Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"China dan Jepang adalah dua negara yang memiliki sejarah panjang hubungan rivalitas yang tinggi. Meskipun Jepang adalah rival China, China tetap menerima Official Development Assistance (ODA) dari Jepang. Jumlah ODA Jepang yang disalurkan ke China tidak lah sedikit. Jepang bahkan selalu menjadi salah satu donor utama di China. Hampir 60% ODA yang diterima China adalah dari Jepang. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi bahwa China memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang mempengaruhi keputusannya untuk tetap menerima ODA dari Jepang di tengah-tengah peningkatan hubungan rivalitas China dan Jepang di periode 2001-2007. Adapun kepentingan ekonomi China adalah mempertahankan nilai perdagangan dan investasi China dengan Jepang. Sementara itu, kepentingan politik China sendiri terbagi menjadi dua: politik domestik yang berkaitan dengan legitimasi Partai Komunis China dan politik internasional yang berhubungan dengan kepentingan China dalam mempertahankan citra dirinya sebagai negara berkembang.

---

China and Japan are two countries which posses long standing historical rivalry relations among each other. Despite the high tension between them, until 2007 China still accepts Japan`s Official Development Assistance (ODA). The amount of Japanese ODA disbursement to China is significantly large. Nearly 60% of cumulative total of ODA that China has received are from Japan. Through the use of qualitative method, this research identified that China has economic and political interests which influence China`s decision in accepting Japanese ODA. China`s economic interests towards Japan`s ODA lie in increasing trade with Japan and also securing Japanese investment in China. Moreover, China has domestic and international political interests as well. In domestic political dimension, China`s interest towards Japan`s ODA is to stabilize and strengthen China`s Communist Party`s legitimation as the one only party that rules China. Then, in international politics dimension, China wants to be seen as a peaceful developing country by accepting Japan`s ODA while China-Japan relations itself is full of hostility."

"ABSTRAKTesis ini akan mengkaji tentang pengaruh Bank Dunia dalam kebijakanekonomi Indonesia pasca Orde Baru. Penelitian ini dimaksudkan untukmelakukan analisis tentang pergeseran-pergeseran orientasi Bank Dunia di tingkatinternasional, mempengaruhi kebijakan penyaluran pinjaman kepada pemerintahIndonesia pasca Orde Baru. Satu periode dimana Bank Dunia mulaimemperkenalkan kebijakan tata kelola dan pembangunan institusi dalampenyaluran pinjamannya untuk mendukung agenda reformasi ekonomi diIndonesia. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan sebuah upaya untukmendorong perluasan ekspansi modal di dalam struktur ekonomi Indonesia yangmasih bertumpu pada negara.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun terjadi perubahan dalamorientasi pemberian pinjaman Bank Dunia pada periode pasca Orde Baru, tetapiBank Dunia tidak bisa menghindari adanya kepentingan negara-negara pusatuntuk menggunakan lembaga ini sebagai instrumen ekspansi modal di negaranegarapinggiran. Peningkatan intervensi Bank Dunia di Indonesia dalamkebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh keberadaan elit politik dan komunitasepistemis liberal di dalam negeri.

---

ABSTRACTThis thesis will examine the influence of the World Bank in Indonesiaeconomic policy in the post-New Order era. This study is intended to carry out ananalysis of the shifts in the orientation of the World Bank at the internationallevel, influencing government policy lending to the post-New Order. A period inwhich the World Bank began introducing governance policies and institutionsdevelopment in channeling loans to support economic reform agenda in Indonesia.This policy is basically an effort to encourage the expansion of capital in thestructure of the Indonesian economy which is still based on the state.These results indicate that although there is a change in the orientation ofthe World Bank lending in the period of the Post-New Order, but the World Bankcan not avoid the interest of the core countries (developed countries) to use theseinstitutions as instruments of capital expansion in the peripheral countries.Increased World Bank intervention in Indonesia in economic policy is stronglyinfluenced by the presence of the political elite and liberal epistemic communitywithin the country."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai program hibah Millennium Challenge Account(MCA) di Indonesia. Pemberian bantuan luar negeri selalu terkait dengan motifnegara donor dan negara resipien. Penelitian ini menginvestigasi motif AmerikaSerikat (AS) dalam pemberian hibah MCA ke Indonesia yang dirumuskan dalammotif politik dan ekonomi. Motif Politik pemberian MCA terkait denganpembuktian AS dalam isu pelestarian lingkungan global. Motif ekonomi terkaitdengan upaya AS untuk melindungi perusahaan AS di Indonesia, perluasan pasarAS, dan pembentukan iklim yang kondusif bagi perusahaan AS.

---

ABSTRACTThis study discussed the Millennium Challenge Account (MCA) grant program inIndonesia. The provision of foreign aid could be associated with the motives ofdonor countries and the resipien countries. This research investigates the unitedstates (U.S.) motives in the provision of MCA grants to indonesia which wasformulated in political and economy motives. Political motives of MCAassociated with the U.S. proof in relation in preserving the global environment.The economic motive associated with the attempts to protect U.S. companies inIndonesia, the expansion of U.S. market, and the formation of conducive climatefor U.S. companies."

"Fokus dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana pandangan tiga paradigma dalam studi Ilmu Hubungan Internasional terhadap bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Indonesia dalam kerangka US-Indonesia Comprehensive Partnership. Paradigma realisme memandang bahwa bantuan luar negeri dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional Amerika, paradigma neoliberalisme memandang bantuan luar negeri akan lebih mudah mencapai tujuannya dengan adanya institusi yang terbentuk melalui kerangka kemitraan komprehensif, sementara paradigma konstruktivisme melihat bahwa bantuan luar negeri merupakan upaya konstruksi identitas Amerika pada Indonesia dan dunia internasional.

---

The focus of this final paper is to show how the three paradigms in International Relations Study see United States’ foreign aid to Indonesia in the US-Indonesia Comprehensive Partnership framework. Realism sees that foreign aid can be used as the tool to achieve United States’ national interests; noliberalism sees that foreign aid will be easier to achieve its goals with the existence of institution formed by comprehensive partnership platform; while constructivism sees that foreign aid as an attempt of United States’ identity construction to Indonesia and international world."

"Education is regulated as an important sector of service trade under the framework of General Agreement on Trade in Services (GATS). Regardless many potential benefits that countries might generate from trade liberalization, commitment to aforementioned sector remains unpopular among World Trade Organization (WTO) member countries since its inception in 1995. WTO members have specific conditions influencing their responses towards liberalization of education sector. Therefore, this literature review identifies differences as well as similarities of developed countries and developing countries to discover explanation behind countries’ acceptance or reluctance towards liberalization of education sector. This study also discusses principal issues regarding liberalization of education sector.

---

Pendidikan diregulasi sebagai salah satu bagian dari sektor jasa di bawah kerangka General Agreement on Trade in Services (GATS). Meskipun banyak potensi manfaat yang dapat diperoleh negara dari liberalisasi perdagangan, komitmen liberalisasi sektor pendidikan di antara negara-negara anggota WTO masih rendah semenjak institusi tersebut berdiri tahun 1995. Negara-negara memiliki beragam pertimbangan yang mempengaruhi responsnya terhadap liberalisasi sektor pendidikan. Oleh karena itu, literature review ini mengidentifikasikan perbedaan serta persamaan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang untuk menemukan alasan di balik dukungan ataupun penentangan negara terhadap liberalisasi sektor pendidikan. Tulisan ini juga mendiskusikan isu-isu utama yang berkenaan dengan liberalisasi sektor pendidikan."

"Cool Japan merupakan bagian dari kebijakan Jepang dalam menguatkan citra baiknya di mata dunia. Sejak 2004, Cool Japan digunakan sebagai instrumen dalam diplomasi publik Jepang. Hingga 2009 Cool Japan diberdayakan dalam berbagai kegiatan diplomasi publik oleh MOFA. Namun sejak 2011, Cool Japan menjadi komoditas dan strategi dalam pengembangan industri kreatif Jepang. Perkembangan ini menarik untuk dikaji. Cool Japan diketahui memiliki keunggulan sebagai alat diplomasi publik Jepang. Cool Japan juga ternyata memiliki keunggulan kompetitif yang dapat menghasilkan profit. Lebih jauh, penelitian ini menemukan penggunaan Cool Japan oleh METI menggabungkan kedua keunggulan sekaligus, keunggulan dalam ekonomi dan dalam diplomasi publik Jepang.

---

Cool Japan is part of Japan's policy to enhance its prestige globally. Since 2004, Cool Japan is instrument for Japan's public diplomacy. Up to 2009 MOFA used Cool Japan in several public diplomacy activities. In 2011, Cool Japan is being assigned to METI, being used as commodity and for enhanching Japan's creative industry. Cool Japan has been widely used for the benefit in public diplomacy attempts. It is also acknowledged as profit generator. This research found that METI's Cool Japan gives double advantages for Japan. Cool Japan benefits Japan on public diplomacy as well as on creative industry."

"Kajian literatur ini menjelaskan bahwa kepentingan aktor Non-Governmental Organization dan negara turut berperan dalam pemilihan tema fair trade yang diadopsi oleh berbagai aktor dalam hubungan internasional. Masuknya fair trade ke dalam proteksionisme tidak lepas dari adanya publisitas negatif terhadap salah satu tema fair trade. Kajian ini memetakan tiga tema utama dari fair trade, yakni: Fair Trade Movement, Fair Trade Laws, dan Fair Trade menurut Stiglitz. Kajian literatur ini juga menemukan bahwa dari tiga istilah tersebut terindikasi bahwa Fair Trade Movement mungkin proteksionisme, Fair Trade Laws adalah proteksionisme, dan Fair Trade menurut Stiglitz bukanlah proteksionisme.

---

This literature review explains that the interests of Non-Governmental Organizations and state played a role in the selection of fair trade theme adopted by various actors in international relations. The inclusion of fair trade into protectionism is caused by negative publicity against one of the themes of fair trade. This literature review identifies three major themes of Fair Trade. They are Fair Trade Movement, Fair Trade Laws, and Fair Trade according to Stiglitz. This literature review found that the Fair Trade Movement could be protectionism, Fair Trade Laws is protectionism, and Fair Trade in general is not protectionism."

"Meningkatnya perhatian global terhadap isu perubahan iklim telah mendorong lahirnya beragam program pengurangan emisi karbon. Sebagai bagian dari negara Annex 1 Protokol Kyoto, Jerman telah berkembang menjadi salah satu donor utama bagi upaya perlindungan hutan global. Tulisan ini berupaya menganalisis motif yang melandasi keputusan alokasi bantuan perlindungan hutan berbasis REDD+ oleh Jerman kepada Brazil, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia sebagai bagian dari program negara tersebut dalam mengurangi emisi karbon global. Mengadaptasi tiga kerangka alokasi bantuan luar negeri: kebutuhan, kepatutan, dan kepentingan pribadi donor, peneliti berupaya mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkaitan dengan keputusan alokasi bantuan Jerman kepada ketiga negara resipien. Temuan yang ada menunjukkan bahwa terdapat perpaduan antara motif pembangunan dan kepentingan pribadi dalam keputusan alokasi bantuan perlindungan hutan berbasis REDD+ Jerman. Kehadiran kedua motif tersebut berkaitan dengan karakteristik bantuan perlindungan hutan berbasis REDD+ Jerman yang cenderung diberikan dalam bentuk hibah, memberikan keleluasaan bagi negara resipien dalam menggunakan dana bantuan, memadukan bantuan keuangan dengan bantuan teknis, dan membuka kesempatan partisipasi masyarakat hutan dalam proses pembuatan keputusan terkait upaya perlindungan hutan. Bagi Jerman, kegiatan pemberian bantuan tersebut mampu berdampak positif bagi penguatan hubungan perdagangan teknologi lingkungannya dengan negara resipien, penguatan reputasi dan soft-power dalam isu iklim, mencapai enlightened self-interest, dan memenuhi tanggung jawab moral sebagai bagian dari negara Annex 1 Protokol Kyoto.

---

The increasing global concern regarding climate change has influenced the development of various carbon emission reduction programs. As a part of Kyoto Protocol’s Annex 1 countries, Germany has grown as one of the top donors in the field of global forest protection. This thesis analyzes motives behind the allocation of German’s REDD+ based forest protection aid to Brazil, Democratic Republic of the Congo, and Indonesia as a part of the country’s programs to cut carbon emission globally. Adapting the aid allocation framework: need, merit, and donor self-interest, the researcher identifies several factors related to German’s decision in allocating it’s aid to those three recipient countries. The findings indicate that there’s a mixture between developmental motive and donor-self interest behind German’s REDD+ based forest protection aid. The existance of those two motives related to the characteristics of German’s REDD+ based forest protection aid which tend to be given in the form of grant, giving wider autonomy in using the aid to its recipient countries, offering technical assistance as well as financial support, and opening opportunity for forest people to participate in the decision making process related to forest protection. Especially for German, its act of giving aid could give positive impacts for strengthening its environmental technology trade with its aid recipient countries, improving reputation and soft-power in the climate issue, achieving enlightened self-interest, and fulfilling moral responsibility as a part of Kyoto Protocol’s Annex 1 countries."

"Penelitian ini berupaya menganalisa kebijakan keamanan energi Cina yang berusaha dicapai oleh negara tersebut melalui diplomasi energi yang dilakukannya di Afrika. Dalam tulisan ini, penulis ingin menganalisa kebijakan energi Cina serta faktor-faktor yang mendorong Cina untuk menjatuhkan pilihannya pada Afrika untuk mencapai keamanan energinya. Penulis juga ingin menganalisa bagaimana Cina menjalankan diplomasi energi di Afrika melalui bantuan asing, FDI, serta perdagangan dengan negara-negara di Afrika. Respon internasional terkait dengan keberadaan Cina di Afrika juga akan dianalisa dalam tulisan ini. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa Cina menggunakan bantuan asing, FDI, serta perdagangan dalam upayanya untuk melakukan diplomasi energi di Afrika. Kerjasama antara state dan firm meningkatkan bargaining position Cina dalam melakukan diplomasi energi di Afrika.

---

This research analyzes China`s energy security policy that is achieved through energy diplomacy in Africa. In this thesis, the writer will elaborate China`s energy policy and the factors that motivate China to choose Africa in attaining its energy security. The writer would like to analyze China`s energy diplomacy through foreign aid, FDI, and trade with African countries. International responses reated to China`s activities in Africa will also be discussed further. Qualitative method is applied in this research. Literature study is used in obtaining the data. The result of this study shows that China uses foreign aid, FDI, as well as trade in carrying out its energy diplomacy. State and firm cooperate to improve the bargaining position of China, in carrying out energy diplomacy in Africa."

"ABSTRAKTesis ini membahas share Indonesia yang rendah dalam perdagangan karbon internasional di pasar Protokol Kyoto dengan mekanisme pembangunan bersih / Clean Development Mechanism (CDM). Faktor internal Indonesia yaitu potensi sektor energi dan kehutanan, kepentingan serta kebijakan, dan faktor eksternal yaitu kepentingan negara Annex I dan responnya mempengaruhi posisi Indonesia dalam share perdagangan karbon internasional di pasar Protokol Kyoto tersebut. Hasil Penelitian menyarankan bahwa pertama konsistensi dan komitmen bersama para pihak baik negara-negara Annex I maupun negara-negara non-Annex I dalam menghadapi perubahan iklim, kedua diperlukan kapasitas yang memadai baik pemerintah, pengembang, konsultan, institusi yang berwenang, perbankan dan asuransi, ahli hukum dan LSM untuk suksesnya proyek CDM. Tanpa kesiapan yang memadai maka kebijakan yang dibuat akan berdampak pada kurang maksimalnya hasil yang diperoleh sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi nasional Indonesia pada tataran global.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the low share of Indonesia in international carbon trading at Protokol Kyoto Market with clean development mechanism (CDM). This condition is influenced by internal and external factors. The internal factors in Indonesia are potential of energy and forestry sector, Indonesia interests and policies, while the external factors are the interest of Annex I countries and its response that affect the share position of Indonesia in international carbon trading at Protokol Kyoto market. The first result of this study suggest that there must a consistency and commitment both from Annex I countries and non-Annex I countries to face of the climate change. The second is sufficient capacity was needed both from government, developers, consultants, institutional authorities, banking and insurance, legal experts and LSM to the success of this CDM project. Improper preparation would made the policy that has been made will make no significant result as the Indonesian national economical and political interest at the global level."