Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Status Sabang sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas mendorong pembangunan infrastruktur massif, terutama pelabuhan berskala internasional. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan laut di sekitarnya, termasuk TWA Laut Pulau Weh yang selama ini menjadi tujuan wisata utama di Sabang. Untuk itu diperlukan informasi terkait nilai ekonomi TWA Laut Pulau Weh agar dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan untuk memperbaiki dan menentukan arah kebijakan pembangunan kawasan. Informasi nilai ekonomi kawasan tersebut dapat diperoleh dengan cara melakukan valuasi lingkungan. Studi ini menggunakan dua pendekatan valuasi, yaitu travel cost method dan contingent valuation method. Nilai ekonomi yang diperoleh dari TCM dan CVM secara berturut-turut adalah Rp 12.075.215.255 dan Rp 6.785.639.710.

---

Sabang?s status as a free port and trade area encourages massive infrastructure development, especially international port. These conditions are feared to disturb the marine ecosystem balancing in the vicinity, including TWA Laut Pulau Weh which has been the main tourist destinations in Sabang. It required information related to the economic value of TWA Laut Pulau Weh that can be used as input and consideration to fix and determine the direction of policy development for the region. Information of economic value of the region can be obtained by means of environmental valuation. This study uses two valuation approaches, namely the travel cost method and the contingent valuation method. The economic value obtained from TCM and CVM respectively is Rp 12.075.215.255 and Rp 6.785.639.710."

"ABSTRAKSampah makanan atau sampah organik merupakan kontributor terbesar timbulan sampah rumah tangga di Indonesia. Besarnya dampak yang disebabkan sampah makanan memerlukan pergeseran fokus penanganan yang mengarah pada peningkatan kesadaran masyarakat. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa rumah tangga sebagai konsumen akhir dalam rantai pasok makanan adalah penghasil utama sampah makanan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai faktor potensial yang mempengaruhi timbulan sampah makanan rumah tangga, dengan menganalisis aktivitas sehari-hari seperti kebiasaan perencanaan dan belanja, motivasi yang mendorong mengurangi timbulan sampah makanan, serta kebiasaan mengelola sampah. Dengan menggabungkan metode analisis deskriptif yang didukung dengan analisis regresi, penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 277 responden rumah tangga di kota Depok. Penelitian ini menemukan bahwa kebiasaan pemilahan sampah, perencanaan dalam penyediaan makanan, serta motivasi ekonomi berpengaruh terhadap timbulan sampah makanan yang dihasilkan rumah tangga.

---

ABSTRACT

Organic waste, which include food waste, are the biggest contributor of Indonesias waste generation. Many previous studies reported that household as the last downstream tier of food chain supply were the biggest contributor of food waste generation. This study attempts to identified various factors which affecting household food waste generation by analyzing household socio-demographic characteristics, motivations, food provision practices including planning and shopping habits, and waste management activities. By combining descriptive and regression analysis, a survey held in Depok municipality, by interviewing 257 households through questionnaires. The result showed that indeed waste sorting, economic motivation, planning habit in household are important determinants to how much food being wasted at home."

"ABSTRAKSektor berbasis lahan menjadi andalan utama untuk mereduksi emisi, setidaknya 17 dari target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sebagian besar pendanaan publik dalam negeri untuk perubahan iklim hampir 75 dialokasikan untuk berbagai kegiatan inti di bidang mitigasi. Untuk kegiatan pendukung, sebagian besar dukungan pendanaan ditujukan ke sektor kehutanan sebesar 73 . Pendanaan perubahan iklim merupakan salah satu topik utama yang dibicarakan dan dinegosiasikan di setiap pertemuan perubahan iklim internasional karena merupakan sumber biaya dan investasi untuk dapat mengurangi emisi. Dengan membangun kerangka berpikir penelitian, didapatkan hasil bahwa Pemerintah Indonesia belum cukup mampu untuk dapat memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca untuk kegiatan mitigasi sektor kehutanan, baik pada kondisi unconditional dan juga conditional. Kebijakan yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan pendanaan publik perubahan iklim, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

---

ABSTRACTLand based sector has become a major force in emission reduction, covering at least 17 of the greenhouse gas emissions reduction target in Indonesia. Most of the domestic public climate finance in Indonesia nearly 75 is allocated for core activities in the areas of mitigation. For support, the majority of the finance intended to support forestry sector amounted to 73 . The climate finance is one of the major topics discussed and negotiated in any international climate change conventions because it is a source of costs and investments to reduce emissions. By building a conceptual framework, the results obtained show that Indonesian government is yet to be quite capable to meet the target to reduce greenhouse gas emissions for forestry mitigation activities, either conditionally or unconditionally. Policies that can be drawn includes increasing public climate finance, both from within the country and abroad."

"Persaingan dalam penggunaan terus meningkat, sementara daya dukung bumi tidak bertambah. Salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti minyak nabati. Minyak ini, yaitu minyak kelapa sawit di Indonesia, dianggap sebagai komoditas potensial untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi global. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan meningkat pesat karena karakteristiknya yang unik dan sifatnya yang multifungsi. Namun sayangnya, tingkat produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, inisiatif untuk intensifikasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Pilihan yang paling efisien untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan mengoptimalkan lahan yang ada dengan melakukan penanaman kembali (peremajaan) kelapa sawit yang juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh tingkat kesediaan petani untuk membayar (willingness-to-pay/WTP) dan preferensi mereka untuk melakukan peremajaan, baik untuk petani swadaya maupun petani plasma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa WTP petani belum memenuhi dana minimum yang diperlukan untuk melakukan peremajaan, bahkan setelah menerima dukungan dari pemerintah. Namun, beberapa masalah lainnya penting untuk diatasi terlebih dahulu agar kebijakan intensifikasi di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan harapan.

---

The competition of land use is unavoidably increasing while the earths carrying capacity is impossible to expand. One of the feasible solutions is the utilization of available resources, vegetable oil. This oil, particularly palm oil in Indonesia, is presumed as potential commodities to meet global food and energy needs. In the last few years, the demand is increasing rapidly due to its unique feature of interchangeability for most purposes. However, the productivity level in Indonesia remains low. Therefore, the initiative for intensification is critical to meets future demand. An efficient option to increase this productivity is by optimizing the existing land by undertaking palm oil replanting which also aim to improve productivity. This study aims to elicit smallholders willingness-to-pay and their preferences for undertaking replanting, both for independent and plasma farmers. The result of this study shows that the smallholder farmers willingness-to-pay has not met the minimum fund required for implementing replanting even after receiving support from the government. However, overcoming several noteworthy issues are perceived as critical to push the intensification policy trajectory in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Indonesia, Thailand, dan Vietnam dalam dekarbonisasi di sektor tenagalistrikan. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang didukung oleh data deskriptif dan membagikan kuesioner kepada tokoh yang ahli di sektor ketenagalistrikan. Hasil penelitian ini menujukkan Vietnam merupakan negara yang paling siap dalam dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan dibandingkan dengan Thailand dan Indonesia. Penelitian ini hanya menganalisis terbatas pada tiga negara dan fokus pada lima kriteria saja karena keterbatasan data yang tersedia dan waktu. Kesempatan Indonesia menjadi Presidensi ASEAN pada tahun 2023 diharapkan dapat menjadi potensi bagi Indonesia dalam memimpin untuk memonitoring negara anggota ASEAN megenai bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan untuk dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan.

---

This study aims to determine the readiness of Indonesia, Thailand, and Vietnam in decarbonization in the electricity sector. The analytical approach used is a qualitative analysis supported by descriptive data and a survey of experts in the electricity sector. The results of this study show that Vietnam is the country that is most prepared for decarbonization in the electricity sector compared to Thailand and Indonesia. This study only analyzes limited to three countries and focuses on five criteria only because of the limited data available and time. Indonesia's opportunity to become the ASEAN Presidency in 2023 is expected to be a potential for Indonesia to take the lead in monitoring ASEAN member countries on how to overcome obstacles to decarbonization in the electricity sector."

"In Indonesia, overexploitation of marine resource, specifically on fisheries sector, is accompanied with destructive fishing behavior and Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing activities. These problems cause Indonesia to suffer loss amounting to around $20 million per year. Indonesia is committed to implement sustainable marine resource and fisheries management by establishing Marine Protected Areas (MPA) reaching to 30 hectares by the end of 2030. Yet, there is no recent empirical study concerning the impact of MPA establishment in Indonesia to the overfishing condition. This research is aimed to answer the question. We employ Schaefer and Fox model to measure the Maximum Sustainable Yield (MSY) as the basis to calculate overfishing index. Overfishing comparison analysis is done by mean difference t-test and panel data regression. Given limitation of data, MPA, regency and Fisheries Management Area (Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP) level of data to obtain robust data. We found that, using mean difference t-test, overfishing index in MPA is lower compared to overfishing in level of regency and WPP. Panel data regression result also support our previous finding as MPA establishment has negative and significant impact to overfishing index. Other factors affecting overfishing level are the amount of total and sustainable effort. Our findings indicate that Indonesia is managing its MPA in the right way. Therefore, it is reasonable for government to expand MPA area in Indonesia in realizing the commitment of establishing 30 ha of MPA."

"Air limbah domestik yang mengalir ke media lingkungan tanpa diolah secara aman dapat menjadi sumber pencemaran yang berpotensi menimbulkan kelangkaan air bersih serta berdampak buruk bagi kesehatan dan ekonomi. Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran ini dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas pengolahan air limbah domestik, namun memerlukan biaya investasi dan O&M cukup besar. Sesuai konsep Polluter-Pays Principle, biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran harus dialokasikan pada barang atau jasa yang menyebabkan pencemaran dan ditanggung oleh pencemar.Di Indonesia kinerja pengelolaan air limbah masih belum memadai (idle capacity) dan sebagian besar layanan belum mencapai cost recovery dikarenakan masih rendahnya pemanfaatan sistem maupun kesediaan membayar biaya penyambungan ataupun biaya retribusi. Guna menjaga keberlangsungan layanan pengelolaan air limbah domestik di Kota Batam, yang saat ini berada dalam tahap pembangunan SPALD-T di wilayah Batam Kota (tahap 1) dan akan beroperasi dalam waktu dekat, maka masyarakat pelanggan air bersih akan ditagihkan biaya layanan air limbah domestik dalam tagihan pemakaian air bersih sebesar 20%-30% dari biaya air bersih.Kebijakan ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat Kota Batam dan untuk dapat mengidentifikasi apakah masyarakat Kota Batam bersedia untuk membayar biaya layanan air limbah domestik tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara persepsi masyarakat yang menyadari bahwa air limbah domestik adalah sumber pencemaran dan selaku pencemar harus membayar sesuai konsep PPP dengan probabilitas kesediaan membayar lebih tinggi atas layanan air limbah domestik di Kota Batam.Studi ini menggunakan data hasil survei persepsi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kota Batam tahun 2020 yang bersumber dari BP Batam dengan responden sebanyak 663 rumah tangga pelanggan air bersih di Kota Batam. Metode analisa regresi logistik biner digunakan dan menunjukkan hasil bahwa masyarakat yang menyadari air limbah domestik adalah sumber pencemaran dan memahami konsep selaku pencemar harus membayar memiliki hubungan positif dengan probabilitas kesediaan membayar lebih tinggi atas layanan air limbah domestik. Temuan dari studi ini dapat menjadi salah satu bukti empiris yang dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan penerapan tarif atau biaya layanan air limbah domestik.

---

Domestic wastewater that flows into environmental media without being treated safely can be a source of pollution that has the potential to cause scarcity of clean water and have a negative impact on health and the economy. Efforts to prevent and control this pollution can be carried out through the provision of domestic wastewater treatment facilities, which it requires significant investment and O&M costs. In accordance with the Polluter-Pays Principle concept, the cost of preventing and overcoming pollution must be allocated to goods or services that cause pollution and be borne by the polluter.

In Indonesia, the performance of wastewater management is still inadequate (idle capacity) and most services have not achieved cost recovery due to the low utilization of the system and the willingness to pay connection fees or retribution fees. In order to maintain the continuity of domestic wastewater management services in Batam City, which is currently in the construction phase of the off-site sewage treatment system in the Batam Kota area (phase 1) and will operate in the near future, clean water customers will be billed for domestic wastewater service fee in the clean water usage bill of 20%-30% of the cost of clean water.

This policy is a new thing for the people of Batam City and to be able to identify whether the people of Batam City are willing to pay the cost of domestic wastewater services, this study aims to see the relationship between the perception of the public who realizes that domestic wastewater is a source of pollution and as a polluter must pay according to the PPP concept with a higher probability of willingness to pay for domestic wastewater services in Batam City.

This study uses data from the perception survey and the socio-economic conditions of the people of Batam City in 2020 which are sourced from BP Batam with as many as 663 household customers of clean water in Batam City. The binary logistic regression analysis method is used and shows the results that people who are aware that domestic wastewater is a source of pollution and understand the concept that a polluter must pay has a positive relationship with a higher probability of willingness to pay for domestic wastewater services. The findings of this study can be one of the empirical evidence that can be used as input in making policies on the application of tariffs or fees for domestic wastewater services"

"Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah terjadi perubahan kebijakan pola pengangkutan sampah di kawasan berpengelola di DKI Jakarta. Pengangkutan sampah kawasan dari sumber sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir menjadi kewajiban penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan dengan Pola Business to Business. Kawasan yang dimaksud adalah kawasan permukiman, komersial, industri dan khusus. Perubahan kebijakan tersebut diprediksi menimbulkan biaya dan manfaat bagi pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis perubahan kesejahteraan (welfare) yang diterima oleh masyarakat, pemerintah dan swasta akibat adanya perubahan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah Metode Analisis Biaya Manfaat.Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perubahan net benefit positif diterima oleh masyarakat, pemerintah dan swasta penyedia jasa angkut sedangkan perubahan net benefit negatif diterima pihak swasta pengelola kawasan komersial dan industri. Perubahan net benefit keseluruhan bernilai positif yang berarti terjadi peningkatan kesejahteraan secara agregat.

---

Act of Regional Government of DKI Jakarta Number 3 Year 2013 regarding Waste Management stated that the management of settlement area, commercial area, industrial area and specific area obligate to collect the waste from their area. Collection is in the form of picking-up and carrying out waste from the managed area to the final waste processing site. This task can be done by using Business to Business Scheme. This policy alternation will cause costs and benefits to related stakeholders. The objective of this research is to analyze welfare changes that accepted by society, government and private sector in consequence of policy alternation of waste collection in managed area. Data analysis was conducted using cost benefit analysis method.We found that change of net benefit is positive. The change of net benefit for society, government and private sector which supply waste collection service are positive. Negative change net benefit is received by the management of commercial and industrial area."

"[ABSTRAKKabupaten Gunungkidul mempunyai 46 pantai, jumlah terbanyak se-DIY. Namun,penelitian ini hanya mengambil 7 pantai yaitu Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Krakal,Drini, Sundak dan Pulangsawal/Indrayanti. Tujuan penelitian ini untuk mengukur nilaikesejahteraan (welfare) yang diperoleh wisatawan pada kondisi lingkungan TujuhPantai Dalam Satu Kawasan (TPDSK) di Gunungkidul saat ini yang diukur dengannilai consumer surplus serta perubahan nilai kesejahteraan jika terjadi perubahankondisi lingkungan TPDSK yang diukur dengan nilai compensating surplus. Metodeyang digunakan adalah Travel Cost Method serta Choice Modelling. Kesimpulanpenelitian adalah nilai consumer surplus pada kondisi lingkungan TPDSK saat inisebesar Rp 303.236,00 per kunjungan. Perubahan welfare akibat perubahan kondisilingkungan TPDSK yang menurun sebesar ? Rp 279.687,50 per kunjungan . Sedangkankondisi lingkungan TPDSK yang meningkat menyebabkan perubahan welfare sebesarRp 273.437,50 per kunjungan. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh stake holderadalah 1) minimal mempertahankan kondisi saat ini/status quo, 2) melakukan prioritasprogram peningkatan kondisi lingkungan TPDSK yang terdiri atas jangka pendekberupa peningkatan kebersihan pantai, jangka menengah berupa peningkatan kuantitasdan kualitas fasilitas penunjang, jangka panjang berupa pengurangan abrasi pantai, 3)peningkatan harga tiket masuk dapat dipertimbangkan setelah dilakukan perbaikankondisi lingkungan TPDSK.

---

ABSTRACTGunungkidul regency has 46 beaches, the highest number in DIY province.However, this study only took 7 beaches namely Baron, Kukup, Sepanjang, Krakal,Drini, Sundak and Pulangsawal/Indrayanti. The purpose of this study is to measure thewelfare value that tourists obtained on TPDSK in Gunungkidul current environmentalconditions as measured by value of consumer surplus and changes in welfare value ifTPDSK environmental conditions change as measured by compensating surplus value.This study used Travel Cost Method and Choice Modelling. Conclusions of this studyare consumer surplus value on TPDSK current environmental conditions is Rp303,236.00 per visit and welfare changes due to changes in TPDSK environmentalconditions decreased by Rp 279,687.50 per visit. Policies that can be done bystakeholders are 1) maintain the current condition/status quo, 2) conduct a priorityprogram to improve TPDSK environmental conditions wich are in short-term isincreasing beaches cleanliness, and in medium-term is increasing the quantity andquality of supporting facilities, while in long-term can be done by coastal erosionreduction, 3) an increase in the price of admission can be considered after theimprovement of TPDSK environmental conditions.;Gunungkidul regency has 46 beaches, the highest number in DIY province.However, this study only took 7 beaches namely Baron, Kukup, Sepanjang, Krakal,Drini, Sundak and Pulangsawal/Indrayanti. The purpose of this study is to measure thewelfare value that tourists obtained on TPDSK in Gunungkidul current environmentalconditions as measured by value of consumer surplus and changes in welfare value ifTPDSK environmental conditions change as measured by compensating surplus value.This study used Travel Cost Method and Choice Modelling. Conclusions of this studyare consumer surplus value on TPDSK current environmental conditions is Rp303,236.00 per visit and welfare changes due to changes in TPDSK environmentalconditions decreased by Rp 279,687.50 per visit. Policies that can be done bystakeholders are 1) maintain the current condition/status quo, 2) conduct a priorityprogram to improve TPDSK environmental conditions wich are in short-term isincreasing beaches cleanliness, and in medium-term is increasing the quantity andquality of supporting facilities, while in long-term can be done by coastal erosionreduction, 3) an increase in the price of admission can be considered after theimprovement of TPDSK environmental conditions.;Gunungkidul regency has 46 beaches, the highest number in DIY province.However, this study only took 7 beaches namely Baron, Kukup, Sepanjang, Krakal,Drini, Sundak and Pulangsawal/Indrayanti. The purpose of this study is to measure thewelfare value that tourists obtained on TPDSK in Gunungkidul current environmentalconditions as measured by value of consumer surplus and changes in welfare value ifTPDSK environmental conditions change as measured by compensating surplus value.This study used Travel Cost Method and Choice Modelling. Conclusions of this studyare consumer surplus value on TPDSK current environmental conditions is Rp303,236.00 per visit and welfare changes due to changes in TPDSK environmentalconditions decreased by Rp 279,687.50 per visit. Policies that can be done bystakeholders are 1) maintain the current condition/status quo, 2) conduct a priorityprogram to improve TPDSK environmental conditions wich are in short-term isincreasing beaches cleanliness, and in medium-term is increasing the quantity andquality of supporting facilities, while in long-term can be done by coastal erosionreduction, 3) an increase in the price of admission can be considered after theimprovement of TPDSK environmental conditions.;Gunungkidul regency has 46 beaches, the highest number in DIY province.However, this study only took 7 beaches namely Baron, Kukup, Sepanjang, Krakal,Drini, Sundak and Pulangsawal/Indrayanti. The purpose of this study is to measure thewelfare value that tourists obtained on TPDSK in Gunungkidul current environmentalconditions as measured by value of consumer surplus and changes in welfare value ifTPDSK environmental conditions change as measured by compensating surplus value.This study used Travel Cost Method and Choice Modelling. Conclusions of this studyare consumer surplus value on TPDSK current environmental conditions is Rp303,236.00 per visit and welfare changes due to changes in TPDSK environmentalconditions decreased by Rp 279,687.50 per visit. Policies that can be done bystakeholders are 1) maintain the current condition/status quo, 2) conduct a priorityprogram to improve TPDSK environmental conditions wich are in short-term isincreasing beaches cleanliness, and in medium-term is increasing the quantity andquality of supporting facilities, while in long-term can be done by coastal erosionreduction, 3) an increase in the price of admission can be considered after theimprovement of TPDSK environmental conditions.;Gunungkidul regency has 46 beaches, the highest number in DIY province.However, this study only took 7 beaches namely Baron, Kukup, Sepanjang, Krakal,Drini, Sundak and Pulangsawal/Indrayanti. The purpose of this study is to measure thewelfare value that tourists obtained on TPDSK in Gunungkidul current environmentalconditions as measured by value of consumer surplus and changes in welfare value ifTPDSK environmental conditions change as measured by compensating surplus value.This study used Travel Cost Method and Choice Modelling. Conclusions of this studyare consumer surplus value on TPDSK current environmental conditions is Rp303,236.00 per visit and welfare changes due to changes in TPDSK environmentalconditions decreased by Rp 279,687.50 per visit. Policies that can be done bystakeholders are 1) maintain the current condition/status quo, 2) conduct a priorityprogram to improve TPDSK environmental conditions wich are in short-term isincreasing beaches cleanliness, and in medium-term is increasing the quantity andquality of supporting facilities, while in long-term can be done by coastal erosionreduction, 3) an increase in the price of admission can be considered after theimprovement of TPDSK environmental conditions., Gunungkidul regency has 46 beaches, the highest number in DIY province.However, this study only took 7 beaches namely Baron, Kukup, Sepanjang, Krakal,Drini, Sundak and Pulangsawal/Indrayanti. The purpose of this study is to measure thewelfare value that tourists obtained on TPDSK in Gunungkidul current environmentalconditions as measured by value of consumer surplus and changes in welfare value ifTPDSK environmental conditions change as measured by compensating surplus value.This study used Travel Cost Method and Choice Modelling. Conclusions of this studyare consumer surplus value on TPDSK current environmental conditions is Rp303,236.00 per visit and welfare changes due to changes in TPDSK environmentalconditions decreased by Rp 279,687.50 per visit. Policies that can be done bystakeholders are 1) maintain the current condition/status quo, 2) conduct a priorityprogram to improve TPDSK environmental conditions wich are in short-term isincreasing beaches cleanliness, and in medium-term is increasing the quantity andquality of supporting facilities, while in long-term can be done by coastal erosionreduction, 3) an increase in the price of admission can be considered after theimprovement of TPDSK environmental conditions.]"

"[ABSTRAKPertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di kota- kota besardi negara berkembang seperti Jakarta menyebabkan timbulan/generasi sampahsemakin meningkat. Sementara itu kapasitas TPA semakin menurun. Untukmengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya pengurangan sampah sejakdari sumbernya. TPS 3R dapat mengurangi volume sampah yang diangkut dandibuang ke TPA melalui pengomposan dan daur ulang pada skala kawasan.Namun demikian TPS 3R sangat mengandalkan peran serta masyarakat dalambentuk retribusi sampah dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. MetodeChoice Modeling (CM) dan Contingent Valuation (CV) digunakan untukmengetahui WTP masyarakat atas beragam pilihan layanan sampah berbasis 3R.CM digunakan untuk mengestimasi harga implisit tiap atribut layanan sepertiaroma TPS, pemilahan dan frekuensi pengumpulan sampah. Hasil CMmenunjukkan pemilahan sampah dari sumber masih merupakan beban bagi rumahtangga sedangkan aroma TPS yang semakin tidak bau dan pemilahan sampah diTPS menambah utilitas rumah tangga. Secara keseluruhan rumah tangga ternyatamemberikan penilaian yang cukup tinggi pada layanan manajemen sampahberbasis 3R. Dengan membandingkan potensi pendapatan dengan biaya layananmanajemen sampah tiap skenario, ditemukan bahwa tingkat cost recovery layananmanajemen sampah ramah lingkungan/TPS 3R lebih tinggi dibandingkan layanankonvensional. Dengan adanya tingkat cost recovery yang lebih tinggi dansejumlah eksternalitas positif yang dapat diperoleh, tidak ada alasan bagi pemdauntuk tidak mendukung layanan manajemen sampah berbasis 3R.

---

ABSTRACTPopulation,economic growth and urbanization in big cities in developing countrieslike Jakarta cause proliferating growth in solid waste generation. Meanwhilelandfill capacity is diminishing. To overcome this problem, efforts to reducewaste from the source are needed. Solid waste intermediate treatment facilitiesbased on 3R principles (TPS 3R) can reduce waste which must be transported anddisposed through communal composting and recycling. However TPS 3R relieson community participation in the form of waste retribution and at-source-wastesorting.Choice Modelling (CM) and Contingent Valuation (CV) are used to elicitconsumers? willingness to pay (WTP) for different service options. The CMespecially aims to estimate the implicit price for each service attribute such as theTPS odour, at source waste sorting and collection frequency. CM results indicateat-source-waste-sorting is still a burden for households while the diminishing badodour and waste sorting in TPS add household utilities. Overall household turnedout to give a fairly high valuation on 3R-based solid waste management services.By comparing the potential service fee revenue with its operational cost in eachscenario, it was found that the cost recovery rate of ecological solid wastemanagement service/TPS 3R is higher than the conventional one. With higher costrecovery rate and a number of positive externalities that can be obtained, there isno reason for the government not to support 3R-based solid waste managementservice/TPS 3R.;Population,economic growth and urbanization in big cities in developing countrieslike Jakarta cause proliferating growth in solid waste generation. Meanwhilelandfill capacity is diminishing. To overcome this problem, efforts to reducewaste from the source are needed. Solid waste intermediate treatment facilitiesbased on 3R principles (TPS 3R) can reduce waste which must be transported anddisposed through communal composting and recycling. However TPS 3R relieson community participation in the form of waste retribution and at-source-wastesorting.Choice Modelling (CM) and Contingent Valuation (CV) are used to elicitconsumers? willingness to pay (WTP) for different service options. The CMespecially aims to estimate the implicit price for each service attribute such as theTPS odour, at source waste sorting and collection frequency. CM results indicateat-source-waste-sorting is still a burden for households while the diminishing badodour and waste sorting in TPS add household utilities. Overall household turnedout to give a fairly high valuation on 3R-based solid waste management services.By comparing the potential service fee revenue with its operational cost in eachscenario, it was found that the cost recovery rate of ecological solid wastemanagement service/TPS 3R is higher than the conventional one. With higher costrecovery rate and a number of positive externalities that can be obtained, there isno reason for the government not to support 3R-based solid waste managementservice/TPS 3R.;Population,economic growth and urbanization in big cities in developing countrieslike Jakarta cause proliferating growth in solid waste generation. Meanwhilelandfill capacity is diminishing. To overcome this problem, efforts to reducewaste from the source are needed. Solid waste intermediate treatment facilitiesbased on 3R principles (TPS 3R) can reduce waste which must be transported anddisposed through communal composting and recycling. However TPS 3R relieson community participation in the form of waste retribution and at-source-wastesorting.Choice Modelling (CM) and Contingent Valuation (CV) are used to elicitconsumers’ willingness to pay (WTP) for different service options. The CMespecially aims to estimate the implicit price for each service attribute such as theTPS odour, at source waste sorting and collection frequency. CM results indicateat-source-waste-sorting is still a burden for households while the diminishing badodour and waste sorting in TPS add household utilities. Overall household turnedout to give a fairly high valuation on 3R-based solid waste management services.By comparing the potential service fee revenue with its operational cost in eachscenario, it was found that the cost recovery rate of ecological solid wastemanagement service/TPS 3R is higher than the conventional one. With higher costrecovery rate and a number of positive externalities that can be obtained, there isno reason for the government not to support 3R-based solid waste managementservice/TPS 3R., Population,economic growth and urbanization in big cities in developing countrieslike Jakarta cause proliferating growth in solid waste generation. Meanwhilelandfill capacity is diminishing. To overcome this problem, efforts to reducewaste from the source are needed. Solid waste intermediate treatment facilitiesbased on 3R principles (TPS 3R) can reduce waste which must be transported anddisposed through communal composting and recycling. However TPS 3R relieson community participation in the form of waste retribution and at-source-wastesorting.Choice Modelling (CM) and Contingent Valuation (CV) are used to elicitconsumers’ willingness to pay (WTP) for different service options. The CMespecially aims to estimate the implicit price for each service attribute such as theTPS odour, at source waste sorting and collection frequency. CM results indicateat-source-waste-sorting is still a burden for households while the diminishing badodour and waste sorting in TPS add household utilities. Overall household turnedout to give a fairly high valuation on 3R-based solid waste management services.By comparing the potential service fee revenue with its operational cost in eachscenario, it was found that the cost recovery rate of ecological solid wastemanagement service/TPS 3R is higher than the conventional one. With higher costrecovery rate and a number of positive externalities that can be obtained, there isno reason for the government not to support 3R-based solid waste managementservice/TPS 3R.]"