Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PPCI sebagai organisasi payung yang fungsi utamanya adalah sebagai koordinator bagi organisasi-organisasi kecacatan di bawahnya memiliki peran yang sangat strategis untuk mensinergikan hubungan antara PPCI, organisasi anggota, instansi pemerintah dan masyarakat umum untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang cacat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusuran catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang dimiliki PPCI, observasi dan wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang berada pada lingkungan ekstemal PPCI dan lingkungan internal PPCI.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang carat pada seluruh instansi yang benwenang dan masyarakat yang peduli terhadap penyandang cacat belum efektif, padahal peranan pemerintah untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang carat memiliki posisi yang cukup sentral sebagai koordinator terhadap masalah-masalah penyandang carat, terutama dalam masalah dana, sosialisasi kebijakan atau Undang-undang yang berhubungan dengan penyandang cacat dan sosialisasi kegiatan-kegiatan organisasi penyandang cacat yang tujuannya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat luas terhadap masalah-masalah penyandang carat.Berdasarkan temuan di atas maka disarankan agar PPCI memaksimalkan kinerja atau performa organisasinya yang berfungsi sebagai koordinator, dan memaksimalkan sinerginya dengan masyarakat dan instansi pemerintah. Dengan efektifnya hasil-hasil kegiatan PPCI pada masyarakat luas akan meningkatkan peran sosial penyandang cacat, yang secara otomatis akan meningkatkan ketahanan sosial penyandang cacat itu sendiri.

---

PPCI as an umbrella organization has it main function as coordinator to its members. PPCI has a strategic function because in an ideal world, it can effectively coalesce the correlation between PPCI, its members, government institution and society to accomplish the appreciation, improvement, align, fulfillment and protection on human rights for people with disability. The purpose of this research is to study some of management function that PPCI carry out (planning, coordinating and evaluation). Data were collected qualitatively with documents review in PPCI, tangible observation with an in-depth interview with one of PPCI and member organization's staff, and also with three workers to see their perception about people with disability.

It is shown in this study that the great effort to accomplish the appreciation, improvement, straighten up, fulfillment and protection on human rights for people with disability on government institution is not effective up till now, fortunately the government's responsibility to accomplish those rights for people with disability has a central position as the coordinator to the people with disability's problems, mainly in funds, in the dissemination of the regulation about people with disability and the spreading of the PPC: and its members' activity to improve society awareness to the problem of people with disability. It is recommended for PPCI to make best use of its organization's performance as coordinator and to maximize its relationship with government institution and society. With the constructive of PPCI's activity result in the society, it will improve the social role of the people with disability, which consequentially will improve the social defense of the people with disability itself."

"Kesadaran masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia telah tiba pada suatu pandangan bahwa semua hak asasi manusia itu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini secara ringkas dituangkan dalam doktrin "Indivisibility' clan "Interdependence". Pandangan ini telah berkembang dalam diskursus hak asasi manusia, yang tidak menomorsatukan salah satu kategori hak. Apakah pemenuhan hak-hak dalam kategori sipil dan politik (civil and political rights) ataupun hak-hak dalam kategori ekonomi, sosial dan budaya (economic, social and cultural rights). Kedua hak saling keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena dalam semua hak dalam masing-masing kategori itu saling terkait. Oleh karena itu, pemenuhan dan perlindungannya tidak dapat dipisahkan sedangkan dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya justifikasi internasional menyangkut interaksi hak atas lingkungan dapat ditafsirkan menjadi hak asasi manusia antara lain dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2), Kavenan internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.Tinjauan pustaka mengidentifikasikan bahwa kesehatan lingkungan menyangkut manusia dan masyarakat serta keseimbangan dengan lingkungan agar terjamin kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya.Kusnoputranto (1983) selanjutnya menuturkan bahwa kesehatan lingkungan merupakan salah satu disiplin dalam kesehatan masyarakat dan merupakan perluasan dari prinsip higiene dan sanitasi, Aspek yang tercakup di dalamnya sangat luas yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, ruang lingkup kesehatan lingkungan yaitu : a) Penyediaan air minum, yakni tersedianya air bersih dalam kualitas yang sangat memadai termasuk pengawasan dan pengelolaannya. b) Pengelolaan air buangan, pengendalian pencemaran limbah rumah tangga. c) Pengelolaan limbah padat, yakni pengumpulan dan pembuangannya d) Pengendalian pencemaran tanah oleh manusia dan unsur lain yang merugikan lingkungan hidup e) Higiene makanan dan minuman f) Pengendalian pencemaran udara, kebisingan dan radiasi, g) Perumahan dan pemukiman, terutama ditujukan pada aspek kesehatan masyarakat, perumahan bangunan umum dan keadaan darurat dan bencana alam.Rumah Tahanan mempunyai tujuan : a) membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan tanggung jawab b) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan c) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan 1 para pihak yang berperkara serta kesetamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan pulusan pengadilan.Implitkasi dari temuan penelitian, untuk mengoptimalkan a) keadaan ruang tahanan yang ada b) kondisi air untuk keperluan MCK c) kondisi air untuk minum d) kondisi ventilasi ruang tahanan e) mengoptimalkan kondisi tempat tidur di dalam ruang tahanan t) mengoptimalkan kondisi kamar mandi untuk keperluan sehari-hari g) pengelolaan limbah cair, padat, limbah buangan h) mengoptimalkan kondisi ruangan dari kebisingan i) mengoptimalkan ruangan tahanan dari kepadatan tahanan j) kondisi keamanan di dalam tahanan yang lebih aman, dan dapat menciptakan kondisi keamanan yang bernuansa hak asasi manusia.

---

International society awareness to human right has came at one particular view that any human right each other be inseparable and related. This view shortly poured in doctrine "Indivisibility" and "interdependence". This view has expanded in discourses of human right; which do not becoming number one of rights category. Whether rights accomplishment in civil category and political (civil and political rights) and or rights in economic category, social and cultural (economic, social and cultural rights). Both rights each other be inseparable and related one with other. Because in all rights in each that category each other be related. Therefore, its protection and accomplishment is inseparable, while in economic rights clump, social and cultural of international justification concerning rights interaction for environment can be interpreted to become human right for example visible in Section 1 sentence (2), International Covenant of Economic Rights, Social, and Cultural.

Evaluate book that identify of environmental health concerning human being and socialize and also the balance environmentally are well guaranteed in order to the prosperity in the broadest possible meaning.

Kusnoputranto (1983) hereinafter say that environmental health represent one of discipline in health socialize and represent extension from principle of hygiene and sanitation. Aspect which is come within in it very wide covering entire human life aspect, scope of environmental health that is: a) ready the drinking water, available namely of clean water in very adequate quality inclusive of its management and observation; b) The Management irrigate discard, control of contamination of domestic waste; c) Management of solid waste, namely its dismissal and gathering; d) Control of contamination of land by human being and element of other prejudicial of environment e) Hygiene of food and beverage f) Control of contamination air, noise and radiation, g) Housing and settlement, especially addressed at aspect of health socialize, housing of emergency and public building and the natural disaster.

Circumstance of environmental Health of physical, biologist and social, the circumstance ever experience of change as long as growth of human being in his life with civilization and also growth of its environment, in line with national development, hence development of health addressed to improvement of eradication of contagion and people disease, improvement of gist people, improvement of environmental health.

Prison have a purpose : a) form citizen of Prisoner in order to become human being as intact as, realizing mistake, pulling socks up and do not repeat acceptable to doing an injustice so that return by society environment, earn active of playing a part in to development and earn life to the manner born as good citizen and the responsibility b) Give guarantee of protection of rights of basic of prisoner which is in holding up at home the Defense Of The Realm and Branch Prison of State in order to process investigation fluently, prosecution and inspection in court c) Give guarantee of protection of rights of prisoner basic 1 at law the parties and also safety and security of object confiscated for goads of evidence of investigation storey, prosecution and inspection in court and also the object expressed to be hijacked for state of pursuant to justice decision.

Implication from research finding, to be optimal a) the circumstance space of existing prisoner b) the condition irrigate for MCK c) the condition irrigate to drink d) the condition ventilate space of optimal prisoner e) condition of place sleep In space of optimal prisoner f) condition of bathroom for everyday g) the liquid waste management, solid, optimal waste disposal h) condition of column from optimal noise i) column of prisoner from prisoner density j) condition of security in more peaceful prisoner, and can create condition of security which have the nuance to human right."

"UKM merupakan suatu usaha potensial yang padat karya sehingga menciptakan kesempatan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon. Keberadaan UKM menjadi semakin penting ketika krisis ekonomi melanda negeri ini dalam waktu yang cukup lama. Peneliti tertarik untuk menyusun tesis berjudul? Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah? (studi kasus di kabupaten Cirebon) dengan memperhatikan latar belakang seperti : implementasi otonomi daerah., kontribusi UKM terhadap daerah, trend globalisasi dan perdagangan bebas.Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui1. Seberapa besar UKM dalam menunjang pembangunan di kabupaten Cirebon2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja UKM di kabupaten Cirebon.3. Seberapa besar peran UKM dalam meningkatkan ketahanan daerah kabupaten Cirebon.Penelitian ini rnerupakan penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan secam objective tentang peran UKM dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah di kabupaten Cirebon. Untuk mendapatkan data peneliti menggunakan tekhnik in depth interview (wawancara) dengan berpedoman kepada kuesioner yang telah disiapkan kepada sejumlah pengusaha UKM di kabupaten Cirebon.Secara umum ada tiga masalah penelitian yang ingin diketahui jawabannya dalam tesis ini, yaitu : Bagaimana UKM dalam menunjang pembangunan di kabupaten Cirebon; Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja usaha kecil dan menengah (UKM) di kabupaten Cirebon; Bagaimana peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam meningkatkan ketahanan daerah kabupaten Cirebon.Berdasarkan hui! peneiitian maka UKM di kabupaten Cirebon cukup dalam menunjang pembangunan dengan menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan; Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja usaha kecil dan menengah (UKM) di kabupaten Cirebon adalah seperti sumber daya manusia., permodalan, bahan baku, teknologi/alat produksi dan pemasaran. Peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam meningkatkan ketahanan daerah kabupaten Cirebon yakni sebagai penggerak kegiatan perekonomian sehingga terwujud kesempatan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha di daerah.

---

Small and medium enterprises are potential job-absorbing enterprises so that they eventually will offer many job opportunities for Indonesian people, including the people of Cirebon. The existence of small and medium enterprises is important when an economic crisis struck this country for a long time. The researcher is interested to write a thesis titled " The Role of Small and Medium Enterprises in improving the regional resilience" (A case study at Cirebon regency) by taking into consideration the following backgrounds : the implementation of regional autonomy, the contribution of small and medium enterprises to the region, the trends is globalization era, and the free trade.The objectives of the thesis are to find out : 1. The importance of small and medium enterprises in supporting the development process in the regency of Cirebon. 2. The factors influencing the performance of small and medium enterprises in the regency of Cirebon 3. The role of small and medium enterprises in improving the regional resilience of the regency of Cirebon.This research is an analytical descriptive research that describes objectively the role of small and medium enterprises in improving the regional resilience of the regency of Cirebon. In collecting the data, the researcher applies in depth interviews based on some questionnaires prepared for a number of entrepreneurs in the area of Cirebon regency.In general there are three problems to find out in the thesis : How do small and medium enterprises support the development process in the regency'-of Cirebon ? What factors are influencing the performance of small and medium enterprises in the regency of Cirebon ? How do small and medium enterprises improve the regional resilience in the regency of Cirebon ?Based on the result of the research, the researcher comes into a conclusion that the small and medium enterprises in Cirebon regency play a very important role in supporting the process of development, in providing job opportunities, in improving the income of the local people and in reducing the poverty level. The factors that influence the performance of the small and medium enterprises in Cirebon regency are the human resources, the capital, the raw material, the technology of production tools and the marketing strategy. In improving the regional resilience, the small and medium enterprises act as the motor of local economic activities so that job opportunities arise and eventually the income of the people improves through the economic activities there."

"Salah satu keinginan yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan adalah bertambahnya pemimpin perempuan, terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, yang selama ini pimpinan atau manajer hampir selalu didominasi oleh laki-laki.Perempuan memang mempunyai peluang untuk memegang peran melihat jumlahnya yang cukup besar yang bila diikuti dengan kualitas dan kemampuan, akan menjadi suatu potensi pembangunan yang kuat. Namun kenyataanya perempuan masih selalu dianggap sebagai orang kedua (subordinat) dari berbagai bidang. Sementara seorang pimpinan dikatakan baik dan berhasil manakala mampu mengambil keputusan yang rasional dan bijaksana.Karena pengambilan keputusan merupakan persyaratan keterampilan bagi seorang pemimpin dan menjadi tolok ukur efektivitas kepemimpinan seorang pemimpin apabila mampu dan mahir mengambil keputusan, dan keputusan itu dikatakan baik, apabila memiliki syarat rasional, logic, realistis, dan pragmatis. Keputusan yang realitis dan pragmatis merupakan ciri kaum feminin, (A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender, halaman 57).Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan birokrasi Kota Makassar, mengetahui faktor-faktor yang memungkinkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, dan mengetahui pengaruh peran perempuan terhadap ketahanan daerah.Untuk memperoleh informasi tentang peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dengan kaitannya terhadap ketahanan daerah, dilakukan penelitian dengan metode analisis deskriptif analitik kualitatif terhadap aparat birokrasi di sepuluh instansi Kota Makassar.Dari basil penelitian diketahui bahwa kurangnya perempuan menduduki jabatan di Kota Makassar karena masih kuatnya faktor budaya, kodrat dan ruang gerak yang masih terbatas, sedangkan perempuan sangat dibutuhkan kehadirannya dalam organisasi. Bahkan dalam ketahanan daerah karena semakin banyak perempuan yang aktif dalam berbagai kegiatan semakin kuat dan aman daerah tersebut. OIeh karena itu pemerintah Kota Makassar sudah saatnya membuka lebar memberikan kesempatan (affirmative action) yang luas terhadap perempuan, dan melibatkan pada setiap pengambilan keputusan, untuk berbagi peran bersama laki-laki dalam berbagai bidang.Sekaitan dengan ketahanan daerah, Pemerintah Daerah Kota Makassar masih jarang meminta keterangan kepada masyarakat tentang pengawasan dan pengendalian daerahnya. Namun demikian dianggap sudah ada perhatian karena pemerintah daerah setempat sudah pernah melakukan permintaan keterangan kepada masyarakat walaupun itu jarang dilakukan.Tentang hal penyelidikan ketahanan dan keamanan sudah ada perhatian, namun perlu ditingkatkan, karena apabila hal ini lebih ditingkatkan tentunya mengurangi tindak kriminal dan meningkatkan keamanan yang muaranya peningkatan ketahanan daerah.

---

One of the struggled wishes by women movement is the increasing women leaders, as well as the opportunity of them to participate in terms of taking place in the decision making process and making decision whereas rational, logical, realistic the Ieader and the manager's position are always dominated by men.

Indeed, women have opportunity for playing a role in many sectors, because the huge number of women, moreover if they have capability and good potency to participate in development, therefore they will become the main player in development. But in fact, women are still recognised as subordinate person for some fields. Meanwhile, a leader can be deemed good and success if he/she makes decision rationally and wisely, because making decision is a requirement based on skill/ capability as a leader and this is a starting point of the efectiveness for the leadership if his/her leadership would be rational, logical, realistic and pragmatic. The real and pragmatic decision is the character of feminism.

For those reasons, this research has the objective to get the information about the role of women in decision making process at bureaucarcy of the city of Makassar and to know how , some factors which may women have the chance to participate in development, as well as the influence of women's role for regional defence.

To obtain the information about the role of women in making a decision and also women participation in development related to regional defence, therefore this research is conducted with descriptive qualitatif analysis over bureaucracy methode of apparatus at ten instancies in the city of Makassar.

From the result of the research is knowed that the lack of number of women who are in higher level in the city of Makassar is caused by many factors i.e : strong culture, destiny and also opportunity from men tc women nevertheless their partcipation are needed in organisation actively, and the condition of region would be safer.

However, it is time for the government of the city of Makassar to give as much as possible opportunity (affirmative action) for women to involve in decision making process and to shift the role as will as men in development.

Related to regional defence, the government of the city of Makassar doesn't involve the community actively in controlling and supervision their area.

Nevertheless, the government has already involved the community to participate in development regarding to defence and secure, but not much enough. If there's increasing the number of the women in participation in terms of save and secure from the crime condition in this area, if will reduce the crime cases and increase the regional defence."

"Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, karena tidak saja berkenaan dengan rendahnya pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, ketidakmampuan menyampaikan aspirasi, serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia (human development). Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu, dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat.Sudah banyak program-program pemerintah yang ditujukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, namun seluruh program penanggulangan kemiskinan tersebut dirasakan kurang menunjukkan basil yang optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan pada waktu yang Ialu, lebih bersifat mobilisasi, bukan partisipasi. Keikutsertaan masyarakat dalam suatu program sering tidak dilandasi oleh kesadaran, tetapi lebih karena terpaksa. Hal ini terjadi karena mereka tidak memahami betul manfaat dan perannya dalam program tersebut.Oleh karena itu diperlukan adanya penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai suatu program pemberdayaan, secara umum bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan atau antar desa serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Untuk mencapai tujuan tersebut, maka masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan PPK, sehingga PPK berhasil dalam mengatasi kemiskinan. Keberhasilan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui PPK akan berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan daerah yang merupakan bagian integral dari ketahanan nasional.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap Ketahanan Daerah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode survey yaitu metode penelitian yang dlakukan pada populasi besar dalam hal ini masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan dana PPK, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sedangkan teknik analisis data dalan penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, dimana analisis dilakukan melalui data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner.Berdasarkan basil penelitian di Kabupaten Cirebon terlihat bahwa masyarakat miskin belum mampu mengelola bantuan modal Program Pengembangan Kecamatan (PPK), sehingga pendapatan sebagian besar masyarakat miskin tidak meningkat. Hal ini disebabkan masyarakat miskin kurang memiliid keterampilan, akses terhadap pasar dan akses terhadap teknologi. Akibatnya PPK kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Ketahanan Daerah di Kabupaten Cirebon.

---

Poverty is a complex problem today, as it is not only concerning with the low of people income and the level of society consumption, but also referring to the minimum level of education and health, the impotence of being participated in the process of public decision making, the unability to express aspiration and also various respective problems with human development. Therefore, the effort to anticipate poverty need to be done comprehensively, covering all society life aspects which totally carried out and focusing at society empowerment.

It was so many governmental programs that aimed on the occasion of anticipating poverty, however all of those actions were not effective. One of the reasons is as follows : the implementation of anticipating poverty in the past period tended to be more mobilized, and it was done as a non-participated program. The involving of the people in such program was often not based on the awareness, but it was merely as a forcefull action. This could happen as people did not understand comprehensively the utility and their role in such program.

Therefore it must have been some efforts to enable this anticipating poverty program becomes perfect, with the program so-called District Development Program (PPK). The District Development Program, which rules as the empowering program, can generally aims to accelerate the process of anticipating poverty based on the independence of the people through the increase of people capacity and their institution in the implementation of village and inter-village development, and the improvement of sosio-economic means and infrastructure to accommodate the need of the people.

To achieve the goal, the people have to be able to implement PPK, so They succeed to anticipate the poverty. The success of the people in anticipating poverty through PPK is going to influence towards the improvement of regional resilience which is as the part of national resilience.

Refering to the background mentioned above, researcher is interested to conduct the research. The aim of the research is to know the influence of PPK towards regional resilience. The research uses the survey method at this research that observing to a large-scale population of poor people which are getting some financial aid from PPK program, but the data observed here are those of sample taken from the population. Meanwhile the researcher uses descriptive-analytical method which analizes through primary data collected by some questionaires.

Based on the research conducted at Cirebon Regency, it shows that the poor society have not been able to manage some capital aids of PPK program, so the income of most poor people does not increase. This is because the poor people have less ability, failure to access the market and technology. The impact of those all is that PPK contributes less influence to the improvement of regional resilience at Cirebon Regency."

"Dan beragam moda transportasi taut yang ada di Indonesia saat ini, armada Pelayaran Rakyat (disingkat Petra) adalah sebagai satah satu moda transportasi taut nasional yang sudah rnembuktikan dirinya sebagai armada yang tangguh yang berbasis perahu tradisional yang inemakai layar dam sekarang tambahan motor, Akan tetapi seiring kemajuan Iptek di bidang transportasi perkapaian, keberadaan armada PeIra semakin tersingkirkan dan mengliadapi tantangan pasar yang semakin besar.Kondisi ini tentu sangat mencemaskan, karena seiama ini Peran PeIra adalah sebagai angkutan rakyat yang dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran barang konsumsi khususnya ke,pulau-pulau terpencil dan terisolasi dart jangkauan infrastruktur pembangunan pada umumnya.Adapun yang menjadi tujuan penelitian untuk memberikan interpretasi dan analisis keberadaan Petra di Indonesia yang rnencakup:1. Untuk mendeskripsikan peran Petra dalam sistem transportasi taut nasional, termasuk kekuatan, kelemahan, peiuang dan ancaman yang dihadapi pada saat ini.2. Terumusnya upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rneningkatkan peran Petra.3. Untuk mendeskripsikan peran strategis Petra ditinjau dart kepentingan ketahanan nasional.Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan metodologi kualitatif oleh Mathew B.Miles dan A.Michaet I-iubennan (1992). Dengan data kualitatif kita dapat rnengikuti dan memahami alur perisriwa secara kronologis, inenilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan barmanfaat.1. Tujuan penelitian nomor i dipernleh kesimpulan bahwa: peran kapal Pe:ra claim sistem transportasi taut nasional memiliki kelemahan yang prinsip seperti permodalan, teknologi, dan sum her daya nianusia dibandingkan dengan kekuatan yang ada, dampak tcrhadap perusahaan adalah sulirnya pelayaran rakyat untuk mengembangkan usahanya dibidang jasa angkutan taut.2. Tujuan penelitian nomor 2 diperolelt kesimpulan bahwa: untuk meningkatkan peran pelayaran rakyat dengan menggunakan strategi: Weakness-Opportunity (WO = -0,74 dan 0,36), karena posisinya berada pada kwadran IV yakni rnemanfaatkan peluang yang ada untuk metninimalkan kelemahan yang dimiliki atau konsolidasi.3. Tujuan penelitian nomor 3 diperoleh kesimpulan bahwa: Melibataktiikan Petra sangatlah strategis sebagai liingsi pernantau ketmanan perairan Indonesia, sehingga Petra memungkinkan mendukung terwujudnya ketahanan nasional dibidang Ipoleksosbudhankain IIdeologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan keamanan.

---

From various means of sea transportation currently existing in Indonesia, the People Sailing (Petra) is one of sea transportation which has proven it self as a solid transportation based on traditional boat equipped with shade and presently supplemented with motor. However, line with the technological and scientific development in the sector of vessel transportation, the existence of Pelra transportation has been increasingly ignored and has faced the more market challenge.

This condition is of course very planning, because thus far the Petra transportation has much provided benefit, especially in reaching the isolated areas and islands.

This study is aimed at providing interpretation and analysis on the existence of Petra in Indonesia which involve:

1. To describe the role of Petra in the national sea transportation system, including the strengths, weaknesses of the opportunity, and the threat faced at the present.

2. To describe the role of economy of Petra up to present as one of sea transportations for the community, especially isolate islands.

3. To formulate the efforts this may be performed in improving the Pelra. The methodology of research being applied is qualitative methodology by Mathew B. Miles and A. Michael Hubenman (1992). By using qualitative data, we may comprehend the chronological events; assess the causal relationship within the scope of thinking of local people and to obtain many beneficial explanations,

1. For the number 1 objective of study, it may be concluded that: the role of Pelra in transportation system go out to sea national have principal weakness like capital, technological, and human resource. compared to existing strength, impact to company is difficult of him sea transport of people to develop its effort of sea transport service area.

2. For the number 2 objective of study, it may be concluded that: by using the strategy, Weakness-Opportunity (WO = -0,74 dan 0,36), Because its position of Petra at four quadrant namely exploit existing opportunity for the minimization of weakness had or consolidation.

3. For the number 3 objective of study, it may be concluded that: involving the Pelra is very strategic as the function of monitoring security of Indonesian water, therefore l'clra enable to support the implementation of national defense in the sector of polsosbudhankrrn (Ideology. politics, social, culture, defense and security)."

"Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.500 pulau yang terbentang dari Sabang di ujung Barat sampal Merauke di ujung Timur. Pentingnya transportasi laut bagi perekonomian dan perwujudan Wawasan Nusantara ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Indonesia Tahun 2005-2025 yaitu terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia. Pembangunan transportasi diarahkan pada peningkatan peranannya sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi serta keterpaduan antarmoda, sektor, dan wilayah, guna memantapkan sistem transportasi nasional yang terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman, cepat, dan terjangkau oleh masyarakat serta efektif, dan efisien dalam mendukung pola produksi dan distribusi nasional, pengembangan wilayah khususnya kawasan Timur Indonesia serta sektor-sektor perekonomian lainnya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan mendorong peran aktif masyarakat. Misi PT. PELNI adalah mengelola dan mengembangkan angkutan laut untuk menunjang terwujudnya Wawasan Nusantara dan meningkatkan kontribusi/pendapatan bagi negara. Misi PT. Pelabuhan Indonesia adalah peningkatan realisasi komitmen perusahaan kepada mitra, pelanggan, kepentingan nasional, pemilik, masyarakat pelabuhan, dan anggota perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pelabuhan sebagai prasarana transportasi laut, kesiapan operasi PT. PELNI dalam melaksanakan misinya serta kontribusi PT. PELNI terhadap Ketahanan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan survei dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan Model Konstelasi dengan menggambarkan, menganalisis dan memaparkan kondisi-kondisi yang ada. Unit analisis data sebanyak 100 responden calon penumpang PT. PELNI, pejabat PT. Pelabuhan Indonesia II dan pejabat PT. PELNI dengan menggunakan metode Stratified Random Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kesiapan pelabuhan sebagai prasarana transportasi laut pada umumnya dapat dikategorikan baik. Kedua, kesiapan operasional PT. PELNI dalam mengimplementasikan misinya telah dapat dilaksanakan dengan baik. Tingkat kualitas pelayanan PT. PELNI kepada masyarakat secara umum dapat dikategorikan baik. Ketiga, kontribusi PT. PELNI terhadap Ketahanan Nasional relatif sangat besar yang dijabarkan dalam kinerja operasional PT. PELNI meliputi indikator: jumlah pelabuhan yang disinggahi, jadwal/frekuensi pelayaran secara tetap dan teratur, jumlah ruas dalam Jaringan Trayek Nusantara, penugasan kapal-kapal dalam situasi dan kondisi mendesak untuk kepentingan negara, serta pembukaan rute di pulau-pulau terluar/terpencil."

"Kyai dan sistem pendidikan pesantren berpengaruh dalam menentukan pandangan hidup seorang santri. Pengaruh kyai yang dominan tergantung pada ajaran kyai, kewibawaan kyai, moralitas kyai, ilmu sang kyai, relasi kyai dengan masyarakat sekitar. Sedangkan sistem pendidikan merupakan variabel yang berpengaruh, jika sistem itu tepat digunakan. Dalam sistem pendidikan yang mempengaruhi pendangan hidup santri tergantung pada kurikulum yang diberikan, metode pengajaran, hubungan antara kyai dan santri, dukungan peralatan dalam proses belajar dan mengajar.Dalam Pondok Pesantren Islam Al Mukmin Ngruki Surakarta, tidak ditemukan sosok kyai seperti yang dideskripsikan dalam pesantren pada umumnya. Namun sosok kyai dapat ditemukan dari fungsi ustad di pesantren ini. Ustad adalah guru yang mengajarkan ilmu di sekolah-sekolah formal dan non formal di pesantren ini. Tidak semua ustad membaur atau hidup bermukim dalam pesantren. Ustad senior hidup di rumah sendiri bersama kelurga yang jaraknya reatif jauh dari pesantren. Sementara Ustad junior hidup dan bermukim bersama para santri. Dalam kehidupan bersama ini terjadi transfer ilmu dan keyakinan dan pola periaku dari ustad junior kepada para santri.Dalam pesantren Ngruki ini tidak terdapat pola kepemimpian yang sentralistik Pengambilan keputusan dilakukan lewat musyawarah dalam suatu rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Direktur. Hal ini wajar karena sistem kepemimpinan pesantren Ngruki tidak dikenal seorang kyai atau ustad senior, tetapi berada di tangan Dewan Direktur.Pondok Pesantren Ngruki ini tergolong pesantren modern, yang tampak dari sistem pendidikan yang digunakan. Dalam sistem pendidikan ini mengunakan sistem klasikal, yang terdiri dari tingkatan atau jenjang pendidikan. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Di samping pendidikan formal yang berlangsung dalam kelas, juga terdapat pendidikan non formal seperti pramuka, pencinta alam, silat dan sebagainya.Berkaitan dengan ketahanan dan keamanan nasional, pesantren ini dapat mendukung ketahanan nasional mengingat sumber daya yang dimiliki. Dengan jumlah santri yang mencapai 2000 orang, maka alumni setiap tahunnya menyebar di masyarakat. Sumber daya alumni yang berkualitas yang dimiliki pesantren sangat membantu dalam pembangunan. Namun hal ini juga tergatung pada persepsi yang dibangun para alumninya pada waktu menjadi santri di pondok tersebut. Persepsi yang negatif seperti tidak mau menghormati bendera, akan berpengaruh dalam ketahanan nasional.

---

Study on two variables such personality of Kyai and educational system of pesantren has an effect on determining a variable of perception of life for a santri. Meanwhile the dominant Kyai influence depends on his teaching, authority, morality, knowledge, and relationship with his society around. On the other hand, the education system represent a variable having an effect on, if the system is precisely proceed. In the system influencing perception of life of a santri depends on a given curriculum, instruction method, relation between santri and kyai, and tools for supporting the course of learning and teaching.

The study shows that in the Pesantren Islam Al Mukmin. Ngruki in Surakarta case, there is no such of figure of which is described as common sense in pesantren life. However, the figure could be found from ustad function in this pesantren. The ustad is a teacher, which is teaching knowledge in formal schools and non-formal in this pesantren. Furthermore, all ustad do not all mixed or life live in pesantren. Meanwhile, senior ustad prefers to live at home with his family, which is relatively far from pesantren, whereas junior ustad prefer to live together with santri. In this coexistence happened the transfer of beliefs and knowledge and behavioral patterns from junior ustad. There is no centralistic leadership pattern, thus the decision-making depends on discussion in Board Of Directors of Pesantren. It can be understandable since the leadership system and style of the Ngruki pesantren do not in recognizing a senior ustad or kyai, but residing in Board Of Directors hand.

The Pesantren Ngruki pertained modem pesantren, visible from education system, which is used. In the education system that classical system used, consist of education ladder or level. The medium of instruction is Indonesian, Arabic and English. There is also education of non formal such boy scout, natural adventure, martial art and etc, beside formal education which is taking place in class.

In conjunction with national security and resilience, the pesantren could support national resilience in term of possession of the resource. With amount of santri to 2000, hence its alumni in every year disseminate in society. The qualified alumnus is a valuable resource for development. However, it also depends on their perception of its alumni when becoming santri in the pesantren. A negative perception such as saluting respect national flag will have an effect on in national resilience."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kurikulum pendidikan (X) terhadap kinerja prajurit Komando TNI Angkatan Udara (Y) di Skadron 461 Paskhas Halim Perdanakusuma Jakarta serta untuk mengkaji dan mengungkap upaya-upaya perbaikan kurikulum pendidikan Komando guna menunjang kinerja atau penugasan yang diberikan kepada prajurit Komando TNI Angkatan Udara dan kontribusi basil didik lembaga pendidikan TNI Angkatan Udara terhadap Ketahanan Nasional.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey menggunakan kuesioner untuk menjaring persepsi prajurit Komando TNI Angkatan Udara sebanyak 60 orang sebagai responden. Disamping itu, untuk mengumpulkan data digunakan juga teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik random sampling. Data dianalisis menggunakan metode statistik korelasi dan regresi sederhana.Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kurikulum pendidikan terhadap kinerja prajurit Komando TNI Angkatan Udara dengan F hitung sebesar 101,123 dan persamaan regresi linearnya adalah Y' = 35,081 + 0,574X. Kedua, Penyeienggaraan kurikulum pendidikan Komando TM Angkatan Udara selama ini termasuk dalam kategori "cukup baik" dan implikasinya: perlu upaya-upaya penyempurnaan terutama terhadap variabel-variabel kurikulum pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi. Dapat juga dilakukan studi banding dengan negara-negara lain atau pengiriman prajurit TNI Angkatan Udara untuk mengikuti pendidikan di luar negeri. Di samping itu, perlu diupayakan peningkatan anggaran dan artisipasi terhadap berbagai ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan NKRI yang mungkin timbul di masa depan. Ketiga, Kontribusi hasil didik lembaga pendidikan TNT AU (prajurit TNI AU) terhadap Ketahanan Nasional terlihat dari berbagai pengabdiannya dalam wujud pelaksanaan tugas-tugas sejalan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak kelahirannya tahun 1946 sampai sekarang.Hasil penelitian ini di.harapkan bermanfaat sebagai bahan masukan khususnya dalam pembuatan kebijakan tentang kurikulum pendidikan Komando TNI Angkatan Udara dan dalam mengadakan kajian lebih lanjut tentang Ketahanan Nasional.

---

The objectives of this research use to test the influences of training curriculum (X) upon Indonesian Air Force Commandos (Y) performance in 461 Squadron Air Special Force Halim Perdanakusuma Jakarta and also to study and reveal curriculum development efforts of Commando training to support their performance and the contribution of educational institution outcomes for National Resilience.

This research adopted survey method with questionaire to get information from 60 responders of Air Special Force personelIs. Further more, observation, interviews and the documentation study were used for data collecting. Sample of research was determined by random sampling technique and analysed with simple regression and statistical correlation method.

Finding of the research: the first, there are positive and significant influences of training curriculum upon Indonesian Air Force Commandos performance with FcaIculation equal to 101,123 and its linear regression equation is Y' = 35,081 + 4,574X. The second, implementation of Commando training curriculum of Indonesian Air Force is categorized as "good enough", therefore there should be development of training curriculum components such as training objectives, materials, teaching-learning process, and evaluation. Comparative study with other countries and overseas training for Air Force personells are also beneficial beside there should budget increase and anticipation of various threats endangering the Republic of Indonesia. The third, contribution of Indonesian Air Force training institution outcomes can be seen from their duties devoted to this country since 1946.

The outcomes of the research hopefully is advantageous as input for Commando training curriculum development and further study on National Resilience."

"Dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana yang telah tertuang di dalam pembukaan undang-undang dasar 1915 alenia ke-4 yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dibutuhkan suatu kondisi yang aman dari segala bentuk ancaman baik dari darat, laut maupun udara. Salah satu, tugas pokok TNI Angkatan Udara adalah menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di udara yang dilaksanakan baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan unsur kekuatan lainnya.Berkaitan dengan tugas pokok tersebut diatas, maka penggelaran radar yang berfungsi sebagai "mata" dalam sistem pertahanan udara nasional ditujukan untuk dapat mendeteksi setiap ancaman yang datangnya dari wahana udara, baik berawak maupun tidak berawak. Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Penerangan TNI Atgkatan Udara dan Komando Pertahanan Udara Nasional, diperoleh data bahwa belurn seluruhnya wilayah udara nasional dapat diliput oleh radar pertahanan udara maupun radar untuk kepentingan Air Traffic Control (ATC) yang terdiri dari 16 unit radar pertahanan udara dan 22 unit radar sipil.Bila dicermati dari pola penggelaran baik radar hanud maupun radar sipil, maka akan terlihat adanya ketimpangan antara jumlah radar yang ada di wilayah Barat dan wilayah Timur Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa pertimbangan antara lain: disatu sisi untuk mengantisipasi adanya kemungkinan menjalarnya faham ideologi komunis dari taut Cina selatan, sisi lainnya bahwa prediksi ancaman udara berasal dari negara-negara barat tanpa melintas samudera pasifik.Oleh karena itu agar dapat mengawasi dan mengidentifikasi setiap bentuk ancaman kedaulatan NKRI dari segala arah khususnya melalui wahana udara, penulis beranggapan bahwa dengan mengkaji permasalahan sbb: peranan radar, jumlah radar yang dibutuhkan dan iokasi penempatannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pengawasan ruang udara, akan memberikan kontribusi yang sangat positif utamanya dalam rangka mengurangi maraknya penerbangan gelap yang memasuki wilayah udara nasional.

---

In order to achieve the ideal of the Indonesian Independence, as mention in the paragraph fourth in the 1945 Constitution, sale of all part of Indonesia (land, air and ocean) are needed. The main duties of The Indonesian Air Force (TNI-AU) (together with others or not) are to keep and defend the unity of the whole country, especially in the sky.

To do so, spreading radar to all part of Indonesia is required. Studied run by The Information Unit and The National Defenses Air Commando found all part of the Indonesia area could not be covered by the Air Traffic Control (ATC). At the moment, there are 16 ATC for military and 22 for public.

In fact that radar is not distributed equally between West Indonesia and East Indonesia. Reasons for that arc to avoid communism that comes from East China Ocean and to maintain safety of the Pacific Ocean.

So that, in order to keep and to identify all form of introducers who want to enter to Indonesia are needed. Hence, evaluating and exploring of radar in related to roles and sum that are needed to maintain safety: Besides that all factors (positive and negative) is also be evaluated."