Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka meningkatkan perlindungan nasabah perbankan danmempertimbangkan semakin banyaknya sengketa antara nasabah dengan bank,Bank Indonesia memperkenalkan lembaga penyelesaian sengketa antara nasabahdan bank di luar pengadilan, yaitu mediasi perbankan yang diatur dalam PeraturanBank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimanadiubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.l0/1/PBI/2008 (PBI MediasiPerbankan). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian terhadapmediasi perbankan atas permasalahan yang meliputi: (1) Bagaimana prosespenyelesaian sengketa menurut PBI Mediasi Perbankan? (2) Apakah PBI MediasiPerbankan telah searah dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? (3)Apakah penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah melalui mediasiperbankan telah memberikan perlindungan kepada nasabah? Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif dan kualitatif deskriptif. Hasil penelitianmenyimpulkan bahwa mediasi perbankan merupakan alternatif penyelesaiansengketa secara murah, cepat dan sederhana yang ditujukan bagi nasabah kecildan usaha mikro dan kecil. Selain itu, mediasi perbankan telah berperan dalammeningkatkan perlindungan nasabah. Namun demikian, penelitian ini jugamenunjukkan bahwa PBI Mediasi Perbankan sebagai peraturan yang melengkapiinstrumen perlindungan konsumen belum sepenuhnya searah dengan UU No. 8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selaku dasar hukum yangmengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungankonsumen di Indonesia. Hasil penelitian menyarankan Bank Indonesia untukmelakukan amandemen terhadap PBI Mediasi Perbankan agar prinsip-prinsippenyelesaian sengketa pada mediasi perbankan searah dengan prinsip-prinsippenyelesaian sengketa melalui mediasi pada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen sebagaimana diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Selanjutnya, Bank Indonesia juga diharapkan melakukan sosialisasi mediasiperbankan kepada masyarakat luas secara intensif, antara lain melalui kantorkantorcabang bank, media cetak maupun media elektronik. Sejalan dengan haltersebut dan mengingat adanya kecenderungan meningkatnya jumlah sengketayang diajukan nasabah, Bank Indonesia perlu mengembangkan organisasi mediasiperbankan dan mempersiapkan tenaga mediator

---

ABSTRACTTo empower customer protection and to respond the escalation o f disputebetween customer and bank, Bank Indonesia provides banking mediation as out ofcourt dispute settlement between bank and customer, which is incorporated underBank Indonesia Regulation No.8/5/PBI/2006 concerning Banking Mediation asamended by Bank Indonesia Regulation No.l0/1/PBI/2008 (PBI MediasiPerbankan). As a new scheme of dispute settlement, it is important to conductresearch on banking mediation and writer has defined some problems: (1) Howdoes the process of banking mediation according PBI Mediation work? (2)Does PBI Mediasi Perbankan have adhere Act No.8 Year 1999 on ConsumerProtection (3) Has dispute settlement by banking mediation give protection tobanking customer? This research use juridical normative and qualitativedescriptive. This research determined that banking mediation is alternative disputeresolution in a simply, cheaply, and quickly which is arranged for small scalecustomers and micro and small scale business. Furthermore, this research alsodetermine that, application of banking mediation has been improving costumerprotection. However, this research find that banking mediation ascomplementary of consumer protection regulation has not fully comply withrespect to Act No.8 Year 1999 on Consumer Protection as a basic law whichintegrate and empower law enforcement in consumer protection in Indonesia. Theresearcher suggests that Bank Indonesia should amend PBI Mediasi Perbankan tomake it comply with concepts of dispute settlement in Consumer DisputesSettlement Board as regulated by Act No.8 Year 1999 on Consumer Protection.In addition, Bank Indonesia is suggested disseminating banking mediation topublic intensively by bank’s branch office and public media, improvingorganization of banking mediation and preparing skilled mediator to expectincreasing of cases submitted by customer.;"

"ABSTRAKDalam dunia modern saat ini, kehidupan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peran penting sektor jasa keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya. Melalui perbankan dana atau potensi investasi yang ada pada masyarakat disalurkan kedalam kegiatan-kegiatan produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi terwujud. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan kredit. Seiring dengan meningkatnya jurnlah pemberian kredit, kredit macet pun menjadi masalah bagi dunia perbankan. Bukan saja itu, terdapat juga masalah penyelesaian kredit macet itu sendiri. Khusus mengenai masalah penyelesaian kredit macet pada bank BUMN selama ini berbeda dengan bank swasta lainnya. Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan berupa modal pada bank BUMN, menjadikan penyelesaian kredit macet pada bank BUMN tersebut hams diselesailcan melalui PUPN (KP2LN). Penyelesaian kredit macet bank BUMN di PUPN terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi oleh PUPN. Sehingga perlu dipildrkan cars penyelesaian kredit rnacet BUMN yang lebih tepat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan kepastian hukum termasuk kepastian hokum dalam menyelesaikan kredit macet. Perkembangan pengertian terhadap kekayaan negara yang dipisahkan dalam penyertaan pada BUMN menjadikan perubahan penyelesaian kredit macet. Bertitik tolak pada peraturan mengenai penyelesaian kredit macet bank BUMN yang dilakukan sendiri oleh Bank BUMN dan penyelesaian kredit macet yang diteruskan kepada PUPN. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab persoalan pilihan kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kredit macet ini dengan melihat pada pengertian kekayaan negara yang ada pada bank BUMN. Dan bank BUMN sendiri (PT.Bank BRI (Persero) Cabang Yogyakarta) mempunyai langkah awal dalam penyelesaian berdasarkan peraturan sebagai sebuah bank. Sebagaimana bank BUMN berdasarkan UU No.49Prp. tahun 1960 tentang PUPN penyelesaiapun diteruskan ke PUPN seandainya penyelesaian oleh Bank BUMN tidak mendapatkan hasil. Tetapi penyelesaian pada PUPN juga menghadapi kendala-kendala walaupun penyelesaian sudah berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 33 Tabun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, maka menjadi jelaslah bagaimana penyelesaian kredit macet kepada masing-masing bank berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN. Dengan adanya kepastian hukum dalam penegakkan kredit macet pada BUMN dapat menjadikan penyelesaian kredit macet lebih cepat. Dan Bank-bank BUMN akan mampu bersaing secara sehat dengan bank-bank swasta lainnya dalam menjalankan fungsi dan tujuannya sehingga stabilitas ekonomipun dapat tercapai.;"

"Tesis ini membahas pengaturan tenaga kerja nasional dan pengelolaannya. Industri Minyak dan Gas Bumi (migas) yang mempunyai karakteristik khusus, yaitu padat modal, beresiko tinggi dan membutuhkan keahlian dari sumber daya manusia nya da1am mengelola cadangan migas, maka terdapat keterbatasanjumlah tenaga kerja nasional dalam sektor ini. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia aJam pengelolaan cadangan migas, Pemerintah menuangkan pengutamaan penggunaan tenaga kerja nasional dalam kontrak BagiHasil antara KPS dengan BPMIGAS. Pengutaan tenaga kerja nasional tersebut dituangkan dalam klausula pelatiban dan penempatan tenaga kerja nasional dalam KPS. Berdasarkan Kontrak Bagi Flasil tersebut, KPS wajib untuk melakukan pengembangan terhadap kompetensi tenaga kerja nasional untuk meningkatkankeahlian pekerja dalam pelaksanaan eksplorasi dan produksi migas dan. peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dalam industri migas khususnya, dan peraturan ketenagakerjaan yang oerlaku pada umumnya. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan dan pengemhangan tena kerja nasional, oaik untuk pekerja kontrak, pekerja tetap dan pekerja kontrak pihak ketiga (butsource ), da1am suatu KPS.

---

The focus of this study is for regulating and developing of national workers who worked in Production Sharing Contract Company in oil and gas sector. The Oil and Gas sector have special characteristic such as the large amount of capital needed, high risk and require a complicated technology to explore and exploited the oil and gas. The deficiency of national workers had raise in this sector. To prevent the deficiency amount of national workers get bigger, The Government of Indonesia raise the regulation"Un to the Production Sharing Contract Company to hire

national workers as a priori , and develop the national workers competency. The Production Sharing Contract Company shall obey the government policy of worker and oil and gas, subject to the Production Sharing Contract had been signed by the Government of Indonesia and Production Sharing Contract Company."

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengalihan pekerjaan penunjang pada perusahaan dengan sistem outsourcing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakanmetode penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan secara kualitatif. Dari penelitian yg dilakukan kemudian ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Berdasarkan basil penelitian, diketahui bahwa setiap perusahaan mengeluarkan produk atau jasa yang merupakan hasil akhir proses kerja dalam suatu pe sahaan. Kegiatan tersebut dapat dibagi menjadi kegiatan pokok perusahaan (core business) serta kegiatan penunjang perusahaan (non core business). Bisnis utama harus dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan, sedangkan akti\'itas penunjang (non core business) d pat dilakukan outsourcing. Hal ini diatu[ secara khusus Clalarn pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal hubungan hukum antara karyawan out.sourcin!§ dengan perusahaan pengguna j asa au/sourcing menimbulkan suatu pennasalahan hukum, karyawan outsourcing dalam penempatannya pada J1erusa11aan pengguna outsourcing harus tund pada Peraturan Perusahaan (P,P) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB-') yang berlaku pada perusahaan pengguna ouslourcing tersebut, sementara secara hokum tidak ada hubungan ke~a antara keduanya. Pekerjaan sebagai hak setiap warga Negara harus dilindungi o1eh hukwn. Dan semua pihak wajibmelakukan segala upaya untuk menye esaikan perselisihan antara pengusaha denganpekerja, yang disebut dengan Perselisilian Hubungan Industrial."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan dari UU No. 13 Tahun 2003 terhadap pengusaha yang mcm-PHK karyawannya dengan alasan mangkir. Hal ini dikarenakan karyawan tersebut menolak untuk masuk kerja dan melakukan mogok kerja tidak sah meskipun telah diperintahkan masuk oleh Manajemen Perusahaan. Hukum mengatur dan membatasi alasan-alasan apa yang dapat menjadi dasar terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan harus merupakan langkah terakhir dalam perselisihan hubungan kerja. Dan semua pihak wajib melakukan segala upaya untuk menyelesaikan perselisihan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja.

---

The focus o f this study is about The Protection o f Acl No. 13, 2003 for the Employer that terminate their employee with an absent reason. This issue arises bccause the employee refuses to go to the workplace and doing illegal strike eventough they had been ordered by the Company's Management to go to their workplace. Law controls and limits the reasons for termination o f employment. Termination o f employment must be a last resort in settling employment disputes. All parties must do all possible efforts to settle a dispute before terminating employment."

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengalihan pekerjaan penunjang pada perusahaan dengan sistem outsourcing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakanmetode penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan secara kualitatif. Dari penelitian yg dilakukan kemudian ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Berdasarkan basil penelitian, diketahui bahwa setiap perusahaan mengeluarkan produk atau jasa yang merupakan hasil akhir proses kerja dalam suatu pe sahaan. Kegiatan tersebut dapat dibagi menjadi kegiatan pokok perusahaan (core business) serta kegiatan penunjang perusahaan (non core business). Bisnis utama harus dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan, sedangkan akti\'itas penunjang (non core business) d pat dilakukan outsourcing. Hal ini diatu[ secara khusus Clalarn pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal hubungan hukum antara karyawan out.sourcin!§ dengan perusahaan pengguna j asa au/sourcing menimbulkan suatu pennasalahan hukum, karyawan outsourcing dalam penempatannya pada J1erusa11aan pengguna outsourcing harus tund pada Peraturan Perusahaan (P,P) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB-') yang berlaku pada perusahaan pengguna ouslourcing tersebut, sementara secara hokum tidak ada hubungan ke~a antara keduanya. Pekerjaan sebagai hak setiap warga Negara harus dilindungi o1eh hukwn. Dan semua pihak wajibmelakukan segala upaya untuk menye esaikan perselisihan antara pengusaha denganpekerja, yang disebut dengan Perselisilian Hubungan Industrial."

"ABSTRAKGlobalisasi di berbagai bidang juga mendorong terjadinya globalisasi dibidang hukum khususnya terkait dengan bidang pasar modal dimana dalambidang pasar modal, informasi merupakan nyawa utama dari kegiatan di pasarmodal. Prinsip keterbukaan di bidang pasar modal merupakan titik terpenting.Dengan demikian, bilamana seorang investor yang menggunakan informasi yangmenyesatkan yang didapatkannya dari emiten dan berakibat pada timbulnyakerugian yang dialami oleh si investor yang melakukan investasi tersebut.Kerugian merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum.Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu denganmengumpulkan bahan – bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yangdibahas berupa peraturan perundang – undangan, buku – buku, media internet,majalah dan sumber – sumber lainnya, yang terkait dengan penelitian ini yangdisebut juga data sekunder.Pengaturan hukum yang ada dalam peraturan perundang – undangan diIndonesia yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan di pasar modalkhususnya Pasal 111 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang PasarModal telah mengatur adanya kemungkinan bagi pihak yang mengalami kerugianuntuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian tersebut.

---

ABSTRACTGlobalization in various fields are also encourage globalization in thefields of law, especially related to the capital markets wherein the capital marketinformation is the life of the main activities in the capital market. The disclosureprinciple in the capital market is the most important point. Thus, when an investorwho uses misleading information acquired from the issuer and resulted in thedamages suffered by the investors who are investing. Damage is one element ofthe tort.This research is using literature research, by collecting the written –materials related to the topics covered in the form of laws, books, website internet,magazines and other resources relate4d to this research which is also calledsecondary data.The regulation which is arrange in the law and regulation in Indonesia thatrelated to the misleading information on capital market especially Article 111Regulation Number 8 of 1995 regarding Capital Market has been set up thepossibility for the parties who suffered damages to claim for the compensation ofthe damages."

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan proses perizinan pinjam pakai kawasan hutan hal tersebut untuk menghindari adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan. Langkah selanjutnya penyempurnaan kebijakan yang lebih rasional sehingga tidak menimbulkan kerancuan di lapangan. Selain hal tersebut perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan tentang peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan maupun pertambangan agar diperoleh kesepahaman. Kegiatan dan kebijakan mengenai pertambangan yang menggunakan kawasan hutan di Indonesia sudah diatur oleh berbagai sektor diantaranya sektor Kehutanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup dan juga peran serta Pemerintahan Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota). Berbagai permasalahan terjadi pada kawasan hutan terutama kawasan hutan lindung, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adanya kegiatan pertambangan yang sudah dan sedang beroperasi pada berbagai tahapan baik perizinan, permohonan, eksplorasi maupun produksi menambah persoalan dalam mengatasi penggunaan lahan di kawasan hutan. Permasalahan lain yang muncul adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus dan nuansa desentrralisasi otonomi daerah, maka sebagian Pemerintahan Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) mengasumsikan bahwa kewenangan Pertambangan juga termasuk menjadi wewenang Pemerintahan Daerah. Disharmonisasi diperparah lagi dengan adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan. Dalam pelaksanaan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan masih banyak dijumpai tumpang tindih kegiatan antara pemanfaatan kawasan hutan dengan penggunaan kawasan hutan. Misalnya kegiatan pemanfaatan kayu dengan kegiatan pertambangan. Hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan. Selain hal tersebut dijumpai juga adanya klaim-klaim masyarakat sekitar hutan untuk menuntut ganti rugi tegakkan akibat kegiatan pertambangan. Dengan demikian hal tersebut akan menghambat iklim investasi sektor pertambangan. Sebagai langkah kebijakan untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan langkah sinergitas kegiatan antara sektor terkait khususnya Kementerian Kehutanan dan

---

"