Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan hasil penelitian ini tentang penanganan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan pasca gempa dan gelombang tsunami Jawa Tengah yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah-langkah yang diambil KPK daim penanganan kasus tersebut di mulai dari di terimanya laporan dugaan tindak pidana korupsi hingga penyidikan. Tujuan dalam tesis ini adalah untuk menunjukan system atau mekanisme kerja KPK dalam menangani suatu kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang mana kewenangan tersebut berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum yang lain. Metode penelitian mi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan informan untuk mengumpulkan data dalam rangka mengumpulkan informasi ataupun gambaran tentang objek yang di teliti, kemudian dengan wawancara seth kajian dokumen. Penelitian dokumen dengan mempelajari hasil BAP kepada tersangka, maupun saksi yang telah di dimintai keterangannya oleh penyidik KPK yang mana dari hasil tersebut terbukti negara telah di rugikan sebesar Rp 7.299.610.709,50 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan koma lima puluh rupiah). Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya penyimpangan yang di lakukan oleh saudara HP dan saudari ME dalam jabatannya selaku kepala dinas dan penjabat pembuat komitmen dalam penggunaan APBN-P 2006. dengan menggunakan jabatannya, saudara HP dan ME telah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan adanya upaya penindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan akhirnya dapat mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju dan bebas korupsi."

"Penelitian yang dilakukan peneliti terhadap studi kasus di Kabupaten Garut dimana Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerapkan manajemen dalam proses penanganan perkara secara baik sehingga dapat diselesaikan secara sistematis dan dapat membuktikan kesalahan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Bupati Garut periode 2004 sampai dengan 2008.Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Bupati merupakan suatu kejahatan yang dipelajari sebelumnya melalui interaksi antara Bupati dan perangkatnya, dimana perangkat daerah tidak bisa menolak setiap perintah dari Bupati karena kedudukan bupatf sebagai penguasa yang dapat menentukan nasib dari perangkat dibawahnya. Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia di perlukan komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat.Sedangkan tujuan dalam penulisan tesis ini adalah untuk menunjukan bagaimana kondisi korupsi di daerah dan bagaimana penanganan yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mulai dari penyelidikan sampai uang daerah dapat di selamatkan dan hukuman badan sebagai bentuk pertanggungjawaban bupati.Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa analisis yuridis empiris dengan memanfaatkan informan dalam mengumpulkan data dan informasi sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas objek penelitian.

---

Researchers conducted research on case studies in Garut district, which the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia ("CEC") has implemented process management in handling the case properly and it can be completed in a systematic and to prove it the corruption which committed by the "Bupati" of Garut in period 2004 to 2008.

Corruption who committed by "Bupati" is a categories of crime in related study before through the interaction between "Bupati” and staf of District Government, in which they can not refuse any orders from "Bupati" because "Bupati" has a position as a authority holder who could conduct and order and also determine the fate of his staf of District Government. In the eradication of corruption in Indonesia is needed of commitment with the whole society.

The purpose of writing this thesis is to show how that corruption in the local conditions in Indonesia Country and how the handling that corruption case CEC in process from the investigation until the moneys can be saved by CEC and the punishment. can be implemented to "Bupati” as responsibility of “Bupati”,

This research method uses qualitative research methods with the form of juridical of empirical analysis and also using informant to collecting data and information that will be getting clear objects of research."

"ABSTRAKTesis ini mencoba menganalisis keamanan fisik kawasan industri Jababeka Kabupaten Bekasi. Banyaknya kejahatan jalanan (street crime) yang terjadi di dalam kawasan Industri Jababeka dan kerugian yang dialami oleh para pengusaha mendasari saya melakukan penelitian terhadap kawasan industri Jababeka Kabupaten Bekasi. Permasalahan yang dihadapi oleh kawasan industri Jababeka Kabupaten Bekasi saat ini adalah pengelolaan sekuriti fisik yang telah dilaksanakan belum dapat menekan kasus-kasus kriminalitas baik kejahatan jalanan (street crime) maupun kejahatan yang berdampak pada kerugian (loss) di kawasan industri Jababeka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis manajemen sekuriti fisik kawasan industri Jababeka Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipasi aktif, wawancara mendalam, studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : (1) Kawasan industri Jababeka telah melakukan upaya pencegahan kejahatan, namun pelaksanaannya belum berjalan sebagai mana yang diharapkan; (2) Kendala yang dihadapi oleh Polresta Bekasi dalam mengatasi tingginya angka kriminalitas di Kawasan industri Jababeka adalah minimnya jumlah personil dalam mengelola keamanan di lingkungan kawasan; (3) Banyaknya tindak pidana yang masih sering terjadi di lingkungan kawasan industri Jababeka disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap orang dan kendaraan yang masuk dan keluar dari kawasan tersebut; (4) Sistem pengamanan fisik yang ideal untuk mengurangi terjadinya tindak pidana adalah dengan menerapkan 25 (dua puluh lima) langkah tehnik pencegahan kejahatan.

---

ABSTRACTThis thesis attempts to analyze the physical security of the Jababeka industrial area of Bekasi Regency. The number of street crime that occurs in the Jababeka Industrial Estate and losses experienced by entrepreneurs underlying I did research on the Jababeka industrial area of Bekasi Regency. Problems faced by the Jababeka industrial area of Bekasi Regency today is the management of physical security that have been implemented have not been able to suppress crime cases both street crime and crimes that affect the loss in the Jababeka industrial area. Therefore, this study aims to describe and analyze the physical security Jababeka industrial area of Bekasi Regency. This study used a qualitative approach to data collection techniques using observation active participation , in-depth interviews , the study documents. Data analysis techniques used in this study is inductive techniques. The study concluded that : (1) The industrial area Jababeka has made efforts to prevent crime, but still not running as where expected; (2) Constraints faced by Bekasi Police in tackling high crime rate in the Jababeka industrial area is the lack of personnel to manage security in the region; (3) The number of criminal acts that are still common in the Jababeka industrial area due to lack of control on persons and vehicles into and out of the region; (4) Physical security system that is ideal for reducing the occurrence of criminal acts is to implement the 25 ( twenty five ) measures of crime prevention techniques ."