Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan Otonomi Daerah menuntut adanya reformasi birokrasi, dimana kedudukan pemerintah dan rakyat menjadi sejajar. Dalam hal ini Pemda DKI Jakarta sebagai pelaksana isi dari otonomi daerah, harus mampu menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun salah satu pelayanan umum yang dilakukan oleh Pemda adalah pemungutan pajak hotel dan restauran, yang memiliki fungsi penghimpun dana (Budgeter) maupun pengaturan (Regulation). Pelayanan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, yaitu Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Kas Daerah. Di mana salah satu penyelenggara pelayanan ini adalah Suku Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Kas Daerah Jakarta Timur.Dalam penelitian ini, dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan, yaitu dengan membandingkan persepsi pelanggan atas pelayanan perungutan pajak hotel dan restauran dengan harapan yang menjadi keinginan pelanggan, dengan menggunakan 5 (lima) dimensi pengukuran kualitas jasa yang terdiri dari : Tampilan Fisik (Tangible), Daya Tanggap (Responsiveness), Keandalan (Reliability), Jaminan (Assurance) dan Empati (Empathy). Adapun model pengukurannya dengan menggunakan Konsep Gaps Model Of Service Quality, yang dikembangkan oleh Valarie A Zeithaml, Parasuraman A, sehingga akan terlihat berapa tingkat kepuasan pelayanan pemungutan pajak hotel dan restauran yang diberikan oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Kas Daerah Jakarta Timur.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang menggunakan penarikan sampel secara sengaja (purposive sampling) untuk tujuan tertentu kepada pelanggan yang telah ditentukan dan dianggap sudah cukup mewakili.Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan menurut dimensi Tangible sebesar 85 %, Resposiveness sebesar 71 %, Reliability sebesar 76 %, Assurance sebesar 76 % dan Emphaty sebesar 69 %. Dari skor-skor tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada dimensi Tangible (85 %) dan terendah terdapat pada dimensi Emphaty (69 %). Dengan dernikian jika dihitung secara keseluruhan akan diperoleh tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan pemungutan pajak hotel dan restauran oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Kas Daerah Jakarta Timur sebesar 75 % dari harapan pelanggan.Atas dasar kesimpulan di atas, diberikan beberapa saran seperti ; perlu adanya loket khusus bagi penanganan berkas bermasalah maupun loket keluhan atas pelayanan, perlu adanya standar waktu pelayanan di tiap loket maupun secara keselaruhan, perlu dibuat kesepakatan bersama tentang pola pelayanan yang terpadu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelayanan secara berkesinambungan, untuk lebih meningkatkan pelayanan perlu diadakan uji coba pelaksanaan sistem on line yang terpadu antara cash register pengusaha wajib pajak hotel dan restauran dengan yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta, khususnya Suku Dinas pendapatan Daerah dan Kantor Kas Daerah Jakarta Timur, sehingga sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan.Daftar Pustaka : 40 buku, 9 Artikel, 1 Penelitian, 4 Peraturan"

"Misi pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektiff, kompetitif dan terjangkau, menuju kota Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) memberikan peranan kepada Pemda Propinsi DKl Jakarta dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana kota yang memadai dan mutlak diperlukan. Pada kenyataannya untuk mewujudkan sarana dan prasana kota yang memadai membutuhkan dana tidak sedikit, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pembiayaannya. Upaya untuk mendukung anggaran pembiayaan dilakukan antara lain dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya terdapat berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan daerah. Dalam rangka mengetahui perkembangan potensi pendapatan daerah dilakukan penelitian terhadap salah satu jenis pajak daerah yakni Pajak Penerangan Jalan.Pilihan penelitian terhadap Pajak Penerangan Jalan ini karena masih memiliki potensi penerimaan terhadap objek pajak non PLN, disamping ingin mengetahui efisiensi dan efektiftas kemampuan administrasi pemungutan pajaknya. Masalah pokok yang akan diulas adalah berapa besar elisiensi dan efektifatas penerimaanPajak Penerangan Jalan, yang kedua faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan seberapa besar pengaruh faktor tersebut terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Adapun teori yang mendasari menurut Devas,memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan hasil itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.Pada penelitian ini metode penelitian yang dilakukan menggunakan tehnik analisa secara kualitatif dan kuantitatif, dengan formulasi yang digunakan untuk mengukur eftiisiensi adalah cost of collection efficiency ratio sedangkan formulasi pengukuran efektivitas menggunakan tax performance index.Untuk mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan analisa regresi berganda double-log dan korelasi. Hasil analisa terhadap efisiensi dan efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut: bahwa dari hasil pengamatan efisiensi diperoleh sebesar 8 (delapan) persen dari seluruh penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan hasil pengamatan terhadap efektifitas selama 18 (delapan belas) tahun hampir seluruhnya melampaui target. Pelampauan target ini memberikan dua anti bahwa yang pertama kemampuan administrasi semakin baik dalam proses pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan yang kedua terjadi kesenjangan antara target dan potensi yang sesungguhnya pada penerimaan Pajak Penenerangan Jalan artinya perencanaan penerimaan pajak belum sepenuhnya memperhitungkan potensipajaknya.Hasil pengamatan terhadap faktor internal yaitu tarif dasar listrik dan jumlah pelanggan menunjukan pengaruh yang kuat terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Pengujian yang dilakukan dengan uji statistik dan uji ekonometri menunjukan bahwa model regresi dengan variabel bebas faktor tarif listrik dan jumlah pelanggan listrik didapatkan model terbaik.Pengamatan yang dilakukan terhadap faktor ekstemal yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita, dengan menggunakan metode backward elimination didapat satu model yang terbaik. Model regresi yang didapat terdiri dari dua variabel bebas yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, sedangkan dua variabel sisanya tidak dapat dimasukkan kedalam model karena akan mempengaruhi model sehingga bias dan tidak konsisten. Pengujian secara statistik terhadap model dilakukan terhadap empat variabel bebas tersebut melalui uji t dan uji F didapat hasil hanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang mempunyai pengaruh kuat dan menjadi model pensamaan regresi yang baik. Pengujian dilakukan juga secara ekonometri dengan hasil dua variabel yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang dapat dijadikan model persamaan regresi sebagai dasar menunjukan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Selanjutnya dari hasil penetitian disusun kesimpulan dari analisa penelitian yakni efisiensi dan efektivitas atas penerimaan Pajak Penerangan Jalan keduanya menunjukan hasil yang baik. Namun demikian ada kesenjangan antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya terbagi menjadi faktor internal dan faktor estemal. Pengaruh faktor internal yakni variabel jumlah pelanggan dan tarif dasar listrik bertanda positif artinya jika kedua variabel bertambah akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Faktor ekstemal yakni Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif, artinya jika kedua variabel meningkat akan mempengaruhi kenaikan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Secara umum saran-saran yang dapat menunjang penggalian potensi Pajak Penerangan Jalan tersebut terdiri dari peningkatan kemampuan administrasi dengan membangun jaringan informasi antara PLN dan Pemda OKI Jakarta dan perluasan obyek pajak yakni penggunaan tenaga listrik diluar PLN."