection of policyholders, the policyholder protection institution functions to protect the interests of policyholders if the insurance company fails to pay, however, in Indonesia until now this institution has not been established even though it has been mandated by the Insurance Law. Based on this, first of all the writer will examine the provisions of protection for the insured and the policy holder as regulated in Law No. 40 of 2014 concerning insurance in Indonesia, followed by the legal and regulations in the Republic of Korea. This thesis research uses a juridical-normative research method with a statutory and analytical approach. Throughout this research, the author has reached a result that Korea has enacted the Depositor Protection Act and established a depositor protection scheme, the Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) that can raise additional funds by issuing bonds and borrowing from a variety of sources. On the other hand, the insurance guarantee program specified by the Indonesian Insurance Law should have been formed no later than 3 (three) years after its adoption, meaning it should have been formed no later than October 17, 2017. If the Indonesia Deposit Insurance Corporation intends to increase its role as a policy guarantor, there is currently no legal framework in place."