Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Dirsa Deandaru
"
Pada tahun 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beberapa kali mengumumkan rencananya untuk memindahkan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke suatu kawasan di Provinsi Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut telah menimbulkan berbagai perdebatan, seperti apa alasan memindahkan ibu kota Negara dan mengapa wilayah yang dipilih adalah di Pulau Kalimantan. Terlepas dari alasan pemindahannya, tindakan Presiden secara sepihak tersebut juga telah menimbulkan perdebatan dari segi hukum tata negara, yakni mengenai keabsahan wewenang yang dimiliki Presiden dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rico Novianto Hafidz
"
ABSTRAK
Skripsi ini mempelajari tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan pendekatan dari kelembagaan dari Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah institusi dan penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia baik di pemerintahan maupun masyarakat. Metode yang digunakan dari skripsi ini adalah studi komparatif dan normatif juridis dengan meninjau penerapan dan karakteristik kelembagaan di beberapa negara dan sumber hukum dari kebijakan publik yang secara materiil berasal dari fatwa dan klasifikasi dari produk hukum Majelis Ulama Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fajar Paulana
"
Skripsi ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Legal Standing Lembaga Negara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi yang dikaitkan dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terjadi ketika suatu lembaga merasa kewenangannya diganggu, dikurangi dan/atau diambil-alih secara tidak sah oleh lembaga lainnya. Lembaga yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam beracara sidang Mahkamah Konstitusi hanya lembaga yang memperoleh kewenangan dari Undang-Undang Dasar.
Penelitian ini mengambil rumusan masalah tentang bagaimana penerapan hukum acara ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Abdoel Aziz
"
Mekanisme pengisian pimpinan DPR RI periode 2009-2014 menggunakan sistem proporsional, kemudian diganti menjadi sistem paket pada DPR RI periode 2014-2019. Ketika DPR RI periode 2014-2019 masih berjalan, muncul wacana untuk mengembalikan mekanisme pengisian tersebut kepada sistem proporsional. Namun wacana tersebut urung direalisasikan. Hal ini menunjukkan DPR RI masih belum bisa menentukan mana mekanisme yang paling sesuai untuk digunakan. Untuk itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perbandingan mekanisme pengisian DPR RI pada periode 2009-2014 dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nisrina Irbah Sati
"
Pemberian pergantian, rehabilitasi, penghapusan, dan amnesti menjadi hak prerogatif belas kasih yang keberadaannya diakui di Indonesia bahkan sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini menjadi hak prerogatif penuh Presiden, yang memberikan hak penuh dan mutlak kepada Presiden. Terlebih dulu dalam menggunakan kekuatan. Ketika norma-norma konstitusional berubah, keberadaan otoritas ini sebagai hak prerogatif Presiden mulai mendapatkan pembatasan formal pada saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat melalui keterlibatan lembaga negara lain untuk memberikan pertimbangan. Mekanisme ini tetap ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Dzulfikar Fikri
"
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selaku lembaga perwakilan daerah yang memiliki karakter keterwakilan berdasarkan daerah-daerah pada hakikatnya memiliki karakter keterwakilan yang lebih luas dari DPR, karena dimensi keterwakilannya berdasarkan seluruh rakyat yang terdapat pada daerah-daerah tersebut. DPD sebagai lembaga negara baru setelah amandemen UUD 1945 awalnya diharapkan dapat merealisasikan sistem dua kamar (bicameral), sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPD memiliki fungsifungsi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pertimbangan. Semua ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Firda Reza Atariq
"
Setelah dibentuknya Mahkamah Konstitusi pasca reformasi, salah satu kewenangannya ialah membubarkan partai politik, sudah seharusnya peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur aturan lanjutan akibat-akibat hukum dari pembubaran tersebut. Salah satunya ialah aturan lanjutan, dari salah satu akibat hukum dibubarkannya partai politik, yaitu pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat “DPR” yang berasal dari partai politik yang dibubarkan. Implikasi tersebut akan meninggalkan jabatan atau kursi kosong di parlemen sehingga pengaturan di masa mendatang (ius constituendum) tentang prosedur ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nurfuady Bakir
"
Sebagai pengadilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Diantara kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, kewenangan memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat dikatakan sebagai kewenangan utama dari sisi teori dan sejarah. Dalam praktiknya, sejak berdirinya hingga sekarang Mahkamah Konstitusi telah memutus banyak perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Akan tetapi tidak terdapat satu putusan yang mengabulkan pengujian undang-undang secara formil. Dalam penelitian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Guspita Arfina
"
Proses pengisian jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu persoalan mendasar pada sistem peradilan Mahkamah Konstitusi. Seleksi yang dilakukan dapat memengaruhi kualitas, kinerja dan keputusan dari seorang hakim. Menurut, Pasal 24C ayat 3 UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang hakim yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Pada praktiknya, ketiga lembaga negara tersebut memiliki perbedaan dalam proses seleksi hakim konstitusi. Perbedaan terjadi karena tidak terdapat peraturan yang jelas ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
