Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Christou Imanuel
Urgensi Penerapan Opsi Provisional Arrangement di Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif yang Belum Ditentukan pada Perbatasan Indonesia-Palau = The Urgency of Implementing the Provisional Arrangement Option in the Delimitation of the Undetermined Exclusive Economic Zone on the Indonesia-Palau Border
" Indonesia sedang merundingkan penetapan batas laut dengan Palau karena terdapat klaim yang tumpang tindih antara kedua negara. Wilayah yang belum didelimitasi kerap menyimpan potensi pelanggaran hukum oleh negara yang sama-sama memiliki klaim atau bahkan negara ketiga. Untuk itu UNCLOS memberikan kewajiban bagi negara pihak untuk berusaha membuat provisional arrangement/pengaturan sementara di wilayah yang delimitasinya belum ditentukan. Kini Indonesia dan Palau belum memiliki pengaturan sementara. Penelitian ini bertujuan untuk menilik keberadaan urgensi untuk dibentuknya pengaturan sementara di ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Azura Zuhria
Asas Retroaktif dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss = Retroactive Principle in Mutual Legal Assistance Treaty Between Republic of Indonesia and Swiss Confederation
" Kemajuan teknologi dan globalisasi mendorong perubahan di berbagai bidang, salah satunya di bidang perekonomian. Namun, perubahan tidak selalu membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang dari perubahan ini adalah timbul kejahatan lintas batas dan kejahatan terorganisir, seperti kejahatan pencucian uang. Sehingga, negara perlu membentuk suatu perjanjian bantuan hukum timbal balik antar negara untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan yang terjadi yang disebut MLAT. MLAT mengatur berbagai bantuan hukum, salah satunya menyita, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reyra Dewanti Kumala Raden
Pemenuhan Kewajiban Indonesia sebagai Negara Transit Bukan Pihak Konvensi Pengungsi 1951 tentang Hak Pencari Suaka Anak dan Pengungsi Anak atas Pendidikan = The Fulfillment of Indonesia Obligations as a Non-Party Transit Country to the 1951 Refugee Convention Regarding the Rights of Child Asylum Seekers and Child Refugees to Education
" Indonesia sebagai negara bukan anggota dari Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (Konvensi Pengungsi) sering kali disalahkan atas ketidakmampuannya dalam pemenuhan hak pendidikan pencari suaka anak dan pengungsi anak. Posisi hukum suatu negara terhadap suatu konvensi merupakan landasan dari terbentuknya kewajiban negara tersebut atas ketentuan yang terdapat didalamnya. Adanya keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi hak asasi manusia lainnya menyebabkan ketidakpastian atas standarisasi pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan statusnya sebagai pencari suaka maupun pengungsi. Maka, berdasarkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Athalya Qotrunnada
Interaksi antara Manusia dan Mesin dalam Penggunaan Autonomous Weapon System Ditinjau dari Hukum Humaniter Indonesial = Human-Machine Interaction in the Use of Autonomous Weapon System from the Perspective of International Humanitarian Law
" Perkembangan teknologi dalam senjata telah memengaruhi interaksinya dengan manusia dan hukum humaniter internasional. Penggunaan Autonomous Weapon System khususnya dalam konflik bersenjata telah menarik perhatian terkait dengan interaksi manusia dan mesin yang terdapat dalam sistem senjata tersebut. Ketiadaan kontrol manusia dalam fungsi kritis senjata, yaitu pemilihan dan penyerangan terhadap target, telah memicu kekhawatiran terkait hilangnya interaksi manusia dan mesin dalam penggunaan senjata. Selama ini, keberadaan kontrol manusia dalam penggunaan senjata merupakan hal penting untuk mempertahankan adanya ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fariza
Determinasi Tindakan Penyiksaan Kelompok Etnis Muslim Uyghur di China dalam OHCHR Assessment dan Rekomendasi Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh OHCHR = Determination of Torture of the Uyghur Muslim Ethnic Group in China in OHCHR Assessment and OHCHR Recommendations for the Protection of Uyghur's Human Rights
" Tindakan penyiksaan merupakan salah satu serangan paling kejam terhadap harga diri manusia dan merupakan salah satu kejahatan inti dalam hukum internasional. Pada dasarnya, tindakan penyiksaan telah diatur dalam Convention against Torture (CAT), dengan Committee against Torture (CmAT) berperan sebagai badan pengawas implementasi dari ketentuan dalam CAT dalam negara peserta. Perpanjangan fungsi sekretariat Sekretaris Jenderal PBB yang kompeten dalam bidang hak asasi manusia, yaitu The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) memiliki tugas ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Qonita Syahfitri Meizarini Zulkarnaini
Tinjauan Hukum Internasional atas Konflik Bersenjata Antara Rusia dan Ukraina: Analisis atas Operasi Militer Khusus Rusia di Ukraina = International Legal Review of Armed Conflict Between Russia and Ukraine: An Analysis of Russia's Special Military Operations in Ukraine
" Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum internasional atas konflik bersenjata, dengan studi kasus konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Piagam PBB melalui Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa seluruh negara dilarang untuk mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan negara lain atau dengan cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan dari PBB. Dalam hukum internasional larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan dikecualikan dalam keadaan-keadaan tertentu. Pada tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia mengumumkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Binanda Afia Millenia
Analisis Use of Force pada Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Negara Pantai = Analysis of the Use of Force in Maritime Law Enforcement in the Jurisdiction of the Coastal State
" Perbedaan antara penegakan hukum maritim dan use of force di wilayah yurisdiksi negara pantai sama rumitnya dalam hukum internasional dan juga mendasar dalam praktiknya. Putusan arbitrase kasus Guyana/Suriname serta putusan pengadilan kasus M/V Saiga (No. 2) dan M/V Virginia G menjadi sangat signifikan dalam hal ini karena pengadilan-pengadilan tersebut harus mempertimbangkan beberapa pertanyaan penting yang melibatkan kategorisasi tindakan paksa di laut. Penelitian skripsi ini akan menawarkan beberapa refleksi awal tentang apa yang dianggap sebagai aspek ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rafie Haristio Putra
Penerapan Klausul Security Exception dalam Pasal XXI GATT: Studi Kasus Russia-Measures Concerning Traffic in Transit = Implementation of Security Clause under Article XXI GATT: Case Study Russia-Measures Concerning Traffic in Transit
" Skripsi ini membahas mengenai penerapan klausul security exception dalam Pasal XXI GATT. Skripsi ini akan membahas mengenai proses pembentukan klausul security exception dalam hukum WTO terutama GATT beserta perkembangannya serta kontroversi yang meliputi klausul ini seperti yurisdiksi WTO, sifat self-judging dari klausul ini hingga penerapannya dalam hukum WTO terutama GATT. Selain itu skripsi ini akan menganalisis mengenai penerapan klausul security exception yang terletak di Pasal XXI GATT dalam kasus Russia-Measures concerning traffic in transit kasus ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Talitha Marie Imomirara
Kewajiban negara bendera dalam pendaftaran terbuka terkait flag of convenience = Flag state duties in open registries in relation to flag of convenience
" Adanya kemajuan dari segi teknologi di dunia pelayaran mendorong kebutuhan akan suatu instrumen hukum yang mengatur registrasi kapal sebab. Bagi negara bendera terdapat terdapat hak bagi negara untuk menetapkan syarat pemberian benderanya. Dari hak tersebut, lahirlah rezim-rezim pendaftaran kapal. Salah satu dari pendaftaran tersebut adalah pendaftaran terbuka. Pada pendaftaran terbuka dikenal praktik flag of convenience di mana suatu kapal dapat dimiliki oleh pihak asing secara semu. Karena kepemilikan ini, terdapat permasalahan dalam implementasi kontrol efektif ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hikmatu Shalihah
Permasalahan penuntutan kejahatan seksual sebagai kejahatan internasional di Mahkamah Pidana Internasional : studi atas Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes 2014 = The Problems of prosecuting sexual crimes as international crimes in the International Criminal Court : study on Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes 2014
" Skripsi ini membahas mengenai pengaruh dari Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes 2014 terhadap penuntutan kejahatan seksual yang diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Dalam penelitian ini juga akan dibahas secara kronologis terkait pengaturan dan penuntutan kejahatan seksual di pengadilan- pengadilan sebelum Mahkamah Pidana Internasional untuk melihat signifikansi dari setiap pengadilan dalam penuntutan kejahatan seksual. Kejahatan seksual pada International Military Tribunal of Nuremberg and Tokyo (IMT dan IMTFE) pada masa Perang Dunia II belum dianggap ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>