Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Brik Ibrahim
"Sebagian besar lahan tanah milik Perum Pegadaian yang ada saat ini, hanya dimanfaatkan untuk usaha gadai. Padahal jika dilihat dari letaknya, cukup banyak lokasi tanah yang berada pada daerah strategis (pusat kota dan sentra bisnis). Sehingga sangat memungkinkan untuk dapat dikelola lebih optimal lagi melalui diversifikasi usaha properti sehingga dapat menjadi suatu central business unit yang menguntungkan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan dana yang dimiliki untuk menjadikan eksistensi lahan-lahan tersebut menjadi profit centre. Dalam tesis ini, akan dilakukan analisis dengan metode factor analysis terhadap beberapa alternatif jenis investasi properti yang layak diterapkan pada salah satu lahan yang cukup strategis untuk dikembangkan. melalui pendekatan institutional engineering dengan model project financing yang dioptimalkan dengan monte carlo. Hasilnya adalah pola kelembagaan yang optimal dapat mendorong suatu kelayakan investasi. Terlihat dari hasil detail Baseline Joint Operation atau Joint Venture NPV= 133,576,999,657.37 dan IRR = 22%. Sedangkan untuk Baseline Cash Flow 30th NPV= 46,529,098,320.62 dan IRR = 16%.

The existing land areas of Perum Pegadaian mostly are exploited in the effort of pawn. There is plenty of land location, which located in strategic area (Central Business District and Down town). Trough business diversification in property development, there are some possibility in land usage optimalization in gaining profit. One of the main problems that faced by Perum Pegadaian is lack of fund resource to develop the unprofitable land into beneficial central business unit. In this thesis, factor analysis will be used to analyze the alternative selecting types of property investment to be applied at one of the strategic land area, with an approach of institutional engineering in project financing models in the process of Monte Carlo optimalization. The result is with institutional engineering optimal, feasibility study can be driven, this appear on the result of detail Baseline Cash Flow with 30'h Joint Operation or Joint Venture, the NPV = 133,576,999,657.37 and IRR = 22%, which is higher comparing with 30'h Baseline Cash Flow, the NPV = 46,529,098,320.62 and [RR= 16%."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2004
T14764
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wanti
"Masalah keterbatasan dana pembangunan infrastuktur jalan dan tingginya kerusakan jalan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Propinsi Jambi. Sehingga perlu adanya strategi implementasi "prioritas proyek" yang tepat sasaran dan berdaya manfaat tinggi.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis faktor dan variabel terhadap faktor yang paling mempengaruhi "strategis proyek" dengan Analytical Hierarchy Process (AHP ) pada studi kasus terhadap responder 9 kabupaten di wilayah Propinsi Jambi sebagai objek penelitian.
Hasil analisis responden adalah Pemodelan I yang menghasilkan faktor dan variabel pengaruh. Kemudian dengan Dynamic Analysis dan Dynamic System pada studi kasus menghasilkan Pemodelan II berupa analisa dan simulasi terhadap data eksisting setiap kabupaten. Hasil analisis ke dua pemodelan dapat digunakan sebagai faktor penentu kriteria dalam menentukan strategi implementasi prioritas proyek pada wilayah tersebut.

Financing gap for Roads Infrastructure project and road deterioration was a region problem in Indonesia, especially in Jambi Province. This public facility dilemma, urgent to develop implementation strategic for " prioritized Project", this requires proper priority of needs and efficient Infrastructure with benefit impact and optimation for project investment fund.
The purpose of this research was to identify and analyze the influenced of the main factor to " the project strategic" with Analytical Hierarchy Process Method (AHP) method. As the primary sources of data was available personal or expert questionnaire with case studies on 9-district area or research object in Jambi Province.
Results of respondent analyze was a Model Analyze I and Dynamic Analyze and System results: Model Analyze II to analyze and simulation existing data. Both of research Model I and Model II become aspects to determine of main criteria factor to make implementation strategic of priority project.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2005
T16077
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jogi Harjudanto
"Koridor Sudirman - Thamrin, tercipta dari hasil perkembangan kebutuhan kawasannya akan akses yang dapat menghubungi berbagai kawasan lain. Berbagai jenis angkutan umum telah memberikan kontribusinya dalam turut serta mengefektifkan pemanfaatan lahan guna efisiensi ruang, biaya dan waktu. Dan kenyaraan yang teriihat, kendaraan pribadi memberikan kontribusi besar terhadap dampak kemacetannya dibandingkan dengan pengguna angkutan umum.
Untuk itu maka diperlukan suatu perhitungan nilai waktu perjalanan pengguna angkutan umum dan kendaraan pribadi, sebagai salah satu elemen yang mendukung eksistensi dan keberadaan moda baru yang akan direncanakan. Melalui perbedaan selisih biaya perjalanan (Travel Cost), juga waktu perjalanan (Travel time) pengguna angkutan umum dan kendaraan pribadi, akan didapatkan suatu formulasi besaran nilai waktu perjalanan (Travel Time Value) yang dapat mewakili dari komunitas di koridor terrebut.
Penelitian ini bertujuan :
1. Memperoleh suatu pendekatan mode yang legitable dan dapat dipergunakan untuk kasus-kasus yang memiliki variabet setara. Sehingga melalui pendekatan model ini, Idta dapat memulai suatu tahapan proses kebijakan/keputusan.
2. Mengetahui secara terukur hingga seberapa besar kemampuan dan kesudian dari responden untuk membayar lebih guna mewujudkan suatu wahana baru yang jauh lebih efisien, efektif, nyaman dan terjadwal.
Dengan menggunakan pemodelan binary logit, dihasilkan suatu nilai waktu perjalanan dari 500 responden yang terbagi atas pengguna kendaraan pribadi dan angkutan umum.
Hasil perhitungan nilai waktu perjalanan di koridor Sudirman - Thamrin adalah sbb :
1. Untuk pelaku perjalanan dengan mobil pribadi, nilai waktu perjalanan per jam di kawasan KST (Koridor Sudirman-Thamrin) adalah Rp. 1.700,
2. Untuk pengguna angkutan umum sebesar Rp. 1.300,- per jam.
3. Gabungan dari kedua moda sebesar Rp. 1.500,- per jam.
Tingkat kesudian pengguna jasa untuk membayar lebih pada system baru yang ditawarkan untuk moda gabungan adalah Rp. 730,-, untuk moda pribadi Rp.770,-dan untuk moda angkutan umum adalah Rp.700,-"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2004
T14975
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kereh, William TG
"Dengan diterapkannya desentralisasi dan otonomi penuh saat ini, menjadikan pemerintah daerah otonomi mempunyai kewenangan penuh dalam merencanakan, membiayai, membangun dan mengelola pembangunan jalan didaerah otonominya. Hal ini pada akhimya menjadi lantangan yang sangat berat bagi daerah yang memiliki pendapatan asli daerahnya kecil, namun pada sisi yang lain diperhadapkan dengan kondisi kerusakan jalan yang semakin parah yang memerlukan biaya yang besar dalam penanganannya. Sehingga pemerintah daerah harus berupaya mencari altematif pembiayaan pemeliharaan jalan, agar dapat tetap menyediakan infraslruktur jalan yang baik.
Pada studi ini dilakukan kajian dan analisis alas mekanisme sistem pembiayaan pemeliharaan jalan melalui penerapan konsep Road Fund sebagai alternalif pendanaan. Sedangkan sebagai daerah studi ditentukan adalah propinsi Lampung, dengan pertimbangan bahwa selain sebagai daerah tujuan juga merupakan daerah yang harus dilintasi oleh seluruh kendaraan yang akan menuju pulau Jawa dari pulau Sumatera.
Penelitian ini menelaah sistem pembiayaan pemeliharaan jalan nasional dan propinsi di propinsi Lampung dengan membandingkan sumber pendanaan APBN dan sumber dana untuk Road Fund yang diambil dari pajak sektor jalan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor, Pajak Bahan Bakar Minyak dan Pajak Tambahan pada harga Bahan Bakar Minyak (Levy Tax) yang dikumpulkan selama 5 tahun dan tahun 1998/1999 sampai dengan 2002.
Didapatkan kombinasi sumber pendanaan yang paling aplicable dalam penerapan Road Fund di propinsi Lampung adalah antara Pajak Sektor Jalan dengan Levy Tax. Dimana dari hasil analisis didapalkan besaran minimum Levy Tax yang dapat digunakan dalam rekening Road Fund untuk membiayai pemeliharaan jalan nasional dan propinsi di propinsi Lampung hanya berkisar penambahan 3 % saja dari setiap harga per liter BBM nya atau sebesar Rp. 40, 87 per liter.
Selain itu tulisan ini juga membahas tentang formulasi kebijakan pemerintah daerah untuk menunjang maksud tersebut diatas, serta memberikan gambaran tentang kaitannya Road Fund dengan biaya operasi kendaraan.

By decentralization and full autonomy in this time had created local government has a full authority of planning, costing, constructing and managing of road works in its autonomy area. This case in the last will the be very heavy challenge for province that has Local Original Income ( PAD ) was less, where in the same time should look out on the condition of damage road that need the big of cost to handle. So, local government should try to find the alternative of road maintenance fund to prepare good infrastructure of road.
In this case study to research and analysis for mechanism of road maintenance fund system through applying concept of Road Fund as funding alternative. As the study area determined is Lampung Province, with considered that beside as the objective area of the journey, also Lampung Province as transit area of all transportation from Sumatera Island to Java Island or on the contrary.
This research will analysis of national roar maintenance system and province with compared at APBN fund source and fund source for Road Fund that taken from road sector taxes that is vehicle registration tax ( PKB ), vehicle ownership transfer fees ( BBNKB ), road transport fuel tax ( PBSKB ) and tax addition to price fuel levy. The analysis will be supported by five years data from 1998/1999 to 2002.
Founded the most feasible of funding combination to use that road sector tax and levy tax. Where through analysis was founded the minimum levy lax that only adding about 3 % or equal Rp. 40,87 from transport fuel tax will fulfill on the needs of fund for mantenance the road in Lampung Province.
Beside of that this article also studying the police formulation that must take on by local government, and also described about relation of Road Fund on Vehicle Operation Cost ( VOC ).
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2004
T14974
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lubis, Aldi Parlindungan
"Pemakaian aplikasi komputer sebagai alai pembantu pengambilan keputusan telah berkembang di segala bidang, seperli investasi. Salah satu bidang yang juga menjadi obyek penelitian adalah pengembangan sistem pembantu pengambilan keputusan atau Decision Support System (DSS) untuk masalah investasi infrastruktur kereta api (KA). Masalah investasi infrastruktur KA antara lain keterbatasan anggaran pemerintah serta sulit atau enggannya swasla untuk berinvestasi. Hal ini disebabkan oleh tingginya risiko investasi Berta operasional. Hasa studi Pre-TS double track Propinsi Banten menyarankan bahwa perlu keterlibatan swasta untuk mewujudkan proyek double track dan perlunya manajemen yang lebih balk pada tahap operasional. Oleh karena itu DSS dirancang agar mampu melakukan analisis investasi dan risiko. Caton pengguna dart DSS diharapkan adalah badan pengelola khusus yang bertanggung jawab menjalankan proyek double track. Sebagai metode analisis utama digunakan analisis anus kas dan Simulasi Monte Carlo.
DSS dirancang untuk tahap perencanaan dan tahap operasional. DSS mempunyai fungsi perencanaan, pengawasan atau monitoring dan pengendalian atau controlling. Sebagai acuan pengawasan dan pengendalian digunakan NPV at risk karena memperhitungkan risiko don metode pembiayaan proyek Hasil simulasi akan menghasilkan distribusi kumulatif normal NPV dan probabilitas NPV>O serta NPV
Pemilihan jenis dan waktu pelaksanaan lindakan koreksi merupakan hak pengambil keputusan sedangkan DSS telah melakukan fungsi pembantu pengambilan keputusan. Paola fungsi pengawasan, pengambil keputusan mempunyai hak untuk tidak melanjutkan ke fungsi pengendalian walaupun basil pengawasan bisa balk atau buruk Sebagai bagian akhir untuk membuktikan hipotesis, dilakukan validasi terhadap DSS kepada beberapa responden. Hasil validasi menunjukkan model cukup bisa diterima oleh responden sebagai DSS dengan calatan perbaikan pada sisi user friendliness. Namun NPV at risk tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk tahap pengawasan dan pengendalian operasional sehingga hipotesis tidak terbukti dan tujuan penelitian gagal dicapai.

Computer application, as decision support tool, has been using wide spread in many areas, such as investment. Developing Decision Support System (DSS) for railways infrastructure investment problem become an object of this research. The Investment problems is limited budget of government while private participation difficulty to join in. This is because the character of railway investment which is high risk in investment and operation phase. Early study of feasibility in developing double track in Banten Province suggest that involvement of private sector is needed to support financing and better way in management on operation phase. Therefore, DSS is developed and has ability in investment and risk analysis especially on planning and operation phase. The candidate user of DSS is special purpose vehicle which has responsible for operating the double track project. As fundamental methods, the DSS apply discounted cash flow analysis and Monte Carlo simulation.
DSS is designed to planning and operation phase. DSS has planning, monitoring and controlling functions. As indicator to plan, monitor and control the investment, NPV at risk is used because it takes financing method and risks into account. The DSS will simulate and produce cumulative distribution function of NPV and Probability of NPVVO and NPVJ0. If, on operation phase, the DSS monitoring function analyze that the output has difference between planning result then the next step should be taken. his the controlling function of DSS. In this function, the user has desire to repair the CDF and Probability of NPV result from monitoring function. Therefore, corrective actions are needed. There are four kinds of corrective actions in DSS. They are currency forward, interest cap rate, operational management and lobbying government to get support in making policy. To operate corrective action analysis, End year of controlling phase must be decided then decide each corrective action start and end yea then DSS start to make a new projection. Output of this operation is new CDF and Probability of NPV. Estimate cost and benefit of corrective actions is, also, become analysis output.
Although the DSS had provide information to support decision making, h is fully the right of decision maker in selecting kind and time of corrective actions. In monitoring function, decision maker has the right to go or not go to the next stage whether the result of monitoring is good or bad. Last but not least is validation step of DSS_ In validation step, Respondents try to use the DSS'and give a response via questionnaire. The result shown that respondents rather satisfy with the model as DSS as they need more user friendliness using the DSS. Unfortunately, as NPV at risk can not used as indicator on monitoring and controlling operation phase so the hypothesis and the goal of this research are fail to achieve.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2004
T14984
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Beyly Dayanto Aji
"Bond is a special form of contract. A bond is written or printed evidence of debt owed by a corporation or a government. It is usually issued for the purpose of borrowing money A bond bears the statement that the issuer promises to return to the bondholder the principal, or the sum borrowed, when the bond matures, or becomes due, at some future date. Most bonds pay interest at regular intervals Bonds allow a corporation or governments to borrow money without having to take in any new partners like IMF, JICA ,and etc. The person who buys a bond does not become a stockholder, but is merely a creditor. The savings bonds issued by the United States government are widely popular among small investors because of their low purchase price and great safety. A $50 savings bond, the lowest denomination issued costs $25. A buyer can cash it for at least twice the purchase price after 17 years, when the bond matures (comes due). The interest rates on most savings bonds are based on the interest rates earned on certain other federal securities. Most savings bonds can be cashed after six months. State and local governments issue securities called municipal bonds. Municipal bonds is the modern system of raising money to finance local government services and activities. Governments at all levels-local and state require people and businesses to buy municipal bonds. Governments use the municipal bonds revenue to pay the cost of police and fire protection, health programs, schools, roads, bridges or public transportation, and many other public services. Transportation is the act of moving people or goods from one place to another. Transportation takes people where they need or want to go, and it brings them the goods they need or want. Without transportation, there could be no trade. Without trade, there could be no towns and cities. Towns and cities are traditionally the centers of civilization. Therefore, transportation helps make civilization possible."
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T15011
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saragih, Mondo Jaya
"Pembangunan infrastruktur pelabuhan masih minim karena keterbatasan pendanaan dari pemerintah dan faktor risiko investasi yang selalu dikuatirkan oleh investor swasta, untuk berpartisisipasi dalam pembangunan infrastruktur publik.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi secara cermat potensi-potensi risiko yang mempengaruhi kinerja Nilai NPV pada pembangunan pelabuhan terminal kontainer. Sedangkan pengambilan data primer dengan kuisioner dan pengolahan data dengan menggunakan analisa statistik dan monte carlo. Hasil dari penelitian ini diperoleh risiko yang paling berpengaruh terhadap nilai NPV yakni risiko Peningkatan biaya proyek karena perencanaan yang buruk, Demand jasa kepelabuhanan lebih rendah dari yang diharapkan, Lalu lintas akses darat menuju pelabuhan stagnan dan Inflasi yang tinggi.

Development of port infrastructure is still minimal due to limited funding from the government and investment risk factors are always feared by private investors, to take apart in public infrastructure development.
This study aims to identify carefully the potential risks that affect the performance of NPV at port project. While the primary data collection by questionnaire and data processing using risk analysis. Results of this study showed that most affect the risk of NPV increase the risk of project cost due to poor planning, traffic or port services demand is lower than expected, traffic access and land transport of stagnant and high inflation.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
T45427
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wida Nurfaida
"Menghadapi kendala keterbatasan sumber dana yang dialami pemerintah saat ini maka salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh adalah memanfaatkan pinjaman luar negeri. Ditjen Bina Marga Dep. PU sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jalan menempuh langkah kebijaksanaan tersebut dengan menggunakan pinjaman dana bersumber dari luar negeri. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan penyiapan proyek konstruksi jalan bersumber dana dari pinjaman luar negeri dan melakukan rekomendasi yang merupakan Respon atas Risiko terhadap penyiapan proyek konstruksi jalan tersebut. Berdasarkan analisis AHP, korelasi dan regresi, maka dapat disimpulkan bahwa sumber penyebab utama terjadinya keterlambatan penyiapan proyek kon pengadaan tanah dan atau resettlement serta pemenuhan indikator monitoring dan kinerja evaluasi.

Faced constraint of fund sources limitation that experienced government at this time then one of way out that can be gone through is exploiting overseas loan that is as alternative solution to defray program of road treatment. Directorate General of Highways, Ministry of Public Works as the institution that hold responsible in street management go through wisdom step is referred by using fund loan stems from outside of country. Intention of thesis this is the for identify the delayed problems of loan project preparation of road construction and/or overseas donation less matures and conducts recommendation that is Risk Response to preparation of road construction project. Based analysis AHP, correlation and regression, then can be concluded that existence of problem that is source the root cause the happening of delayed of loan project preparation of road construction levying and or resettlement and accomplishment of monitoring indicator and evaluation performance."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2009
T26813
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jumahardi
"ABSTRAK
Salah satu Capital Domestic yang saat ini belum dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur adalah Dana Pensiun. Berdasarkan data dari OJK, untuk tahun 2011 investasi Dana Pensiun pealing besar ditempatkan pada instrumen pendapatan tetap (SBN dan Obligasi) yaitu sekitar 62%, kemudian pasar uang (deposito) sekitar 34%. Sementara itu kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui Dana Pensiun. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi faktor penghambat pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun dengan Analytic Network Process dan menganalisis kemampuan Dana Pensiun dalam pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun yaitu aspek regulasi (0,32053; W=0,456). Faktor penghambat yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek karakteristik produk, Dana Pensiun investasi ke pasar uang dan modal (0,31556; W=0,616); 2) aspek pelaku pasar, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang instrumen keuangan dana pensiun (0,3905; W=0,456); 3) aspek regulasi, belum adanya regulasi yang mengatur pembiayaan secara langsung dana pensiun dalam infrastruktur (0,4937; W=0,712); 4) aspek resiko, peluang investasi infrastruktur di pasar dianggap berisiko tinggi (0,530; W=0,76). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Least Square dipeoleh bahwa portofolio invetasi dana pensiun tahun 2014 adalah sebesar Rp. 173,02 triliun, dan rasio terhadap kebutuhan pembiayaan infrastruktur pada tahun 2014 adalah sebesar 36,33%..

ABSTRACT
One of Domestic Capital is currently not utilized for infrastructure financing are Pension Fund. Based on data from the Financial Services Authority (FSA), for the year 2011 of the Pension Fund pealing placed in fixed income instruments (government securities and bonds) is about 62%, then the money market (deposits) of approximately 34%. While the condition of Indonesian Infrastructure dilemma due to the limited financial capacity of the country. One of the efforts the Government is financing infrastructure projects through the Pension Fund. This thesis aims to identify factors inhibiting financing infrastructure projects through the Pension Fund with the Analytic Network Process and analyze the ability of pension funds to finance infrastructure. Based on ANP, infrastructure project financing constraints through the pension fund regulatory aspects (0.32053; W = 0.456). The most dominant limiting factor on each of these aspects are: 1) aspects of the product characteristics, the Pension Fund to invest the money and capital markets (0.31556; W = 0.616), 2) aspects of market participants, the lack of knowledge and understanding of financial instruments funding retirement (0.3905; W = 0.456); 3) regulatory aspects, the lack of regulations governing the financing of the pension fund directly in infrastructure (0.4937; W = 0.712); 4) aspects of risk, investment opportunities in the infrastructure market is considered risky high (0.530; W = 0,76). Based on calculations using the Least Square method that the portfolio obtained by investing their retirement funds in 2014 was Rp. 173.02 billion, and the ratio of the infrastructure financing needs in 2014 amounted to 36.33%"
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
T36742
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ardi Gunawan
"ABSTRAK
Penentuan peringkat dan pengembangan perbaikan pelayanan bandara di Indonesia merupakan salah satu tugas berat dan penting yang dihadapi oleh pengambil keputusan/Regulator. Pada kenyataannya, penentuan penanganan bandara dapat dilihat sebagai permasalahan pengambil keputusan yang melibatkan banyak kriteria yang bersifat kompleks. Pada studi ini penentuan peringkat dan evaluasi perbaikan kualitas pelayanan bandara di Indonesia dilakukan dengan metode Fuzzy AHP dan FTOPSIS yang berdasarkan pada aspek : supply airport, permintaan airlines, permintaan penumpang dan pengawasan. Pada akhirnya penelitian ini digunakan untuk menentukan peringkat dan sebagai pengembangan perbaikan kualitas pelayanan bandara di Indonesia. Dalam penelitian ini dihasilkan 10 peringkat bandara di Indonesia yaitu Bandara Soekarno Hatta-Tangerang, Bandara Sultan Hasanudin-Makasar Bandara, Bandara Hang Nadim-Batam, Bandara Ngurah Rai-Bali, Polonia-Medan, Bandara Ahmad Yani-Semarang, Bandara Juanda-Surabaya, Bandara Sentani-Jayapura, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin-Palembang, dan Bandara Adisucipto-Yogyakarta. Prioritas dimensi kualitas pelayanan berdasarkan kriteria yang diharapkan responden dalam menentukan pengembangan perbaikan kualitas pelayanan bandara di Indonesia yaitu dengan peningkatan pada aspek permintaan penumpang (menyeimbangkan tingkat kepadatan penumpang, mengurangi waktu delay, mengurangi jarak tempuh pejalan kaki, menambah kenyamanan penumpang dan tersedianya pelayanan bandara berstandar) serta peningkatan keselamatan di Bandara. Hasil penelitian ini digunakan untuk membantu dalam pengembangan perbaikan bandara, sehingga memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja bandara di Indonesia.

ABSTRACT
Ranking service improvement and development of airports in Indonesia is one of the heavy and important tasks faced by decision makers/government. In fact, the determination of airport management can be seen as a decision-making problem involving many criteria are complex. In this study the ranking and evaluation of airport service quality improvement in Indonesia carried out with Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS method is based on the aspects: airport supply, demand airlines, demand passengers and supervisory. The decision-making research are used to rank the airports a method that’s used as the development of improved quality of airport services in Indonesia. Generated in this study ranked 10 airports in Indonesia, Soekarno-Hatta Airport-Jakarta, Sultan Hasanuddin Airport- Makassar, Hang Nadim Airport-Batam, Ngurah Rai Airport-Bali, Polonia Airport-Medan, Ahmad Yani Airport-Semarang, Juanda Airport-Surabaya, Sentani airport-Jayapura, Sultan Mahmud Badaruddin airport-Palembang and Adisucipto airport-Yogyakarta. Priority dimensions of service quality based on the criteria in determining the development of the respondents expected improvement of the quality of airport services in Indonesia, with moderate improvement in passenger demand (balancing the density of passengers, reducing the time delay, reduce the distance pedestrians, increase passenger comfort and the availability of standard airport services) and safety improvements at the airport."
2013
T44143
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>