Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"KTT ASEAN di Bali pada tahun 2003 menyatakan akan terciptanya Komunitas ASEAN dengan tiga pilar utama. Untuk mempersiapkan Komunitas ini, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk suatu jejaring universitas di ASEAN yaitu ASEAN University Network (AUN) dimana programnya, ASEAN University Network- ASEAN Credit Transfer System (AUN- ACTS), memfasilitasi mobilitas mahasiswa di ASEAN dalam rangka memperkuat hubungan antar manusia (people-to-people relation) di kawasan. Namun data menunjukkan bahwa setelah program ini diimplementasikan terjadi penurunan angka mobilitas. AUN kurang memperhatikan ekspektasi mahasiswa ketika berencana belajar di negara ASEAN yang lain serta mengabaikan kebutuhan mahasiswa sehingga insentif yang ditawarkan AUN- ACTS bukan hal utama yang dicari oleh mahasiswa.

---

ASEAN Summit in Bali in 2003 declares the creation of ASEAN Community with three key pillars. To fortify this Community, leaders of ASEAN agreed to establish a network among universities in ASEAN, later known as ASEAN University Network (AUN) in which its program, ASEAN University Network- ASEAN Credit Transfer System (AUN- ACTS), facilitates student mobility in ASEAN in order to enhance people-to-people relations in the region. However, as this program has been implemented data demonstrates a decline in student mobility. AUN overlooked student expectations and needs leading the incentive put forward by AUN did not represent what students seek."

"[ABSTRAKUpaya perlawanan terhadap korupsi yang merupakan tindak kejahatan lintas batas (transnational organized crime), kini menjadi salah satu agenda global penting yang membutuhkan kerjasama internasional untuk menanggulanginya. UNCAC merupakan sebuah institusi internasional yang menyasar isu korupsi, disahkan pada tahun 2003 dan hingga kini dianggap sebagai kerangka kerjasama internasional paling penting yang memberikan pilar-pilar utama dalam pemberantasan korupsi – pencegahan, penegakan hukum, kerjasama internasional, serta asset recovery. Penelitian ini secara khusus berupaya untuk melihat efektivitas UNCAC dalam proses asset recovery hasil korupsi Indonesia yang berada di Swiss, melalui kerangka Mutual Legal Assistance yang merupakan salah satu ketentuan di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCAC tidak berhasil menjamin proses asset recovery melalui MLA antara Indonesia dan Swiss, karena: 1) Lemahnya proses dan mekanisme pengawasan, 2) Tertutupnya kemungkinan aksi kolektif negara-negara anggota, serta 3) Ketidakmampuan UNCAC dalam memfasilitasi proses negosiasi secara reguler dan terukur antara kedua belah pihak.

---

ABSTRACTInternational efforts in the fight against corruption–which is considered as the transnational organized crime–has become an important global agenda that requires international cooperation. UNCAC is an international institution that focus on the corruption issues. Passed in 2003 and entered into force in 2005, UNCAC regarded as the most important international framework which provides four main pillars in the fight against corruption – prevention, law enforcement, international cooperation, and asset recovery. This research specifically sought to measure the effectiveness of UNCAC in the asset recovery process between Indonesia and Switzerland through one of the the provisions in the convention, Mutual Legal Assistance (MLA) framework. The results showed that UNCAC does not succeed to ensure the asset recovery process through MLA between Indonesia and Switzerland, because: 1) The lack of control mechanism process, 2) The lack of possibility of collective action among member states, and 3) the inability of UNCAC in facilitating the negotiation process on a regular basis between the two parties., International efforts in the fight against corruption–which is considered as the transnational organized crime–has become an important global agenda that requires international cooperation. UNCAC is an international institution that focus on the corruption issues. Passed in 2003 and entered into force in 2005, UNCAC regarded as the most important international framework which provides four main pillars in the fight against corruption – prevention, law enforcement, international cooperation, and asset recovery. This research specifically sought to measure the effectiveness of UNCAC in the asset recovery process between Indonesia and Switzerland through one of the the provisions in the convention, Mutual Legal Assistance (MLA) framework. The results showed that UNCAC does not succeed to ensure the asset recovery process through MLA between Indonesia and Switzerland, because: 1) The lack of control mechanism process, 2) The lack of possibility of collective action among member states, and 3) the inability of UNCAC in facilitating the negotiation process on a regular basis between the two parties.]"

"Pembangunan kilang minyak yang dilakukan dengan pengambilalihan lahan pertanian telah memaksa perempuan petani kehilangan penghidupannya (livelihood) dan mendorong mereka pada posisi yang rentan. Perlawanan yang dilakukan perempuan petani merupakan ungkapan dari rasa kecewa atas tindakan sepihak PT. Pertamina Rosneft dalam mengintervensi pengambilalihan lahan di Sumurgeneng. Penelitian ini menggunakan teori ekologi politik feminis untuk menelusuri serangkaian perlawanan dan keterkaitan antara keterbatasan akses dan kontrol atas relasi kuasa yang dialami oleh perempuan petani di Sumurgeneng. Selain itu, dalam memunculkan suara perempuan, penelitian ini menggunakan observasi terlibat dengan pendekatan kualitatif berperspektif feminis sebagai titik acuan untuk mengeksplorasi ruang hidup perempuan petani dengan menggali narasi perempuan petani (herstory) secara mendalam. Melalui lensa ekologi politik feminis, penelitian ini menemukan bahwa hak atas tanah tidak hanya berpengaruh pada akses dan kontrol namun juga berpengaruh pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan dengan opresi yang dilakukan untuk mengekang dan mengontrol ruang gerak perempuan. Penelitian ini juga memetakan bagaimana perlawanan yang dilakukan perempuan petani yang dilakukan secara mandiri, tetapi tetap tidak terlepas dari perlawanan besar yang dilakukan bersama petani laki-laki.

---

The construction of oil refineries carried out by expropriation of agricultural land has forced women, and farmers, to lose their livelihoods (livelihood) and pushed them into a vulnerable position. The resistance carried out by women farmers is an expression of disappointment over the unilateral actions of PT. Pertamina Rosneft in intervening in the acquisition of land in Sumurgeneng. This study uses feminist political ecology theory to explore a series of resistances and links between limited access and control over power relations experienced by women farmers in Sumurgeneng. In addition, in raising women's voices, this study uses involved observation with a qualitative approach with a feminist perspective as a reference point to explore the living space of women farmers by exploring the narrative of women farmers (herstory) in depth through the lens of feminist political ecology, this research finds that land rights do not only affect access and control but also affect social, cultural, and economic aspects related to the oppression carried out to curb and control the women's movement. This study also mapped out how the resistance carried out by women farmers was carried out independently, but still could not be separated from the great resistance carried out by male farmers."

"Norma merupakan salah satu konsep kunci dalam Ilmu Hubungan Internasional yang secara umum didefinisikan sebagai standar perilaku yang memengaruhi aktor politik sesuai dengan identitas dan posisinya dalam sistem sosial dan internasional. Salah satu norma global adalah The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang secara khusus menyoroti diskriminasi dan kekerasan berbasis gender utamanya terhadap perempuan serta menetapkan agenda-agenda nasional untuk mencapai kesetaraan gender. Sejak CEDAW diadopsi oleh PBB pada tahun 1979, kesetaraan gender kian mengemuka dan menjadi agenda politik yang krusial untuk dibahas, baik secara akademis maupun praksis. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya memetakan dan meninjau pembahasan mengenai norma kesetaraan gender dalam konteks politik global. Dengan menggunakan metode taksonomi, tulisan ini meninjau 23 literatur akademik dan menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, makna norma kesetaraan gender bersifat dinamis dan kontekstual. Kedua, norma kesetaraan gender disebarkan oleh berbagai aktor politik dengan mekanisme dan strategi yang beragam serta tidak terjadi dalam proses satu arah global-ke-lokal saja, melainkan dengan berbagai dinamika di level domestik—dinamika inilah yang masih jarang dikaji dalam literatur-literatur yang ada. Ketiga, sebagian besar literatur hanya menyoroti peran aktor transnasional sehingga peran aktor lokal dan kelompok akar rumput cenderung terpinggirkan. Adapun hasil refleksi penulis terhadap literatur-literatur yang dikaji adalah bahwa kajian mengenai norma kesetaraan gender masih didominasi oleh akademisi dari Barat. Selain itu, pembahasan norma kesetaraan gender turut memiliki irisan dengan perspektif dari bidang ilmu lainnya. Pada bagian akhir tinjauan literatur ini, penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk mengkaji dinamika dan proses yang terjadi di level domestik serta peran aktor lokal dalam difusi norma kesetaraan gender.

---

Norm is one of the key concepts in International Relations which is generally defined as a standard of behavior that influences political actors according to their identities and positions in the social and international system. One of the global norms is The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) which specifically highlights gender-based discrimination and violence primarily against women and establishes national agendas to achieve gender equality. Since its adoption by the United Nations in 1979, gender equality has increasingly come to the fore and has become a crucial political agenda to be discussed, both academically and practically. Therefore, this paper seeks to map out and review discussions on gender equality norms in the context of global politics. Using the taxonomic method, this paper reviews 23 academic literatures and produces three main findings. First, the meaning of gender equality norms is dynamic and contextual. Second, gender equality norms are diffused by a constellation of political actors with various mechanisms and strategies and do not occur in a one-way process, global-to-local, but with various dynamics at the domestic level—these dynamics are rarely studied in the existing literatures. Third, most of the literatures only focus on the role of transnational actors so that the role played by the local actors and grassroots groups tends to be marginalized. As for the author's reflection on the existing literatures, studies on gender equality norms are still dominated by scholars from the West. In addition, the discussion on gender equality norms also has intersections with perspectives from other fields of science. Finally, at the end of this literature review, the authors recommend further research to explore the dynamics and processes that occur at the domestic level and the role of local actors in the diffusion of gender equality norms."

"Penelitian ini untuk mengkaji peran dan dampak NGO lingkungan di Indonesia, khusnya NGO JATAM dan Trend Asia dengan menggunakan perspektif poskolonialisme, khususnya perspektif yang diungkapkan oleh Gayatri Spivak. Dengan mengajukan pertanyaan penelitian “Dari segi apakah NGO lingkungan di Indonesia merupakan perpanjangan tangan Barat?”, penelitian ini menggunakan triangulasi dari data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan Analisis Naratif. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan dinamika hubungan antara NGO lingkungan di Indonesia dengan Barat, dan dalam segi apakah peran mereka sejalan dengan konstruksi kekuasaan kolonialisme. Hasil penelitian ini mengungkapkan dua jawaban, yaitu framework asimetris yang diberikan oleh Barat terhadap NGO dan imaginary creation tentang peran NGO yang 'memberdayakan'. Pertama, NGO terjebak dalam framework asimetris yang diberikan oleh Barat, melalui skema pendanaan yang mereka terima, NGO akhirnya tunduk pada agenda yang didominasi oleh kepentingan Barat. Kedua, Barat berhasil menciptakan imaginary creation terhadap NGO melalui ‘pemberdayaan’, narasi yang diciptakan oleh Barat untuk melanggengkan dominasinya ini akhirnya membuat NGO menyederhanakan representasi terhadap masyarakat masyarakat termarjinalkan dan gagal meruntuhkan struktur kolonialisme. Terakhir, berbeda dengan klaim Spivak bahwa NGO menjadi agen colonizers yang merampas suara masyarakat, penelitian ini menemukan bahwa respon NGO terhadap dominasi Barat dapat bervariasi, dengan bargaining power yang kuat, maka NGO memiliki kemampuan untuk lepas dari dominasi Barat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas hubungan antara NGO lingkungan di Indonesia dengan Barat dalam konteks poskolonial.

---

This research aims to examine the role and impact of environmental NGOs in Indonesia, specifically  JATAM and Trend Asia, using a postcolonial perspective, particularly the perspective articulated by Gayatri Spivak. By posing the research question "To what extent are environmental NGOs in Indonesia an extension of the West?", this thesis used triangulation of primary and secondary data, which were then analyzed using narrative analysis. The research seeks to uncover the dynamics of the relationship between environmental NGOs in Indonesia and the West, and whether their roles align with the construction of colonial power. The findings of this research reveal two answers. Firstly, NGOs are trapped in the asymmetric framework imposed by the West, as they become reliant on the funding schemes they receive, ultimately yielding to agendas dominated by Western interests. Secondly, the West successfully creates an imaginary creation of NGOs through "empowerment," a narrative crafted to perpetuate its dominance. This results in NGOs simplifying the representation of marginalized communities and failing to dismantle colonial structures. Contrary to Spivak's claim that NGOs become agents of colonizers who usurp the voices of the people, this research finds that NGOs' responses to Western domination can vary. With strong bargaining power, NGOs have the ability to break free from Western domination. This research contributes to understanding the complexity of the relationship between environmental NGOs in Indonesia and the West within the postcolonial context."

"Transgovernmentalism dilihat oleh beberapa pemikir hubungan internasional sebagai bentuk jaringan yang bisa menjadi tata dunia baru. Tulisan ini berargumen bahwa alur pengambilan kebijakan yang dimiliki oleh berbagai institusi internasional bergantung pada interaksi intergovernmental yang memiliki banyak kelemahan teknis dan substansial seperti agenda setting yang tidak bisa berimbang, terbentuknya blok-blok yang tidak fleksibel, persebaran informasi yang asimetris, serta tingginya faktor high politics. Transgovernmentalism sebagai bentuk interaksi komponen pemerintahan (di bawah tingkat menteri) dari berbagai negara merupakan fenomena yang muncul sebagai respon atas berbagai kekurangan tersebut, dan membuka peluang bagi munculnya jaringan-jaringan baru yang berpengaruh dalam decision making process dan pembentukan kebijakan.

---

Transgovernmentalism is seen by many thinkers of international relations as a potential new world order. This passage argues that the policymaking processes possessed by various international institutions depend heavily on intergovernmental interactions which have many technical and substantive drawbacks such as imbalanced agenda setting, inflexible blocs, assymmetrical information, and enormous influence of high politics. Transgovernmentalism as a form of interaction between sub-ministerial components of governments is a phenomenon of response toward all those drawbacks, opening the possibility for a brand new network which influences decision and policy making processes."

"Perubahan iklim tidak hanya menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem lingkungan namun juga ketidakadilan sosial dan ekonomi. Warga yang hidup di pulau-pulau di Dunia Selatan merupakan komunitas yang terdampak dari fenomena ini padahal mereka bukanlah pelaku utama dalam memroduksi emisi gas rumah kaca. Saat ini warga Pulau Pari di Kawasan Pulau Seribu, Provinsi DKI Jakarta sedang menggugat Holcim, perusahaan semen multinasional yang berbasis di Swiss, dalam litigasi iklim transnasional. Proses litigasi iklim ini diadvokasi oleh tiga organisasi non-pemerintah (NGO) dari Global Utara dan Global Selatan yang saling berjeraring, yaitu Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) dari Swiss, European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) dari Jerman dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dari Indonesia. Beberapa kali litigasi iklim transnasional belum pernah berhasil untuk dimenangkan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengapa ketiga NGO ini mengadvokasi litigasi iklim Pulau Pari melawan Holcim? Melalui pendekatan jejaring advokasi transnasional atau transnational advocacy network (TAN), penelitian ini menganalisa secara kualitatif strategi NGO Utara dan NGO Selatan dalam mengadvokasi warga Pulau Pari melalui proses kampanye seputar litigasi iklim. Dengan proses wawancara terhadap representasi setiap NGO dan penggugat serta ditunjang oleh studi literatur, ditemukan bahwa pola bumerang yang dipopulerkan oleh Keck dan Sikkink (1998) belum berhasil digunakan untuk menekan Pemerintah Indonesia bertindak dalam kasus litigasi iklim ini. Sedangkan strategi pola bumerang terbalik yang dipopulerkan oleh Pallas (2016) cenderung memberikan hasil untuk menekan Pemerintah Swiss untuk merespon pentingnya perusahaan penghasil emisi tinggi (carbon majors) bertanggung jawab atas dampak perubahan iklim. Dengan begitu dapat dilihat bahwa strategi jejaring advokasi transnasional dengan pola bumerang tidak selalu berhasil dalam mengupayakan penyelesaian kasus-kasus transnasional.

---

Climate change not only disrupts the balance of environmental ecosystems but also leads to social and economic injustices. People living on islands in the Global South are among the communities impacted by this phenomenon, despite not being the primary contributors to greenhouse gas emissions. Currently, residents of Pari Island in the Thousand Islands region, Jakarta Province, are suing Holcim, a multinational cement company based in Switzerland, in transnational climate litigation. This climate litigation is advocated by three non-governmental organizations (NGOs) from the Global North and South: Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) from Switzerland, the European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) from Germany, and the Indonesian Forum for the Environment (WALHI) from Indonesia. Transnational climate litigation has rarely been successful, raising the question of why these three NGOs are advocating for the climate litigation of Pari Island against Holcim. Using the transnational advocacy network (TAN) approach, this study qualitatively analyzes the strategies of Northern and Southern NGOs in advocating for Pari Island residents through climate litigation campaigns. Interviews with representatives from each NGO and the plaintiffs, supported by literature studies, reveal that the boomerang pattern popularized by Keck and Sikkink (1998) has not succeeded in pressuring the Indonesian government to act on this climate litigation case. In contrast, the inverse boomerang strategy popularized by Pallas (2016) has tended to yield results in pressuring the Swiss government to respond to the importance of holding high-emission companies (carbon majors) accountable for the impacts of climate change."

"Pembangunan kilang minyak yang dilakukan dengan pengambilalihan lahan pertanian telah memaksa perempuan petani kehilangan penghidupannya (livelihood) dan mendorong mereka pada posisi yang rentan. Perlawanan yang dilakukan perempuan petani merupakan ungkapan dari rasa kecewa atas tindakan sepihak PT. Pertamina Rosneft dalam mengintervensi pengambilalihan lahan di Sumurgeneng. Penelitian ini menggunakan teori ekologi politik feminis untuk menelusuri serangkaian perlawanan dan keterkaitan antara keterbatasan akses dan kontrol atas relasi kuasa yang dialami oleh perempuan petani di Sumurgeneng. Selain itu, dalam memunculkan suara perempuan, penelitian ini menggunakan observasi terlibat dengan pendekatan kualitatif berperspektif feminis sebagai titik acuan untuk mengeksplorasi ruang hidup perempuan petani dengan menggali narasi perempuan petani (herstory) secara mendalam. Melalui lensa ekologi politik feminis, penelitian ini menemukan bahwa hak atas tanah tidak hanya berpengaruh pada akses dan kontrol namun juga berpengaruh pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan dengan opresi yang dilakukan untuk mengekang dan mengontrol ruang gerak perempuan. Penelitian ini juga memetakan bagaimana perlawanan yang dilakukan perempuan petani yang dilakukan secara mandiri, tetapi tetap tidak terlepas dari perlawanan besar yang dilakukan bersama petani laki-laki.

---

The construction of oil refineries carried out by expropriation of agricultural land has forced women, farmers, to lose their livelihoods (livelihood) and pushed them into a vulnerable position. The resistance carried out by women farmers is an expression of disappointment over the unilateral actions of PT. Pertamina Rosneft in intervening in the acquisition of land in Sumurgeneng. This study uses feminist political ecology theory to explore a series of resistances and links between limited access and control over power relations experienced by women farmers in Sumurgeneng. In addition, in raising women's voices, this study uses involved observation with a qualitative approach with a feminist perspective as a reference point to explore the living space of women farmers by exploring the narrative of women farmers (herstory) in depth. Through the lens of feminist political ecology, this research finds that land rights do not only affect access and control but also affect social, cultural, and economic aspects related to the oppression carried out to curb and control women's movement. This study also mapped out how the resistance carried out by women farmers was carried out independently, but still could not be separated from the great resistance carried out with male farmers."

"ABSTRAKTuduhan pelecehan yang dilayangkan oleh Christine Blasey Ford, seorang dosen Universitas Palo Alto, California, terhadap calon Hakim Agung Brett Kavanaugh merupakan salah satu kasus tuduhan pelecehan seksual yang menjadi sorotan nasional di Amerika Serikat pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas politisasi isu gender yang dilakukan baik oleh Ford maupun Kavanaugh pada masyarakat dan media massa di Amerika Serikat. Politisasi isu gender Ford dan Kavanaugh dalam hearing dianalisis dan dievaluasi dengan menggunakan teori Sexual Politics Kate Millet dan metode Analisis Wacana Kritis Sara Mills. Selain itu, pengaruh politisasi isu gender yang dilakukan Ford dan Kavanaugh dalam hearing juga dapat dilihat melalui representasi dan keberpihakan dua media Amerika Serikat dengan bias politik yang berbeda (Fox News dan The New York Times terhadap kasus tersebut. Dengan menggunakan teori Sexual Politics Kate Millet, penelitian ini menemukan bahwa konsep gender seperti ideologi feminitas dan maskulinitas seringkali digunakan Ford dan Kavanaugh dalam berargumen, bersikap, dan membela diri dalam hearing. Feminitas yang diperlihatkan Ford dalam hearing berhasil menarik simpati dan membangun hubungan emosional dengan mayoritas masyarakat Amerika Serikat terutama kelompok perempuan dan progressif. Sementara itu maskulinitas yang diperlihatkan Kavanaugh kurang efektif untuk menarik simpati masyarakat namun berhasil untuk mempertahankan posisinya sebagai Hakim Agung Amerika Serikat. Representasi media juga memperlihatkan bahwa politisasi gender yang dilakukan Ford dan Kavanaugh memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pergerakan kelompok perempuan dan kelompok penyintas pelecehan seksual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan memperlihatkan sikap yang sesuai dengan ideologi feminitas, perempuan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menarik simpati masyarakat. Namun, simpati dan dukungan besar terhadap perempuan tetap tidak dapat mengalahkan laki-laki yang memiliki kekuatan dan dominasi politik dalam pemerintahan sebuah negara.

---

ABSTRACTIn 2018, sexual assault allegation filed by Christine Blasey Ford, a lecturer at the University of Palo Alto, California, against Supreme Court nominee Brett Kavanaugh became the national spotlight in the United States. This study aims to analyze and evaluate the effectiveness of gender politics carried out by both Ford and Kavanaugh to the public and mass media in the United States. Ford and Kavanaugh's gender politics in the hearing were analyzed and evaluated using Kate Millet's Sexual Political Theory and Sara Mills's Critical Discourse Analysis method. Also, the influence of gender politics conducted by Ford and Kavanaugh in the hearing can also be seen through the representation and alignments of two US media with different political biases on the case (Fox News and The New York Times). By using Sexual Political Theory from Kate Millet, this research found that Ford and Kavanaugh often use gender concepts such as ideology of femininity and masculinity in arguing, acting, and defending themselves in the hearing. The femininity shown by Ford in the hearing succeeded in attracting sympathy and building emotional relations with the majority of the United States, especially women and progressive groups. Meanwhile, the masculinity shown by Kavanaugh was less effective in attracting the sympathy of the people but succeeded in maintaining his position as the Supreme Court of the United States. Media representations also show that the gender politicization carried out by Ford and Kavanaugh has a considerable influence on the movement of women and the group of sexual harassment survivors. This research concludes that by displaying attitudes that are in line with the ideology of femininity, women have a higher power in attracting public sympathy. However, great sympathy and support for women still cannot defeat men who have political power and dominance in the government of a country."

"Tesis ini menjabarkan mengenai jejaring advokasi transnasional yang membentuk forum masyarakat sipil dan berfokus pada proses pembentukannya, serta strategi-strategi yang dijalankan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Pada saat ini, penyelesaian permasalahan HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh negara, melainkan juga oleh masyarakat sipil yang semakin memiliki ruang untuk berekspansi secara ide dalam era globalisasi. Menurut Keck dan Sikkink dalam konsep Transnational Advocacy Network (TAN), masyarakat sipil suatu negara yang mengalami hambatan dalam saluran aspirasinya dengan pemerintah dapat beraliansi dengan kekuatan dari luar untuk menekan pemerintah negara yang bersangkutan. Hambatan seperti ini terjadi dalam penyelesaian sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, termasuk peristiwa pembantaian terhadap masyarakat yang diduga terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965. Hambatan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam kasus ini dikarenakan oleh adanya perbedaan pandangan mengenai mekanisme penyelesaian. Hal ini mendorong Komnas HAM sebagai norm entrepreneur untuk melakukan penyelidikan. Hasil penelitian, bahwa negara bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di tahun tersebut menjadi pemahaman bersama dan kesamaan nilai yang melandasi terbentuknya jejaring. Dengan dipromotori oleh para pegiat HAM, akademisi, serta NGO HAM, dibentuklah jejaring masyarakat sipil IPT 1965 yang mengadakan forum masyarakat sipil dengan bentuk pengadilan rakyat yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai negara. Strategi yang dilakukan oleh jejaring ini ditujukan lebih untuk meningkakan kesadaran publik terhadap kasus pelanggaran HAM tahun 1965, ketimbang untuk melakukan lobbying kepada pemerintah. Meskipun telah mengoptimalkan keempat taktik dalam TAN, keberhasilan jejaring ini masih mencapai tahap awal. Hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya solidaritas jejaring, melainkan tingginya kompleksitas kasus yang diusung.

---

This thesis explores the transnational advocacy network, which formed a civil society forum and focuses on the formation process, as well as the strategies undertaken to solve human rights violation cases. Nowadays, the human rights issues can not only be solved by the state government, but also by the civil society, which has more space to expand ideas in this globalization era. According to Keck and Sikkink in the concept of Transnational Advocacy Network (TAN), the civil society in a certain country that has blockage to express their aspirations to the government can ally with external power to give pressure to their government. Such obstacle has been happening in the effort to solve nine identified severe human rights violations happened in Indonesia, including the massacre against people who were allegedly involved in the Communist Party of Indonesia (PKI) in 1965. The obstacle that arose in this case between Indonesian government and civil society was caused by the difference in perspectives to see the right mechanisms to resolve the case. This encouraged the National Human Rights Commission of Indonesia (Komnas HAM) as a norm entrepreneur to conduct investigation. The investigation result that the government is responsible for the crimes against humanity happened in that year has become a shared understanding and value that underlie the formation of network. Civil society network was then formed with the human rights activists, academicians and NGOs as the norm promotors. The network, which is entitled as IPT 1965 created a civil society forum in the form of people’s tribunal that was attended by people from different countries. The strategies undertaken by the network are prior to raise public awareness to this case, rather than to lobby the government. Even though this network has optimalized the typology of tactics in TAN, it has just reached the first level of its threshold point. This is not caused by its loose solidarity, but the high complexity of case this network carries."