Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Elemen sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional yang meliputi lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, industri serta pemerintah telah lama berinteraksi. Kendatipun demikian proses menumbuh kembangkan kemampuan inovasi masih dapat dikatakan rendah intensitasnya. Hal ini disebabkan masing-masing elemen masih enggan berinteraksi untuk saling memanfaatkan demi kemajuan, bersama-sama mengembangkan dan menguasai segala potensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Lembaga penelitian dan pengembangan cenderung hanya mengembangkan sendiri bidang kajian penelitiannya tanpa mau melihat kebutuhan dan tuntutan pasar, sementara itu lembaga pendidikan seringkali menghasilkan penelitian yang hanya bernilai akademik keilmuan tanpa memperhatikan peluang dan sumbangan bagi industri. Sebagai akibatnya, industri pun berkecenderungan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan."

"ABSTRAKDalam melakukan kegiatan usahanya perusahaan-perusahaan terus menerus mencari kegiatan usaha yang dapat mengurangi kewajiban pajak secara legal dan menekan biaya lain bagi perusahaan yang bersangkutan. Dalam studi kasus PT BMK yang juga berupaya mencari kegiatan usaha yang berdasarkan Undang-Undang Pajak, PT BMK akan dapat menghemat pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada saat impor barang dan selanjutnya menyebabkan diperolehnya penurunan kredit modal kerja serta biaya bunganya. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengungkapkan apakah penghematan pajak yang dilakukan oleh PT BMK melalui pemindahan lokasi usaha sebagaimana diketahui dalam Laporan Keuangan tahun pajak 1995 dan 1996, dapat meningkatkan posisi PT BMK dalam persaingan cukup berarti secara konomis. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analitis,dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan memahami teori-teori tentang perencanaan pajak, begitu juga melakukan penelitian dokumen berupa ketentuan perpajakan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Managemen PT BMK, Pejabat pajak yang menangani Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pejabat Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Batam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli perpajakan maupun berdasarkan ketentuan perpajakan dan pejabat yang diwawancarai dapat disimpulkan, bahwa penghematan Pajak Penghasilan Pasal 22 telah juga menimbulkan penurunan biaya bunga kredit modal kerja. Penghematan pajak dan penurunan biaya itu dapat dibenarkan, karena yang dilakukan oleh PT BMK adalah pemindahan lokasi usaha yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan, bahkan pemilihan lokasi usaha di Pulau Batam merupakan kegiatan usaha yang didorong oleh pemerintah guna mengembangkan Pulau Batam sebagai daerah industri dengan orientasi ekspor yang diharapkan dapat merangsang investasi, menghasilkan devisa, menyerap tenaga kerja dari daerah luar Bonded Zone Pulau Batam, meningkatkan penghasilan masyarakat dan akhirnya memperbesar pertumbuhan ekonomi.

---

"

"Topik penulisan tesis ini ditetapkan menjelang akhir tahun 1997, lebih kurang enam bulan dari era reformasi, yang ditandai dengan penggantian pucuk pimpinan negara pada bulan Mei 1998.Judul tesis " Peranan DPRD Tingkat II Dalam Pembuatan Peraturan Daerah ", dengan Studi Kasus Pada Pemerintah Kotamadya DT.II Bogor, sengaja dikedepankan untuk menggugah semangat demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana issue pemberdayaan DPRD Tk.l1 merupakan fokus perhatian dalam mewujudkan demokratisasi pemerintahan daerah sebagai wujud kemandirian dalam rangka otonomi daerah.Perubahan yang melanda organisasi publik, terutama pada tingkat pemerintahan daerah, perlu diawali dengan perbaikan dalam pembuatan kebijakan publik dengan cara yang lebih demokratis agar terwujud suatu kondisi good governance pada Daerah Otonomi Tingkat II.Permasalahan yang timbul dan mengusik perhatian dan minat penulis, bagaimanakah peranan DPRD Tk.II dalam pembuatan Peraturan Daerah sebagai suatu kebijakan publik pada Daerah Tk.II, dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi peranan tersebut.Dari hasil penelitian yang dilakukan, ternyata pengaturan administrasi pemerintahan daerah melalui UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan penggunaan security approach dalam paket lima UU di Bidang Politik telah mengakibatkan kecilnya peranan DPRD Tk.II dalam pembuatan Peraturan Daerah, Di samping itu, penelitian yang dilakukan juga menemukan tiga faktor yang mempengaruhi terhadap peranan DPRD Tk.II dalam pembuatan Peraturan Daerah, yakni faktor partisipasi politik, pola hubungan Kepala Daerah dengan DPRD Tk.II dan faktor pemberdayaan DPRD Tk.II sebagai lembaga perwakilan rakyat pada Daerah Tingkat II Kotamadya Bogor.Sejalan dengan proses reformasi yang sedang berjalan, demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan bersama-sama dengan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan, bahkan harus lebih mengemuka dalam masa-masa yang akan datang. Untuk mewujudkan itu semua, maka peranan DPRD Tk.II hares lebih dikuatkan dan dibebaskan agar terwujud kondisi good governance pada pemerintahan daerah."

"ABSTRAKUpaya pengembangan sarana pendidikan oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mutlak diperlukan dalam kaitannya menyelenggarakan.proses. belajar mengajar di Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan tujuan Perguruan Tinggi yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk Mencapai tujuan ini, maka STMIK Budi Luhur secara bertahap selalu mengadakan perbaikan dan pengembangan sarana pendidikan. Penelitian mengenai analisis dan strategi sarana ini dilihat dari perolehan calon mahasiswa dan mahasiswa aktif dihubungkan dengan penyediaan sarana pendidikan dan kebutuhan akan dosen. Untuk mengetahui posisi/ profil TTMIK Budi Luhur dilakukan penelitian ke Perguruan Tinggi Swasta lainnya yang sejenis. Sedangkan untuk mengetahui apakah sarana pendidikan yang telah ada telah sesuai dengan keinginan mahasiswa dan dunia usaha/ industri, dilakukan penelitian terhadap 100 (seratus) orang mahasiswa dan 6 (enam) perusahaan yang mengolah datanya dengan bantuan komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa STMIK Budi Luhur adalah sebagai pengikut pasar (market follower) diantara PTS sejenis lainnya. Sarana pendidikan yang disediakan oleh STMIK Budi Luhur menunjukkan bahwa jumlah ruang kuliah belum perlu ditambah, materi praktek belum sesuai dengan dunia usaha dan mahasiswa. Jumlah dosen dibandingkan jumlah mahasiswa aktif masih rendah yaitu 1:47. Sehubungan dengan itu disampaikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan STMIK Budi Luhur dalam upayanya menghadapi persaingan yang semakin ketat serta memasuki era globalisasi. Pertama STMIK Budi Luhur perlu membuat anggaran yang menyeluruh yang berfungsi sebagai koordinasi dan pengendalian manajemen. Penyusunan anggaran ini dilakukan oleh Komite Anggaran yang anggotanya dari unit organisasi yang berperan sebagai pusat biaya (cost center). Kedua, perlunya perubahan sistem penerimaan karyawan dari pola nepotisme ke pola merit sistem, sehingga diharapkan memperoleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Hal ini dilakukan baik untuk karyawan akademik maupun non akademik. Ketiga, perlunya perluasan usaha dengan pola menyelenggarakan tempat-tempat kuliah di wilayah DKI. Pala ini perlu dijalankan dengan konsep mendekati mahasiswa (sebagai konsumen), namun semua urusan administrasi tetap terpusat."

"ABSTRAKDengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, maka terhadap kawasan pelestarian alam dapat diusahakan. Kebijakan Pemerintah tersebut kurang menarik minat investor dikarenakan obyek-obyek di kawasan tersebut pada umumnya memiliki aksesibilitas yang rendah, sehingga diperlukan inventasi yang cukup besar untuk membangun sarana dan prasarananya. Di lain pihak izin pengusahaannya tidak dapat dijadikan agunan di Bank. Tujuan penel.itian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak yang timbul dari-implementasi kebijakan pemerintah, menganalisis faktor-faktor kendala dan hambatan yang dihadapi oleh para pemegang izin, serta memberikan saran alternatif kebijakan pemerintah di bidang pengusahaan pariwisata alam. Hierarki proses kebijakan dimulai dari policy level, organizational level dan selanjutnya operational level, level yang lebih tinggi akan mendasari level dibawahnya dan tidak boleh saling bertentangan. Sesuai dengan perkembangan jaman, beberapa pakar mengajak untuk mempelajari ulang asumsi-asumsi yang mendasari pemikiran tentang bagaimana seharusnya administrasi publik (pemerintahan) dilaksanakan. Target populasi dalam penelitian ini meliputi lingkup Departemen Kehutanan dan pemegang izin pengusahaan pariwisata alam; serta metode analisis ,meliputi metode induksi dan deduksi serta penalaran sebab akibat. Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala dan hambatan bagi pemegang ijin pengusahaan pariwisata alam.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengusahaan, pariwisata alam belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan kebijakan yang ditetapkan dianggap tidak rasional ditinjau dari aspek bisnis. Saran yang penulis kemukakan adalah pemerintah harus segera mengadakan penyempurnaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan."

"ABSTRAKTesis ini merupakan hasil penelitian tentang ?implementasi Kebijakan Konversi Desa Menjadi Kelurahan di Kota Depok Tahun 2001-2006?.Penelitian ini penting dilakukan karena dengan berkernbangnya wilayah Depok secara sosio-administratif mengakibatkan Depok berubah status bukan lagi tergabung dalam 'wilayah Dati II Kabupaten Bogor melainkan sudah menjadi Kota. Dengan adanya peningkatan status dari kota administratif menjadi kota, maka Depok mengalami banyak perubahan yang meliputi tata kota dan tata wilayahnya. Hal ini dipertegas dengan diimplementasikannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Konversi Desa Menjadi Kelurahan di Kota Depok, sehingga sebanyak 38 desa yang berada di 4 wilayah kecamatan di Kota Depok dikonversi menjadi kelurahan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan mempergunakan jenis penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan irnplementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok. Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen dan studi kepustakaan serta observasi langsung ke lapangan. lnstrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dengan pedoman wawancara, dengan prosedur penelitian rnelalui wawancara dan diskusi secara mendalam. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang terkait dengan penelitian.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah rnencakup konsep desentralisasi dan konsep mengenai otonomi daerah dan darah otonom, konsep mengenai desa dan kelurahan serta berbagai model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, George C Edwards III dan Merille S. Grindle.Hasil penelitian menunjukkan faktor komuuikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok.Berdasarkan temuan lapangan bahwa implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan sudah berjalan dengan baik karena tidak terdapat resistensi/ perlawanan dari pihak masyarakat, aparat perangkat desa dan aparat kelurahan. Aparatur kelurahan merupakan ujung tombak terdepan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dari segi kuantitas jumlah pegawai kelurahan sudah cukup banyak, namun dari segi kualitas dirasakan masih kurang dan hal ini menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah Kota Depok. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan dan strategi yang diambil untuk meningkatkan kualitas aparaturya, sehingga dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya."

"Mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah suatu lembaga negara yang baru maka dibutuhkan karakteristik Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, memiliki integritas, dan kompetensi untuk mendukung kelancaran dari suksesnya tugas konstitusi MK. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan produktifitas pegawai MK dan mengetahui faktor-faktor yang menentukan produktifitas pegawai tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompensasi dan disiplinkerjaterhadapproduktifitspegawai.Rancangan menggunakan uji hipotesis dengan metode analisis regresi linear berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 80 orang pegawai MK, yang mana sebanyak 76 pegawai yang merespon, dan 70 pegawai yang menjawab secara lengkap dan dapat dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pertama, kompensasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktifitas pegawai. Kedua, disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktifitas pegawai. Ketiga, kompensasi dan disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produktifitas pegawai

---

Given that the Constitutional Court (MK) is a new state institution, it requires the characteristics of Human Resources (HR) who are professional, have integrity, and competence to support the smooth running of the Constitutional Court's constitutional duties. Therefore, it is important to increase the productivity of the Constitutional Court's employees and to know the factors that determine the productivity of these employees. The purpose of this study was to examine the effect of compensation and work discipline on employee productivity. The design uses a hypothesis test with multiple linear regression analysis method to determine the effect of the independent variable on the dependent variable. In this study, data collection was carried out by distributing questionnaires to 80 employees of the Constitutional Court, of which 76 employees responded, and 70 employees answered completely and could be analyzed using multiple linear regression. The results of this study concluded that first, compensation does not have a significant effect on employee productivity. Second, work discipline has a significant influence on employee productivity. Third, compensation and work discipline together have a significant effect on employee productivity."

"Thesis ini mempelajari bagaimana suatu Perusahaan Multinasional (MNC) mengatur kegiatan finansialnya dalam skala internasional dimana dalam transaksinya menggunakan mata uang beberapa negara dalam hal keragaman mata uangnya. Tujuan riset adalah (1) mempelajari dan menganalisa bagaimana resiko yang berhubungan dengan mata uang pada alur kas bisa berkurang dengan menggunakan alat hedging lindung nilai yang dipilih dalam menangani operating exposure selama 5 (lima) tahun periode keuangan (2) untuk mengumpulkan seluruh komponen literature yang berhubungan dengan topik tesis dan menyajikan suatu analisa yang komprehensif mengenai operating exposure. Pada perdagangan internasional, segala bentuk mata uang bergerak dengan cepat. Karena nilai pada aset, kewajiban, pendapatan dan biaya sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing, terdapat berbagai kemungkinan exposure dalam kegiatan keuangan contohnya currency esxposure. Apabila terjadi fluktuasi yang tidak terduga, perusahaan bisa mengalami kerugian atau bisa sebaliknya memperoleh keuntungan. Keputusan untuk mengurangi resiko exposure bisa berbeda setiap tahunnya. Apabila pada tahun ini perusahaan mampu mengurangi resiko dengan suatu alat lindung nilai hedging, cara yang sama dapat dilakukan ditahun berikutnya atau melakukan penelitian lebih lanjut untuk memilih strategi hedging yang lebih baik. Suatu MNC yang berbasis di Australia, Amcor Limited (AL), dipilih sebagai obyek studi karena beroperasi secara global dan merupakan perusahaan manufaktur kemasan dengan produknya yang beragam yang memperoleh bahan baku diimpor dari negara lain dan melakukan penjualan produknya ke luar negeri. Tesis ini pada akhirnya memberikan rekomendasi kepada Amcor dalam hal melindungi perusahaan dari resiko mata uang di tahun mendatang serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan eksekutif dalam manajemen resiko. Langkah-langkah analisa yaitu membandingkan kurs aktual AL dengan kurs pasar yang diperoleh dari RBA. Hasil perbandingan menunjukkan bagaimana AL mengeluarkan uangnya untuk membeli mata uang asing. Selain itu analisa sensitifitas terhadap cash dan analisa prediksi nilai tukar dengan menggunakan rumus absolute forecast error as a percentage of the realised value. Amcor sudah menetapkan kebijakan menggunakan fixed price swaps, options and futures dalam lindung nilai. Selain itu juga membuat perjanjian interest rate dan cross currency swaps, forward rate, serta interest rate options dalam hal lindung nilai suku bunga dan exposure mata uang asing. Analisa studi kasus AL pada periode analisa 2004 sampai 2008 menunjukkan bahwa cash flow AL sensitive terhadap fluktuasi. AL merubah kebijakan lindung nilai pada tahun 2008 setelah diadakan peninjauan kembali mengenai jumlah dan volume exposure mata uang asing. Rekomendasi diberikan untuk AL bahwa mereka dapat menggunakan forward contract jangka panjang dan money market hedging sebagai strategi alternative mengingat kondisi krisis global saat ini. Saran lain adalah ekspansi usaha kenegara lain dan difersifikasi produk untuk mendapatkan matching currency cash flow yang lebih baik sehingga operating exposure dapat diperkecil.

---

This thesis examines how a Multinational Corporation (MNC) manages their international financial activities in terms of diversity of currencies. The research purpose is thus aiming (1) to study and analyse whether the currency risk in MNC?s cash flows can be reduced with the hedging instruments they have used during the period of 5 (five) financial years in order to manage the operating exposure (2) to pull together all relevant strands of the literature and to present a comprehensive analysis on operating exposure. In international trading, currencies move rapidly amongst countries. Since value of assets, liabilities, revenues and costs are sensitive to fluctuation of foreign exchange rates, there are always possibilities of exposure in the financial activities, for example, currency exposure. Should there be an unexpected fluctuation of exchange rate, company suffers loss or in reverse gain profit. The decisions to reduce risk on exposure may vary year to year. If the Company is able to reduce risk this year by using a hedging instrument, they may apply the same one in the following year or do a further research to select better hedging instrument. An Australian based MNC, Amcor Limited (AL), was selected to be the object study as it is operating globally and a manufacturing company with diversified products on packaging which its raw material imported from more than one country and sell their products abroad. This thesis gives recommendation to Amcor in order to protect firm?s value from currency risk in the following years and improve their executive decision-making in risk management. Steps of data analysis consist of comparison between actual rate of AL and market rate from RBA. The variance of this comparison showing how AL spent their cash to buy the foreign currencies. Analysis of sensitivity to the cash flow and analysis on forecasted exchange rates using the formula of absolute forecast error as a percentage of the realised value. AL has set up to use the fixed price swaps, options and futures. AL enters into interest rate and cross currency swaps, forward rate agreements and interest rate options to hedge interest rate and foreign currency exposures. Analysis on case study of AL in the period of 2004 to 2008 showing that cash flow of AL is sensitive to fluctuation. AL has changed its hedging policy in 2008 after a reassessment of amounts and volume of foreign currency exposures. Recommendation provided is AL can also use a long term forward contract and money market hedging as an alternative hedging strategy considering to the company and market condition especially during current economic crisis. Other suggestion is business expansion to other country and product diversification to get higher matching currency cash flow, therefore, the operating exposure can be minimized."

"Invention Internet represent big revolution in the world of computer and communications. By finding of telephone, radio, television and computer have been happened by the new step in the world of integrated communications. Internet is a appliance of information spreading globally, a mechanism of information spreading and a media for colaboration and have interaction usher individual by using computer without blocked by a geographical boundary. Internet is a successful example from a invesment, dedication and komitmen to a researching into and the infrastructure development of information.Influence from internet do not only hit those who reside in area of information technology and just computer, but all walks of life which have exploited this internet as a means of online to finish assorted of their duty such as e-commerce and information acquirement.E-commerce is defined as the buying of goods and services in physical or electronic form, using an electronic communication device such as telephone, personal computer, online kiosk, automatic teller machine, smart card or smart phone through a telecommunications channel such as the traditional public telephone network, computer network, mobile communications network and the like A way of transaction business which can be conducted from long distance and without recognizing existence of state boundary of through later internet recognized by the name of e-commerce, generating existence of question of how the tax administration impose tax for income from transaction e-commerce, whether existing taxation rule now have adequate in imposing tax for income from transaction e-commerce and any kind of income got from transaction e-commerce.Method research is conducted by bibliography study to learn and analyze literatures of related to problems fundamental and interview with all expert.From research result known that after tax administration know characteristic from determinable transaction e-commerce hence the economic essence from each existing transaction as long as there is additional of economic ability of arising out of effect the transaction hence there is tax object which can be collected by tax, escaped what name weared by taxpayer but side administration of difficulty tax still trace transaction e-commerce without available of data or information that is needed, especially if the transaction conducted through server or taxpayer which beyond country. Taxation rule for income not yet adequate enough in tax imposition for income from transaction e-commerce. The regulation not yet arranged completely and totally hit taxation treatment for transaction e-commerce and tax treaty even also not yet arranged completely hit transaction e-commerce. About determination of transaction e-commerce earn assumed to own a permanent establishment even also at tax law number 17 in the year 2000 about taxation income not yet been arranged completely and totally although at article 5 (1) point P at Newest tax law Number 36 in the year 2008 about taxation income have been entered that computer, electronic agent, or the automatic equipments owned, rent, or used by organizer of electronic transaction to run business activity of through internet pertained into permanent establishment but the mentioned still less be specific because of this transaction e-commerce need a taxation rule which changing rules and need ability to adopt unique from this transaction e-commerce. Income got from transaction e-commerce. OECD TAG divide 28 type of transaction e-commerce and most of the the transaction generate production of effort and royalty."