Ditemukan 97 dokumen yang sesuai dengan query
Siti Adiprigandari Adiwoso Suprapto
"
Penelitian ini membahas perbandingan mengenai transformasi konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk mengetahui mengapa transformasi GCG berjalan dengan baik, sedangkan transformasi CSR mengundang pengujian konstitutional. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara no 53 Tahun 2008 digunakan sebagai bahan analisis teks untuk memperoleh ragam pemaknaan terhadap istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta menganalisis kontroversi pemberlakuan TJSL sebagai kewajiban hukum. Keberhasilan transformasi GCG ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57066
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Theresia Azalia
"
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Pertambangan 2009") membawa perubahan bagi kegiatan pertambangan Indonesia dimana sebelumnya pelaku usaha tambang menggunakan Kontrak Karya untuk melaksanakan usahanya, maka saat ini telah berubah menjadi konsepsi izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam keberlakuannya, UU Pertambangan 2009 tetap memberikan penghormatan terhadap Kontrak Karya yang masih berlaku pada saat UU Pertambangan 2009 disahkan, walaupun penghormatan tersebut diiringi pula dengan adanya "paksaan" agar dilakukan penyesuaian ketentuan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hutapea, Elisabeth Carissa
"
Dalam usaha minyak dan gas bumi di Indonesia, terdapat perjanjian-perjanjian yang mengikat para pihak seperti Production Sharing Contract dan juga Joint Operating Agreement. Dalam perjanjian-perjanjian tersebut tentunya terdapat klausula-klausula yang mengatur dan salah satunya adalah klausula Sole Risk. Pemahaman klausula Sole Risk ini sangat penting karena dalam contoh kasus antara PT Golden Spike Energi Indonesia dan Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai terdapat perbedaan dalam mengartikan klausula Sole Risk yang ada di dalam perjanjian. Persyaratan dan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S58628
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Azhar Arif
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengurus koperasi dalam melakukan tindakan kepengurusan ketika masa jabatan berakhir dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun saat ini Permasalahan yang saya dalam skripsi ini belum berkekuatan hukum tetap tetapi setidaknya dapat memberikan gambaran bagaimana seharusnya pengurus koperasi sebagai perangkat organisasi dapat berperan dalam menjalankan tugas kesehari hariannya dengan penuh tanggungjawab dan dapat berperan aktif mewujudkan tujuan utama koperasi dalam rangka mensejahterakan para anggotanya pada khususnya dan ...
"
2015
S61378
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mohammad Farizki Tohier
"
Lahirnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian merupakan salah satu wujud nyata kontribusi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terhadap pengembangan koperasi. PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian yang mengatur pemisahan pendapatan dari transaksi dengan non anggota, serta perlunya koperasi membuat laporan promosi ekonomi anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai laporan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1525
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Bobby Francis
"
Skripsi ini membahas mengenai Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dimana koperasi tersebut mulai muncul sejak akhir 1980-an sebagai pengganti Yayasan Usaha Karya (YUKA), yang ada satu setiap satu pelabuhan. Sejak saat itu, hingga saat ini, terdapat banyak terjadi pergantian regulasi yang terkait dengannya. Koperasi TKBM berdiri pada waktu Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian masih berlaku. Kemudian mulai berkembang saat Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian berlaku. Kemudian pada tahun ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1555
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Heri Subagyo
"
Skripsi ini membahas tentang lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga keuangan formal non bank Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (KSP/UUSPK) dimana keduanya mempunyai perbedaan karakteristik . Skripsi ini memberikan perbandingan dari lembaga-lembaga tersebut tentang penyediaan akses kredit dan perlindungan hukumnya kepada masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akses kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan terbuka luas bagi masyarakat serta perlindungan hukum yang tegas pengaturannya tetapi masyarakat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1572
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Marisa Harfiana
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan penerapan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam kegiatan pertambangan batubara di Indonesia serta mengetahui dampaknya terhadap investasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, dan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan, yaitu bahwa IPPKH merupakan sebuah fasilitas untuk menjembatani kepentingan investasi dan kepentingan pelestarian hutan dimana ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46453
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nadine Cristalia
"
Skripsi ini mengkaji bagaimana suatu dukungan kelayakan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan kembali apa itu dan bagaimana suatu dukungan kelayakan atau dikenal juga Viability Gap Fund diatur dalam Perjanjian KPBU dibidang infrastruktur dan mengapa diperlukannya suatu dukungan kelayakan dalam proyek KPBU dibidang Infrastruktur. Hasil peneliti2an ini memberikan suatu kesimpulan bahwa aplikasi dukungan kelayakan indonesia masih memiliki ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lintang Handayani
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan dalam kewajiban penyerahan minyak bumi oleh kontraktor di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangundangan, buku, dan wawancara dengan narasumber.
Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa didalam pengaturan mengenai kewajiban penyerahan minyak bumi banyak terjadi inkonsistensi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Masalah-masalah dalam implementasi kewajiban penyerahan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S56081
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library