Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aryo Pradhana Putrasatriyo
" Pandemi Covid-19 membawa tantangan terhadap bagaimana pandanangan hukum internasional menanggapi penyebaran penyakit menular melalui penerbangan internasional. Dalam menanggapi penyeabran penyakit menular, negara-negara memberlakukan serangkaian kebijakan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut, termasuk dalam menanggapi Covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah pembatasan penerbangan sipil internasional. Fenomena tersebut perlu dilihat baik dari sudut pandang hukum udara internasional melalui Konvensi Chicago 1944 maupun dari sudut pandang hukum kesehatan internasional melalui International Health Regulations 2005. Oleh sebab itu, penelitian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aurelia Eirene Adryana
" Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menyediakan layanan lalu lintas udara sebagaimana tertera dalam Pasal 28 Konvensi Chicago. Namun, Annex 11 Konvensi Chicago menyebutkan bahwa negara dapat mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada negara atau lembaga lain tanpa membahayakan kedaulatannya. Pendelegasian tanggung jawab tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Tetapi, pendelegasian tanggung jawab seringkali masih menyentuh kedaulatan sebuah negara. Maka dari itu, perlu dibedakan antara urusan operasional dan kedaulatan dalam ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Difa Zahra Afifah
" Mega-Konstelasi Satelit di Low Earth Orbit (MegaLEO) merupakan fenomena eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa baru yang didorong oleh kemajuan teknologi. Peluncuran MegaLEO berpotensi menghasilkan space debris yang mengancam lingkungan ruang angkasa. Karakteristik teknis MegaLEO membuat potensi timbulnya space debris yang berada di Orbit Bumi, terutama LEO, menjadi semakin tinggi. Berdasarkan hukum internasional, negara-negara memiliki kewajiban internasional untuk tidak mencemari lingkungan ruang angkasa. Mitigasi space debris merupakan hal penting yang dapat dilakukan untuk menjamin setiap negara ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anindita Galuh Saraswati
" Skripsi ini membahas Artemis Accords sebagai kerangka hukum internasional baru yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ruang angkasa. Artemis Accords bertujuan untuk menunjang kegiatan komersial sumber daya ruang angkasa berdasarkan Outer Space Treaty. Artemis Accords tidak menggunakan Moon Agreement sebagai dasar perjanjiannya karena Moon Agreement mengatur bahwa Bulan, benda-benda ruang angkasa lain, dan sumber daya di dalamnya merupakan common heritage of mankind (CHM) yang manfaatnya harus dibagi kepada seluruh umat manusia dan tidak ada ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Faiz Idris Wiyasa
" Penelitian ini membahas mengenai potensi pengaruh yang mungkin timbul dari dikeluarkannya Advisory Opinion tentang Kewajiban Negara Terkait Perubahan Iklim oleh Mahkamah Internasional. Tiga inti permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yakni kewenangan Mahkamah Internasional dan peran advisory opinion-nya terhadap dinamika hukum internasional secara umum; status quo hukum perubahan iklim; serta prospek dampak yang mungkin timbul ketika Mahkamah Internasional menjawab pertanyaan dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sehubungan dengan tanggung jawab negara terkait perubahan iklim. Penelitian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Almer Theda Alana
" Pada prinsipnya, ICJ hanya memiliki yurisdiksi asli, di mana ICJ bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Namun, beberapa perjanjian internasional ICAO memberikan yurisdiksi banding kepada ICJ, di mana ICJ bertindak sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan ICAO. Adapun ICJ telah menjatuhkan tiga putusan sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan ICAO. Walaupun demikian, instrumen hukum ICJ dan ICAO serta praktik ICJ dalam putusan-putusannya tidak memberikan landasan yang komprehensif mengenai yurisdiksi banding ICJ. Oleh karena itu, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Farrel Abhyoso
" Suksesi negara terjadi saat kedaulatan atas suatu wilayah berpindah dari satu negara ke negara lain. Suksesi negara bisa berbentuk suksesi negara parsial (bila negara pendahulu masih ada setelah suksesi negara) atau suksesi negara universal (bila negara penerus lenyap). Hukum kebiasaan internasional menyatakan bahwa pembagian utang antara negara-negara yang terlibat dalam kejadian suksesi negara harus dilakukan berdasarkan prinsip equity. Equity menyatakan bahwa pengaplikasian hukum harus dilakukan dengan tujuan mencapai keadilan sejati bagi semua pihak yang terlibat. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Daffa Muhammad Hilmi
" Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan ketentuan intersepsi dan pemaksaan mendarat dalam Pasal 3 bis Konvensi Chicago oleh Indonesia, Belarusia, dan Inggris, baik dalam ketentuan hukum nasional masing-masing negara maupun dalam penanganan kasus intersepsi oleh ketiga negara tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan penerapan ketentuan intersepsi pada ketiga negara tersebut, khususnya dari segi alasan intersepsi dan penanganan pesawat setelah pemaksaan mendarat. Pasal 3 bis Konvensi Chicago memperbolehkan setiap negara untuk mengintersepsi dan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alya Zafira
" Skripsi ini membahas mengenai praktik pengalihan kewajiban negara ke negara lain untuk menangani pengungsi dalam hukum internasional, dengan UK-Rwanda Asylum Partnership Arrangement (“UK-Rwanda APA”) sebagai objek penelitian. Pada dasarnya, Negara Pihak Konvensi Mengenai Status Pengungsi terikat dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 3-34 Konvensi Mengenai Status Pengungsi, yang di antaranya adalah memberikan hak atas kebebasan beragama, hak terkait status yang berkaitan dengan hukum, hak atas pekerjaan, hak atas kesejahteraan, dan hak dalam tindakan administratif. Berdasarkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Praditanto Rizabar Mahendra Soebroto
" Orbit Bumi paling strategis untuk mendapatkan manfaat terbesar dari penggunaan satelit merupakan Orbit Geostasioner. Penggunaan Orbit Geostasioner, yakni disebut sebagai ‘alokasi’, diatur secara khusus oleh International Telecommunications Union dan bertujuan agar negara dapat meluncurkan dan menempatkan satelit pada orbit tersebut. Namun disaat yang sama, permintaan tinggi dan persaingan ketat untuk mendapatkan izin tersebut mendesak negara untuk melakukan permintaan posisi Orbit Geostasioner di atas kertas tanpa melaksanakan penggunaan orbit yang telah diberikan. Fenomena tersebut dikenal sebagai ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>