Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas bagaimana hukum berpengaruh dalam pembangunan nasional melalui fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial. Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk membangun keluarga berkualitas. Dalam kebijakan Keluarga Berencana, rekayasa sosial dikonstruksikan melalui pergeseran antara hak berkeluarga dan menghasilkan keturunan kepada kepentingan pembangunan nasional. Namun UU No. 52 Tahun 2009 membatasi paradigma kebijakan Keluarga Berencana terbatas pada upaya pengendalian kuantitas penduduk. Pada pelaksanaannya, kebijakan Keluarga Berencana tidak lagi menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah akibat pengaruh desentralisasi. Ketika dilakukan observasi pada wilayah masyarakat Kabupaten Ciamis, ditemukan bahwa perubahan sosial tentang pemaknanaan keluarga dan keturunan yang terjadi di masyarakat lebih digerakkan oleh kesadaran individu dan bukan karena pengaruh penyelenggaraan kebijakan Keluarga Berencana saat ini. Akibatnya timbul potensi meningkatnya angka kelahiran. Sementara ditemukan bahwa bonus demografi masih terbatas persepsi karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak disertai perbaikan kualitas penduduk. Maka saran dari penelitian ini adalah perlunya revitalisasi Kebijakan Keluarga Berencana, perlunya dibentuk strategi kependudukan serta juga Kementerian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Demografi. Juga perlu perbaikan koordinasi sektoral dan pemanfaatan teknologi infomasi untuk menaikan efektivitas rekayasa sosial Kebijakan Keluarga Berencana.

---

ABSTRACTThis research explains the influence of law in national development through its function as a tool of social engineering. Family Planning Policy aims to build family qualities. In the Family Planning Policy, social engineering is constructed through a shift between the rights of married and have children, to the national development interests. But, the Law Number 52 Year 2009 limits the paradigm of Family Planning Policy to population control policy. In the implementation, the Family Planning Policy is no longer a priority for central and local governments, because the impact of decentralization. When observing the society in Ciamis District, been found that the social changes in people?s views about family and having children is driven by individual awareness and not influenced by the current implementation of Family Planning Policy. This raised the potential for increased birth rates. While is discovered that the demographic bonus is still in the societies perception, because there is a challenge in society which increasing population quantities is not followed by the improvement of population qualities. Then, this research suggesting to revitalizing the family planning policy, established a Population Strategy, and also established the Ministry of Population, Family Planning, and Demography. Also need to be improved is the sectoral coordination, and utilization of information technology, to increase the effectiveness of social engineering in Family Policy."

"Skripsi ini meninjau secara Yuridis dan Sosiologis terhadap Mahasiswa peraih beasiswa yang bekerja Paruh Waktu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan bekerjanya mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga sebagai penerima beasiswa, suatu aturan diperlukan untuk mengakomodasi dan mengatur guna menghindari timbulnya persoalan-persoalan dalam proses kegiatan akademik perkuliahan dan kegiatan pekerjaan paruh waktu. Hasil penelitian yang dilakukan dengan penelitian yuridis sosiologis melalui pendekatan perundang-undangan statutory approach dan perbandingannya comparative approach dengan penerapan di masyarakat juga wawancara tujuh narasumber dan lima informan menunjukkan bahwa adanya penerapan secara sosiologis dari Peraturan Akademik di Universitas Indonesia, Peraturan beasiswa di Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta, dan Peraturan di Lembaga Tempat Kerja Mahasiswa. Selain itu juga menunjukkan adanya aspek psikologis yang mendasari mahasiswa yang mendapat beasiswa memutuskan untuk bekerja paruh waktu dengan menentukan standar tertinggi dari pilihan yang mereka miliki.

---

This thesis observes Law Student who had part time job at Faculty of Law University of Indonesia from the perspective of Juridical and Sociological. Student did part time work also as an awardees, a law is needed to accommodate and regulate the problem between their academic activities and their part time jobs. This research is based on the Sosciological and juridical statutory approach with comparison to other regulations comparative approach . Based on the research method, this thesis is used an approach based on sociological research throughout the study of empirical studies and also interviews made to seven resource persons and five informants. The results shows that there is a sociological basis of the Academic Regulation at the University of Indonesia, scholarship regulations, as well as from their working place rsquo s regulation. It also shows the psychological aspect of the students who received scholarships about how they finally decide to work on part time basis and also about how they determine the choice which reflect their highest priority. "

"Skripsi ini menelusuri realita pengalaman dan kehidupan sehari-hari yang dialami kelompok gay dan lesbian. Biseksualitas juga akan dibahas secara ringkas dalam tulisan ini. Ancaman kekerasan fisik serta kekerasan verbal berupa mikroagresi dan pesan tersembunyi yang disampaikan kepada individu dengan homoseksualitas ditelusuri dan dilihat sebagai pengalaman hidup kelompok marginal. Keberadaan stigma dan proses passing sebagai proses manajemen stigma ditelusuri sebagai realita kehidupan. Heteroseksisme hukum yang mengatur dan menciptakan lingkungan ini ditelusuri dan dikritik sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi homofobia. Rezim HAM dalam hukum juga ditelusuri untuk dilihat kemungkinannya sebagai titik tolak perlindungan.

---

This study will explore the experiential reality of lesbians and gays. Bisexualty will also be explored, though to a limited extent. Risks of violence and experienced violence, both physical and verbally expressed through microagressions is explored as an everyday reality for homosexual individuals. Stigma and its management is expressed as an everyday experience for marginalized society. Heterosexism of the legal system of Indonesia as a contributing factor to homophobia will be critiqued and explored. The human rights regime as law and its basis for protection of marginalized society is evaluated as a stepping stone for progress."

"Skripsi ini membahas penerapan upah layak untuk awak kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dalam konteks perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan upah awak kapal perikanan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai akibat dari ketidakserasian dan kekosongan hukum, sistem upah yang eksploitatif, penerapan perjanjian kerja laut sebagai “formalitas belaka”, rendahnya kesadaran dan pengetahuan hukum, tumpang-tindih kewenangan dalam pemerintah, serta rendahnya pengawasan dan penegakan hukum. Penulis menyarankan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan, evaluasi kerja pada pemerintah, dan revolusi mental awak kapal perikanan

---

This thesis focuses on the implementation of decent wage for fishers at Nizam Zachman Jakarta Fishing Port as regulated in Indonesian legal framework. This research is qualitative research with a descriptive design. This research shows that the wage for fishers has not been implemented as regulated in the legal framework as the result of a disharmonious and unregulated law, an exploitative wage system, “mere formality” work agreements, poor legal awareness and knowledge, overlapping authorities in government, and inadequate law supervision and enforcement. The author suggests a harmonization in legal framework, a work evaluation in government, and a mental revolution in fishers."