Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sekolah memainkan peran penting dalam penularan COVID-19, oleh karena itu memahami proses penularan di sekolah dapat meningkatkan kemampuan untuk merencanakan intervensi yang efektif dalam menanggapi andemic COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah dasar negeri dalam upaya penerapan protokol kesehatan untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada masa pandemic COVID-19 di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan desain non eksperimental dan comparative descriptive pada rentang waktu dari bulan April-Juni 2022. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah dokumen, observasi, wawancara mendalam terhadap 13 informan dari sekolah maupun guru dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap 8 informan dari siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa PTM terbatas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada 4 SDN dari 4 kecamatan tersebut sudah diterapkan dengan perencanaan matang, pelaksanaan yang cukup terarah, dan rutin melakukan evaluasi kegiatan PTM terbatas meskipun ada beberapa hambatan yang dialami sehingga belum dapat memenuhi semua persyaratan SKB 4 Menteri Tahun 2021 secara penuh. Berdasarkan hasil penelitian menyarankan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor maupun sekolah agar melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam penyebaran informasi, pengawasan sekaligus penegakan disiplin, sosialisasi terkait dengan peningkatan daya tahan tubuh, serta melakukan evaluasi dalam mempersiapkan PTM dengan acuan regulasi terbaru yaitu SKB 4 Menteri tahun 2022.

---

.Schools play an important role in Covid-19 transmission, therefore understanding the transmission pattern helps improve capability in planning effective intervention to address covid-19 pandemic. This study aims to define public schools preparedness in implementing the health protocol for limited Face-to-face meeting during Covid-19 pandemic in Bogor District. This study uses qualitative data types with non-experimental and comparative descriptive designs was conducted during April-June 2022. Data was derived from documents review, observation, and in-depth interview to 13 informants from schools including teachers, Focus Group Discussion (FGD) with 8 students. This study shows that the implementation of Face-to-face meeting, organized by the education authorities in 4 schools from 4 villages has been well-planned, focused, and has routinely conducted evaluation, despite the hurdles in achieving SKB 4 2022 requirements. This study suggests Bogor District Education Authorities and schools to keep increasing both quality and quantity in distributing information, monitoring and enforcing discipline. Socializing the way to improve immunity, and doing evaluation in planning PTM according to new regulation, SKB from 4 Ministries 2022."

"Pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi rumah sakit dalam pelayanan maupun administrasi. Peningkatan pasien COVID-19 membutuhkan biaya relatif tinggi yang berimplikasi terhadap pendapatan rumah sakit. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan No 56 Tahun 2016 biaya pasien penyakit infeksi emerging termasuk COVID-19 dapat diklaim kepada Kementerian kesehatan. KMK 5673 tahun 2021 adalah kebijakan berupa juknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya telah terjadi 3 kali perubahan pada juknis klaim. Perubahan juknis berakibat perbedaan persepsi antara petugas klaim sehingga menyebabkan banyak kasus klaim pending, dispute dan klaim kadaluarsa. Berdasarkan data BPJS Kesehatan total klaim yang diajukan dari rumah sakit pada tahun 2020 sebanyak 433.077 pasien yaitu Rp. 27 triliun dengan rincian 348.046 (61,71 %) kasus sesuai, 83.931 (37,80 %) kasus dispute dan 1.097 (0,49 %) kasus tidak sesuai dimana sudah dibayarkan sebesar Rp. 35 triliun untuk 536.482 kasus. Pada Tahun 2021 total klaim Rp. 90,20 triliun dengan verifikasi selesai sebesar Rp. 50,1 triliun dengan realisasi pelunasan baru mencapai 67,36 % yaitu sebesar Rp. 28 triliun. Adanya kasus klaim pending, dispute dan kadaluarsa terjadi di wilayah RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen dimana berdasarkan Gubernur Jawa Tengah no 445 menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggantian klaim biaya pasien COVID-19 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen di masa pandemi tahun 2020 – 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan maret 2022 sampai dengan Mei 2022 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro kab. Sragen, Dinas Kesehatan Kab. Sragen, BPJS Kesehatan Cabang Surakarta dan Kementrian Kesehatan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan April 2022 sampai dengan Mei 2022 diperoleh bahwa implementasi kebijakan belum optimal masih banyak kendala seperti tidak ada SOP, struktur organisasi, tidak ada pelatihan, stabilisasi aplikasi serta kurangnya peran Dinas kesehatan dalam penyelesaian kasus dispute dan pending klaim. Kesimpulan pada penelitian ini mempunyai implikasi teoritis bahwa teori Van Meter dan Van Horn dapat digunakan untuk menjelaskan keberhasilan dari Implementasi Kebijakan melalui 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi, disposisi dan lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang saling mempengaruhi. Saran pada penelitian berdasarkan implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn diperlukan sumber daya yang memadai seperti penambahan verifikator klaim di rumah sakit untuk kelancaran klaim, mempunyai karakteristik organisasi yang mumpuni seperti adanya struktur organisasi dan SOP yang jelas di rumah sakit, dibutuhkan komunikasi yang jelas untuk mempermudah proses klaim, memperkuat dukungan kepada rumah sakit baik dari manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.

---

The COVID-19 pandemic poses challenges for hospitals in terms of service and administration. The increase in COVID-19 patients requires relatively high costs which have implications for hospital revenues. Based on the Minister of Health Regulation No. 56/2016, the cost of patients with emerging infectious diseases including COVID-19 can be claimed to the Ministry of Health. KMK 5673 of 2021 is a policy in the form of technical guidelines for claiming reimbursement for COVID-19 patient services. This policy is effective from October 1, 2021, where previously there have been 3 changes to the technical guidelines for claims. Changes in technical guidelines resulted in different perceptions between claims officers, causing many cases of pending claims, disputes and expired claims. Based on BPJS Health data, the total claims submitted from hospitals in 2020 were 433,077 patients, namely Rp. 27 trillion, with details of 348,046 (61.71%) appropriate cases, 83,931 (37.80%) dispute cases and 1,097 (0.49%) inappropriate cases where Rp. 35 trillion for 536,482 cases. In 2021 the total claim is Rp. 90.20 trillion with completed verification of Rp. 50.1 trillion with the realization of new repayments reaching 67.36%, which is Rp. 28 trillion. There are cases of claims pending, disputed and expired in the area of ​​RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen which based on the Governor of Central Java No. 445 became one of the COVID-19 referral hospitals. This study aims to analyze the implementation of the policy for reimbursement of cost claims for COVID-19 patients at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Sragen Regency during the 2020-2021 pandemic. This study used a qualitative method, carried out during March 2022 to May 2022 at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Kab. . Sragen, District Health Office. Sragen, BPJS Kesehatan Surakarta Branch and the Ministry of Health. Data collection techniques through in-depth interviews, observation and document review. This study uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model approach. The results of the research from April 2022 to May 2022 showed that the implementation of the policy was not optimal, there were still many obstacles such as no SOP, organizational structure, no training, internet stabilization and the lack of the role of the Health Office in resolving cases of dispute and pending claims. The conclusions in this study have theoretical implications that Van Meter and Van Horn theories can be used to explain the success of Policy Implementation through 6 variables, namely size and objectives, resources, organizational characteristics, communication between organizations, dispositions and social, economic and political environments that are mutually influence. Suggestions on research based on the implementation of Van Meter and Van Horn policies require adequate resources such as adding a claim verifier at the hospital for smooth claims, having qualified organizational characteristics such as a clear organizational structure and SOPs in the hospital, clear communication is needed to make it easier claim process, strengthen support to the hospital from both the hospital management and the Sragen District Health Office"

"RS Syarif Hidayatullah sejak tahun 2018 telah bergabung dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Status Rumah Sakit berubah dari yang semula Yayasan menjadi Unit BLU dari UIN Syarif Hidayatullah. Beberapa masalah muncul antara lain mengenai pengadaan, keuangan dan kepegawaian. Masalah-masalah yang muncul dalam suatu kebijakan dapat menunjukkan apakah buruk dalam formulasi kebijakan, ketidaktepatan implementasi, rendahnya efektivitas evaluasi, atau kurang mendukungnya berbagai aktor serta faktor eksternal dan internal yang berperan dalam tahapan pengembangan kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan framework siklus kebijakan. Hasil penelitian didapatkan formulasi kebijakan bersifat top down, Rumah Sakit tidak banyak dilibatkan. Pada proses adopsi, saat ini baru terbentuk pedoman pengadaan barang dan jasa, pedoman kepegawaian dan keuangan belum terbentuk. Pada implementasi, Renstra baru belum ada, SPM sudah ada, namun monitoring belum dilakukan secara optimal. Hanbatan yang dialami antara lain adanya perbedaan pemahaman antara Rumah Sakit dengan UIN dalam komunikasi. Dalam sumber daya, ada kekosongan SDM di jajaran manajemen dan belum adanya pedoman kepegawaian. Dalam sumber daya financial, kurangnya fleksibilitas keuangan RS. Dalam birokrasi, Rumah Sakit belum tercantum dalam statuta UIN Syarif Hidayatullah.

---

Syarif Hidayatullah Hospital since 2018 has joined UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. The status of the hospital changed from what was originally a Foundation to a BLU Unit of UIN Syarif Hidayatullah. Several problems arose among others regarding procurement, finance and staffing. Problems that arise in a policy can indicate whether it is bad in policy formulation, imprecise implementation, low effectiveness of evaluation, or lack of support for various actors and external and internal factors that play a role in the policy development stage. This research is a qualitative research with a policy cycle framework. The results showed that the policy formulation was top down, hospitals were not involved much. In the adoption process, currently only guidelines for the procurement of goods and services have been formed, and personnel and financial guidelines have not yet been formed. In implementation, the new Strategic Plan does not yet exist, SPM already exists, but monitoring has not been carried out optimally. The obstacles experienced include differences in understanding between hospitals and UIN in communication. In terms of resources, there is a vacancy in human resources in management and there is no staffing guideline. In terms of financial resources, the lack of financial flexibility of hospitals. In the bureaucracy, hospitals have not been listed in the statutes of UIN Syarif Hidayatullah."