Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menganalisis tindakan Turki yang tidak menunjukkan komitmen kuat dalam aliansinya dengan NATO melalui kebijakan pembelian sistem pertahanan udara dan rudal S-400 dari Rusia pada tahun 2016. Studi ini mengaplikasikan teori dilema aliansi dari Glenn Snyder untuk menganalisis dilema keamanan negara terhadap aliansinya yang mempengaruhi perilaku negara sehingga mempengaruhi komitmen negara dalam aliansi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelusuran causal-process tracing (CPT) dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisis memberikan hasil bahwa komitmen Turki yang melemah terhadap NATO dipengaruhi oleh dilema aliansi yang dialami Turki. Faktor penentu dilema aliansi oleh Snyder secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yaitu ketergantungan langsung dan tidak langsung. Ketergantungan langsung adalah tingkat ketergantungan yang mencakup empat hal, yaitu, pertama perbandingan kapabilitas militer Turki dengan negara ancaman, yakni Suriah; kedua, kemampuan militer NATO dalam memberikan bantuan; ketiga, tingkat tensi dan konflik Turki dengan Suriah; dan keempat, pilihan Turki untuk melakukan re-aliansi. Sedangkan, ketergantungan tidak langsung meliputi kepentingan strategis antara Turki dan NATO. Analisis penelitian menunjukkan bahwa Turki memiliki ketergantungan langsung dan tidak langsung rendah, sehingga Turki lebih takut akan risiko ditinggalkan (abandonment) di dalam aliansinya dengan NATO. Untuk menghindari hal tersebut Turki memilih strategi membelot (defect) dengan cara memperlemah komitmen atau mencari aliansi baru melalui pembelian sistem pertahanan udara dan rudal S-400 dari Rusia.

---

This study analyzes Turkey's behavior which indicates wavering commitment towards its alliance with NATO, as seen through its purchase of S-400 air defense missile system from Russia in 2016. The alliance dilemma theory by Glenn Snyder is applied to analyze the state's security dilemma of its alliance that influences state behavior, which in turn will affect the state commitment towards its alliance. This research is a qualitative study using causal-process tracing (CPT) method by collecting data through literature study. The analysis denotes Turkey's weakened commitment is influenced by the dilemma of alliance undergone by Turkey. The five determinants of the alliance dilemma by Snyder are divided into two categories: direct and indirect dependence. Direct dependence includes four points; first, the comparison of Turkey's military capabilities with the country considered as a threat, Syria; second, NATO's military capability in providing assistance; third, the level of tension and conflict between Turkey and Syria; and fourth, Turkey's option to re-alliance. Indirect dependency covers the strategic interests between Turkey and NATO. The research analysis shows that Turkey has low direct and indirect dependence to NATO, which as a result Turkey is more apprehensive of abandonment risk in its alliance with NATO. To avoid this outcome, Turkey chose the strategy to defect by weakening commitment or seeking new alliance through the purchase of S-400 air defense missile system from Russia."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai peranan instrumen ASEAN berupa forum-forum yang berfokus pada keamanan maritim seperti ASEAN Maritime Forum AMF , Extended ASEAN Maritime Forum EAMF , dan ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Plus Experts rsquo; Maritime Group on Maritime Security yang belum berperan secara efektif dalam upaya menurunkan tingkat kejahatan di perairan Asia Tenggara, khususnya pembajakan dan perompakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deduktif. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa kerjasama yang sudah disepakati dalam kerangka ASEAN tidak terlalu berjalan efektif karena adanya relative gain dan self-interest yang berbeda dari setiap anggota ASEAN, sehingga forum kerjasama maritim di bawah ASEAN hanya menjadi forum trust building tanpa ada tindak lanjut berupa operasi bersama atau patroli bersama di dalam kerangka ASEAN. Penelitan ini menyarankan agar Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN dapat memimpin kerja sama regional dalam menangani pembajakan dan perompakan di wilayah Asia Tenggara.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of ASEAN instruments in the form of forums focusing on maritime security such as the ASEAN Maritime Forum AMF , the Extended ASEAN Maritime Forum EAMF , and the ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Plus Experts rsquo Maritime Group on Maritime Security have not functioned effectively in the efforts to reduce crime rates in Southeast Asian waters, especially sea piracy and armed robbery at sea. This research is a deductive qualitative research. The research concludes that the agreed cooperation within the framework of ASEAN are not very effective because of the relative gain and different self interest of each ASEAN member, so that the maritime cooperation forums under ASEAN merely becomes forums of trust building without any follow up in the form of joint operation or joint patrol within the framework of ASEAN. This research suggests that Indonesia, as a traditional ASEAN leader, can lead regional cooperation in dealing with sea piracy and armed robbery at sea in the Southeast Asian region."

"Foreign Terrorist Fighter (FTF) adalah orang yang berpergian ke zona konflik secara sukarela berbasis ideologi dan faktor pendorong lainnya. Isu FTF sering diasosiasikan dengan tindakan terorisme, termasuk penanganan negara melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Melalui tulisan ini, penulis meninjau literatur yang membahas fenomena FTF. Berdasarkan pengorganisasian literatur, ditemukan bahwa terdapat dua komponen penting yaitu motivasi dan agensi. Kemudian temuan motivasi dan agensi disilangkan yang menghasilkan empat kuadran yaitu: (1) motivasi internal dan agensi non-negara; (2) motivasi eksternal dan agensi non-negara; (3) motivasi eksternal dan agensi negara; dan (4) motivasi internal dan agensi negara. Pada hasil pemetaan literatur ditemukan bahwa literatur mengenai FTF bersifat khusus di kawasan tertentu yaitu Eropa dan Timur Tengah, tidak bersifat universal. Perdebatan yang muncul pun hanya mencakup pada faktor penyebab, sehingga perlu kajian dengan pendekatan HI. Menggunakan konsep agama dan konstruktivisme, disebutkan bahwa tingginya arus FTF terjadi karena benturan identitas agama dalam konflik dan kontestasi ideasional melalui agen dan struktur."

"Suatu negara memiliki otoritas untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan isu keamanan negaranya. Pemblokiran yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Huawei, merupakan bentuk upaya negara tersebut untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana pemblokiran Huawei di Amerika Serikat dilakukan sebagai upaya melindungi keamanan nasional Amerika Serikat. Tuduhan atas Huawei sebagai perusahaan yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk melakukan aktivitas mata – mata kepada Amerika Serikat dan rakyatnya menyebabkan Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk memblokir secara permanen Huawei di AS. Untuk membuktikan tuduhannya terhadap Huawei, pemerintah Amerika Serikat mendorong negara – negara aliansinya untuk ikut memblokir Huawei dan mendorong membatalkan kerja sama pengembangan jaringan 5G dengan Huawei. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian deduktif untuk memahami persepsi ancaman Amerika Serikat terhadap Huawei sebagai ancaman keamanan nasional. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, penyebab terjadinya pemblokiran Huawei oleh Amerika Serikat adalah karena Huawei dianggap dijadikan alat oleh pemerintah Tiongkok yang berbahaya bagi keamanan nasional AS.

---

A country has the authority to take all actions related to state security issues. The blocking by the United States (US) against Huawei is a form of US efforts to protect its country's national security interests. Research in this case aims to analyze how Huawei is blocked in the United States as an effort to protect the national security of the United States. Allegations of Huawei as a company used by the Chinese government to carry out spying activities on the US and its people, led President Donald Trump to issue an executive order to block Huawei permanently in the US. To prove its accusations against Huawei, the US government is encouraging its allied countries to participate in blocking Huawei and pushing to cancel 5G network development cooperation with Huawei. This study uses a qualitative analysis method using deductive research techniques to understand the perception of the US threat to Huawei as a threat to US national security. Based on the analysis conducted by the author, the cause of the US blocking Huawei is because Huawei is considered a tool by the Chinese government to attack US national security."

"Sebagai institusi supranasional terbesar di dunia, Uni Eropa telah mengalami enam gelombang perluasan sejak awal pendiriannya. Mulai dari perluasan ke Eropa Barat hingga perluasan ke Balkan Barat, perluasan telah menjadi agenda yang krusial dalam kebijakan Uni Eropa. Tulisan ini hanya mencakup perluasan ke Timur sebagai perluasan terbesar yang pernah terjadi di Uni Eropa, dan perluasan prospektif ke wilayah Turki dan wilayah Balkan Barat. Hal ini disebabkan karena sejak perluasan ke Timur mulai dibicarakan sebagai perluasan prospektif pada abad ke-21, literatur yang membicarakan mengenai dinamika perluasan secara komprehensif pun turut bermunculan. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai perluasan Uni Eropa pada abad ke-21. Tulisan ini meninjau 29 literatur yang terakreditasi secara internasional mengenai perluasan keanggotaan Uni Eropa pada abad ke-21. Berdasarkan metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi menjadi tiga kategori tematik yang terdiri atas: 1) Faktor Pendorong, 2) Dampak, dan 3) Karakteristik. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa faktor pendorong rasional, dampak positif, dan karakteristik kepentingan Uni Eropa menjadi kombinasi tema yang paling dominan dan bersifat paling kuat. Terakhir, tulisan ini memberikan rekomendasi dan penekanan pada pentingnya perluasan untuk dijadikan agenda penelitian secara lebih lanjutan oleh penulis-penulis Eropa mau pun non-Eropa.

---

As the largest supranational institution in the world, European Union has experienced six waves of enlargement since its inception. Ranging from enlargement to Western Europe to Western Balkan, enlargement has always been a crucial part of the European Union agenda. This writing only comprises of enlargement to the East as the largest enlargement to have ever occured in European Union, and prospective enlargement to Turkey and Western Balkan. This is as Eastern Enlargement began to be discussed as a prospective enlargement in the 21st century, literatures discussing about the dynamics of enlargement in a comprehensive way also began to emerge. This writing aims to review the development of literatures regarding European Union enlargement in the 21st century. This writing reviews 29 internationally accredited literatures regarding European Union Enlargement in the 21st century. Using taxonomy method, the literature is divided into three thematic categories, which comprise of: 1) Push Factors, 2) Impact, and 3) Characteristic. This writing identifies that rational push factor, positive impact, and characteristic of European Union interest are the most dominant and strongest combination. Lastly, this writing recommends and emphasizes on the importance of enlargement to be a further research agenda by authors of Europe origins or non-European origins."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa kerja sama keamanan berhasil dilakukan dan berjalan efektif, meskipun terdapat sensitivitas antarnegara. Hal ini terjadi dalam kesepakatan kerja sama keamanan maritim di Laut Sulu pada tahun 2016, yaitu Trilateral Cooperative Arrangement (TCA), yang berhasil mereduksi ancaman keamanan di Laut Sulu di tengah isu sengketa wilayah Sabah antara Malaysia dan Filipina. Klaim atas wilayah Sabah yang dilontarkan oleh Presiden Rodrigo Duterte pada tahun 2016 menimbulkan sensitivitas dalam hubungan antara Malaysia dan Filipina. Namun, pada saat yang sama, ancaman di Laut Sulu akibat kejahatan transnasional semakin meningkat. Dengan menggunakan teori kerja sama dalam sistem anarki, penelitian ini berargumen bahwa kerja sama antara Filipina dan Malaysia terwujud karena adanya tiga faktor. Ketiga faktor tersebut adalah adanya kepentingan bersama Malaysia dan Filipina terhadap Laut Sulu, proyeksi kekhawatiran atas ancaman di masa depan, dan jumlah aktor serta pemilihan mitra kerja sama yang sesuai. Melalui pendekatan kualitatif dan metode causal-process tracing, ditemukan bahwa ketiga faktor ini mendorong Malaysia dan Filipina untuk memprioritaskan kerja sama dalam mengatasi ancaman keamanan di Laut Sulu serta mengesampingkan sensitivitas akibat sengketa wilayah Sabah.

---

This research aims to explain why security cooperation can be successfully carried out and effectively run despite the sensitivities between the cooperating countries. This can be observed in the Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) in the Sulu Sea in 2016, which effectively reduced security threats in the Sulu Sea despite the Sabah territorial dispute between Malaysia and the Philippines. In 2016, President Rodrigo Duterte's claim to the Sabah region reignited tension between Malaysia and the Philippines. But at the same time, the threat in the Sulu Sea from transnational crime was increasing. By applying the theory of cooperation under anarchy, this research demonstrates that cooperation between Malaysia and the Philippines is feasible due to three key factors: both Malaysia and the Philippines have a mutuality of interest in the Sulu Sea, they are concerned about future security threats, and numbers of actors involved and partner selection. Through a qualitative approach and causal-process tracing method, this research found that these three factors led Malaysia and the Philippines to prioritize addressing security threats in the Sulu Sea, considering it a paramount concern. As a result, the two countries prioritize forging a cooperative agreement over the issue of the Sabah dispute."

"Penulisan ini menjelaskan fenomena Islamophobia di Eropa yang disebabkan oleh aksi terorisme yang mengatasnamakan agama Islam. Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data sekunder dan melakukan analisis dengan menggunakan pemikiran Erving Goffman mengenai Stigma and Social Identity. Dengan dilandasi oleh pemikiran Goffman tersebut, penulis menganalisis bahwa aksi terorisme yang mengatasnamakan agama Islam telah melahirkan stigma agama Islam, yakni Islam menjadi sebuah atribut yang memiliki efek mendiskreditkan kepada para Muslim. Stigma agama Islam inilah yang kemudian mengarah pada berkembangnya Islamophobia di Eropa yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif kepada banyak warga Muslim, khususnya yang teridentifikasi secara kasat mata sebagai penganut agama Islam.

---

This study explains the Islamophobia phenomenon in Europe that is caused by the acts of terrorism in the name of Islam. In this study, the author collected secondary data and did an analysis by using Erving Goffman?s thought of Stigma and Social Identity. Based on Goffman?s thought, the author analyzed that the acts of terrorism in the name of Islam has produced the stigma of Islam, which is Islam become an attribute that have discrediting effect to Muslims. This stigma of Islam leads to the development of Islamophobia in Europe that may cause various negative impacts on many Muslim citizens, especially for them who are visibly identified as adherents of Islam."

"ABSTRAKDibalik banyaknya kajian displin ilmu Hubungan Internasional yang meneliti tentang respon negara dalam menanggapi kejahatan transnasional, masih cukup sedikit kajian yang berfokus pada respon negara dalam menghadapi cybercrime. Hal ini dikarenakan, kasus-kasus cybercrime hanya dianggap sebagai sebuah kasus dalam ranah teknologi saja. Situasi ini menarik perhatian penulis untuk membuat penelitian dengan menganalisis bagaimana upaya kerjasama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di ruang cyber cybercrime . Dalam penelitian ini digambarkan bahwa kasus cybercrime dapat memberikan implikasi terhadap hubungan antar negara, karena sifat kejahatan tersebut yang borderless lintas batas negara dan karakter ancaman yang dikategorikan sebagai keamanan non tradisional. Dengan menggunakan konsep kerjasama internasional yang dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye serta metode pengolahan data secara kualitatif terhadap gejala-gejala latar belakang sosial yang muncul pada kasus cybercrime, tulisan ini hendak menggambarkan tujuan dari dilakukannya suatu kerjasama internasional oleh negara-negara anggota ASEAN dalam penanggulangan cybercrime. Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa upaya ASEAN untuk menanggulangi cybercrime telah dituangkan dalam deklarasi ASEAN yaitu The 3rd Joint Communiqu AMMTC pada 11 Oktober 2004 di Singapura. Selain itu, para pemimpin ASEAN memandang bahwa cybercrime merupakan ancaman besar bagi stabilitas keamanan kawasan, serta ekonomi dan politik. Komponen kerjasama keamanan ASEAN telah dikokohkan dalam ASEAN Regional Forum ARF . Namun kerjasama ARF tersebut dinilai belum efektif karena adanya kelemahan-kelemahan dalam proses pengambilan keputusan sehingga belum mampu mengatasi perbedaan pendapat yang cukup mendasar dalam merumuskan strategi yang diperlukan khususnya untuk memerangi cybercrime. Walaupun masih terdapat kelemahan dalam penanggulangan cybercrime di ASEAN, namun kondisi tersebut dapat diminimalir dengan adanya kerjasama seperti pertukaran informasi intelijen terhadap pelaku potensial cyber melalui sistem electronic-ASEANAPOL Database System e-ADS , harmonisasi hukum yang mengatur keamanan di ruang cyber,serta pelatihan bersama para penyidik dan penegak hukum dalam hal investigasi dan penyidikan digital forensik.

---

ABSTRACTDespite the vast research of International Relations disciplines that examines the state s response toward transnational crime, it is still quite a bit of study which focuses on the state s response face to cybercrime. This is because, many researches study cybercrime cases from the point of view of technology. This condition attracted the attention of writers to make a research by analyzing how the efforts made by ASEAN cooperation to combat crimes in the cyber space cybercrime . This research describes that cybercrime cases may have implications to influence a relation between nation states, due to the fact that cybercrime has borderless nature and the character of the threat which is categorized as a non traditional security. Therefore, by using the concept of international cooperation by Robert Keohane and Joseph Nye and conducting a qualitative data processing methods for symptoms of social background that appears in cybercrime cases, this research aims to describe the purpose of the international cooperation performed by ASEAN member countries in combating cybercrime. The result of this study found that ASEAN s efforts to combat cybercrime has been validated by a declaration in the 3rd ASEAN joint communiqu AMMTC on October 11th, 2004 in Singapore. In addition, ASEAN leaders consider cybercrime as major threat to the regional security and stability, as well as economic and political. ASEAN security cooperation has been affirmed in the ASEAN Regional Forum ARF . However, the ARF cooperation is considered ineffective because it still shows a weakness in the decision making process that has not been able to overcome disagreements which are fairly fundamental in formulating the strategies needed to combat cybercrime. Although, there are still weaknesses in the ASEAN cooperation to combat cybercrime, but, such condition can be mitigated by a cooperation such as the exchange of intelligence information on potential cyber offenders through an integrated system named electronic ASEANAPOL Database System e ADS , the harmonization of law governing security in cyber space, as well as the integrated activity of people capacity building for investigators and law enforcement in terms of investigations and digital forensic investigation."

"Sebagai sebuah fenomena, kekejaman massal merupakan suatu hal yang dapat dikatakan pernah terjadi hampir di seluruh wilayah di dunia. Sifatnya yang dapat dilakukan baik oleh aktor negara maupun non-negara menyebabkan terdapat perbedaan tipe dari kekejaman massal di sejumlah wilayah apabila dibandingkan dengan wilayah lain. Tulisan ini mengaplikasikan metode tinjauan literatur dengan klasifikasi taksonomi untuk menjelaskan perspektif-perspektif tersebut. Respon dari komunitas internasional terhadap hal tersebut sejak World Summit 2005 telah terintegrasi dalam sebuah doktrin yang disebut sebagai Responsibility to Protect R2P , yaitu doktrin bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya. Doktrin ini hingga sekarang menimbulkan kontroversi pro dan kontra dengan proporsi yang hampir setara. Tulisan ini menemukan empat variasi perspektif terhadap R2P: yaitu kelompok yang optimistis dengan aspek penuntutan seperti melalui ICC , kelompok yang merasa skeptis dengan penuntutan, kelompok yang menitikberatkan R2P pada aspek intervensi humaniter dan penggunaan kapasitas koersif, serta kelompok yang menempatkan fokus R2P dari sisi pencegahan.

---

As a phenomenon, mass atrocity is something that can be said to have occurred almost anywhere in the world. The nature of mass atrocity, that it can be done both state and non-state actors makes for different types of mass atrocity that happens in some areas when compared to other regions. This paper applies literature review as a method to explain those perspectives and taxonomy in classifying those perspectives. International community rsquo;s response to that since World Summit 2005 can be understood to be integrated into a doctrine called Responsibility to Protect R2P , the doctrine that states have a responsibility to protect its citizens. This doctrine until now has caused pro and contra with almost equal proportions on either camp. This writing finds four variety of perspectives towards R2P: those who are optimistic about prosecution aspect e.g through ICC , those who are pessimistic about prosecution, those who emphasize on humanitarian intervention aspect and use of force, as well as those who put emphasize on prevention aspect."