Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 120 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Okta Auliazahara
Akta Perikatan Jual Beli Yang Memuat Klausul Hak Membeli Kembali Sebagai Perjanjian Semu Dan Menyelundupkan Hukum (Studi Putusan Nomor 574/K/Pdt/2020) = Sale and Purchase Agreement Deed contains a Repurchase Right Clause as a Pretended Contract and Fraudulent Creation of Point of Contract (Study of Decision Number 574/K/Pdt/2020)
" Notaris wajib bertanggungjawab dalam menjalankan jabatannya. Dalam kewenangannya membuat Akta Autentik, Notaris harus dapat memberikan penyuluhan kepada para pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian bahwa suatu perjanjian jual beli tidak boleh mengandung klausul hak membeli kembali karena berakibat batal demi hukum. Meskipun begitu masih terdapat Notaris yang mengeluarkan akta tersebut dan sah mengikat bagi para pihak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 574/K/Pdt/2020 merupakan salah satu putusan yang mengesahkan Akta Perikatan Jual Beli yang di dalamnya memuat ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aviliani Nur Aulia
Penjualan Objek Jaminan Dibawah Tangan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Studi Kasus di Pt Bank ABC, Tbk) = Sale of Underhand Collateral Objects Based on the Perspective of Law Number 4 of 1996 concerning Land Liability Rights and Objects Related to Land (Case Study at PT Bank ABC, Tbk)
" Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur semula karena adanya perjanjian kredit dimana terjadinya pinjam meminjam oleh debitur kepada kreditur. Pada tahun 2020, usaha yang sedang dijalankan oleh debitur bankrut dan debitur juga telah meninggal dunia. Kreditur mengumumkan kepada ahli waris atas objek jaminan yang telah jatuh tempo agar segera melunasi pinjaman. Namun, ahli waris tidak sanggup melunasi utang-utangnya. Tindakan kreditur dalam menangani hal ini adalah dengan cara mendaftarkan objek jaminan di Kantor ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rafika Rizky Aulia Rahman
Peran International Civil Aviation Organization (ICAO) sebagai Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atas Pemanfaatan Sistem Pesawat Udara tanpa Awak (Drone) dalam Kegiatan Pengiriman Barang: Studi Kasus di Indonesia = The Role of the International Civil Aviation Organization (ICAO) as an International Civil Aviation Organization for the use of Unmanned Aircraft Systems (Drones) in Freight Forwarding Activities: A Case Study in Indonesia
" Pemanfaatan sistem pesawat tanpa awak berupa drone kini telah berkembang di berbagai bidang, salah satunya bidang komersial yaitu penggunaan drone dalam kegiatan pengiriman barang. Beberapa negara di dunia telah membuat drone yang dapat digunakan secara eksplisit dalam kegiatan pengiriman barang ini dan telah mengaturnya dalam undang-undang nasional negara masing-masing. Hal ini mendorong ICAO sebagai organisasi penerbangan sipil internasional untuk berperan dalam memberikan regulasi terkait hal tersebut dan menyelaraskan aturan yang ada di beberapa negara agar ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christine Theresia
Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris berkenaan dengan Tuntutan dari Penerima Manfaat Asuransi yang Tercantum dalam Polis Asuransi Jiwa = The Roles and Responsibilities of a Notary in Making Certificate of Inheritance Interrelated to Claim by The Bebeficiary Listed in Life Insurance Policy
" Penelitian ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak mewaris berkenenaan dengan tuntutan dari penerima manfaat asuransi yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. Penunjukan penerima manfaat asuransi yang didasarkan prinsip insurable interest yaitu dalam hal ini hubungan keluarga sering sekali terjadi sengketa dikarenakan yang biasanya ditunjuk sebagai ahli waris dalam asuransi adalah ahli waris golongan II menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun hukum waris untuk warga negara golongan Tionghoa telah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yogi Triyono
Tinjauan yuridis penegakan hukum di laut oleh TNI Angkatan Laut terhadap kejahatan penyelundupan narkotika internasional (transnational organized narcotic crime) di wilayah perairan Indonesia
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51676
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendi Rosadi
Penerapan resolusi dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa terhadap Korea Utara ke dalam hukum nasional Indonesia dikaitkan dengan penegakan hukum oleh TNI Angkatan Laut = Application of United Nations security council resolutions to North Korea into Indonesian national law associated with law enforcement by Indonesia Navy / Hendi Rosadi
" ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai penerapan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian dikaitkan dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap Resolusi tersebut. Setelah itu dilihat mengenai tindaklanjut yang dilakukan oleh Dewan Keamanan terkait pelanggaran tersebut, akankah Negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tersebut diberikan sanksi atau tidak. Dimulai dengan mempertanyakan teori hukum yang mengatur mengenai kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan dan sanksi bagi pelanggaran terhadapnya. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai proses pembuatan Resolusi Dewan Keamanan yang Resolusi yang dihasilkan. ... "

2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marimin
Penerapan yurisdiksi negara untuk menanggulangi dan mengadili tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia = The Implementation of state jurisdiction to eradicate and to held crime of fisheries conductedin Indoensian Exclusive Economic Zone
" ABSTRAK Tindak pidana perikanan (illegal fishing) di Exclusive Economic Zone atau Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara didunia. Indonesia juga terkena dampaknya adanya tindak pidana perikanan (illegal fishing) antara lain kerugiann yang cukup besar, kerusakan ekosistem dan sumber daya perikanan di laut serta menyangkut hak kedaulatan negara Indonesia. Tesis ini membahas ketentuan tindak pidana perikanan (illegal fishing), penerapan yurisdiksi negara dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan mengadili ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Friget Wiyanto
Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif yang belum disepakati (undelimited area) di Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan Vietnam = Law enforcement in the Exclusive Economic Zone undelimited area in the North Natuna Sea in Indonesia with Vietnam
" ABSTRAK
Perbatasan perairan suatu negara seringkali menimbulkan suatu konflik apabila wilayah suatu negara tidak memiliki kejelasan yang pasti, hal tersebut dikarenakan dalam hukum internasional wilayah negara mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan yurisidiksi suatu negara. Seperti halnya delimitasi maritim zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna Utara, yang sedang berkembang saat ini adalah belum adanya kesepakatan (undelimited area) batas zona ekonomi eksklusif di laut Natuna Utara Indonesia dengan Vietnam. Sehingga mengakibatkan saling klaim terhadap pemanfaatan sumber daya alam hayati perikanan di ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51923
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudhi Widayat Patria
Analisa yuridis terhadap urgensi pengaturan kegiatan militer asing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia = Juridical analysis of the urgency of reglating foreign military activities in Indonesias Exclusive Economic Zone
" ABSTRAK Penelitian ini meneliti tentang urgensitas pengaturan aktifitas militer di ZEE. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifatnya yang preskriptif yang melakukan pendekatan-pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu rezim baru yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Para ahli menilai bahwa ketentuan-ketentuan tentang ZEE yang tercantum dalam UNCLOS merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional dan praktik bangsa-bangsa. Negara diakui memiliki kedaulatan atas ZEE yang dimilikinya. Definisi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Handy Kurniawan
Implementasi UNCLOS 1982 guna penyelesaian sengketa batas maritim Indonesia dengan Malaysia di Laut Sulawesi = Implementation of UNCLOS 1982 for dispute resolution Indonesian maritime limits with Malaysia in the Sulawesi Sea
" Penentuan jenis kedaulatan suatu negara atas perairannya sangat penting. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana hak dan kewajiban yang dimiliki serta mekanisme apa yang dapat diterapkan untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam UNCLOS 1982 telah ada konsensus umum tentang jenis dan, kewenangan dalam ruang lingkup zona maritim yurisdiksi negara pantai. Sementara dalam beberapa kasus ruang maritim bersama klaim maritim yang tumpang tindih juga telah menimbulkan perselisihan maritim antara negara-negara pantai. Begitu pula dengan Indonesia masih menyisakan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T519233
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>