Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Salsabila Siliwangi Surtiwa
Analisis Prinsip State Consent dalam Pembuatan Advisory Opinion terkait Sengketa Berjalan oleh Mahkamah Internasional: Studi Legal Consequences Of The Separation Of The Chagos Archipelago From Mauritius In 1965 = Analysis of State Consent Principle in Advisory Opinion related to a Pending Dispute by International Court of Justice: Study of Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965
"

Fungsi advisory adalah salah satu fungsi yang dimiliki oleh Mahkamah Internasional sebagai organ utama PBB. Terdapat perkembangan untuk membahas pertanyaan hukum yang terkait sengketa berjalan melalui fungsi advisory meski memiliki karakteristik contentious. Perbedaan antara dua fungsi ini adalah signfikansi dari prinsip state consent sebagai landasan. Terdapat dua pandangan bertentangan terkait kedudukan prinsip state consent dalam advisory opinion terkait sengketa berjalan. Pandangan pro state consent menekankan pada kaitannya dengan prinsip international obligation, compliance, dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Talitha Marie Imomirara
Kewajiban negara bendera dalam pendaftaran terbuka terkait flag of convenience = Flag state duties in open registries in relation to flag of convenience
" Adanya kemajuan dari segi teknologi di dunia pelayaran mendorong kebutuhan akan suatu instrumen hukum yang mengatur registrasi kapal sebab. Bagi negara bendera terdapat terdapat hak bagi negara untuk menetapkan syarat pemberian benderanya. Dari hak tersebut, lahirlah rezim-rezim pendaftaran kapal. Salah satu dari pendaftaran tersebut adalah pendaftaran terbuka. Pada pendaftaran terbuka dikenal praktik flag of convenience di mana suatu kapal dapat dimiliki oleh pihak asing secara semu. Karena kepemilikan ini, terdapat permasalahan dalam implementasi kontrol efektif ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Benedict Giankana Rangkidompu Sowolino
Dampak Terhadap Perjanjian Delimitasi Maritim Antar Negara Dikarenakan Kenaikan Permukaan Laut = The Effects Towards Maritime Delimitation Agreements Between States caused by Sea Level Rise
" Kenaikan Permukaan Laut merupakan salah satu dampak dari Perubahan Iklim yang memiliki dampak tidak hanya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, namun juga terhadap Negara Pesisir tersebut. Dampak dari Kenaikan Permukaan Laut tersebut menimbulkan pembahasan mengenai keberlangsungan dari Garis Pangkal suatu Negara, yakni apakah Garis Pangkal tersebut menyesuaikan dengan Kenaikan Permukaan Laut atau tidak. Pembahasan tersebut kemudian membuahkan pembahasan yang lebih mendalam, yakni apakah Kenaikan Permukaan Laut kemudian berdampak secara langsung kepada Perjanjian Delimitasi Maritim. Tujuan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Randhika Pratama
Tinjauan Implementasi Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (PSMA) Oleh Beberapa Negara di Kawasan Asia Tenggara = Overview of the Implementation of the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (PSMA) by Several Countries in the Southeast Asian Region
" Permasalahan IUU Fishing menimbulkan respon berupa dikonvensikannya PSMA yang mengusung pendekatan port state measures dalam mencegah dan memberantas IUU Fishing. Hal ini kemudian menjadi sangat signifikan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang industri perikanannya mengalami permasalahan IUU Fishing. Penerapan PSMA di kawasan ini kemudian menjadi penting untuk dikaji untuk dapat mengetahui sejauh mana upaya pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing di kawasan tersebut telah terwujud. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini kemudian akan menganalisis mengenai bagaimana ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Esa Thanico Maulana
Praktik Illegal Transshipment sebagai IUU Fishing menurut Hukum Internasional dan Perbandingan Regulasi Transshipment antara Indonesia dan Republik Panama = Illegal Transshipment Practices as IUU Fishing according to International Law and Transshipment Regulation Comparison between Indonesia and The Republic of Panama
" Transshipment adalah praktik umum yang dilakukan oleh individu dalam bisnis perikanan untuk meningkatkan efektivitas penangkapan ikan dan mengurangi biaya bahan bakar dan dapat dianggap sebagai praktik yang hemat biaya. Namun praktik ini menjadi bahan perdebatan karena mengarah pada Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Illegal Transshipment mengaburkan transparansi penangkapan ikan karena sulitnya melacak di mana dan bagaimana ikan ditangkap, dan dengan demikian menyebabkan kurangnya pengawasan dalam praktiknya. Indonesia dan Panama adalah dua dari banyak negara ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Parlindungan, Joe Christian Yesaya
Implementasi ketentuan prompt release dalam penegakan hukum pada zona ekonomi eksklusif berdasarkan konvensi hukum laut 1982: studi perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Australia = Implementation of prompt release provisions for law enforcement in exclusive economic zones according to the 1982 law of the sea convention: comparative study of Indonesia, Malaysia, and Australia
" Skripsi ini membahas mengenai implementasi ketentuan prompt release pada Konvensi Hukum Laut pada zona ekonomi eksklusif negara Australia, Malaysia, dan Indonesia. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normative dan penulisan yang bersifat deskriptif. Data dalam penelitan ini didapat dengan melakukan studi dokumen sebagai data utama dari penulisan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Australia, Malaysia, dan Indonesia memiliki ciri khas masing-masing dan perbedaan dalam implementasi ketentuan prompt release. Implementasi tersebut juga ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library