Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Said Romadlan
"

Pasca tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada 1998 menjadi momentum bangkitnya  kelompok-kelompok Islam radikal, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI). Kelompok-kelompok Islam radikal tersebut berupaya mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Khilafah Islamiyah, mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam, berjihad fi sabilillah dengan memerangi musuh-musuh Islam, menolak perempuan dan non-muslim sebagai pemimpin. Gerakan radikalisme ini harus dilawan karena menghambat demokratisasi, bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin. Maka dari itu peran Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi Islam moderat (wasithiyah) dan kekuatan civil Islam sangat dibutuhkan untuk melawan upaya-upaya kelompok Islam radikal ini.

Fokus permasalahan disertasi ini adalah pertama, bagaimana penafsiran Muhammadiyah dan NU mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim? Kedua, bagaimana praktik-praktik penafsiran melalui refleksi (kesadaran diri) di kalangan Muhammadiyah dan NU mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim? Ketiga, bagaimana konteks relasi kekuasaan dan kepentingan Muhammadiyah dan NU dalam memahami diskursus mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim?

Dengan menggunakan Teori Interpretasi Ricoeur, Teori Kritis Habermas, dan Teori Hegemoni Gramsci, serta metode hermeneutika fenomenologi Ricoeur disertasi ini menghasilkan temuan-temuan berikut. Pertama, adanya distansiasi dalam proses penafsiran. Mengenai Pancasila sebagai dasar negara, Muhammadiyah menafsirkannya sebagai darul ahdi wa syahadah, NU sebagai mu’ahadah wathaniyah. Muhammadiyah memahami jihad sebagai jihad lil-muwajahah, NU sebagai mabadi’ khaira ummah. Muhammadiyah memahami toleransi terhadap non-muslim sebagai ukhuwah insaniyah, NU sebagai ukhuwah wathaniyah. Kedua, penafsiran Muhammadiyah dan NU tersebut merupakan hasil refleksi dan dialektika antara latar belakang, tujuan, dan kepentingan kalangan Muhammadiyah dan NU dengan struktur kekuasaan politik dan struktur kekuasaan lain. Ketiga, adanya relasi kekuasaan dan kepentingan yang menentukan penafsiran, yaitu kekuasaan negara (Orde Baru), kekuatan kelompok Islam radikal, dan kepentingan peneguhan identitas organisasi. Penafsiran Muhammadiyah dan NU tersebut sekaligus sebagai kritik terhadap ideologi radikalisme yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah dan menegakkan syariat Islam di Indonesia sebagai utopis dan ahistoris.

Disertasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pendidikan atau literasi deradikalisasi atau moderasi untuk menangkal tumbuhnya radikalisme. Untuk itu diperlukan kesadaran dan tindakan bersama (collective action) yang melibatkan tiga unsur yaitu negara (state), masyarakat sipil (civil society), dan media massa baru (new mass media).

 


The aftermath of the New Order government in 1998 was the momentum of the rise of radical Islamist groups, such as the Indonesian Mujahidin Assembly (MMI), Pilgrims Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), and the Islamic Defenders Front (FPI). The radical Islamist groups sought to change the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) into the Caliphate Islamiyah, replacing the ideology of Pancasila with Islamic Shari'ah, Jihad fi sabilillah by combating Islamic enemies, rejecting women and non-Muslims as leaders. This movement of radicalism must be taken captive by inhibiting democratization, and not in accordance with the values of Islamic teachings as rahmatan lil-alamin. Thus, the role of Muhammadiyah and NU as moderate Islamic Organisations (wasithiyah) and Islamic civil were needed to counter the efforts of this radical Islamist groups.

The focus of this dissertation is firstly, how is the interpretation of Muhammadiyah and NU on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims? Secondly, how is the practice of interpretation by reflection (self-awareness) among Muhammadiyah and NU on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims? Thirdly, how is the context of the relationship between Muhammadiyah and NU in understanding the discourse on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims?

Using the Ricoeur’s Interpretation Theory, Critical Theory by Habermas, and Hegemony Theory of Gramsci, as well as the method of hermeneutics phenomenology by Ricoeur, this dissertation resulted in the following findings. First, there is a distanciation in the interpretation process. Regarding Pancasila as the basis of the state, Muhammadiyah interpret it as Darul Ahdi wa Syahadah, NU as Mu'ahadah Wathaniyah. Muhammadiyah interpret jihad as a Jihad lil-Muwajahah, NU as Mabadi' Khaira Ummah. Muhammadiyah interpret the tolerance of non-Muslims as Ukhuwah Insaniyah, NU as Ukhuwah Wathaniyah. Secondly, the interpretation of Muhammadiyah and NU is the result of reflection and dialectics between the background, purpose, and interests of Muhammadiyah and NU with the structure of political power and other structures of power. Thirdly, there is a relationship of power and interest that determines the interpretation, namely the power of the state (the New Order), the power of radical Islamic groups, and the interest of the identity of the organization. The interpretation of Muhammadiyah and NU as well as criticism of radicalism ideology that wants to establish the Caliphate Islamiyah and uphold Islamic law in Indonesia as utopian and a-historic.

This dissertation can be used as material for the education or literacy of deradicalization or moderation to ward off the growth of radicalism. Therefore, were needed to collective action that involves three elements, namely state, civil society, and new mass media to against radicalism.

 

"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bintan Humeira
"Konstruksi perempuan sebagai otoritas keagamaan melibatkan dialektika momen internalisasi-eksternalisasi-obyektivasi secara simultan dalam sejarah kehidupannya. Proses ini melibatkan ruang kehidupan perempuan sebagai konteks sosial yang penting, salah satunya adalah ruang online (daring) di media sosial. Dialektika tiga momen konstruksi perempuan muslim kemudian menghasilkan realitas subyektif dan obyektif perempuan muslim dan kemudian mempengaruhi pembentukan perempuan sebagai otoritas keagamaan baru. Riset ini menggunakan Teori Konstruksi Sosial atas Realitas dan The Mediated Construction of Reality untuk memahami proses dialektika dalam proses konstruksi tersebut. Untuk itu penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan metode studi kasus kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi realitas di ruang online (daring) tidak mungkin dipisahkan dari konstruksi awal di ruang offline (luring). Ruang luring yg sejatinya membentuk individu sebelum ruang daring dimasukinya. Dan ketika konstruksi realitas di ruang daring terjadi, maka proses internalisasi-objektivasi-eksternalisasi itu selalu berkelindan dengan hasil konstruksi di ruang luring. Proses konstruksi perempuan secara dominan dipengaruhi oleh suami sebagai significant others, namun ketika perempuan melibatkan diri di media sosial proses konstruksi secara dominan ditentukan oleh follower sebagai pelaku konstruksi. Riset ini juga menunjukkan bahwa praktik keagamaan yang dilakukan perempuan di media sosial justru mendesiminasi pandangan agama konservatif tentang perempuan, alih-alih memunculkan pandangan alternatif. Selain itu, riset ini juga menunjukkan proses konstruksi perempuan sebagai otoritas keagamaan di media sosial dibangun melalui afeksi dan sense of attachment berbasis kesamaan gender.

The construction of women as religious authorities involves a dialectic of simultaneous internalization-externalization-objectification moments of their lives. This process involves women's living spaces as important social contexts, one of which is the online space. The dialectic of the three moments of construction produces the subjective and objective reality of muslim women and then influences the formation of women as new religious authorities. This research uses Berger and Luckmann's Theory of Social Construction of Reality and The Mediated Construction of Reality to understand the dialectical process in the construction process. For this reason, this study uses a constructivist paradigm with qualitative case study methods. The results show that the construction of reality in the online space cannot be separated from the initial construction in the offline space. Offline spaces that actually form individuals before they enter online spaces. As the construction of reality in the online space occurs, the internalization-objectivation-externalization process is always intertwined with the construction results in the offline. In addition, this research shows husband as significant others, dominantly influencing the construction process. However, when women are actively involved in social media, the construction process is dominantly influenced by followers as construction actors. This research also shows that religious practices carried out by women on social media actually disseminate conservative religious views about women, instead of giving rise to alternative views. In addition, this research also shows that the construction process of women as religious authorities in social media is built through affection and a sense of attachment based on gender equality.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library