Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggajian merupakan merupakan komponen integral manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Seiring dengan perkembangan perusahaan, bertambah pula kompleksitas pengelolaan sumber daya manusianya. Oleh karena itu proses penggajian harus dikuatkan agar dapat mendukung pengelolaan manajemen sumber daya manusia perusahaan. Laporan Magang ini membahas proyek penguatan pengendalian internal proses penggajian Grup XYZ oleh KAP ABC berdasarkan kerangka teori yang relevan. Laporan Magang ini menyimpulkan bahwa proses penggajian yang direkomendasikan sesuai dengan proses penggajian pada Kerangka Analisis dan menemukan ketidaksesuaian terhadap COSO – Internal Control Framework yang signifikan dalam pelaksanaan asesmen risiko, perancangan pengendalian dan implementasi pengendalian penguatan proses penggajian oleh KAP ABC.

---

Payroll is an integral process in human resource management process of a company. Complexity of human management process grows as the company grows. Therefore, in order to support human resource management, payroll process has to be strengthened. This internship report discusses the payroll process internal control strengthening of Group XYZ project by KAP ABC including the relevant applicable theory. This Internship Report concluded that the recommended payroll process conforms to the payroll process theory in Chapter 3 and found significant inconsistencies COSO – Internal Control Framework in assessing, designing and implementing payroll process strengthening."

"Skripsi ini membahas fakta yang mendasari pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan pembiayaan terkait perkara diskon asuransi dan penjualan barang yang ditarik kembali. Pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Transaksi diskon asuransi terutang PPN pada skema transaksi pembiayaan konsumen sedangkan transaksi penjualan barang yang ditarik kembali dapat terutang PPN pada transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi. Sengketa ini disebabkan perbedaan interpretasi hukum sehingga memerlukan manajemen sengketa pajak berupa pembentukan aturan baru atau revisi aturan menggunakan peraturan yang sifatnya mengikat ke luar seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

---

This thesis discusses facts which underpin the Judge?s verdict in Value Added

Tax (VAT) disputes on matters related finance company insurance discounts and sale

repossessed goods. It uses descriptive qualitative approach. VAT is levied on insurance

discount in consumer financing transaction scheme, while VAT on the sale of repossessed

goods can be levied in a finance lease transaction. This tax disputes are caused by different

legal interpretation, thus it needs tax dispute management by forming a new rule or

amendment of the existing rules using the rules which have legal binding force to the

society such as Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, and Peraturan Direktur

Jenderal Pajak"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana insentif fiskal yang disediakan pemerintah dalam mendorong investasi akan berdampak pada perilaku manajemen laba perusahaan. Insentif fiskal yang digunakan dalam penelitian ini adalah fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan badan bagi perseroan terbuka sesuai dengan PP No. 81 Tahun 2007 dan PP No. 77 Tahun 2013. Data yang digunakan berupa unbalanced panel dari 346 perusahaan terbuka dalam periode 2008-2014 dengan mengeluarkan perusahaan yang bergerak di industri keuangan dan pertambangan. Hasil regresi multivariat tidak menemukan bukti bahwa penerimaan fasilitas pengurangan tarif memiliki dampak pada perilaku manajemen laba perusahaan.

---

This study aims to analyze how fiscal incentive provided by the government to initiate investment will affect company?s earning management. The fiscal incentive used in this study is the corporate tax rate reduction for listed companies based on Government Regulation (GR) No. 81/2007 and GR No. 77/2013. The unbalanced panel data collected consists of 346 companies in the period of 2008- 2014 excluding companies from the financial and mining sectors. Multivariate regression results show that there is no evidence that the tax rate reduction have any impact on company's earning management."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 yang bertujuan untuk membenahi administrasi sistem perpajakan. Salah satu pembenahan administrasi yang difokuskan adalah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu dengan cara membuat sistem bernama E-faktur. Sistem ini diberlakukan secara bertahap dimulai dari Juli 2014 hingga Juli 2016 dimana akan berlaku secara Nasional. Pada Laporan Magang ini menganalisis terkait keefektifan penerapan dari e-faktur tersebut di KPP Pratama Tebet, yang dinilai berdasarkan tiga indikator yaitu penerimaan PPN, jumlah PKP yang memiliki digital certificate, dan tingkat kepatuhan. Indikator penerimaan PPN dianalisis dengan analisis model ekonometri pendekatan OLS (Ordinary Least Square), variabel penjelas yang digunakan adalah SPT Masa PPN, jumlah PKP, jumlah SSP PPN dan variabel dummy sistem e-faktur. Sedangkan untuk dua indikator lainnya dijelaskan dengan analisis deskriptif. Dari hasil estimasi dan analisis pada data deret waktu bulanan periode tahun 2011 s/d 2015, diperoleh hasil bahwa penerapan e-faktur berdampak positif terhadap penerimaan PPN, dengan jumlah PKP yang terus meningkat dalam kepemilikan digital certificate namun belum secara continu meningkatkan tingkat kepatuhan.

---

The Directorate General of Taxation (DGT) has a Strategic Plan (Strategic Plan) 2015-2019 which aims to improve the administration of the tax system. One of the administrative reform that focused is related to Value Added Tax (VAT), by making a system called E-faktur. The system is phased in gradually starting from July 2014 until July 2016 which would apply nationally. In this internship report analyzes related to the effectiveness of the implementation e-faktur in KPP Pratam Tebet, which is assessed on three indicators there are VAT revenue, the amount of PKP which has a digital certificate, and compliance. VAT revenue indicators analyzed using econometric models approach OLS (Ordinary Least Square), explanatory variables used are VAT return period, the number of PKP, the number of SSP VAT and dummy variables e-faktur system. As for the two other indicators are described with descriptive analysis. From the estimation and analysis on the monthly time series of data cover the period 2011 until 2015, showed that the adoption of e-faktur has positive impact on VAT receipts, with the number increasing PKP in possession of a digital certificate but not yet continously improve compliance levels."

"Laporan magang ini membahas mengenai proses audit yang dilakukan oleh KAP JKL terhadap akun pendapatan PT DPI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Fokus pembahasan terletak pada pengakuan, pengukuran dan pengungkapan akun pendapatan PT DPI prosedur audit, temuan audit, dan proses audit yang dilakukan oleh KAP JKL, serta analisisnya. Berdasarkan hasil proses audit, kebijakan akuntansi atas pendapatan di PT DPI telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK yang berlaku. Prosedur audit yang dijalankan oleh KAP JKL telah sesuai dengan teori standar yang berlaku.

---

The Report is aimed to explain KAP JKL's process towards revenue accounts of PT DPI for the period ended June, 30th 2016. The focus of the report lies on recognition, measurement and disclosure of revenue account of PT DPI audit Findings, audit procedures performed by KAP JKL as well as the analysis. Based on the result of the audit process, accounting policy for that revenue accounts have complied with the Indonesian Financial Accounting Standards IFAS . In addition, the audit procedures, which are applied by KAP JKL, have complied with the theory and the standards which prevailed."

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas akun properti investasi, kesesuaian perlakuan akuntansi pada properti investasi berdasarkan PSAK 13, kesesuaian reklasifikasi properti investasi menjadi aset tetap berdasarkan ISAK 31, serta kesesuaian pencatatan aset tetap berdasarkan PSAK 16 pada PT Menara Tbk., yang merupakan perusahaan penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi. Berdasarkan prosedur audit yang dilakukan, tidak terdapat salah saji material atas akun properti investasi sehingga dapat disimpulkan bahwa akun properti investasi telah disajikan secara wajar. Selain itu, perlakuan akuntansi atas properti investasi telah sesuai dengan PSAK 13, reklasifikasi properti investasi menjadi aset tetap yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan ISAK 31, dan perlakuan akuntansi atas aset tetap telah sesuai dengan PSAK 16.

---

This internship report is aimed to explain about the audit procedures for investment property accounts, the suitability of accounting treatment on investment property under PSAK 13, the reclassification of investment property into fixed assets under ISAK 31, and the suitability of accounting treatment on fixed asset under PSAK 16 at PT Menara Tbk, a telecommunication tower rental service provider company. Based on the audit procedures performed, there is no material misstatement on the investment property account so it can be concluded that the investment property account has been presented fairly. In addition, the accounting treatment of investment property is in conformity with PSAK 13, the reclassification of investment property into fixed assets conducted by the Company is in accordance with ISAK 31, and the accounting treatment of fixed asset is in conformity with PSAK 16."

"Laporan Magang ini berisi tentang prosedur audit atas persediaan yang dilakukan oleh KAP MJR terhadap akun persediaan di PT ABC untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015. Pembahasan berfokus pada kebijakan akuntansi atas akun persediaan di PT ABC, prosedur audit, dan proses audit yang dilakukan oleh KAP MJR, beserta analisisnya. Berdasarkan hasil audit, laporan keuangan di PT ABC telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK. Prosedur audit yang dijalankan oleh KAP MJR telah sesuai dengan standard dan teori yang berlaku.

---

This report is about audit procedures of inventory in Manufacturing Company PT ABC for period ended December 31st, 2015. The focus of the report lies on accounting policies of inventory PT ABC, audit procedures and audit process performed by KAP MJR, as well as the analysis. Based on result of audit process, Financial Statement of PT ABC have complied with Indonesian Financial Accounting Standards. In addition, audit procedures, which are applied by KAP MJR, have complied with the theory and the standards which prevail."