Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan negara Indonesia dan banyak ditopang oleh bantuan luar negeri, selain membawa keberhasilan di satu sisi, ternyata juga membawa dampak kesenjangan antar wilayah yang ada di negara Indonesia. Langkah selanjutnya yang digencarkan oleh pemerintah adalah membuat regulasi dan deregulasi untuk menarik minat penanam modal. Selain itu, langkah yang juga ditempuh adalah menetapkan kawasan-kawasan potensial sebagai motor pertumbuhan. Salah satu langkah yang telah ditempuh adalah penetapan wilayah Kabupaten/Dati II Bima dan Dompu sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima. Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan agar investor tertarik menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Dalam tesis ini akan dievaluasi bagaimana relevansi dari kebijakan tersebut, dengan berdasarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengujinya, diperlukan persepsi dari para pengusaha atau wajib pajak terhadap fasilitas pajak itu sendiri dan tingkat ketertarikan pengusaha terhadap fasilitas perpajakan yang sedang ditawarkan. Materi pengujian dilaksanakan berupa kuesioner baik kepada perusahaan bidang perikanan di seluruh Indonesia. Selain itu, dipilih pula perusahaan yang memiliki cabang dan atau berstatus penanaman modal asing (PMA). Hal ini dilakukan mengingat tujuan dari KAPET yang ingin menarik investasi dalam jumlah besar. Hasil penelitian menunjukkan, sekalipun bukan faktor utama, perpajakan merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan para pengusaha sebelum menanamkan modalnya di suatu wilayah. Tingkat ketertarikan yang ditunjukkan responden didominasi tingkat ketertarikan sedang yang berarti para pengusaha ragu-ragu atau tidak cukup pengetahuan tentang fasilitas perpajakan itu. Berdasar hasil penelitian tersebut, nampak bahwa kebijakan pemberian fasilitas perpajakan perlu dibenahi terutama dalam hal sosialisasi kebijakan tersebut. Selain itu juga perlu memperhatikan dampak buruk dengan adanya investasi tersebut."

"Peranan pajak dalam pembangunan nasional menjadi semakin penting akhirakhir ini. Terutama dalam kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, maka faktor penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari pajak menjadi sumber penerimaan utama. Untuk itu perlu didorong penerimaan pajak yang lebih besar. Tidak kalah pentingnya adalah mengurangi jumlah tunggakan pajak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi besarnya tunggakan pajak. Dalam penelitian ini dicoba 3 (tiga) faktor yang diperkirakan mempengaruhi besarnya tunggakan pajak, yaitu : pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan perilaku wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner secara langsung kepada pihak yang terkait yaitu Wajib Pajak, pemeriksa pajak, dan jurusita pajak. Jumlah populasi untuk pemeriksa pajak sebanyak 205 orang, untuk jurusita pajak sebanyak 12 orang dan untuk Wajib Pajak adalah sebanyak 400 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah sample untuk pemeriksa pajak sebanyak 36 orang, untuk jurusita pajak sebanyak 9 orang dan jumlah untuk Wajib Pajak adalah sebanyak 31 Wajib Pajak. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sampling sederhana (simple random sampling) karena untuk responden Wajib Pajak dilakukan secara acak mengingat banyaknya Wajib Pajak/Penunggak Pajak yang sudah tidak dapat ditemukan alamatnya lagi. Dari data primer yang diperoleh dari responden dan data intern Kantor Pelayanan Pajak wilayah Medan dan sekitarnya, maka keseluruhan data yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis penilaian ketiga macam responden terhadap beberapa variabel yang terkait dengan masing-masing responden yang didukung dengan analisis tabel. Sedangkan analisis kuantitatif yang dilakukan dengan model korelasi (hubungan) dan regresi linier berganda (pengaruh) serta pengujian signifikansi korelasi dan regresi tersebut. Pengolahan data dengan menggunakan program komputer Excel dan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi secara signifikan pada tingkat a = 5% adalah fator perilaku Wajib Pajak dan penagihan pajak, sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan pada tingkat a = 10%. Sehingga dengan demikian hipotesis terbukti. Dilihat dari hubungan antara faktor perilaku Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dengan besarnya tunggakan pajak, dapat diperoleh hasil bahwa terjadi hubungan yang erat dan negatif antara ketiga faktor tersebut dengan besarnya tunggakan pajak. Dengan demikian hipotesis terbukti. Jika dilihat pengaruh dari keseluruhan faktor perilaku Wajib Pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara bersama-sama menentukan 81% dari jumlah tunggakan pajak.Karena adanya hubungan yang erat dengan arah yang berlawanan antara perilaku Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan besamya tunggakan pajak, maka perlu kiranya diperhatikan ketiga faktor tersebut. Penilaian para Wajib Pajak terhadap pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berhubungan erat dengan besarnya tunggakan pajak, oleh karena itu perlu upaya untuk memperbaiki pemeriksaan pajak dan penagihan pajak agar penilaian Wajib Pajak menjadi Iebih baik sehingga dapat menurunkan jumlah tunggakan Wajib Pajak."

"Dalam rangka meningkatkan peranan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak maka persoalannya adalah bagaimana kemampuan kita untuk menggali dan memobilisasi berbagai sumber penerimaan dari dalam negeri sendiri secara efektif. Misalnya dari sektor Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) saja penulis melihat masih banyak potensi penerimaan pajak yang bisa digali dan dijadikan sebagai sumber pemasukan Kas Negara RI namun masih belum bisa terjaring secara luas karena terganjal oleh masalah administratif dan kepastian hukum.Perselisihan dan kesalahan penafsiran mengenai freight yang ditagihkan oleh freight forwarder acap kali menimbulkan kerancuan dalam penerapan pengenaan PPN sewaktu pemeriksaan dilakukan oleh fiskus terhadap SPT PPN dari freight forwarder. Sikap ambivalenri dari aparat pajak dalam perlakuan pemajakan PPN terhadap transaksi bisnis international freight forwarder(IFF) mernperlihatkan ketidakadilan dalam pemungutan pajak karena pengenaannya dilakukan secara tidak merata, tidak berlaku secara umum serta sifatnya situasional. Fenomena ketidakadilan inilah yang berpotensi akan timbulnya penggelapan pajak.Tujuan penulisan ini adalah untuk untuk mengkaji adanya hubungan secara konsepsional tersebut telah sesuai dengan hukum positif ditinjau dari sudut kajian kepastian hukum, keadilan dan netralitas pajakMetode penelitian yang dikenakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis dengan teknik pengumpulan data berupa studi perpustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa secara konsepsional sebenarnya nilai tambah freight tersebut merupakan mark-up yang diperoleh oleh perusahaan JPT yang harus dikenakan PPN jasa. Potensi pengenaan PPN ini belum digali secara maksimal karena terhambat oleh kendala di lapangan termasuk di kalangan petugas pajak dalam pemahaman yang belum merata mengenai bisnis dan aspek perpajakan yang terkait dengan freight.Oleh sebab itu, pihak fiskus perlu mengadakan suatu forum diskusi bersama tim dari Asosiasi GAFEKSI/INFA yang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan antar pejabat teras dari kedua instansi tersebut; pertama, agar tidak terjadi suatu perbedaan penafsiran antara fiskus dengan wajib pajak IFF mengenai pengenaan PPN terhadap airfreight dan selanjutnya agar dibuatkan suatu surat edaran khusus yang menjelaskan penerapan tarif PPN terhadap airfreight tersebut; kedua, untuk meningkatkan kepastian hukum dan kesederhanaan dalam pemungutan pajak sehingga netralitas dalam perdagangan dalam negeri tidak terganggu; ketiga, untuk meningkatkan keseragaman dalam memahami seluk beluk dunia bisnis IFF itu, serta menghindari adanya praktek yang tidak sehat bagi pelaku dunia usaha di lapangan, maka sebaiknya dilakukan suatu pelatihan bagi aparat pajak dari berbagai tingkatan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan pajak di Direktorat Jenderal pajak. Dilatarbelakangi pemikiran bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh belum adanya deterent effect sebagai shock terapi dari pelaksanaan proses hukum atas pelaku penyelundupan pajak sebagai upaya penegakan hukum di bidang perpajakan. Penelitian dilakukan untuk mengkaji permasalahan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak dan mencari solusi yang terbaik untuk menangani permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian terungkap bahwa ternyata kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya Sub Direktorat Penyidikan sangat rendah yang ditandai dengan tidak pernah dilakukannya penugasan penyidikan selama tahun 1999 dan 2000. Walau memiliki 349 orang tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil, namun selama tahun 2000, rata-rata penugasan per penyidik hanya 1,3 penugasan, termasuk pemeriksaan khusus, pemeriksaan bukti permulaan dan pengamatan. Disamping itu, pengembangan temuan pemeriksaan belum mendapat perhatian sepenuhnya. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya antara lain, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, keengganan petugas untuk melaksanakan tugas penyidikan, sistem dan prosedur yang ada sangat rumit dan berbelit-belit dalam melakukan penyidikan, serta peraturan perundang-undangan yang belum mendukung terhadap pelaksanaan penugasan. Sehubungan dengan hal tersebut disarankan untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memberikan pelatihan profesional berkelanjutan, memberikan pendidikan berjenjang, memberikan kesempatan untuk langsung menyerahkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan tanpa melalui kepolisian, menyusun ulang Juklak dan Juknis penyidikan agar lebih sederhana, menyusun standarisasi klasifikasi temuan pemeriksaan serta memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana perpajakan."