Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan pengaturan sector pariwisata diKabupaten Kepulauan Mentawai (studi pada perda retribusi tempat rekreasi dan olahraga).Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain teori kebijakan public,teori formulasi kebijakan public dan teori retribusi daerah. Penelitian ini menggunakanpendekatan post positivist dengan metode kualitatif, dan metode pengumpulan data studiliterature/dokumen dan wawancara mendalam. Penelitian ini mencakup tahapan formulasikebijakan yang dijabarkan oleh Budi Winarno, yakin tahap pemahaman permasalahan, tahappenyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternative kebijakan berdasarkan kriteria yangdikemukakan Joko Widodo dan tahap penetapan kebijakan, model formulasi kebijakanpengaturan sector pariwisata di Mentawai merupakan model proses dan berdasarkandinamika perumusannya merupakan model elit.

---

ABSTRAKThis research discusses the policy formulation of recreation and sport fees in MentawaiRegency. Researcher used publicpolicy theory, publicpolicy formulation theory and localuser fees and charge theory. This research used post-positivist approaches with qualitativemethod, which are in-depth interviews and documentary studies. This research covers thestage of policy formulation proposed by Budi Winarno, defining problem stage, agendasetting, the selection criteria for the determination of policy alternatives and policydetermination stage. Based on Policy Formulation Model, this regulation is part of policy bya process and if we related to the dynamics of the formulation this regulation is an elitemodels."

"Sistem kerja yang baik seperti pengaturan proses kerja yang memperhatikan keserasian antara pekerja, bahan/ material dan peralatan menentukan berjalannya suatu perusahaan. Antara pekerja, bahan/ material dan peralatan yang digunakan mempunyai suatu tingkat risiko tinggi keselamatan kerja yang berasal dari bahaya yang tidak dikendalikan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. CITIC Seram Energy Limited sebagai operator minyak dan gas bumi pada area Seram Blok Non Bula mempunyai bahaya dan risiko keselamatan kerja dalam menjalankan operasinya.Usaha untuk mengatasinya adalah melalui Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dikembangkan melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penelitian dilakukan untuk menganalisis SMK3 CITIC Seram Energy Limited dan menemukan faktor-faktor berpengaruh terhadap sistem manajemen CITIC Seram Energy Limited. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana fokus dari penelitian adalah pelaksanaan SMK3 CITIC Seram Energy Limited dan wilayah penelitian adalah lapangan CITIC Seram Energy Limited.Disimpulkan bahwa CITIC Seram Energy Limited belum berjalan dengan optimal dan berdasarkan faktor-faktor berpengaruh maka faktor komitmen belum berjalan dengan baik berupa masih adanya perilaku kerja tidak aman oleh operator, belum adanya tenaga ahli HSE seperti Safety Spesialist yang dapat memberikan masukan ke HSE Manager, koordinasi pelaporan yang belum berjalan dengan baik dan belum adanya bentuk awareness dalam pelatihan behavior demikian juga faktor inspeksi tempat kerja belum berjalan dengan baik berupa kurang optimalnya peran tenaga HSE CITIC Seram di lapangan yang mampu menangani seluruh area kerja CITIC Seram yang luas. Sedangkan faktor berpengaruh lainnya seperti faktor komunikasi dan komite K3 serta pengawasan keselamatan kerja telah berjalan dengan baik. Berdasarkan keadaan tersebut maka pada pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja harus dioptimalkan melalui perbaikan komitmen seperti pemberian sangsi yang tegas bagi pekerja yang melanggar ketentuan keselamatan kerja dan award bagi yang mematuhi, penambahan peran safety spesialist berfungsi konsultatif, pembuatan suatu prosedur pelaporan data HSE yang sistematis dan pemberian pelatihan behavior bagi pekerja, peningkatan komunikasi, peningkatan komite K3 dan perbaikan inspeksi tempat kerja seperti penambahan personil HSE di lapangan serta peningkatan pengawasan tenaga kerja.

---

Good working systems such as setting work processes noticed harmony between labor, materials / material and equipment to determine the passage of an enterprise. Between labor, materials / materials and equipment used have a high level of risk from safety hazards. CITIC Seram Energy Limited as operator of oil and gas in the area Seram Non-Bula Block has hazards and safety risks in the course of operation.

Attempts to overcome this is through the Occupational Health and Safety developed by Health and Safety Management System. The study was conducted to analyze Health and Safety Management System CITIC Seram Energy Limited and found these factors affect the Health and Safety Management System CITIC Seram Energy Limited. The research uses descriptive qualitative approach where the focus of the research is the implementation of Health and Safety Management System CITIC Seram Energy Limited and the study area is the field of CITIC Seram Energy Limited.

It was concluded that CITIC Seram Energy Limited has not run optimally and based on these factors influence the commitment factor has not been going well in the form of the persistence of unsafe work behavior by the operator, not have the expert?s role such as Safety Specialist to provide input to the HSE Manager, the coordination reporting that has not been going well and there is no awareness in the form of training as well as behavior, workplace inspections factors not run well in the form of less optimal role CITIC Seram HSE personnel in the field are capable of handling the entire work area CITIC Seram wide. While other influential factors such as communication and committees factors K3 and safety oversight has been going well. Under these circumstances it is in the implementation of safety management systems and health should be optimized through improved commitment as giving strict sanctions for employees who violate safety rules and the award for comply with, the addition of specialist safety function consultative role, creating a procedure of systematic data reporting HSE behavior and providing training for workers, improved communication, increased committees K3 inspection and repair work such as the addition of HSE personnel in the field as well as increased labor inspection."

"ABSTRAKKecamatan Entikong adalah salah satu wilayah yang telah ditetapkansebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang akan menjalankan fungsisebagai pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan selain fungsi penjagaanpertahanan dan keamanan karena posisinya yang berbatasan langsung dengannegara tetangga, Malaysia. Sebagai pusat pertumbuhan, Entikong diharapkandapat dijadikan pilot project pembangunan kawasan perbatasan yang kemudianmenjadi rujukan bagi wilayah PKSN yang lain. Namun sebagai tolok ukurkeberhasilan pembangunan di kawasan perbatasan, wilayah yang memiliki PosPemeriksaan Lintas Batas (PPLB) resmi pertama di Indonesia ini masih jauhtertinggal dari Malaysia. Artinya pembangunan yang dilakukan belum mampumewujudkan semangat pertumbuhan dan pemerataan, bahkan patut disayangkanbahwa masih ada desa-desa yang terisolir di wilayah Entikong.Untuk menemukenali permasalahan yang menyebabkan lambatnyapertumbuhan di Entikong dan kawasan sekitarnya, penelitian dengan pendekatankualitatif dan sarana wawancara, dilakukan dengan mengidentifikasi variabel yangmempengaruhi proses implementasi kebijakan yang digagas oleh Mazmanian danSabatier. Melalui analisa kondisi faktual variabel-variabel tersebut, diharapkandapat dianalisa permasalahan mendasar yang menjadi kendala dalamimplementasi kebijakan pembangunan di Entikong,.Hasil studi menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan terganjalpada kebijakan yang saling berbenturan, ketiadaan pedoman baku untuk penataanprogram-program pembangunan di lapangan, pelaksanaan program pembangunanyang parsial, kurang terpadu dan belum berkesinambungan akibat alokasianggaran yang tersebar dan keragaman kebijakan antar instansi. Maka perlu adapembenahan di banyak lini, mulai dari penetapan peraturan yang menjadilandasan hukum yang mengikat seluruh stakeholder di kawasan perbatasan,hingga pembenahan pola interaksi antar instansi dan teknis penganggaran.

---

ABSTRACTSub district of Entikong is a region which had been decided as Center forNational Strategic Activity (PKSN) has functions as growth center of border areaand security and defense keeping because, directly, it is bordered with Malaysia,neighboring country. Then, as growth center, Entikong is wished to bedevelopment pilot projec of area, subsequently, it may become reference for otherPKSN. Unfortunately, as benchmarks of successful development at border area,in which there is first and formal Cross Border Inspection Post (PPLB) inIndonesia, so far it is still leaven from Malaysia. It means that developmenthaving been implemented there it had not be able to manifest growth andequality spirit, and even there are some isolated villages.To find out problem resulting in the delay growth at Entikong andsurrounding, it had been conducted research with qualitative and interviewapproach by identifying variable influencing policy implementation process byboth Mazmanian and Sabatier. By analyzing condition of those factual variables,wishfully, it may be able to analyze basic problems as barriers of developmentpolicy implementation at Entikong, as well as solution of them.Study results had indicated that process of policy implementation ishampered with cross collision policy, no standard guidance for arrangingdevelopmental program in site, partial developmental program implementation,less integration and inconsistency as result of spread budged allocation andvaried-inter institution policy. However, it is necessary to manage numerous lines,from regulations passage as basic and law and binding all stakeholders at borderarea through both inter institution interaction model and budgeting technique."

"ABSTRAKTesis ini membahas restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang merupakan lembaga kesekretariatan dari Dewan Ketahanan Nasional. Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dihadapkan pada kondisi yang cukup dilematis. Di satu sisi status kelembagaan Setjen Wantannas tidak relevan dan belum sepenuhnya mengadopsi kebijakan kelembagaan pemerintah kekinian. Sementaran di sisi lain, unsur-unsur organisasi Setjen Wantannas juga masih mengalami beberapa permasalahan pada tataran dimensi struktural.Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis: a. dimensi struktural Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang berlaku saat ini; b. efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku saat ini; dan c. kebijakan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ke depan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan, wawancara, dan focus group discussion. Berdasarkan hasil penelitian, struktur organisasi Setjen Wantannas saat ini masih diliputi permasalahan kelembagaan yang mendasar yaitu kebijakan kelembagaan yang tidak harmonis hingga berdampak kepada fragmentasi dan overlapping tugas dan fungsi antar unit organisasi internal maupun dengan kementerian/lembaga terkait. Ditinjau dari sisi pendekatan tujuan, efektivitas organisasi Setjen Wantannas sudah cukup baik. Namun, dari sisi pendekatan sistem, efektivitas organisasi Setjen Wantannas masih tergolong rendah. Selain itu, kebijakan restrukturisasi organisasi Setjen Wantannas pada prinsipnya terbagi dua yaitu restrukturisasi skala besar (perubahan menjadi Dewan Keamanan Nasional) dan restrukturisasi skala kecil (penataan organisasi Biro di lingkungan Setjen Wantannas). Restrukturisasi skala besar memerlukan upaya yang cukup berat dan waktu yang panjang mengingat restrukturisasi tersebut terkait dengan pembahasan RUU Keamanan Nasional. Untuk itu, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif, maka pada jangka pendek restrukturisasi difokuskan pada penataan kembali unit organisasi Biro. Penataan organisasi Biro masih cukup relevan mengingat perubahannya hanya membutuhkan penyesuaian kebijakan kelembagaan di tingkat Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Presiden.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the organizational restructuring of the Secretariat General of the National Security Council which is an agency secretariat of the National Security Council. Organization of the Secretariat General of the National Security Council faced with a dilemma condition. On the one hand the institutional the Secretariat General of the National Security Council is irrelevant and not yet fully adopted the policy of the present government institutions. While on the other hand, the elements of the organization Secretariat Wantannas also still having some problems at the level of structural dimensions.This study aimed to analyze: a. structural dimensions of the Secretariat General of the National Security Council that apply today; b. the effectiveness of the implementation of the tasks and functions of the Secretariat General of the National Security Council with the organizational structure and working procedures that apply today; and c. organizational restructuring policy of the Secretariat General of the National Security Council in the future.This study used a qualitative approach to data collection methods such as literature studies, interviews, and focus group discussion. Based on the results of the research, organizational structure of the Secretariat General of the National Security Council is still covered fundamental institutional problems. The institutional policies that are not in harmony impact the fragmentation and overlapping of tasks and functions between internal organizational units and with the ministry / agency. Viewed from the side of the goal approaches, the effectiveness of the organization of the Secretariat General of the National Security Council has been quite good. However, in terms of system approach, the effectiveness of the organization of the Secretariat General of the National Security Council is still relatively low. In addition, the policy of restructuring the organization of the Secretariat General of the National Security Council was divided in two types. Large-scale restructuring (changes into the National Security Council) and small-scale restructuring (Bureau organizational management within the Secretariat General of the National Security Council). Large-scale restructuring require long time efforts considering the restructuring related to the discussion of the National Security Bill. Therefore, in order to be effective governance, then in the short term restructuring is focused on the realignment of the Bureau organizational unit. Organizing Bureau still quite relevant given the changes only require adjustments in the level of institutional policies Secretary General with the approval of the President."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas implementasi anggaran berbasis kinerja di LAPAN (studi kasustahun 2013). Tujuannya adalah untuk memahami implementasi anggaran berbasis kinerjayang telah diterapkan berdasarkan prinsip dan komponen anggaran berbasis kinerja. Selainitu penelitian ini juga mendeskripsikan kendala yang terjadi dalam mengimplementasikananggaran berbasis kinerja.Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah pendekatan post-positivisme dengan metodepengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi,wawancara dan studi literatur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana akandilakukan eksplorasi dan analisis atas fakta mengenai implementasi anggaran berbasis kinerjadi LAPAN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi anggaran berbasis kinerjabelum sepenuhnya dilakukan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran diLAPAN tahun 2013, karena prakteknya baru sebatas berpedoman pada peraturan danpedoman yang ada, dan masih mengindikasikan adanya praktek anggaran tradisional.

---

ABSTRACTThis study discusses the implementation of performance-based budgeting in LAPAN (casestudy, in 2013). The purpose is to understand the implementaion of performance basedbudgeting which has been applied based on principle and component performance-basedbudgeting. Furthermore, study also describes the problems that occur in the implementationof performance based budgeting.The approaches that will be used in this study is post-posstive approach with qualitative datacollection methods. Data collection method is done by observation, interview, and literaturestudy. This research is a descriptive study which will be carried out an exploration andanalysis to the facts regarding the implementation of performance-based budgeting inLAPAN.The results showed that generically the implementation of performance-based budgeting hasnot been fully carried out on the preparation of work plans and budget document in LAPANin 2013, because the practice is merely based on the existing regulations and guidelines, andstill indicating a traditional budget practices.;This study discusses the implementation of performance-based budgeting in LAPAN (casestudy, in 2013). The purpose is to understand the implementaion of performance basedbudgeting which has been applied based on principle and component performance-basedbudgeting. Furthermore, study also describes the problems that occur in the implementationof performance based budgeting.The approaches that will be used in this study is post-posstive approach with qualitative datacollection methods. Data collection method is done by observation, interview, and literaturestudy. This research is a descriptive study which will be carried out an exploration andanalysis to the facts regarding the implementation of performance-based budgeting inLAPAN.The results showed that generically the implementation of performance-based budgeting hasnot been fully carried out on the preparation of work plans and budget document in LAPANin 2013, because the practice is merely based on the existing regulations and guidelines, andstill indicating a traditional budget practices."

"ABSTRAKKegiatan pertambangan rakyat yang disebut oleh masyarakat Bangka dengan Tambang Inkonvensional (TI), semakin marak hampir mencakup ke segala aspek ekosistem alam baik darat maupun laut yang mana tidak memiliki izin dalam proses kegiatan penambangan. Dengan semakin maraknya kegiatan pertambangan TI dikabupaten Bangka Selatan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan membentuk Tim Terpadu PETI dalam rangka upaya penanggulangan masalah penertiban serta penghentian segala bentuk pertambangan tanpa izin. Pembentukan Tim Terpadu PETI ini berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Selatan No.188.45/67A/SAT POL PP/2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Pertambangan tanpa Izin yang mana mengacu pada Perda No 4 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral.Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan tambang timah inkonvensional (TI) mengalami berbagai permasalahan berupa keterbatasan Keterkaitan standar dan tujuan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas implementasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Ketidakjelasan dalam pelaksanaan standar dan tujuan, masih kurangnya dukungan sumberdaya kebijakan baik itu kurangnya sumberdaya manusia, sumberdaya dana, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya informasi, serta aspek diluar organisasi seperti kondisi sosial, ekonomi memberikan hambatan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan dan pencapaian keluaran implementasi kebijakan.

---

ABSTRACTArtisanal mining activities called by the Islands community with Unconventional Mine (TI), the more bloom almost cover all aspects of natural ecosystems to both land and sea which are not authorized in the process of mining activities. With the rise of mining activities, the IT dikabupaten South Bangka Regency Government of South Bangka Integrated Team illegal formed in an effort to curb the problem prevention and cessation of all forms of mining without permission. Integrated Team illegal formation is based on Decree of the Regent South Bangka No.188.45 / 67A / SAT POL PP / 2014 on the Establishment of an Integrated Response Team Mining without a license which refers to Bylaw No. 4 of 2011 on Mineral.This research focus is on the implementation of the policy. This study uses a qualitative method. The results showed that the implementation of policies to deal with unconventional tin mine (TI) experienced a variety of problems such as limitations of standard linkage and objectives, resources, communication between the organization and implementation activities, the implementing body characteristics, social, economic and political as well as the disposition executive influence policy implementation. The lack of clarity in the implementation of standards and goals, still a lack of resources support good policies that lack of human resources, financial resources, resources, facilities and information resources, as well as aspects of outside organizations such as social conditions, economic provide obstacles in the implementation process of policy implementation and the attainment of policy implementation"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Strategi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Mengatasi Konflik Sosial (Studi Kasus: Bakesbangpolinmas Kota Bekasi). Dalam bahasannya, tesis ini akan mengkaji mengenai strategi apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk penanganan konflik di Kota Bekasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi kasus pada konflik yang terjadi di Kota Bekasi. Dalam tesis ini dipaparkan contoh konflik yang pernah terjadi di Kota Bekasi, antara lain Peristiwa Ciketing, Peristiwa Galilea Galaxy dan Peristiwa Kalibaru. Hasil penelitian menyarankan bahwa strategi penanganan konflik yang sudah ada tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, perlu ada penguatan fungsi deteksi dini, pencegahan konflik, dan rehabilitasi konflik di dalam penanganan konflik. Penguatan fungsi tersebut dapat berjalan optimal apabila dilakukan perbaikan di dalam rekruitmen aparatur penanganan konflik.

---

ABSTRACTThe focus of this tesis is describe about Strategy of Bekasi City Government on Solving Social Conflict (Case Study: Bakesbangpolinmas Bekasi City). The purpose of this study is to research analysis about strategy of Bekasi City government have been applied to solving social conflict. The method of this research is qualitative method research with case study. On this tesis, researcher have description analysis some example or cases of social conflict in Bekasi City, such as HKBP Ciketing Church Conflict, Galilea Church Conflict and Kalibaru Conflict. The conclution of this research explained that the strategy of Bekasi City government on solving social conflict didn't effective. Because the condition, the researcher suggested Bekasi City Government is more comprehensive to make a ruling of a public policy product about solving social conflict, especially at Bekasi City."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan. penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya koordinasi yang intensif antar instansi yang terlibat di dalam penertiban pedagang kaki lima. Tanggung jawab fungsi koordinasi terpusat pada Kepala Kecamatan Pasar Minggu sebagai pihak yang berwenang menerapkan ketertiban umum di wilayahnya. Hal ini terkait dengan usaha mengikis keberadaan oknum-oknum yang melindungi dan memfasilitasi pedagang kaki lima untuk berjualan di tempat-tempat umum. Selain itu, perlu adanya perbaikan internal terkait dengan sumber-sumber (resources) yang melekat pada Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Pasar Minggu khususnya peningkatan kuantitas dan kualitas petugas Satpol PP. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu adanya peningkatan frekuensi sosialisasi kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh terkait ketertiban umum di DKI Jakarta. Dengan ini maka dapat mengikis penolakan masyarakat terhadap penegakan ketertiban umum.

---

The focus of this study is factors that influence the policy implementation for Regulating street vendors in pasar minggu jakarta selatan. This type of research is a qualitative descriptive research. The result of this study is that researcher suggests that local government has to improve the coordination amongst working units which regulating street vendors. The responsibility of coordination function is centered in the hand of Head of Pasar Minggu District as the only authorize person in implementing public order in his area. This coordination can eliminate the existence of persons which protect and fasilitate the street vendors existence in public area. Moreover, it needs some improvement in the resources which attach to Civil Servant Police Unit (Satpol PP) Pasar Minggu especially for the personels’ quantity and quality. Another factor that has to be counted too is the improvement of socialization frequency amongst society especially street vendors in order to give holistic perception related to public order in DKI Jakarta. By this condition, it can eliminate the resistent of society about the implementation of public order."